Korupsi Archives

PT Semen Indonesia Catat Laba Rp562 Miliar SIG Semen Indonesia

PT Semen Indonesia Catat Laba Rp562 Miliar

Krisna Arjun 10 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melaporkan kinerja keuangan konsolidasian pada kuartal I tahun 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

• Pendapatan tercatat sebesar Rp8,94 triliun.
• Beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp6,49 triliun.
• EBITDA tercatat sebesar Rp1,88 triliun.
• Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp562 miliar.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, pada kuartal I tahun 2023 SIG mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 4,5% menjadi Rp8,93 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,55 triliun.

Kenaikan pendapatan juga disertai dengan pertumbuhan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 11,1% menjadi Rp562 Miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp506 miliar.

”Kinerja positif yang dicatatkan SIG pada kuartal I tahun 2023 menunjukkan keberhasilan strategi bisnis yang diterapkan oleh Perusahaan, sehingga mampu menjaga profitabilitas di tengah persaingan pasar yang ketat, pelemahan permintaan semen domestik, serta peningkatan biaya energi sebagai akibat dari tingginya harga batu bara dan bahan bakar minyak,” kata Vita Mahreyni.

Untuk mengatasi permintaan pasar yang terkontraksi dan tingginya biaya komoditas, SIG fokus mengelola permintaan di pasar pada level mikro dengan kehati-hatian melalui pendekatan yang unik, sesuai dengan karakteristik masing-masing pasar di setiap daerah yang dilayani dan didukung optimalisasi jaringan distribusi serta pengelolaan pelanggan.

Dalam pelaksanaannya, strategi tersebut terbukti tepat sasaran, serta membantu SIG dalam melakukan pengelolaan biaya dan pendapatan secara maksimal yang berkontribusi pada peningkatan profitabilitas Perusahaan.

SIG berhasil menekan beban operasional yang ditopang oleh penurunan beban penjualan. Kemampuan dalam mengelola arus kas juga telah membuat SIG berhasil menekan beban keuangan di tengah naiknya tingkat bunga pasar.

Selain itu, SIG juga berhasil memitigasi dampak kenaikan harga batu bara dengan mengamankan pasokan batu pada harga pasar domestik (DMO), sehingga postur biaya dapat lebih terkendali.

Upaya ini dibarengi dengan pemanfaatan sumber energi alternatif secara lebih intensif dari limbah industri maupun sampah perkotaan, serta pemanfaatan teknologi panel surya.

Menangkap Peluang Industri Bahan Bangunan Tahun 2023

Bagi SIG, prospek industri bahan bangunan, khususnya semen, di tahun-tahun mendatang masih menjanjikan, baik di segmen semen kantong maupun semen curah, meskipun masih terdapat situasi kelebihan pasokan.

Untuk semen kantong, pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1% per tahun akan menjadi pendorong permintaan fasilitas perumahan dalam jangka panjang. Terlebih lagi angka backlog perumahan telah mencapai lebih dari 12 juta unit pada 2022.

Sementara itu, pertumbuhan di segmen semen curah akan didorong oleh program-program pembangunan infrastruktur yang terus dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia. Program besar yang akan menjadi salah satu faktor penggerak bagi segmen ini adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Vita Mahreyni, untuk menangkap prospek pasar tersebut, SIG telah menyiapkan strategi bisnis di tahun 2023 yang akan menyempurnakan strategi bisnis di tahun 2022 lalu.

Secara umum, SIG akan mengoptimalkan utilisasi produksi, baik melalui penjualan di pasar domestik maupun ekspor, dan terus berinovasi menciptakan diversifikasi produk, hingga peningkatan keunggulan operasional.

“SIG akan semakin sensitif terhadap kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, sehingga mendorong Perusahaan untuk terus berinovasi melengkapi portofolio produk. Keberadaan fasilitas produksi dan distribusi yang kuat dan luas, serta kekuatan finansial yang solid akan mendukung SIG dalam menjalankan operasional yang efektif dan efisien,” ujar Vita Mahreyni.

Sistem Ekonomi Dunia Baru yang Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan IMG_20230510_082647

Sistem Ekonomi Dunia Baru yang Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan

Hedi Batubara 10 Mei 2023

Jakarta, MoneyTalk – Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sejatinya tidak saja terjadi pada dunia berkembang atau dikenal dengan istilah dunia ketiga (the third world). Dunia pertama tentu saja adalah negara-negara Eropa yang dianggap lebih awal menerapkan peradaban (civilization). Yang kedua, yaitu negara yang tergabung dalam gerakan anti sistem kapitalisme yang dimotori oleh Uni Sovyet serta meluas pada wilayah timur Eropa. Negara ketiga, adalah negara-negara bekas jajahan dari benua Eropa itu berada sebagian besar di kawasan Asia-Afrika dan Amerika Selatan. Akibat kolonialisme inilah kemudian muncul masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui penerapan demokrasi liberalisme serta sistem ekonomi kapitaliame.

Selama 15 Tahun lebih (sejak krisis ekonomi 1997 dan 2008) negara-negara berkembang (the emerging market) telah didorong untuk membuka diri dalam perdagangan bebas (world trade) dan keuangan terbuka (financial and economic liberalization) diantaranya di sektor moneter dan fiskal dengan alasan menyelamatkan perekonomian negara-negara di dunia dari krisis ekonomi dan depresi besar. Namun, yang terjadi justru kendali atau pendulum ekonomi struktural, sektoral dan regional tidak berubah sama sekali, faktanya kelompok yang besar menjadi semakin mendominasi ekonomi dunia, dan yang kecil semakin termarginalisasikan.

Terhadap beberapa permasalahan terkait meningkatnya resiko dan ketidakpastian perekonomian dunia yang berasal dari suatu sistem ekonomi arus utama (mainstream), haruslah dicari rumusan baru untuk menata perekonomian dunia. Meskipun, melalui indikator ekonomi makro terdapat keberhasilan mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun hanya dinikmati oleh beberapa negara saja, seperti Amerika Serikat dan RRC di satu sisi. Sementara di sisi yang lain, justru berbagai negara malah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah dan tidak stabil disebabkan oleh inovasi teknologi dan perang dagang yang membuat pengaruh pada industri sektoral negara-negara yang sedang tumbuh oleh tekanan pasar bebas global ini.
Artinya, keberhasilan sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme dalam mengatasi krisis ekonomi dan depresi dunia hanya semu dan akan memunculkan krisis ekonomi baru di masa depan. Diantaranya, yaitu adanya kekhawatiran dan keprihatinan atas terjadinya ancaman dan krisis lebih dalam akibat persaingan penguasaan kapital dan sumber daya alam oleh hanya beberapa negara maju.

