22 Oktober 2026

Korupsi

MoneyTalk,Jakarta – Pada Jumat, 13 September 2024, pengamat blockchain Gatot SS memberikan pandangannya terkait insiden keamanan yang diduga menimpa Indodax, salah satu platform pertukaran aset kripto terbesar di Indonesia.

Dalam wawancara di Jakarta, Gatot menyampaikan keprihatinannya atas dugaan peretasan yang melibatkan transaksi mencurigakan senilai puluhan juta dolar AS. Insiden ini pertama kali dilaporkan oleh perusahaan keamanan Web3, Cyvers, yang mencatat adanya perpindahan token dalam jumlah besar ke Ether pada Rabu, 11 September 2024.

Gatot menggaris bawahi prinsip dasar blockchain yang akuntabel dan transparan dari pihak Indodax dalam menangani insiden tersebut, walaupum ada keterbatasan secara regulasi yang di adaptasi di indonesia untuk exchange kripto di indonesia, mengingat perkembangan cyber crime terhadap keamanan aset kripto saat ini sedang diuji. “Dalam dunia blockchain, kepercayaan dan akuntabilitas tidak terbantahkan. Platform seperti Indodax semestinya bisa mengantisipasi segala bentuk potensi insiden yang terdapat pada wallet dan ledger explorer serta memastikan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, semoga bukan kejadian seperti di platform bursa sebelum nya” jelasnya.

Menanggapi pernyataan Direktur Utama Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX), Subani, yang menyebut bahwa Indodax belum menjadi anggota bursa, Gatot melihat hal ini sebagai indikasi bahwa standar keamanan wallet yang lebih ketat akan diberlakukan untuk platform pertukaran kripto di Indonesia.

Subani sebelumnya menegaskan bahwa CFX siap membantu Indodax memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), meskipun saat ini Indodax belum memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan bursa tersebut.

CFX, yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bursa kripto yang teregulasi, diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih adil dan efisien. Subani menambahkan bahwa bursa tersebut akan memperketat persyaratan keanggotaan dan terus memantau proses investigasi terhadap sistem Indodax. “Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan regulator dan pelaku industri lainnya untuk memperkuat sistem keamanan dan mengurangi risiko di masa mendatang,” ungkapnya.

Di sisi lain, co-founder Indodax, William Sutanto, dalam keterangan resminya menegaskan bahwa dana para trader tetap aman. “Your assets are SAFU [Secure Asset Fund for Users atau Dana Keamanan Aset],” ujar William, sembari menjamin bahwa perusahaan akan menanggung seluruh kerugian akibat insiden tersebut.

Namun demikian, pengamat seperti Gatot SS berpendapat bahwa insiden ini seharusnya menjadi momentum bagi Indodax dan platform kripto lainnya di Indonesia untuk lebih serius dalam meningkatkan keamanan. “Peretasan atau apapun ini menjadi pengingat bahwa sistem keamanan harus selalu ditingkatkan dan diperbarui, terutama dalam industri yang bergerak cepat seiring pertumbuhan cyber crime itu sendiri seperti kripto,” tutup Gatot.

Industri kripto di Indonesia kini berada di bawah pengawasan yang semakin ketat dari regulator, terutama dengan hadirnya CFX sebagai wadah resmi yang diharapkan dapat menyatukan para pengelola bursa kripto ke dalam satu ekosistem yang lebih terjamin keamanannya.

MoneyTalk, Jakarta – Goespa, Ketua Badan Buruh Pekerja (Baruja) Pemuda Pancasila (PP) Daerah Khusus Jakarta, menyambut baik langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang tengah mempertimbangkan untuk menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai karyawan. Langkah ini dianggap sebagai terobosan besar dalam memastikan hak-hak dan kesejahteraan para pengemudi ojol terlindungi secara hukum.

