Blog - Laman 618 dari 630 -

Premi Bruto Tugu Insurance Tembus Rp6,71 Triliun Asuransi Tugu Insurance - Foto: Pertamina

Premi Bruto Tugu Insurance Tembus Rp6,71 Triliun

Ali Ramadan 4 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kemampuan proaktif PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (“Tugu Insurance”) terhadap situasi perekonomian yang terus membaik seiring semakin terkendalinya pandemi Covid-19 yang turut mendukung pencapaian kinerja tahun 2022, di mana perusahaan berhasil mencatatkan laba tahun berjalan konsolidasian sebesar Rp 395,11 miliar atau naik 21% dari tahun lalu sebesar Rp 327,23 miliar.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat menjelaskan bahwa peningkatan kinerja Tugu Insurance di tahun 2022 tentunya tidak terlepas dari komitmen Perseroan untuk senantiasa mengelola risiko dengan prinsip kehati-hatian baik dari aspek underwriting maupun dalam pengelolaan investasi, efisiensi beban usaha serta semakin proaktif dalam mengantisipasi berbagai arus peluang maupun tantangan di industri perasuransian dengan mengedepankan inovasi digitalisasi di tengah kondisi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

“Sampai dengan periode 31 Desember 2022 (audited) Premi Bruto Tugu Insurance secara konsolidasian sebesar Rp 6,71 triliun naik 12% dibanding dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 5,99 triliun, khususnya dikontribusikan dari lini bisnis Fire, Marine Hull, Onshore dan Marine Cargo,” kata Tatang.

“Adapun untuk perolehan produksi premi terbesar di 2022 berasal dari lini Fire, Aviation, Offshore dan Marine Cargo. Sedangkan Pendapatan Underwriting secara konsolidasian tercatat sebesar Rp 2,34 triliun naik 10% dibanding dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2,12 triliun” tambahnya.

Selain tetap berhasil mempertahankan peringkat Global Rating “A- (Excellent)” dari A.M. Best selama 7 tahun berturut – turut, kinerja gemilang Emiten Anak BUMN PT Pertamina (Persero) yang berkode saham TUGU ini juga tercermin dari Hasil Investasi konsolidasian sebesar Rp 352,39 miliar serta Pendapatan Usaha Lainnya mencapai Rp 398,71 miliar.

Tercatat di akhir tahun buku konsolidasian 2022, Tugu Insurance memiliki total Aset Rp 21,58 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 20,19 triliun.

Sedangkan Ekuitas perseroan meningkat dari Rp 8,79 Triliun menjadi Rp 9,17 Triliun, dengan disertai tingkat Risk Based Capital (RBC) 470,02% yang berada jauh di atas ketentuan batas minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 120%.[MT]

Wah, Laba Perusahaan Anjlok Tapi Pendapatan Dirut Melejit Ilustrasi Bina Bangun Wibawa Mukti

Wah, Laba Perusahaan Anjlok Tapi Pendapatan Dirut Melejit

Hedi Batubara 4 April 2023

CIKARANG, MoneyTalk – Seorang Direktur Utama di BUMD yang miliki harta miliaran rupiah rupanya membuat Sekjen DPC Triga Nusantara (Trinusa) Kabupaten Bekasi, Saepul Anwar, bertanya-tanya.

Bahkan, lembaga tersebut langsung mengirim surat yang ditujukan untuk Direktur Utama PT.Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), Senin (3/4/2023), agar segera menjawab isi dari surat yang dikirim ke perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut.

“Penting adanya peran serta masyarakat dalam mengawasi perusahaan plat merah, untuk mencegah terjadinya korupsi, ataupun gratifikasi bahkan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” katanya.

“Ada 5 Point yang harus dijelaskan Prananto sebagai Dirut di BBWM. Dia harus segera menjelaskan ke publik harta Rp 91 Miliar itu dari hasil apa. Apakah ada bisnis lainnya diluar jabatan dia sebagai Direktur Utama BBWM,” tambah Saepul bertanya-tanya.