Maka dari itulah, negara-negara didunia perlu duduk bersama untuk mengatasi 2 (dua) permasalahan utama tersebut. Salah satunya, yaitu dengan membangun kekuatan menolong diri sendiri beberapa negara berkembang (alliancehelp) dan tidak hanya mengandalkan bantuan asistensi International Monetary Fund (IMF) dan The World Bank (WB) yang berulangkali gagal mengatasi permasalahan perekonomian kawasan dan dunia. Oleh sebab itu, perlunya sebuah tatanan perekonomian melalui sistem ekonomi dunia baru yang lebih berkeadilan untuk mengantisipasi terjadinya keadaan lebih buruk lagi sebuah keniscayaan, khususnya untuk mengatasi dampak negatif meningkatnya utang luar negeri negara-negara berkembang akibat salah kelola ekonomi dan keuangan oleh negara-negara maju yang mengandalkan pada utang.

*Kesenjangan Dalam Kapitalisme*
Salah satu upaya menyusun tatanan dunia baru setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 adalah dengan membangun kerjasama internasional dan mengurangi ketimpangan (kemiskinan dan pengangguran) dan pembangunan kembali (rekonstruksi) wilayah yang hancur akibat peperangan, khususnya negara-negara Eropa. Atas dasar itulah, pada bulan Juli 1944 sebelum berakhirnya Perang Dunia ke-2 perwakilan negara yang terlibat dalam peperangan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia serta beberapa negara lainnya mengadakan pertemuan di Bretton Woods dan merupakan inisiatif awal berdirinya IMF dan WB yang kemudian secara resmi didirikan pada Tahun 1945. Semenjak didirikan, keanggotaan IMF dan WB telah mencapai 189 negara sebagaimana mengikuti keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Misi utama IMF dan WB pada awalnya sangat mulia, tak berbeda dengan PBB, yaitu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian, kemanusiaan dan keadilan dunia melalui pembangunan yang berperadaban, utamanya di bidang ekonomi, yang meliputi kerjasama moneter internasional, stabilitas finansial, perdagangan internasional, penyerapan tenaga kerja dan program pengentasan kemiskinan.

Selama berdirinya IMF dan WB telah banyak kontribusi yang diberikan oleh lembaga ini terhadap pembangunan dan berbagai penyelesaian krisis ekonomi yang terjadi pada negara-negara anggotanya. Sayangnya, sampai sejauh ini tak ada satupun faktor keberhasilan (success factor) yang dapat dijadikan acuan sebagai penanganan krisis terbaik yang berhasil dilakukan di suatu negara, khususnya negara-negara kawasan Asia-Afrika (seperti Tanzania, Uganda, Somalia, Afrika Selatan dan lain-lain) dan Amerika Latin (Meksiko, Brazil, dan Argentina). Sebagai contoh terakhir adalah krisis ekonomi Tahun 1990-an yang terjadi di Meksiko pada Tahun 1995 kemudian merembet ke kawasan Asia, Thailand, Malaysia dan Indonesia pada Tahun 1998. Bahkan di Eropa sendiri, IMF dan WB gagal mengatasi krisis di Yunani yang terjadi pada Tahun 2011 sehingga menjalar ke Argentina, Spanyol, Perancis, dan Yunani. Yunani sebagai sebuah negara kecil yang hanya berpenduduk 11 juta orang menuju ambang kebangkrutan akibat ketidakmampuan membayar utang luar negeri yang membengkak kepada IMF sebesar Rp 22 Triliun pada tanggal 30 Juni 2015. Jumlah total utang Yunani saat krisis (sebelum dapat tawaran pinjaman lagi Tahun 2015) adalah sebesar €360 Milyar atau Rp 5.000 Triliun dengan rasio utang terhadap PDB adalah 155,3 persen.

Kenapa hal ini terjadi pada Yunani yang penduduknya hanya 16 persen dari penduduk di Provinsi Jawa Barat, adalah karena penjualan surat utang (global bond) atau obligasi kepada investor yang begitu massif dilakukan sehingga menggerogoti perekonomian dan keuangan negara Yunani. Pada akhir Yunani menolak syarat utang baru yang diajukan IMF dan WB, dan tentu saja penolakan ini konsekuensinya adalah tak memperoleh dana segar dari IMF dan Eropa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang saat itu sudah mencapai 25 persen. Dari rekam jejak ini dapat disimpulkan, bahwa IMF dan WB selalu menggunakan satu resep dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara, yaitu melalui UTANG. Melalui kebijakan ini pulalah stabilitas ekonomi di negara-negara Afrika tidak bisa ditangani dengan baik, justu yang terjadi adalah perang saudara di masing-masing negara tersebut.

Selama 5 (lima) tahun berlalu, tingkat pengangguran dunia berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2013-2018) berkisar antara 0,10 persen sampai dengan 46,10 persen, dan rata-rata persentase tertinggi terjadi di negara-negara kawasan Asia-Afrika. Persentase pengangguran terendah di dunia terdapat di negara Qatar, yaitu 0,10 persen, lalu diikuti oleh Kamboja dengan tingkat pengangguran sebesar 0,30 persen dan Belarus sebesar 0,40 persen. Sedangkan negara dengan persentase pengangguran tertinggi adalah Kongo, yaitu 46,10 persen, diikuti oleh Bosnia Herzegovina sebesar 35,86 persen dan Namibia sebesar 34 persen. Sementara itu, persentase pengangguran di Indonesia adalah sebesar 5,13 persen, masih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja yang hanya sebesar 0,30 persen, Laos sebesar 0,40 persen, dan Myanmar yang sebesar 0,70 persen (padahal negara-negara ini baru selesai berkonflik Tahun 1990-an).

Dua tahun setelah itu, juga mengacu pada data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Januari 2020, lebih dari 470 juta penduduk dunia menganggur atau setengah menganggur. Dan, minimnya akses terhadap pekerjaan yang layak bagi penduduk dunia akan berkontribusi pada sejumlah kerusuhan sosial di berbagai negara. Jumlah penduduk dunia yang tercatat menganggur diperkirakan meningkat dari 188 juta pada Tahun 2019 menjadi 190,5 juta pada tahun 2020. Pada saat yang sama, sekitar 285 juta penduduk dunia dianggap menganggur, yaitu mereka yang menjalani pekerjaan namun tidak sesuai dengan harapan, berhenti mencari kerja, atau kurang memiliki akses pada pasar tenaga kerja. Jika kedua kategori tersebut ditotal jumlahnya, maka angka itu mewakili 13 persen tenaga kerja di seluruh dunia.

