Korupsi Archives

Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas Emas Antam

Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas

Bintang Muhammad Ramadhan 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait penjualan/penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu juga jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan serta Pengusaha Emas Batangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dwi Astuti menjelaskan pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif.

“Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan,” kata Dwi.

Selanjutnya, Dwi juga menjelaskan mekanisme baru pengenaan pajak atas emas dan jasa, diantaranya Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrikan Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada Pabrikan Emas Perhiasan lainnya dan Pedagang Emas Perhiasan atau 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir.

Mereka wajib pula memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual dalam hal PKP memiliki Faktur Pajak/dokumen tertentu lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, atau 1,65% dari harga jual dalam hal tidak memilikinya.

Khusus penyerahan oleh PKP Pedagang Emas Perhiasan kepada Pabrikan Emas Perhiasan, besaran tertentu ditetapkan sebesar 0% dari harga jual.

Tarif tersebut turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK-30/PMK.03/2014, dimana PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikali Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 20% dari harga jual atau penggantian (tarif efektifnya 2% dari harga jual atau penggantian).

Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenai PPN.

Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP49/2022.

Pengusaha Emas Batangan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm.

PP-55/2022 (eks PP-23/2018), WP yang memiliki SKB pemungutan PPh, Bank Indonesia, atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.

PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017, dimana sebelumnya, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual.

Namun, pendekatan pengaturan baru ini tidak hanya memperhatikan dari sisi emas perhiasan saja, tetapi juga memperhatikan dari sisi Pengusaha Emas Perhiasan.

Oleh karena itu, apabila PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan juga menjual perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, kini perlakuan PPN-nya sama dengan emas perhiasan.

PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual.

Tak hanya itu, sama seperti pengusaha emas batangan, Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), atau WP yang memiliki SKB pemungutan PPh. PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Selain itu, PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari penggantian atas penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu, atas imbalan jasa tersebut, dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 sesuai ketentuan umum oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa, kecuali WP penerima imbalan merupakan WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), dan WP yang memiliki SKB pemotongan PPh.

Kebijakan OPEC+ Pengaruhi Kenaikan Harga Indonesia Crude Price kilang minyak bumi gas migas

Kebijakan OPEC+ Pengaruhi Kenaikan Harga Indonesia Crude Price

Rafi Mukarram 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Harga Indonesia Crude Price (ICP) Bulan April tahun 2023 telah ditetapkan sebesar USD79,34 per barel, meningkat dibandingkan dengan Bulan Maret 2023 sebesar USD74,59 per barel.

Harga ICP tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 174.K/MG.03/DJM/2023 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan April 2023 pada tanggal 2 Mei 2023.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan bahwa dari Analisa Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, kenaikan ICP Bulan April salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan dari OPEC+.

“Pada awal April, OPEC+ mengumumkan tambahan pemangkasan produksi sebesar 1,16 juta Barrel Oil Per Day (BOPD), di luar ekspektasi pasar. Sehingga total pemotongan produksi OPEC+ termasuk perpanjangan pemotongan produksi Rusia menjadi sebesar 3,66 juta bopd, setara dengan 3,7% dari permintaan minyak mentah global,” ujar Agung.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa dari laporan EIA (Energy Information Administration), terjadi penurunan stok Bulan April dibandingkan dengan Maret 2023, yang terdiri dari minyak mentah sebesar 9,1 juta barel menjadi 460,9 juta barel; Gasoline sebesar 1,5 juta barel menjadi 221,1 juta barel; dan Distillate sebesar 1,6 juta barel menjadi 111,5 juta barel.

Kemudian faktor lainnya, sambung Agung, yakni penghentian pasokan minyak mentah Irak melalui pipa oleh Turki sebesar 450.000 bopd, setelah Irak memenangkan arbitrase yang mengatakan bahwa Turki telah melanggar kesepakatan bersama dengan mengijinkan Pemda Kurdistan melakukan ekspor tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat Irak.

Sementara itu, dalam laporan OPEC pada bulan April 2023, terkait pertumbuhan permintaan minyak dunia tahun 2023 tidak berubah dari laporan bulan sebelumnya sebesar 2,3 juta bopd.

Namun permintaan minyak di negara-negara Non-OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) direvisi lebih tinggi karena peningkatan aktifitas ekonomi yang lebih baik dari perkiraan di China, Timur Tengah, Amerika Latin dan wilayah Eropa lainnya.

Sedangkan dalam laporan IEA (International Energy Agency) bulan April 2023, menyebutkan bahwa pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia tahun 2023 sebesar 2 juta bopd menjadi sebesar 101,9 juta bopd, merupakan rekor tertinggi, seiring pulihnya konsumsi minyak China, terutama setelah pencabutan kebijakan zero-covid.

Selain itu IEA juga menyampaikan bahwa pasokan minyak mentah dunia turun sebesar 400.000 bopd akibat pemotongan produksi sejumlah produsen di bulan Mei.

Senada dengan laporan jumlah oil rig AS dari Baker Hughes, yang merupakan indikator potensi pasokan minyak, mencapai level terendah sejak Juni 2022.