Jika dirunut kebelakang selama Prananto menjabat Dirut di PT BBWM. Menurut Saepul, ada kejanggalan dan harusnya bisa dilaporkan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Silahkan Prananto mengklarifikasi, menjabarkan, menjelaskan. Gampang kan…,” katanya.

Dari data yang dipegang Trinusa, Prananto memiliki harta berupa tanah dan bangunan Rp 63, 6 miliar. Alat transportasi Rp 1,7 miliar termasuk di dalamnya kepemilikan 2 unit Harley Davidson masing-masing seharga lebih dari Rp 450 juta. Dan harta lain Rp 25,3 ,iliar.

“Selain itu, Prananto harus mengklarifikasi kaitan, Divertifikasi dana APBN dengan memutuskan untuk usaha BUMD PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), yang bergerak dibisnis minyak dan gas menjadi penyedia energi listrik tenaga surya. Perubahan arah bisnis BBWM belum mampu, sudah mengganti lagi dengan usaha pembangkit listrik tena ga sampah (PLTSa). Dan masih ada lagi dalam surat Trinusa,” ungkapnya sambil menegaskan BUMD itu harus dikelola dengan aturan yang sehat.

“Logika bisnis itukan, perusahaan untung besar otomatis pendapatan Dirut dan Direksi lain juga naik. Tapi ini aneh, pendapatan BUMD merosot bahkan anjlok, tapi harta pribadi Dirutnya naik melejit,” bebernya.[MT]

Mau Tukar Uang Buat Idul Fitri? Ini Titik Penukarannya Ilustrasi Rupiah - Foto: Wirestock/Freepik

Mau Tukar Uang Buat Idul Fitri? Ini Titik Penukarannya

Monica Putri 4 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Guna memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1444 H, mulai tanggal 27 Maret 2023 s.d 20 April 2023, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan perbankan menyediakan layanan tukar uang di 5066 titik layanan penukaran di bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan lokasi terlampir.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp195 triliun, naik 8,22% dari realisasi tahun 2022 dengan 5.066 titik layanan penukaran uang, bertambah 377 titik dari tahun sebelumnya.

Antisipasi kenaikan ini mempertimbangkan pencabutan status Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik serta peningkatan mobilisasi masyarakat. BI juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital.

Sementara itu, di luar 5.066 titik layanan penukaran di perbankan tersebut, terhitung mulai 27 Maret 2023 s.d 19 April 2023, Bank Indonesia juga menyediakan opsi layanan penukaran uang melalui (i) kas keliling di pusat keramaian (terminal, pasar, dan stasiun), dan (ii) kas keliling susur sungai (khusus Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) bekerja sama dengan perbankan.

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, terhitung 3-14 April 2023, Bank Indonesia bekerjasama dengan 16 bank wilayah DKI Jakarta, akan melakukan layanan kas keliling bersama. Kas keliling tersebut akan mengambil tempat di Masjid Hasyim Asya’ri, Masjid Istiqlal, Masji At Tin, Masjis Islamic Center, dan Masjid Al Azhar.

Hadir pula di pasar wilayah Jabodetabek yaitu Pasar Kopro, Pasar Pramuka, Pasar Rawa Bening, Pasar Slipi, Pasar Koja, dan Pasar Tebet pada tanggal 27 Maret-20 April 2023, serta di Parkir Timur Gelora Bung Karno pada 8-9 April 2023. Khusus untuk layanan penukaran di kas keliling, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR.

Sementara itu, mulai tanggal 15-19 April 2023 Bank Indonesia menambah lokasi layanan penukaran di jalur mudik melalui Program BI Peduli Mudik, yaitu di Rest Area Jalan Tol di Jawa, Lampung, Palembang, serta di alur penyeberangan di Pelabuhan Merak, Bakauheuni, Ketapang, dan Gilimanuk. Untuk penukaran di jalur mudik ini, masyarakat tidak perlu memesan terlebih dulu melalui Aplikasi PINTAR.