Salah satu negara yang mengalami kenaikan angka pengangguran paling tinggi yaitu Amerika Serikat, pada Tahun 2019 hanya 3,7 persen, lalu melonjak tinggi menjadi 10,4 persen pada Tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid19. Sementara itu, angka pengangguran tertinggi pada masa pandemi Covid19 terjadi di Italia, dari 10 persen pada Tahun 2019, menjadi 12,7 persen pada Tahun 2020. Disusul oleh Perancis, dari 8,5 persen pada Tahun 2019 menjadi 10,4 persen di Tahun 2020. Kemudian, negara-negara lainnya (European Area), dari 7,6 persen pada Tahun 2019, menjadi 10,4 persen di Tahun 2020

Di Asia, sejumlah negara tak luput dari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diantaranya Jepang, dari 2,4 persen pada Tahun 2019 menjadi 3 persen di Tahun 2020, Korea Selatan dari 3,8 persen (2019) menjadi 4,5 persen (2020), dan Hongkong dari 3 persen (2019) menjadi 4,5 persen (2020). Kawasan benua Asia relatif lebih stabil dalam menanggapi berbagai tantangan perekonomian terkait masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi struktural, regional dan kultural. Yang harus diantisipasi, yaitu jangan sampai jemiskinan dan ketimpangan ekonomi menimbulkan konflik antar kawasan sehingga berpotensi memicu perang dunia, sebagaimana yang terjadi pada masa perang dunia ke-1 dan ke-2 terkait penguasaan sumber daya alam.

*Sistem Ekonomi Konstitusi*
Pasca runtuhnya tembok Berlin pada tanggal 3 Oktober 1990 yang menandai reunifikasi Jerman (Barat dan Timur), maka hampir tak ada satupun negara yang menerapkan sistem ekonomi komunisme secara utuh. Dengan demikian, dominasi dan hegemoni kapitalisme menjadi kian terbuka, termasuk ke Indonesia dengan terbitnya UU sektoral yang liberal tanpa merujuk pada konstitusi pasal 33 UUD 1945. Liberalisme pasar dan kapitalisme ekonomi telah memungkinkan pula pergerakan modal asing yang lebih massif saat struktur dan kultural kebutuhan ekonomi belum menjadi pola pikir (mindset) suatu negara dalam menyusun prioritas pembangunan. Tak heran, sebagian besar negara mengulangi kesalahan negara lain dalam merencanakan prioritas pembangunan, yaitu dengan menekankan pada pemenuhan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, bendungan dan lain-lain melalui skema utang luar negeri IMF dan WB, yang membuat dominasi dan hegemoni negara-negara maju semakin kokoh,sedang negara-negara berkembang menjadi korban. Dominasi dan hegemoni ini harus dihentikan atas nama perebutan kekuasaan dengan membangun kekuatan dunia baru melalui usaha bersama sebagai warga bangsa dunia.

Pada pertemuan IMF dan WB di Bali pada tanggal 8-14 Oktober 2018 lalu, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah memberikan masukan (input) dengan menganalogikan cerita dalam film *Game of Throne*. Kepada para delegasi negara-negara maju di dunia itu Presiden menyampaikan pesan, bahwa dunia membutuhkan koperasi (cooperation) dan kolaborasi (collaboration)! Dunia tidak menginginkan adanya dominasi dan hegemoni satu atau beberapa negara atas negara lain dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dan krisis ekonomi. Artinya, dominasi suatu negara atas negara-negara lain sebaiknya tidak perlu diteruskan sehingga kerjasama ekonomi diletakkan atas dasar keseimbangan para pihak.

Sebagai negara berdaulat, Pemerintah Indonesia memiliki konstitusi UUD 1945 dan pemerintah terikat pula pada komitmen yang tertuang didalamnya. Pembukaan UUD 1945 sangat jelas menetapkan tujuan dari membentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maknanya, bahwa ketertiban dunia hanya akan terjadi apabila juga terjadi perdamaian dan keadilan sosial bagi bangsa-bangsa di dunia yang saat ini masih menghadapi permasalahan ketimpangan penguasaan ekonomi. Termasuk didalamnya menempatkan posisi independen, peran dan fungsi bank sentral masing-masing negara (Bank Indonesia) dalam mengatur kebijakan moneter atas fungsi mata uangnya secara konstitusional.

Pidato Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya sebuah bangunan kerjasama (cooperation) dan kolaborasi (collaboration) dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dunia. Pernyataan yang disampaikan Presiden itu jelas merupakan sebuah frasa konstitusi ekonomi NKRI yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, bahwa: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya, pada ayat 2 dari pasal 33 itu menyatakan, bahwa terdapat peran Negara dalam menguasai sumber daya alamnya melalui cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Hal ini merupakan landasan bagi tata kelola perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran semua orang bukan orang per orang saja. Peran negara sangat penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran berdasarkan amanat konstitusi ini melalui mandat yang diberikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi monopoli BUMN pada cabang-cabang produksi atau sektor penting adalah hak konstitusional dan melakukan privatisasi dengan cara memecahbagikan saham negara (stock split) melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) ke pasar bursa adalah pelanggaran dan penyimpangan konstitusi meskipun hanya sebagian atau persentase tertentu saja.

Perdebatan atas peran negara melalui entitas BUMN di sektor ekonomi yang menjadi sumber tafsir dan perdebatan antara kalangan akademisi (sebagian besar ekonom pro kapitalis bahkan hakim MK) dan praktisi ekonomi yang menganggap negara melalui pemerintah hanya sebatas pembuatan kebijakan (public regulation) tidak perlu terjadi. Kalau saja mereka memahami proses kolonialisme oleh korporasi swasta Belanda dulu melalui penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Indonesia. Dengan begitu, tafsir soal pemerintah hanya membuat kebijakan saja, sementara para pelaku ekonominya diserahkan ke pasar (swasta atau individu dan kelompok) dan negara tak boleh turut campur, seharusnya sudah selesai.

Oleh sebab itu, perumusan masalah dominasi dan hegemoni sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme dan peran negara-negara di dunia dalam melakukan intervensi atas penguasaan sumber daya ekonomi yang terbatas (limited resources) saat ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi perbaikan kebijakan ekonomi dan keuangan IMF-WB tersebut. Paradigma utang yang selama ini sangat besar untuk pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada negara-negara berkembang supaya tidak mengulangi krisis keuangan dan kebangkrutan yang dialami oleh Yunani harus dipandang dalam perspektif yang lebih proporsional dan penanganan yang lebih berkeadilan serta berperikemanusiaan.

Keperluan berutang suatu negara secara makro, jika mengacu pada analisa kebutuhan yang disampaikan teori Maslow secara mikro, bahwa kebutuhan dasar manusia adalah pangan, sandang dan papan sebelum masuk ke jenjang kebutuhan selanjutnya. Untuk itu, dalam konteks negara, maka orientasi pembangunan ekonomi yang lebih prioritas adalah membangun infrastruktur yang menunjang pemenuhan kebutuhan pokok manusia ini secara mandiri sesuai kandungan lokal (local contents) agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Bergeraknya sektor ekonomi produktif masyarakat suatu negara melalui koperasi dan kolaborasi tentu akan memampukan pemerintahnya dalam membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain dengan menetapkan kebijakan perpajakan secara mandiri dan kebutuhan utang luar negeri yang semakin minimal.

