21 Oktober 2026

Korupsi

MoneyTalk,Bekasi – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meresmikan peluncuran motor listrik eMOA (Elektrik Motor Aku), serta meresmikan pabrik perakitan motor listrik dan baterai motor listrik oleh PT. Baterai Listrik Motorindo yang didirikannya bersama para pengusaha Korea Selatan di Indonesia. Pada tahap awal, motor listrik eMOA dipasarkan dalam dua tipe, E1 dan E2. Garansi baterai di kedua tipe tersebut mencapai 2 tahun.

Selain di Cikarang, Kabupaten Bekasi, PT. Baterai Listrik Motorindo juga akan membangun pabrik di Gunung Puteri, Kabupaten Bogor. Memanfaatkan lahan sekitar 3,5 hektar, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai USD 30 juta. Kehadiran operasional PT. Baterai Listrik Motorindo di Bekasi dan Bogor, turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Mengingat saat Indonesia berada pada fase bonus demografi dengan keberlimpahan penduduk usia produktif.

“Saya optimis PT. Baterai Listrik Motorindo akan berkembang pesat. Mengingat potensi industri motor listrik di Indonesia sangat menjanjikan. Saat ini saja, jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai 132,43 juta unit. Pemerintah Indonesia juga sedang mempercepat transisi dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke bermotor listrik. Hal ini ditunjukan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan,” ujar Bamsoet usai meresmikan peluncuran motor listrik eMOA sekaligus meresmikan pabrik perakitan motor listrik dan baterai motor listrik oleh PT. Baterai Listrik Motorindo, di Bekasi, Kamis, (5/9/24).

Hadir antara lain, Presiden Direktur PT. Baterai Listrik Motorindo sekaligus Ketua Asosiasi Korea di Indonesia Mr. Park Jae Han, Anggota DPR/MPR RI Robert J. Kardinal, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Korea Selatan di Indonesia Mr. Lee Kang Hyun, Direktur Utama PT Ventures Indonesia Junaidi Elvis, serta Founder Yayasan Ali Network Indonesia Ali AnSun Geun.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, proyeksi pertumbuhan sepeda motor listrik di Indonesia pada tahun 2030 mencapai 13 juta unit, sedangkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) mencapai 31.859 unit, dan pembangunan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) mencapai 67.000 unit. Langkah kebijakan tersebut berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga 6,03 juta kilo liter.

“Saat ini, melimpahnya kendaraan bermotor berbahan bakar minyak tidak hanya berdampak pada rusaknya kualitas udara, tetapi juga tingginya subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Meskipun subsidi BBM tahun 2025 diproyeksikan sebesar 19,41 juta kilo liter atau mengalami penurunan dibanding target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta kilo liter, angka tersebut masih tergolong besar, dan tentunya sangat membebani APBN,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pengembangan kendaraan listrik seperti eMOA adalah wujud keseriusan Indonesia dalam implementasi transisi energi menuju energi baru dan terbarukan, sekaligus wujud komitmen dalam menekan emisi karbon di angka 29 persen pada tahun 2030, atau emisi nol bersih (net-zero carbon) pada tahun 2060.

“Kendaraan konvensional berbahan bakar minyak berkontribusi pada polusi udara. Sekitar 60 persen kontributor polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor, di mana pembuangan gas kendaraan bermotor menghasilkan beragam zat berbahaya seperti karbon monoksida (CO), Timbal (Pb), nitrogen dioksida (NO2), dan karbon dioksida (CO2). Tidak mengherankan jika beberapa kota yang dipadati oleh sepeda motor, seperti Jakarta dan Tangerang, beberapa kali memuncaki daftar kota paling tercemar di dunia,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, konsumen yang beralih ke kendaraan listrik bisa mendapatkan banyak keuntungan. Antara lain mendapatkan kredit khusus kendaraan bermotor listrik dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bunga sebesar 3,8 persen per tahun dan tenor sampai dengan enam tahun. Gratis tambah daya dari PLN bagi pemilik mobil listrik, serta diskon 75 persen untuk tambah daya bagi pemilik sepeda motor listrik.

Biaya charger baterai kendaraan listrik juga sangat rendah dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Sebagai perbandingan, berbagai riset menampilkan rata-rata sebuah sedan biasa yang dikemudikan sejauh 15.000 mil akan menghabiskan rata-rata USD 6.957. Sedangkan kendaraan listrik, dengan jarak tempuh yang sama hanya membutuhkan sekitar USD 540.