Semua program tersebut terpadu dalam SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) 2023 yang pagi ini diluncurkan oleh Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, di Bank Indonesia (20/4). SERAMBI merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan uang Rupiah dan layanan kas pada kepada masyarakat periode Ramadan dan Idulfitri 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Aida, menyampaikan tiga framework BI dalam melakukan pengelolaan uang rupiah yang dioptimalkan menjelang hari raya, pertama ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, kedua sistem distribusi uang yang efisien dengan layanan kas prima dan ketiga adalah infrastruktur. Lanjutnya, ia mengajak masyarakat untuk “Cinta, Bangga, Paham Rupiah”. Implementasi cinta dengan merawat Uang Rupiah, bangga menggunakan Uang Rupiah, dan Paham, yaitu dengan menggunakannya secara bijak.

BI juga mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan transaksi pembayaran secara non tunai di antaranya QRIS, memperluas kepersertaan BI-FAST termasuk kanal layanan dan akseptasi masyarakat, serta mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk mempersiapkan infrastruktur guna menghadapi peningkatan transaksi di bulan Ramadan dan Idulfitri 1444 H.

Sejalan dengan itu, BI menempuh langkah strategis guna memastikan kelancaran sistem pembayaran non tunai. BI memastikan kesiapan (ketersediaan dan keandalan) sistem dan layanan kritikal BI untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan BI (tunai dan nontunai), termasuk memantau sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi pembayaran.

BI mengajak masyarakat untuk berperilaku belanja bijak dan mencermati ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dengan senantiasa menerapkan 3D (dilihat, diraba dan diterawang).

Belanja bijak diwujudkan dengan belanja sesuai kebutuhan (tidak berlebihan, memastikan kualitas setara dengan harga, dan tidak menimbun pembelian), belanja produk dalam negeri (khususnya produk UMKM), dan mengalokasikan dana secara tepat (berhemat dan menabung). Tema Ramadan/Idulfitri yang diusung tahun ini merefleksikan ajakan tersebut, yakni “Serambi Rupiah Ramadan : Belanja Bijak”.[MT]

Cegah Penguasa Ambil Alih Partai Demokrat, Kader Demokrat Teriak Lawan Moeldoko Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 1

Cegah Penguasa Ambil Alih Partai Demokrat, Kader Demokrat Teriak Lawan Moeldoko

Hedi Batubara 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan konsolidasi Partai Demokrat menghadapi upaya pengajuan kembali dari pihak KLB ilegal ke Mahkamah Agung.

AHY melakukan Commander’s Call, atau apel pimpinan, dengan memanggil semua jajaran pengurus DPP, Fraksi PD, 1.800-an anggota DPRD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, 38 Ketua-ketua DPD dan hampir semua dari 552 Ketua-ketua DPC di seluruh Indonesia. Forum pembahasan ini dilakukan secara tertutup di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/4).

“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden. Forum Commander’s Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan Pen-Capres-an Saudara Anies Baswedan,” tegas AHY di depan media dan ribuan kader Demokrat.

“Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini.,” tegas AHY lagi disambut gemuruh teriakan, “Lawan..lawan.. lawan Moeldoko,” dari para kader.

AHY lebih lanjut mengungkapkan alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan empat Novum atau bukti baru.

Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021.

“Secara resmi, hari ini, Tim Hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empirik menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat; atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. 16-0. Dilihat dari kaca mata hukum dan akal sehat, tidak ada satu pun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” tegas AHY, disambut tepuk tangan riuh.

“Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami panca roba. Ada ketidakpastian hukum. Contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda,” ujar AHY.

Situasi hukum yang tidak menentu itu, ada kemungkinan, diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu; bagian dari elite dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik; menjelang Pemilu 2024.

“Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya. Sebagaimana kita tahu, penantian panjang rakyat Indonesia, ditambah masa persiapan tiga tahun, agar tim sepak bola nasional berlaga di Piala Dunia U-20; harus kandas; hanya karena ada kepentingan politik pihak tertentu,” ujar AHY mengingatkan.

“Sebenarnya bagi kami, mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat, sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin, rakyat saat ini sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik KSP Moeldoko,” tegas AHY.