Relevan kiranya bagi IMF dan WB untuk mereformasi dan mengkaji kembali (review) secara kelembagaan ide awal berdirinya lembaga ini dalam membangun kerjasama ekonomi, moneter dan perdagangan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi negara-negara di dunia atas kebijakan utangnya untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Agak aneh, jika keperluan dan kebijakan utang diarahkan untuk membangun infrastruktur yang dioperasikan secara ekonomis dan bisnis, sementara sektor ekonomi produktif tak berjalan. Akibat dari keperluan berutang seperti ini menyebabkan dana utang tertanam sangat lama dan potensi kerusakan lebih cepat karena faktor iklim dan geografis. Sebaiknya, pembangunan infrastruktur suatu negara lebih banyak diakomodasi oleh IMF dan WB melaui dana hibah dari berbagai negara anggotanya yang merupakan latar belakang mulia saat lembaga ini didirikan untuk membantu rekonstruksi negara Eropa pasca Perang Dunia ke-2. Memaksakan keperluan berutang untuk sektor ini, maka akan menciptakan krisis ekonomi baru di negara lain, alih alih keberhasilan IMF dan WB dalam menyelamatkan negara berutang yang tak teratasi.

Semangat kebersamaan dan kekeluargaan/kemitraan (koperasi dan kolaborasi) dalam mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi dunia yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dihadapan delegasi pertemuan IMF-WB di Bali yang disampaikan Presiden Republik Indonesia tersebut, merupakan hakikat ekonomi konstitusi yang telah disosialisasikan dengan cara yang sangat elegan. Tawaran alternatif inlah yang memperoleh sambutan tepuk tangan sambil berdiri (standing ovation) meriah dari para hadirin dan semoga bisa menjadi alternatif arus utama siatem ekonomi dunia yang dibahas dalam forum IMF-WB tersebut. Tentu kita bangga menjadi bangsa Indonesia memiliki Presiden yang mampu mensosialisakan hakikat ekonomi konstitusi dalam mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan sumberdaya ekonomi di dunia, termasuk juga implementasinya di Indonesia melalui penguatan kelembagaan Koperasi dan BUMN atau Perusahaan Negara, serta sinergi dan kolaborasi kedua entitas ekonomi ini. (MT)

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

‘Kawasan Industi Terpadu Batang Harus Serap Tenaga Kerja Lokal’ Presiden Joko Widodo mengunjungi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berlokasi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Rabu, 21 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berlokasi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Rabu, 21 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Lukas

‘Kawasan Industi Terpadu Batang Harus Serap Tenaga Kerja Lokal’

Bintang Muhammad Ramadhan 10 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi pembangunan tahap satu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Menurutnya, KITB yang merupakan Proyek Strategis Nasional diharapkan akan mendongrak perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Menurutnya dengan adanya KITB, diproyeksikan dapat menyerap 282 ribu tenaga kerja. Sementara, kawasan ini berpotensi menyerap 130.000 lapangan kerja pada tahap satu.

Ia menilai, lapangan kerja yang luas ini harus mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Batang.

“Ini bukan angka yang kecil dan harus dipersiapkan dengan matang. Tentunya saya berharap tenaga kerja ini wajib diutamakan yang dari Batang, Jawa Tengah. Jangan masyarakatnya hanya menjadi penonton, jadi mereka harus diutamakan dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Evita.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompetitif.

“Harus ada perencanaan, jangan sampai ini dibuka baru dipersiapkan, harus ada pelatihan yang dilakukan kepada mereka,” tegas Evita.

Sementara itu, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengingatkan agar perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mengingat tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih rendah.

Luluk menyampaikan, masih ada gap kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebab sulitnya perempuan Indonesia mendapatkan pekerjaan kelas menengah adalah karena mereka tidak memiliki akses ke pasar tenaga kerja.

Ketika kesempatan perempuan ke dunia kerja lebih sedikit, dibanding laki-laki maka menimbulkan ketidaksiapan lingkungan dalam merespon kehadirannya.

“Kita tidak ingin ada satu kawasan industri yang sangat besar tapi kemudian juga akan melahirkan satu ekses yang tidak dikehendaki karena perencanaannya yang tidak bagus dan tidak antisipatif karena tenaga kerja perempuan mungkin tidak dipikirkan sebelumnya.”

“Nah ini juga menjadi concern saya, jangan sampai kemudian kawasan industri itu tidak memberikan kesempatan bagi serapan tenaga kerja perempuan,” pesan Luluk.

Pupuk Kalimantan Timur Lirik Potensi Produksi Soda Ash Pabrik Pupuk Kalimantan Timur

Pupuk Kalimantan Timur Lirik Potensi Produksi Soda Ash

Ali Ramadan 10 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Setiap tahunnya, Indonesia masih harus mengimpor soda ash hingga hampir satu juta metrik ton. Bukan tanpa alasan, karena senyawa soda ash memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Tak banyak yang mengetahui bahwa soda ash merupakan senyawa hasil industri petrokimia yang digunakan baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga.

Sebagai contoh, soda ash digunakan untuk bahan baku pembuatan kaca, keramik, tekstil, kertas, hingga aki. Sementara itu, untuk kegunaan rumah tangga, soda ash sering digunakan untuk pembuatan sabun dan detergen.

Di tahun 2022, data mencatatkan bahwa impor soda ash untuk kebutuhan domestik mencapai 916.828 metrik ton per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 1,2 juta metrik ton per tahun di 2030.

Namun sayangnya, hingga kini, untuk dapat memenuhi kebutuhan soda ash domestik, Indonesia masih bergantung pada impor.

Kondisi inilah yang dilihat sebagai peluang oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebagai perusahaan petrokimia terdepan di Indonesia dan produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara yang siap menjajal produksi komoditas soda ash nasional dengan pembangunan pabrik baru yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur.

“Sebagai salah satu upaya PKT dalam menerapkan ekonomi sirkular, kami memanfaatkan produk sampingan CO2 yang dihasilkan dari pabrik amoniak existing untuk menghasilkan produk hilir yang memberikan nilai tambah,” kata Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi.

“Produksi soda ash akan menggunakan bahan baku CO2 hasil emisi pabrik, juga amoniak sebagai by product pembuatan urea. Harapan kami, dengan kapabilitas yang ada, PKT akan memenuhi kebutuhan soda ash domestik dan mengurangi ketergantungan impor.”

“Di tahap awal ini, kami siap memenuhi hingga 30 persen kebutuhan nasional atau mencapai 300 ribu metrik ton per tahun (MTPY),” tambah Rahmad Pribadi.