“Karena pengeluaran lebih hemat, masyarakat bisa menabung lebih banyak. Sekaligus mengalihkan pengeluaran rutin mereka untuk kendaraan ke kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya,” pungkas Bamsoet. (*)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk segera menemui Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan dalam pemerintahan yang akan datang. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LDII, Chriswanto Santoso, setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

“Kita dalam waktu dekat diminta menghadap kepada Menhan sebagai Presiden Terpilih supaya kesinambungan tadi. Dan insya Allah ini sudah diatur untuk kami bisa mendapat itu,” kata Chriswanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum LDII juga mengungkapkan beberapa hal penting yang dibahas dengan Presiden. Pertama, Chriswanto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas kepemimpinan beliau selama ini. “Kami mengucapkan terima kasih bahwa selama memimpin, terlepas apapun yang terjadi, kenyataannya beliau berhasil sampai saat ini bisa mengakhiri dengan baik,” ujarnya. LDII mendoakan agar di sisa masa jabatannya, Presiden Jokowi tetap diberkahi keberhasilan.

Selain itu, Chriswanto juga melaporkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII yang dibuka oleh Presiden pada bulan November tahun lalu. Rakernas tersebut menghasilkan beberapa keputusan strategis yang diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata. “Kami berharap kerjasama dengan otoritas terkait sehingga hasil Rakernas itu tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul terimplementasikan,” jelasnya.

Kemudian,Dalam rangka menumbuhkan rasa kebangsaan, LDII berinisiatif mendirikan Sekolah Virtual Kebangsaan yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh ulama, mubaligh, dan da’iyah di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kebangsaan di kalangan pemuka agama.

Di bidang lingkungan hidup, LDII juga telah melakukan berbagai inisiatif. Pada bulan Agustus lalu, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, mereka menggelar program “Bakti untuk Negeri” dengan memberikan santunan dan melakukan kegiatan bersih-bersih secara nasional. “Itu bagian dari implementasi yang kami lakukan untuk mendukung pemerintah,” tambah Chriswanto.

Dan Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya ormas dan elemen masyarakat, seperti LDII, untuk terus mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Beliau berharap, dengan adanya kesinambungan antara pemerintahan yang lama dan yang baru, pembangunan dapat terus berlanjut tanpa hambatan. “Beliau meminta supaya LDII mendukung pemerintah baru nanti, ikut berpartisipasi bahkan ikut berkontribusi terhadap pemerintahan yang baru,” kata Chriswanto.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta LDII untuk mensosialisasikan pentingnya stabilitas keamanan. “Pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa stabilitas keamanan,” tegasnya. LDII diharapkan bisa membantu menjaga stabilitas keamanan tersebut, mengingat pentingnya peran keamanan dalam memastikan berjalannya pembangunan di Indonesia.

Sebagai penutup, Chriswanto Santoso menyampaikan bahwa LDII akan mematuhi arahan Presiden Joko Widodo dan siap untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan baru yang akan datang. “Kami diminta untuk tidak grusa-grusu, tapi berpikir dengan sistematik dan analisa risiko yang matang dalam mengambil langkah ke depan,” pungkasnya.

LDII berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan di Indonesia, demi kebaikan dan kemajuan bangsa.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube *Ekonomi & Analisis Data* pada Selasa (3/9/2024), memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait isu kemiskinan dan pengangguran yang terus menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menanggapi berbagai pandangan yang menyebut bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Pemkab (pemerintah Kabupaten) Brebes telah mengirimkan surat cinta, surat berupa teguran kepada CV Jaya Bae tertanggal 1 Februari 2023 tahun kemarin. Dan surat cinta ini, dikirim ke MoneyTalk.id.

Dalam Surat pemerintah kabupaten Brebes tersebut dengan nomor surat: 800/540/II/2023 tentang CV. Jaya Bae yang tidak untuk menyelesaikan pembangunan kios sebanyak 10 unit dari total target 37 unit.

Dan Pembangunan kios 37 unit ini, dimulai dari perjanjian bisnis antara Pemkab Brebes dengan CV Jaya Bae. Perjanjian ini dituangkan dalam Surat Perjanjian kerjasama Nomor 028/315/IX/2022 dan 01-IX/Jaya-Bae/2022 tanggal 16 September 2022.