“Bahkan, banyak senior saya di TNI, dan senior KSP Moeldoko juga, merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi sikap patriot, sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar,” ungkap AHY disambut tepuk tangan bergemuruh dari para kader.

Tetapi yang lebih menarik sekarang, kata AHY, perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja padahal yang bersangkutan adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. “Hal ini juga yang sering diperbincangkan banyak kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri,” lanjutnya.

Tepuk tangan bergemuruh menyambut pernyataan AHY ini. “Lawan..lawan.. lawan Moeldoko,” teriak para kader.

“Beberapa praktisi hukum mengatakan, bahwa Proses PK bisa menjadi bagian “ruang gelap” peradilan. Ada celah, untuk masuknya intervensi politik. meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada. Dengan mempertimbangkan, kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke “Ruang Terang”.

Di samping para kader Demokrat di seluruh Tanah Air, kami memohon rakyat untuk berkenan ikut monitor. Meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada,” ujarnya.

Para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh Tanah Air bersepakat, untuk mengirimkan Surat Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung. “Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Mereka katakan kepada saya; “Kami tidak rela dan tidak sudi, partai kami diambil alih oleh KSP Moeldoko,” lanjut AHY.

Tepuk tangan kembali menggema, diselingi teriakan, “”Lawan..lawan.. lawan Moeldoko!”

“Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil sudah menyampaikan pada rekan Koalisi Perubahan, tentang risiko mengusung bakal calon Presiden yang tidak dikehendaki penguasa. Bukan tidak mungkin penguasa akan meradang dan KSP Moeldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan. Kini, dugaan kami itu terbukti,” kata AHY.

AHY menegaskan, “Kami; seluruh Pimpinan, Pengurus dan Kader Partai Demokrat, S14P. Kami siap, lahir dan batin, untuk mempertahankan kedaulatan partai kami; dengan segala cara dan sumber daya yang kami miliki. Kami tidak gentar. Kami akan hadapi segala tantangan dan risiko yang ada di depan mata.”

Gemuruh tepuk tangan kembali terdengar.

AHY menegaskan kembali, “Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika ditengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan.”

“Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika ditengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya merampok partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan!” Tegas AHY disambut tepuk tangan penuh semangat dari para kader yang hadir.

Dengan suara tenang, AHY melanjutkan, “Kami yakin, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran yang hakiki, tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun, pimpinan negeri diam, dan bahkan cenderung membiarkan, kami juga tidak akan pernah mengeluh.”

“Ingat, pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini bukanlah individu. Bukanlah sekelompok elite atau golongan. Melainkan, rakyat Indonesia. Maka, kepada rakyat kami meminta dukungan dan bantuan. Bersama rakyat, kami berjuang!” tegas AHY.

“Akhirnya, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, kami percayakan kepada Tim Hukum, mewakili Partai Demokrat, untuk menyerahkan kontra memori PK kepada Mahkamah Agung; melalui PTUN,” kata AHY

Menutup pernyataannya, AHY mengimbau, “Kepada para pemangku hajat hukum di republik ini, dengan segenap kerendahan hati, kami mengetuk hati dan akal sehat Yang Mulia. Semoga Yang Mulia istiqomah dan menolak intervensi politik; agar kelak menghadirkan keputusan hukum; yang berpegang teguh, pada asas kebenaran dan keadilan.”

Tepuk tangan kembali bergemuruh. Terdengar massa menyanyikan, “Lawan..lawan..lawan Moeldoko. Lawan Moeldoko sekarang juga!”