Dari segi target pasar, wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur diikuti oleh Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara akan menjadi sasaran utama distribusi soda ash nantinya.

Karena kebutuhan soda ash di wilayah ini diperkirakan mencapai hingga 789 ton per tahun untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan kaca, keramik, detergen dan lain-lain.

Dengan dibangunnya pabrik soda ash ini, beban emisi CO2 perusahaan bukan hanya berkurang, tapi juga akan dimanfaatkan menjadi bahan yang lebih bermanfaat untuk industri dan kebutuhan harian masyarakat dengan menerapkan praktik ekonomi sirkular.

Pabrik soda ash milik PKT pun nantinya berpotensi untuk menyerap lebih lanjut ekses CO2 sekitar 170.000 ton per tahun yang tidak berasal dari pembakaran (combustion) bahan bakar fosil, sesuai dengan prinsip Greenhouse Gas Emission (GGE).

“PKT sebagai pelaku industri petrokimia optimis untuk membuka peluang produksi soda ash di Indonesia demi mengurangi ketergantungan impor kedepannya,” ujar Rahmad.

“Selain itu, rencana ini juga sejalan dengan target perusahaan menuju net zero emission di tahun 2060, dengan pengolahan emisi dan ekses produksi dari pabrik dan menjadikannya sebagai komoditas baru bernilai tambah. Kami berharap inovasi ini dapat membantu PKT untuk semakin memimpin upaya transformasi industri petrokimia menjadi industri yang lebih hijau,” tutup Rahmad.

VENTENY Fortuna International Raih Pendapatan Rp73 Miliar

Krisna Arjun 9 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT VENTENY Fortuna International Tbk (VENTENY), sukses membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2022 dengan meraih pendapatan sebesar Rp 73 miliar, meningkat 83% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, VENTENY juga mencatatkan peningkatan laba dari Rp 3,6 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 5,5 miliar di tahun 2022 (sebelum pajak).

Peningkatan ini mencerminkan komitmen VENTENY untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan peningkatan kesejahteraan karyawan di Indonesia.

Faktor utama kenaikan pendapatan ini didukung oleh peningkatan penyaluran growth funding ke para pelaku UMKM, di mana VENTENY sukses menyalurkan growth funding sebesar Rp 1,2 triliun di tahun 2022, meningkat 64% dari tahun 2021 sebesar Rp 765 miliar.

Saat ini, layanan VENTENY telah tersebar di berbagai wilayah, meliputi Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, dan sebagian Kalimantan. VENTENY juga berkomitmen untuk memperluas layanannya di Indonesia serta Asia Tenggara untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian terutama di Indonesia.

Selain itu, VENTENY berhasil memenuhi permintaan dari komunitas karyawan dengan memberikan solusi melalui VENTENY Employee Super-app yang diluncurkan pada 2021, di mana layanan tersebut terdiri dari layanan Financial Technology, Education Technology, Lifestyle Technology, dan Health Technology.

Pendapatan dari layanan VENTENY Employee Super-app berkontribusi terhadap 13% dari total pendapatan di tahun 2022, dan mencatatkan peningkatan sebesar 397% dari Juni 2022.

Terdapat lebih dari 50.000 pengguna aktif yang menggunakan aplikasi setiap bulannya yang terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan UMKM dan pelaku bisnis yang bekerjasama dengan VENTENY.

“Pencapaian positif VENTENY selama beroperasi di Indonesia, tidak lepas dari konsistensi kami untuk selalu memberikan pelayanan prima dan menjadi solusi untuk seluruh mitra bisnis VENTENY.

Kami menyediakan end-to-end solution untuk para pemilik usaha dan UMKM mulai dari growth funding untuk pertumbuhan usaha hingga peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia melalui aplikasi VENTENY Employee Super-app.

Saya sangat bangga dengan pertumbuhan VENTENY yang sejalan dengan rencana pemerintah dalam upaya Peningkatan Ekonomi Nasional pasca COVID-19 di Indonesia.” ujar Jun Waide, Founder dan Group CEO VENTENY.

Jun Waide melanjutkan, “Di VENTENY, kami yakin apapun yang kami kerjakan harus memberikan dampak besar pada aspek people, planet, dan profit yang menjadi bagian dari fokus kami dalam ESG (Environment Social Governance) sehingga kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memberdayakan UMKM dan karyawan untuk mengurangi financing gap yang secara tidak langsung juga akan berdampak positif terhadap stabilitas dan kinerja bisnis VENTENY di masa depan.”

Grup COO VENTENY, Damar Raditya menambahkan, “Kami sangat optimis untuk menyambut pertumbuhan perusahaan di 2023. VENTENY secara aktif dan cermat melihat peluang-peluang baru yang dapat mempercepat akselerasi bisnis para pegiat usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.”

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dikutip dari laman Kompas, UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hampir sebesar 61% dengan menyerap 97% tenaga kerja .

Pertumbuhan UMKM menjadi salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Hal ini sejalan dengan visi dan misi VENTENY untuk dapat menjadi bagian dari perkembangan UMKM Indonesia.

Maybank Indonesia Catat Laba Rp750 Miliar Bank Maybank Indonesia

Maybank Indonesia Catat Laba Rp750 Miliar

Krisna Arjun 9 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank Indonesia atau Bank) mengumumkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Maret 2023 dengan Laba sebelum Pajak (PBT) naik 33,3% menjadi Rp750 miliar dari Rp562 miliar tahun lalu.

Pencapaian ini didukung oleh peningkatan pendapatan pada komposisi aset produktif, khususnya pembiayaan segmen korporasi dan ritel yang meningkat di tengah membaiknya situasi perekonomian Indonesia.

Selain itu, Bank juga membukukan kenaikan pendapatan fee, terutama dari transaksi Global Markets (GM) sehubungan dengan kembali bergairahnya pasar, menguatnya kinerja anak perusahaan, dan kualitas aset yang membaik.

Bank mencatat Laba Setelah Pajak dan Kepentingan Non-Pengendali (PATAMI) naik signifikan sebesar 45,7% menjadi Rp566 miliar dari Rp388 miliar tahun lalu sehubungan dengan meningkatnya pendapatan komposisi aset Bank sehingga Net Interest Income/NII tercatat naik 6,7% Y-o-Y dan Net Interest Margin/NIM meningkat 35 bps menjadi 5,1% Y-o-Y.

Pendapatan fee-based (Fee-based income) tercatat naik 20,7% menjadi Rp574 miliar dari Rp475 miliar tahun lalu didukung oleh pendapatan fee Global Market yang tumbuh 98,7% menjadi Rp101 miliar dari Rp51 miliar di tengah pasar yang kembali bergairah.