Dimana Pemkab Brebes menyertakan modal berupa tanah yang merupakan tanah yang tidak dimanfaatkan seluas 1.086 m2 yang terdiri dari dua bidang tanah seluas 665m2 senilai Rp19.125.000,00 dan seluas 421m2 senilai Rp17.354.551,98.

Dalam dua bidang tanah ini,pihak mitra bisnis Pemkab Brebes yaitu CV Jaya Bae akan membangun 37 unit kios yang berlokasi di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes.

Kemudian untuk membangun 37 Kios ini, ternyata CV. Jae Bae melakukan sub kontrak lagi dengan mitra bisnis yang lain, yaitu dengan BGS.

Dan pihak BGS sebagai mitra CV. Jae Bae ternyata mengalami kesulitan financial dan terjadi kenaikan harga material. Dan pembangunan Kios dari 37 unit, hanya sanggup 10 unit saja.

Padahal pembangunan 37 unit ini akan digunakan oleh CV.Jae Bae atau BGS selama 15 tahun dari tahun 2022 sampai dengan 2036.

Disini bisa dilihat bahwa Pemkab Brebes ini teledor, kurang cermat dan tidak teliti. Seharusnya perusahaan CV. Jae Bae, diaudit dulu, apakah punya dana atau tidak dong.

Kalau tidak punya dana, sebaik tidak usah melakukan perjanjian bisnis antara Pemkab Brebes dengan CV.Jae Bae deh.

Atau mungkin sudah tahu tidak punya modal, tapi bisnis kerjasama tetap jalan terus. Apakah ini modus baru dalam korupsi. Hanya kejaksaan yang bisa membongkarnya.

MoneyTalk,Jakarta – Belum Ada Perpanjangan Sewa dari Puskopau Garuda, tapi masih tetap menggunakan pemanfaatan Ruang Usaha yang diolah UPT PJK Abdulrachman Saleh

Berarti Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Usaha ini oleh Puskopau Garuda sebetulnya sudah tidak memiliki dasar hukum, dan Pemda Provinsi Jawa Timur menjadi rugi dong.

Oleh karena Perjanjian kerja sama antara UPT PJK Abdulrachman Saleh dengan Puskopau Garuda Nomor 119/11/113.17/2021 tanggal 1 November 2021 mulai berlaku,dan hanya untuk satu tahun. Dimulai dari  1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2022.

Namun ternyata, sampai dengan 13 April 2023 , Puskopau Garuda masih enak dan sedap menggunakan dan memanfaatkan ruangan untuk menjalankan jasa merekab di Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

Coba masyarakat kecil mana bisa gratis seperti Puskopau Garuda. Mengunakan ruang Usaha pada Abdulrachman Saleh, tapi tidak bayar bayar sewa kepada UPT PJK Abdulrachman Saleh. Bisa bisa diusir oleh Satpol PP.

Kemudian dari itu, hal ini Jelas jelas telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada: 1) Pasal 130 ayat (2) yang menyatakan Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai maksimal 2 hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah

Akibat Puskopau Garuda masih Mempergunakannya ruang Usaha yang dimiliki UPT PJK Abdulrachman Saleh. Mengakibatkan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur berpotensi rugi sebesar Rp.Rp610.924.080.

Tetapi kenapa pihak Kepala Dinas Perhubungan diam saja. Tidak melakuka pengawasan dan pengendalian atas penerimaan retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.

Dan UPT PJK Abdulrachman Saleh, dan Dinas Perhubungan pada takut nih yee sama Puskopau Garuda. Beraninya sama orang miskin doang.

MoneyTalk, Jakarta – Pada hari Senin (02/09), MoneyTalk.id mengutip pernyataan Mardigu Wowiek dalam kanal YouTube “Bossmen Mardigu” yang menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi menghadapi risiko serius, seperti “stroke,” akibat utang besar yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Menurut Mardigu, gaya kepemimpinan yang lebih mementingkan pencitraan dan pengeluaran besar tanpa produktivitas, membuat Indonesia kini menghadapi beban utang yang besar dan membahayakan kesehatan fiskal negara.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta –Dalam diskusi podcast Forum Keadilan TV berjudul “Dapatkah Kepemimpinan Prabowo Mengatasi Perekonomian yang sedang berjalan di Pinggir Jurang?”, dua pengamat ekonomi, Yanuar Rizky dan Hardy Hermawan dari Sigma PHI, membahas tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mengatasi perekonomian dipinggir jurang.

(lebih…)