AHY mengakhiri jumpa pers dengan menyerahkan materi kontra memori pada tim hukum yang dipimpin mantan Ketua MK Dr. Hamdan Zoelva. Ribuan kader Demokrat bersepeda motor mengiringi perjalanan tim hukum untuk menyerahkan dokumen kontra memori ini ke PTUN. [MT]

*Herzaky Mahendra Putra*
*Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat*

Tanggapi Mahfud MD Soal DPR Jelek, Noorsy: DPR Harus Non Partisan Ichsanuddin Noorsy

Tanggapi Mahfud MD Soal DPR Jelek, Noorsy: DPR Harus Non Partisan

Hedi Batubara 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ekonom dan pengamat politik Ichsanuddin Noorsy menyatakan sebenarnya ada solusi untuk memperkuat Lembaga DPR RI yang saat ini dihuni anggota dewan yang notabene kepanjangan tangan partai politik.

Solusi tersebut, kata Noorsy adalah dengan membuka ruang adanya anggota DPR peserta Pileg dari unsur perseorangan. Selain anggota DPR dari unsur partai politik, yang sudah diketahui jika mereka di bawah kendali ketua umum partainya.

“Sehingga di DPR nanti, tidak hanya diisi kepanjangan tangan parpol yang disetir beberapa orang ketua umum saja. Tetapi ada wakil-wakil dari non-partisan, yang benar-benar mewakili rakyat di daerah dari Sabang sampai Merauke,” tegas doktor alumni Universitas Airlangga itu, Senin (3/4/2023).

Dikatakan Noorsy, kalau negara ini mau dan punya niat untuk membenahi sistem bernegara agar lebih baik, salah satunya adalah dengan memberikan ruang kepada anggota DPR dari unsur non-partisan.

“Silakan anggota DPR tetap memperjuangkan kepentingan partainya. Tetapi harus ada penyeimbang. Harus ada anggota DPR yang ruang geraknya tidak terbatasi. Sehingga benar-benar bisa menyuarakan kepentingan rakyat yang memilihnya,” imbuhnya.

Sebab, lanjut mantan Komisaris Bank Permata itu, mereformasi partai politik akan lebih sulit, selama tidak ada kehendak bersama dari para pendiri dan elit partai politik tersebut. “Karena itu, sebagai shortcut, harus ada anggota DPR dari unsur perseorangan,” pungkasnya.

Pernyataan Noorsy tersebut menanggapi apa yang disampaikan Mahfud MD kepada media hari Minggu di Yogyakarta. Ditulis bahwa Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan DPR dan partai politik tengah mendapatkan sorotan tajam di media sosial. Menurutnya, banyak desakan agar kedua lembaga tersebut dibubarkan.

“Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan parpol, bubarkan DPR,” kata Mahfud dalam ceramahnya yang bertema ‘Pemugaran Partai Politik Sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan” di Masjid Kampus UGM, Sleman, DIY, Minggu (2/4/2023).

Mahfud menyatakan tak sependapat dengan desakan tersebut. Ia mengklaim DPR dan parpol merupakan instrumen konstitusi untuk menjaga keberlangsungan suatu negara.

“Saudara, itu (pembubaran) pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR, mempunyai parpol, meskipun jelek,” ujarnya.[MT]

Bank Indonesia Klaim Inflasi Maret 2023 Terkendali Ilustrasi Bank Indonesia

Bank Indonesia Klaim Inflasi Maret 2023 Terkendali

Rafi Mukarram 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Bank Indonesia mengklaim inflasi Maret 2023 yang bersamaan dengan dimulainya periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), tetap terkendali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK Maret 2023 tercatat 0,18% (mtm), tidak berbeda jauh dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 0,16% (mtm).

Realisasi inflasi IHK Maret 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pola historis inflasi periode awal Ramadan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan turun menjadi 4,97% (yoy) dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,47% (yoy).

Perkembangan ini tidak terlepas dari respons kebijakan moneter Bank Indonesia serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1% mulai September 2023 setelah berakhirnya base effect penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tahun lalu. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pengendalian inflasi, termasuk menyambut periode HBKN.

Inflasi IHK pada Maret 2023 dipengaruhi oleh kenaikan inflasi inti. Inflasi inti tercatat sebesar 0,16% (mtm), sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,13% (mtm).

Peningkatan terbatas inflasi inti tersebut sejalan dengan kenaikan permintaan yang bersifat gradual di tengah tekanan harga komoditas global yang menurun. Komoditas utama penyumbang inflasi inti adalah komoditas kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, dan emas perhiasan.