Selain itu, Bank juga membukukan kenaikan pendapatan recovery fee aset (Bank saja) mencapai lebih dari 7x menjadi Rp142 miliar sebagai upaya Bank dalam melakukan perbaikan aset secara intensif dalam satu tahun terakhir. Di tengah menguatnya pasar di sepanjang kuartal pertama 2023, Bank membukukan kenaikan pendapatan fee-based sebesar 30,6% secara kuartalan.

Bank mencatat total kredit tumbuh 7,7% pada kuartal pertama 2023 menjadi Rp107,22 triliun dari Rp99,52 triliun didukung pertumbuhan kredit CFS Ritel sebesar 14,6% menjadi Rp40,10 triliun dari Rp34,98 triliun, dan kredit Global Banking yang tumbuh 11,4% menjadi Rp39,29 triliun dari Rp35,26 triliun tahun lalu.

Kredit CFS Ritel bertumbuh di seluruh segmen yaitu, pembiayaan otomotif anak perusahaan yang tumbuh 26,1% menjadi Rp20,54 triliun dari Rp16,29 triliun, bisnis kartu kredit & KTA tumbuh 20,6% Y-o-Y dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tumbuh 2,2% Y-o-Y.

Kredit CFS Non-Ritel mencatat penurunan sebesar 5,0% menjadi Rp27,83 triliun dari Rp29,28 triliun oleh karena segmen Business Banking mengalami penurunan sebesar 14,6%, sementara kredit segmen SME+ relatif stabil. Namun, kredit segmen Retail Small Medium Enterprises (RSME) masih terus bertumbuh sebesar 2,3% menjadi Rp12,74 triliun dari Rp12,46 triliun.

Total simpanan nasabah tercatat turun 2,2% menjadi Rp103,61 triliun dari Rp105,98 triliun sehubungan dengan strategi berkesimbungan yang diterapkan Bank untuk mengoptimalkan pendanaan berbiaya rendah melalui pemanfaatan layanan digital dalam menghimpun dana nasabah.

Berkaitan dengan strategi tersebut, Bank mencatat Giro tumbuh 19,6% menjadi Rp32,54 triliun dari Rp27,22 triliun, sedangkan Tabungan turun 6,7% dan simpanan berjangka (time deposits) turun 11,0%. Namun demikian, Bank mencatat rasio CASA meningkat menjadi 51,9% pada Maret 2023 dari 47,1% pada Maret 2022.

Di tengah situasi bisnis yang membaik, Bank melanjutkan berbagai aktivitas bisnis, di antaranya, kegiatan customer engagements, site visits dan berbagai program kampanye. Hal ini menyebabkan biaya perjalanan, outsourcing dan pemasaran mengalami kenaikan sebesar 2,4%, serta biaya personalia sebesar 7,0% sehubungan dengan inisiatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, Bank mencatat biaya overhead naik 4,7% menjadi Rp1,45 triliun. Bank menilai bahwa kenaikan biaya overhead tersebut masih tetap dalam kendali dan di saat yang sama memastikan agar biaya-biaya tersebut dapat berkontribusi bagi peningkatan pendapatan.

Kualitas aset pada kuartal pertama 2023 terus membaik, hal ini mendorong Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengalami penurunan sebesar 16,9%. Saldo NPL turun sebesar 8,8% Y-o-Y dan rasio Loan at Risk/LAR (Bank saja) tercatat membaik menjadi 12,1% pada Maret 2023 dari 17,5% pada Maret 2022.

Bank mencatat rasio Non Performing Loan/NPL konsolidasian membaik menjadi 3,4% (gross) dan 2,3% (net) pada Maret 2023 dari 3,9% (gross) dan 2,8% (net) pada Maret 2022.

Rasio Loan to Deposit/LDR (Bank saja) tercatat pada tingkat yang sehat, yaitu sebesar 88,2% pada Maret 2023 dari 82,0% pada Maret 2022. Rasio Liquidity Coverage/LCR (Bank saja) tercatat sebesar 174,2% pada Maret 2023, melebihi ketentuan regulator minimal 100%.

Rasio Kecukupan Modal (CAR) tercatat pada level yang kuat, yaitu sebesar 29,1% pada Maret 2023, dengan total modal sebesar Rp28,85 triliun pada akhir Maret 2023.

Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia mencatat Laba operasional sebelum provisi naik 32,0% menjadi Rp225 miliar dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) turun secara signifikan seiring dengan membaiknya kualitas aset. Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia demikian juga membukukan kenaikan yang signifikan pada Laba sebelum Pajak (PBT), yaitu sebesar 178,4% menjadi Rp236 miliar pada kuartal pertama 2023.

Total aset Unit Usaha Syariah tumbuh 3,3% menjadi Rp39,61 triliun dari Rp38,33 triliun, berkontribusi sebesar 26,4% terhadap total aset Bank (Bank saja). Selain itu, pembiayaan Unit Usaha Syariah tumbuh 0,7% menjadi Rp24,74 triliun dari Rp24,56 triliun, terutama pembiayaan pada segmen UKM dan ritel.

Maybank Indonesia senantiasa menerapkan strategi ‘Shariah First’ dan Leverage Model dimana keduanya memiliki peran strategis dalam meningkatkan bisnis Unit Usaha Syariah. Secara bersamaan, Bank juga melanjutkan strategi untuk mengoptimalkan pendanaan berbiaya rendah, sehingga strategi ini mendorong kenaikan pada CASA Unit Usaha Syariah sebesar 30,4% menjadi Rp15,33 triliun dari Rp11,76 triliun tahun lalu dengan rasio CASA yang meningkat menjadi 49,4% dari 40,6%.

Rasio Non-Performing Financing/NPF Unit Usaha Syariah tercatat membaik menjadi 2,7% (gross) dan 2,1% (net) pada Maret 2023, dari 4,0% (gross) dan 2,7% (net) pada Maret 2022. Demikian juga rasio Financing-to-Deposit/FDR tercatat pada tingkat yang sehat sebesar 77,3%.

Pertumbuhan Platform Digital

Bank mencatat peningkatan transaksi melalui platform perbankan digital M2U sebesar 16,1% pada kuartal pertama 2023 menjadi sekitar 4,8 juta transaksi dari 4,1 juta lebih transaksi tahun lalu. Nilai transaksi juga tumbuh 22,1% menjadi Rp26,77 triliun dari Rp21,93 triliun tahun lalu.

Total nasabah on board melalui M2U tumbuh 33% menjadi lebih dari satu juta nasabah dan sebesar 56% dari total nasabah CFS Bank merupakan nasabah yang melakukan on boarding melalui platform digital tersebut. Pertumbuhan transaksi dan akuisisi nasabah yang signifikan melalui M2U telah berkontribusi pada peningkatan digital retail funding Bank sebesar 23,1% menjadi Rp6,39 triliun.