Dalam pernyataannya kepada MoneyTalk pada Jumat (13/09), Goespa menyatakan bahwa perjuangan ini telah menjadi fokus utama Baruja selama ini. “Kami sangat menyambut baik rencana Kemenaker ini. Ini adalah langkah positif yang sudah lama kami perjuangkan. Pengemudi ojol seharusnya diakui sebagai karyawan, bukan sekadar mitra. Dengan status karyawan, mereka berhak mendapatkan perlindungan seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan upah minimum yang layak,” tegasnya.

Goespa menyoroti bahwa selama ini para pengemudi ojol bekerja tanpa perlindungan yang memadai. Mereka menghadapi ketidakpastian pendapatan, kondisi kerja yang tidak menentu, dan sering kali mengalami situasi yang tidak menguntungkan akibat perjanjian kemitraan yang tidak seimbang dengan perusahaan aplikasi.

“Penetapan status karyawan akan memberikan kejelasan hubungan kerja dan kewajiban perusahaan aplikasi untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan yang selama ini menjadi tuntutan kami. Hal ini juga akan memperkuat posisi tawar para pengemudi ojol dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tambah Goespa.

Lebih lanjut, Goespa juga menekankan pentingnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan ini. “Kami berharap pemerintah, perusahaan aplikasi, dan organisasi buruh bisa duduk bersama untuk mendiskusikan aturan main yang jelas dan berpihak pada kesejahteraan para pekerja ojol. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal keadilan sosial dan perlindungan bagi mereka yang berada di garis depan ekonomi digital,” jelasnya.

Menurutnya, Baruja akan terus mengawal proses ini dan memastikan bahwa aspirasi para pengemudi ojol dapat terwujud. Goespa optimis bahwa dengan penetapan status karyawan ini, kesejahteraan para pengemudi ojol akan lebih terjamin dan memberikan dampak positif bagi mereka serta keluarganya.

Usulan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan menjamin hak-hak dasar para pengemudi ojol di seluruh Indonesia, sehingga tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan seimbang di masa depan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara yang diadakan oleh Mimbar Bebas dan ditayangkan melalui kanal YouTube pada Selasa, 10 September 2024, aktivis senior Dr. Sri Bintang Pamungkas dengan tegas menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri harus bertanggung jawab atas berbagai kerusakan di Indonesia.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Salamuddin Daeng melalui Tulisannya yang diterima MoneyTalk.id pada Selasa (10/09), Daeng memaparkan fakta yang mengejutkan terkait pertumbuhan penerimaan negara Indonesia selama 12 tahun terakhir. Meskipun dalam rupiah terlihat meningkat drastis, kenyataannya, dalam hitungan dolar AS, peningkatan tersebut sangat minim. Hal ini mencerminkan ironi dari pengelolaan ekonomi Indonesia yang terlihat megah di permukaan, namun tidak sebanding dengan hasil riil dalam mata uang global.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Penurunan harga minyak mentah dunia merupakan ancaman serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Mengapa demikian? Karena pendapatan negara dari sektor minyak sangat bergantung pada bagi hasil minyak mentah, baik yang dijual di dalam negeri maupun yang diekspor. Setiap barel penjualan minyak hasil produksi nasional yang dibagi ke negara melalui skema cost recovery dan gross split akan semakin kecil porsinya jika harga minyak terus menurun.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta, 7 September 2024 – Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan meninggalkan beban utang yang sangat besar bagi pemerintahan baru. Menjelang transisi kekuasaan, angka utang Indonesia kian mengkhawatirkan dan diperkirakan mencapai Rp 9.000 triliun pada akhir masa jabatan Jokowi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan warisan utang pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya Rp 2.500 triliun pada tahun 2014.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian menghadiri rapat dengan Komisi IV DPR-RI di Kompleks DPR Senayan pada Jumat malam (06/09). Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan berbagai pencapaian dan tantangan dalam sektor pertanian Indonesia. Ia menyoroti keberhasilan Indonesia dalam beberapa komoditas pertanian yang menempatkan negara ini di peringkat global, meskipun juga mengakui adanya berbagai tantangan yang harus diatasi.

(lebih…)