Secara tahunan, inflasi inti Maret 2023 tercatat sebesar 2,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,09% (yoy).

Inflasi kelompok volatile foods tetap terkendali. Kelompok volatile foods mencatat inflasi sebesar 0,29% (mtm), stabil dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,28% (mtm). Perkembangan tersebut terutama disumbang oleh deflasi komoditas cabai merah dan bawang merah.

Sementara itu, komoditas beras, cabai rawit, dan bawang putih menyumbang inflasi. Kelompok volatile foods secara tahunan mengalami inflasi 5,83% (yoy), turun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 7,62% (yoy).

Inflasi kelompok administered prices tercatat lebih rendah dari bulan sebelumnya. Kelompok administered prices mencatat inflasi sebesar 0,12% (mtm), turun dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,14% (mtm). Inflasi bulanan yang lebih rendah terutama dipengaruhi oleh penurunan tarif Perusahaan Air Minum (PAM) di daerah.

Penurunan inflasi kelompok administered prices lebih lanjut tertahan oleh inflasi angkutan udara, bensin, dan aneka rokok seiring dengan peningkatan mobilitas udara, penyesuaian harga bensin nonsubsidi, dan kenaikan tarif cukai tembakau.

Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi sebesar 11,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,24% (yoy).[MT]

Rafael Alun Trisambodo Ditahan KPK

Ali Ramadan 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rafael Alun Trisambodo atau RAT sebagai Tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan Gratifikasi atau yang mewakilinya terkait pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.

Tersangka RAT merupakan Pegawai Negeri Sipil pada DJP dan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejak tahun 2005.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka RAT untuk 20 hari pertama, terhitung dari tanggal 3 s.d 22 April 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih.

Dalam konstruksi perkara ini, RAT diduga menerima gratifikasi dari beberapa Wajib Pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya.

RAT juga diduga aktif merekomendasikan kepada Wajib Pajak menggunakan jasa PT. AME, yang merupakan miliknya, untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan.

Sebagai bukti permulaan awal, Tim Penyidik menemukan adanya aliran uang Gratifikasi yang diterima RAT sejumlah sekitar US$90.000 melalui PT. AME.

Tim juga melakukan penggeledahan di rumah kediamannya dan mengamankan sejumlah barang mewah, perhiasan, sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang Rupiah.

Disamping itu turut diamankan uang sejumlah sekitar Rp32, 2 Miliar yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang Dollar Amerika, Dollar Singapura, dan Euro.

Atas perbuatannya, RAT disangkakan melanggar Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK memberikan fokus khusus pada korupsi di sektor Pelayanan Publik ataupun Keuangan Negara. Karena modus korupsi pada sektor ini mengakibatkan dampak buruk yang langsung dirasakan masyarakat sekaligus merugikan keuangan negara.

Dalam penanganan perkara ini, KPK juga mengapresiasi peran serta masyarakat sehingga perkara ini bisa terbuka dan ditangani. Hal ini selaras dengan semangat KPK, bahwa dalam setiap upaya pemberantasan korupsi, KPK senantiasa melibatkan masyarakat sebagai elemen penting.[MT]

Delegasi Jepang Cek Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara IKN

Delegasi Jepang Cek Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN

Krisna Arjun 3 April 2023

PENAJAM PASER UTARA, MoneyTalk – Sejumlah delegasi dari Jepang yang dipimpin oleh Advisor, The Building Center of Japan Senior Advisor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Dr Hiroto Izumi didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengunjungi lokasi pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sabtu (1/4/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Hiroto Izumi bersama rombongan mengawalinya dengan melihat pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air baku di IKN yakni Bendungan Sepaku Semoi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, diperkirakan kebutuhan air baku Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara sekitar 900 liter/detik.

“Untuk tahap awal akan dibangun Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diambil dari Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 350 liter/detik dan juga WTP Intake Sungai Sepaku sebesar 300 liter/detik,” kata Diana.