Transaksi melalui M2E untuk nasabah korporasi tercatat naik 4,6% menjadi lebih dari satu juta transaksi pada kuartal pertama 2023. Nilai transaksi M2E tercatat sebesar Rp181,92 triliun, tumbuh 1,4% dari Rp179,42 triliun tahun lalu. Pertumbuhan akuisisi nasabah maupun nilai transaksi perbankan yang tercatat melalui M2E telah berkontribusi pada peningkatan pendanaan korporasi sebesar 13,5% menjadi Rp25,95 triliun.

Pada kuartal pertama 2023, Maybank Indonesia memperkenalkan fitur investasi daring untuk mendukung nasabah dalam melakukan pembelian obligasi Pemerintah melalui aplikasi M2U. Fitur ini melengkapi solusi Digital Wealth yang telah disediakan pada aplikasi M2U, dimana solusi ini dapat membantu nasabah untuk melakukan transaksi reksa dana, mengakses portofolio investasinya secara menyeluruh, melakukan perencanaan investasi terarah dan pencatatan pengeluaran serta aktivitas finansial lainnya.

Selain itu, Bank juga memperkenalkan fitur Local Currency Settlement (LCS) untuk penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang Ringgit Malaysia (MYR), Yuan China (CNY) dan Baht Thailand (THB) melalui M2E untuk nasabah korporasi.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria, mengatakan, “Maybank Indonesia telah memulai kegiatan bisnisnya di tahun 2023 ini dengan mencatat hasil yang positif melalui pertumbuhan yang kuat di seluruh segmen bisnis pada sepanjang kuartal pertama tahun ini.”

“Di tengah tantangan ekonomi global, kami mencatat pertumbuhan pada pembiayaan segmen ritel, UKM dan korporasi seiring dengan daya beli masyarakat yang secara bertahap membaik dan kegiatan bisnis di Indonesia yang telah kembali normal.

Di saat yang sama, kami akan terus berupaya dalam menyeimbangkan komposisi simpanan nasabah agar kami dapat mengelola pendanaan dengan lebih efisien serta memperkuat fundamental Bank. Selain itu ke depannya, kami akan melanjutkan penerapan strategi M25+ yang mencakup di antaranya transformasi untuk mengakselerasi kapabilitas digital SME dan mengedepankan solusi Islamic wealth.”

Presiden Komisaris Maybank Indonesia, Dato’ Khairussaleh Ramli mengatakan, “Melalui akselerasi digital, peningkatan fokus bisnis terhadap kebutuhan nasabah (customer centricity), mengedepankan fokus pasar regional, dan pertumbuhan bisnis perbankan Syariah serta aspek keberlanjutan Bank, diharapkan dapat mendorong kinerja Maybank Indonesia ke depannya.”

“Maybank Indonesia merupakan bagian penting dari program transformasi yang tercakup pada strategi M25+, dimana melalui penerapan Strategic Program (SP) 7 yang ditujukan untuk peningkatan bisnis Maybank di Indonesia dan sebagaimana SP lainnya, diharapkan dapat memberi dampak langsung kepada peningkatan kinerja bisnis dan operasional, serta kapabilitas Bank.”

Anak perusahaan

PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance)

Maybank Finance membukukan Laba sebelum Pajak (PBT) relatif stabil sebesar Rp135 miliar pada kuartal pertama 2023 dengan pertumbuhan pembiayaan otomotif roda empat yang signifikan sebesar 10,7% menjadi Rp6,65 triliun dari Rp6,01 triliun tahun lalu.

Rasio NPL Maybank Finance tercatat stabil menjadi 0,2% (gross) dan 0,1% (net) pada Maret 2023 dari 0,2% (gross) dan 0,1% (net) pada Maret 2022.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM)

Pada kuartal pertama 2023, WOM membukukan kenaikan Laba sebelum Pajak (PBT) yang signifikan sebesar 118,8% menjadi Rp80 miliar dari Rp37 miliar tahun lalu, seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang turut mendorong permintaan pembiayaan otomotif roda dua dan pembiayaan multiguna.

Pembiayaan WOM tercatat tumbuh secara signifikan sebesar 18,7% menjadi Rp5,47 triliun dari Rp4,61 triliun tahun lalu, dengan rasio NPL menjadi 1,8% (gross) dan 0,8% (net) pada Maret 2023 dari 1,5% (gross) dan 0,6% (net) pada Maret 2022.

Erajaya Active Lifestyle Kenalkan DJI Mavic 3 Pro ke Indonesia Erajaya DJI Mavic 3 Pro

Erajaya Active Lifestyle Kenalkan DJI Mavic 3 Pro ke Indonesia

Rafi Mukarram 9 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Erajaya Active Lifestyle memastikan kehadiran drone flagship terbaru DJI Mavic 3 Pro di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan para pembuat konten foto maupun video aerial.

Hadir dengan triple camera system, Mavic 3 Pro menghadirkan standar baru dari kemampuan pencitraan untuk berkisah melalui foto dan menciptakan karya video sinematik. Sesi preorder berlangsung pada tanggal 25 April hingga 11 Mei 2023.

Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle, mengatakan, “Mavic 3 Pro merupakan anggota keluarga terbaru dari portofolio produk DJI yang kami hadirkan untuk para penerbang drone yang ingin menghasilkan konten yang cinematic dan tiada duanya melalui triple camera system.

Permintaan akan konten fotografi maupun videografi udara adalah salah satu pendorong tumbuhnya pasar drone di dunia, bahkan diyakini bakal terus tumbuh dengan CAGR lebih dari 29% hingga tahun 2028 mendatang1 .

“Kami yakin bahwa kehadiran Mavic 3 Pro sudah dinantikan oleh banyak content creator yang tidak ingin berkompromi dalam hal kualitas.”

Mavic 3 Pro merupakan drone yang dilengkapi tiga kamera sekaligus dengan jarak fokal 24mm, 70mm dan 166mm yang memenuhi berbagai skenario pengambilan gambar udara.

Waktu terbang pesawat nirawak ini mencapai 43 menit sehingga memberi kesempatan lebih banyak bagi penerbang untuk mengambil gambar. Teknologi omnidirectional sensing dan APAS 5.0 menjamin rute penerbangan yang aman dari hambatan.

Fitur pengambilan gambar yang ditawarkan Mavic 3 Pro membuatnya ideal untuk dioperasikan oleh penerbang drone yang berpengalaman maupun pemula dalam membuat konten yang memukau dengan perintah sederhana seperti FocusTrack, MasterShots, QuickShots dan Panorama.

Erajaya Active Lifestyle menawarkan tiga paket pembelian drone Mavic 3 Pro yang hadir untuk menjawab kebutuhan yang unik dari masing-masing penggunanya: Mavic 3 Pro (DJI RC), DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) dan DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC Pro).