Dikatakan Diana, WTP/IPA tersebut akan dilengkapi dengan jaringan perpipaan dengan panjang sekitar 20 km ke KIPP IKN dan juga bangunan tampungan air (resevoar). ‘Pembangunan sistem penyediaan air baku ini akan didukung dengan teknologi yang lebih bagus dari teknologi air minum yang saat ini ada di Indonesia,” ujarnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun dengan kapasitas tampung 10 juta m3 dan luas genangan 280 ha, dapat melayani air baku sebesar 2.500 liter/detik.

“Saat ini progres Bendungan Sepaku Semoi sebesar 88% akan kami selesaikan di Juni 2023. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku untuk melayani air baku sebesar 3.000 liter/detik.,” kata Harya.

Selain untuk penyediaan air baku, dikatakan Harya, Bendungan Sepaku Semoi juga difungsikan untuk pengendalian banjir dan kawasan wisata. “Nantinya untuk memenuhi kebutuhan air baku jangka panjang di IKN, akan dibangun lagi satu bendungan, yakni Bendungan Batu Lepek dengan kapasitas 4.300 liter/detik,” kata Harya.

Selain melihat pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air baku IKN, para delegasi Jepang tersebut juga melihat lokasi titik nol IKN, pembangunan Istana Negara, rumah susun Hunian Pekerja Konstruksi, dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,99 km. “Kami siap mendukung pembangunan IKN untuk dapat selesai dengan cepat. Great job ,” kata Hiroto Izumi.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Edy Juharsyah, Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kementerian PUPR Hariyono Utomo, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim Harya Muldanto, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim Rojali Indra Saputra, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Kaltim Hujarat.[MT]

Presiden Saksikan Pelantikan Sunarto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

Rafi Mukarram 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 3 April 2023.

Pengangkatan Sunarto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Sunarto mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut yaitu Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Taufiq HZ.

Selain itu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.[MT]

KPK: Tingkat Pelaporan LHKPN Capai 97% komisi pemberantasan korupsi-KPK

KPK: Tingkat Pelaporan LHKPN Capai 97%

Hedi Batubara 3 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Sampai dengan batas akhir penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2022, per 31 Maret 2023, KPK menerima 361.568 pelaporan LHKPN dari jumlah keseluruhan 372.253 Wajib Lapor atau sebesar 97%.

Angka ini meningkat dibandingkan dengan tingkat pelaporan pada periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar 95,93%.

“KPK menyampaikan apresiasi kepada 97% Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) yang telah memenuhi kewajibannya menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2022 secara tepat waktu,” ungkap Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding.

LHKPN menurut Ipi, merupakan bentuk akuntabilitas bagi PN/WL dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya.

“Kami juga mengimbau kepada 10.685 PN/WL yang belum lapor LHKPN, untuk segera menyampaikannya kepada KPK. Mengingat LHKPN juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan PN/WL serta pengelolaan SDM, seperti mengangkat atau mempromosikan PN/WL berdasarkan kepatuhan LHKPNnya,” pungkas Ipi.

Dari data pelaporan LHKPN tersebut, Jika dirinci, pada jajaran yudikatif, dari total 18.635 Wajib Lapor, sejumlah 18.371 telah menyampaikannya, atau sebesar 98,6%.

Pada jajaran legislatif pusat dan daerah, dari 20.064 Wajib Lapor, tercatat 17.661 sudah menyampaikannya, atau sebesar 88,0%.

Kemudian pada jajaran eksekutif pusat dan daerah, dari total 290.891 Wajib Lapor sejumlah 283.474 telah menyampaikannya, atau sebesar 97,5%.

Lalu dari jajaran BUMN/BUMD dari total 42.663 Wajb Lapor, sejumlah 42.062 telah melaporkan LHKPN-nya, atau sebesar 98,6%.

“KPK juga mencatat dan mengapresiasi 23 pemerintah daerah tingkat provinsi dan 369 pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota telah melaporkan LHKPNnya 100%,” tutup Ipi.[MT]