Pendapatan ESSA 2023 Capai USD 87,8 Juta Essa Surya Esa Perkasa

Pendapatan ESSA 2023 Capai USD 87,8 Juta

Rafi Mukarram 9 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA: IJ), perusahaan publik yang bergerak di sektor Energi dan Kimia melalui kilang LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan pabrik Amoniak mencatatkan pendapatan sebesar USD 87,8 juta, turun 45% YoY.

Sementara itu EBITDA sebesar USD 22,5 juta, turun 67% YoY pada laporan kuartal pertama Tahun 2023 yang dirilis hari ini.

Pendapatan yang lebih rendah terutama disebabkan oleh harga komoditas yang lebih rendah serta penutupan dan pemeliharaan terjadwal pabrik Amoniak yang selama 3 minggu.

Pabrik Amoniak telah beroperasi dengan produktivitas yang optimal dan efisien setelah berhasil menyelesaikan kegiatan pemeliharaannya.

Harga Amoniak global melemah pada 1Q23, terutama pada Bulan Maret seiring harga energi global yang kembali normal, sementara jumlah permintaan masih dalam pemulihan secara bertahap.

Selanjutnya, dengan dibukanya kembali China setelah Covid-19, membaiknya permintaan di sektor pupuk dan Eropa tetap berada di bawah tekanan harga gas yang tinggi, ESSA memperkirakan harga Amoniak akan kembali normal ke tingkat yang lebih sehat pada paruh kedua tahun ini.

Sehubungan dengan progress Proyek Blue Ammonia, ESSA dengan dukungan dari JOGMEC (Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation), Mitsubishi Corporation, Pertamina, dan LAPI ITB telah menyelesaikan Tahap 1 studi carbon capture dan sequestration.

Saat ini Tahap 2 studi kelayakan sedang berlangsung. Proyek ini akan menjadi tonggak penting bagi ESSA karena bertujuan untuk menjadi perusahaan pertama di Asia Tenggara yang memproduksi Blue Ammonia di tahun-tahun mendatang.

Kapasitas Pengolahan Smelter Freeport Bertambah 300 Ribu Ton per Tahun karyawan papua freeport Indonesia

Kapasitas Pengolahan Smelter Freeport Bertambah 300 Ribu Ton per Tahun

Ali Ramadan 9 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Toni Wenas mengunjungi smelter pertama yang dibangun PTFI.

Smelter tersebut saat ini dikelola PT Smelting yang sedang dilakukan pembangunan ekspansi smelter konsentrat tembaga untuk menambah kapasitas pengolahan konsentrate dari sebelumnya satu juta ton menjadi 1,3 juta ton per tahun, bertambah 300 ribu ton.

Proses pembangunan ekspansi smelter konsentrat tembaga PT Smelting oleh PT Freeport Indonesia ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 dengan investasi mencapai Rp3,2 Triliun, ekspansi mencakup penambahan refinery cells (sel elektrolit untuk memurnikan konsentrat) serta peningkatandaya listrik.

Hingga akhir Maret 2023 realisasi progress pembangunan mencapai 89,7% untuk procurement dan 70,3% untuk konstruksi.

“Pembangunan extension smelter PT Smelting diharapkan dapat selesai Januari 2024,” ujar Arifin.

PT. Smelting telah melaksanakan tiga kali ekspansi pada tahun 2004, 2006, dan 2009 sehingga kapasitas produksi meningkat dari 200.000 ton menjadi 300.000 ton tembaga per tahun. Saat ini kapasitasnpengolahan tembaga sebesar 1 juta ton/tahun.

PT. Smelting menggunakan teknologi Mitsubishi dalam proses peleburan tembaga dan teknologi ISA dalam proses pemurnian tembaga yang berkesinambungan, ramah lingkungan dan ekonomis.

Teknologi ISA mampu menghasilkan katoda tembaga dengan kemurnian 99,99% (LME Grade A) dengan waktu operasi yang tinggi, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, dan tingkat keamanan yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah.

Dari proses pengolahan tembaga di PT. Smelting, dihasilkan beberapa produk samping seperti asam sulfat, terak tembaga (produk sampingan dari ekstraksi tembaga dengan peleburan), gipsum,lumpur anoda dan CuTe. Semua produk ini bisa dijual dan digunakanoleh banyak konsumen di dalam negeri dan luar negeri.

Pemerintah Minta Progres Proyek Smelter Freeport Capai 4% per Bulan Menteri ESDM Progres Proyek Smelter Freeport Capai 4% Per Bulan

Pemerintah Minta Progres Proyek Smelter Freeport Capai 4% per Bulan

Ali Ramadan 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Toni Wenas mengunjungi proyek pembangunan smelter manyar PT Freeport Indonesia (PT FI) di Gresik, Jawa Timur.

Menteri ESDM ingin memastikan progres proyek pembangunan smelter tembaga design single line terbesar di dunia ini dapat sesuai target yang sudah ditetapkan sehingga dapat beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

Hingga akhir Maret 2023, kumulatif kemajuan fisik smelter PTFI mencapai 61,5% (sesuai rencana) dengan percepatan progress 4% per bulan.

Maka diharapkan progres proyek pembangunan smelter akan mencapai 92% pada akhir tahun ini.

“Progress terakhir Maret 61%, kemudian April diperkirakan 65-66%. Dalam proyek ini, PTFI harus berupaya keras untuk bisa mendapatkan kecepatan 4% per bulan, sehingga nanti dapat dilihat realisasinya akhir tahun sebesar 92%,” ujar Arifin.

Arifin meminta PTFI untuk menggenjot proses pembangunan smelter agar selesai sesuai target yang ditetapkan.

“Kita memang minta supaya bisa diselesaikan di bulan Mei 2024, jadi dari PT Freeport Indonesia Pak Tony ini menjadi tantangan untuk melakukan adjustment supaya bisa accelerate proyek hingga 2024 memenuhi target yang ada,” lanjutnya.

Smelter Manyar sendiri merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga kedua milik PT FI yang tengah dibangun di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur dengan luas total sekitar 100 hektar dengan kapasitas pengolahan konsentrate sebesar 1,7 juta ton/tahun.

Pembanguan smelter Manyar oleh PTFI ini merupakan wujud mendukung kebijakan hilirisasi Pemerintah. Smelter Manyar ini merupakan smelter kedua yang dimiliki PT FI setelah smelter pertama telah dibangun PTFI tahun 1996, dan dikelola oleh PT Smelting.

Dengan target yang dicapai saat ini diharapkan penyelesaian konstruksi fisik smelter dapat diselesaikan di akhir Desember 2024, dilanjutkan pre-commissioning dan commissioning hingga bulan Mei 2024 dengan ramp-up operasi diharapkan mencapai operasi penuh pada akhir tahun 2024.