Untuk Kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh perekonomian China yang tumbuh sebesar 2,2%, peningkatan impor minyak mentah serta peningkatan aktifitas kilang China untuk memenuhi permintaan ekspor BBM dan peningkatan konsumsi lokal, setelah pencabutan kebijakan zero-covid.

“Kemudian, permintaan BBM yang kuat dari India hasil pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkat dukungan rencana belanja pemerintah dan pemotongan pajak penghasilan,” tandas Agung.

Adapun perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada bulan April 2023 dibandingkan bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Dated Brent naik sebesar USD6,38 per barel dari USD78,56 per barel menjadi USD84,94 per barel.
WTI (Nymex) naik sebesar USD6,07 per barel dari USD73,37 per barel menjadi USD79,44 per barel.
Brent (ICE) naik sebesar USD4,16 per barel dari USD79,21 per barel menjadi USD83,37 per barel.
Basket OPEC naik sebesar USD5,91 per barel dari USD78,45 per barel menjadi USD84,36 per barel. (TW/DAN)

Harga Referensi CPO dan Harga Referensi Biji Kakao Menguat crude palm oil kelapa sawit 6

Harga Referensi CPO dan Harga Referensi Biji Kakao Menguat

Farah Akhmad 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS) atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE) periode 1–15 Mei 2023 adalah USD 955,53/MT.

Nilai ini meningkat sebesar USD 22,84 atau 2,45 persen dari harga referensi CPO periode 16–30 April 2023. Penetapan harga referensi CPO tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 940 tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat neto ≤ 25 kg dikenakan BK USD 31/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 941 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

“Saat ini, harga referensi CPO mengalami peningkatan yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar USD 124/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar USD 100/MT untuk periode 1-15 Mei 2023,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

BK CPO periode 1–15 Mei 2023 merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 124/MT. Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1–15 Mei 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar USD 100/MT.

Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kekhawatiran pasar akan menipisnya pasokan CPO dunia. Hal ini disebabkan adanya penurunan pasokan di Malaysia dan Indonesia akibat turunnya produksi, terutama karena libur Idulfitri.

Di samping itu, terdapat peningkatan permintaan CPO serta kebijakan The Fed dan Bank Sentral Uni Eropa yang menaikkan suku bunga acuan, sehingga mempengaruhi harga komoditas dunia termasuk CPO. Sementara itu, harga referensi biji kakao periode Mei 2023 ditetapkan sebesar USD 2.937,18/MT, meningkat sebesar USD 182,65 atau 6,63 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Mei 2023 menjadi USD 2.638/MT, naik USD 178 atau 7,24 persen dari periode sebelumnya.

Peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap 10 persen sesuai Kolom 3 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022.

Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi adanya peningkatan permintaan kakao sementara pasokan kakao menurun. Hal ini disebabkan oleh petani kakao yang kekurangan pestisida dan pupuk akibat perang Rusia dengan Ukraina serta ekspor biji kakao dari Pantai Gading yang menurun.

Di sisi lain, HPE produk kulit tidak berubah dari bulan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa perubahan pada HPE produk kayu. Perubahan HPE tersebut terdapat pada produk kayu veneer dari hutan tanaman dan produk kayu olahan jenis rimba campuran yang turun USD 50/m3 dari bulan sebelumnya.

Di samping itu, produk veneer dari hutan tanaman untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box) dan produk kayu olahan dari jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman balsa, eukaliptus, dan lain-lain meningkat USD 50/m3.

Produk kayu olahan dari jenis sortimen lainnya jenis eboni meningkat USD 100/m3 dari bulan sebelumnya, produk kayu olahan jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman sungkai meningkat USD 250/m3. Khusus kayu gergajian dari jenis merbau, naik USD 300/m3 dari bulan sebelumnya.

BK untuk produk kulit dan produk kayu tercantum pada Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. 123/PMK.010/2022. Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 939 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

Ini Harga Patokan Ekspor Produk Pertambangan Periode Mei 2023 penambang-pasir-tambang-pasir

Ini Harga Patokan Ekspor Produk Pertambangan Periode Mei 2023

Farah Akhmad 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Fluktuasi harga yang didorong variasi tren permintaan terhadap komoditas produk pertambangan pada April 2023 memengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Mei 2023.

Pada April 2023, sebagian komoditas produk pertambangan menunjukkan kenaikan harga dibanding bulan Maret 2023, sementara harga beberapa komoditas lainnya menunjukkan penurunan.

Ketentuan HPE periode Mei 2023 ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 936 Tahun 2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Sebagian komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) mengalami peningkatan harga dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komoditas yang mengalami peningkatan harga tersebut yakni konsentrat tembaga, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil,” ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

Di sisi lain, Budi juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah komoditas yang harganya turun maupun stabil.

“Komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian mengalami penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan, pellet konsentrat pasir besi masih tetap, tidak mengalami perubahan,” kata Budi.

Produk pertambangan yang harga rata-ratanya meningkat pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga rata-rata sebesar USD 3.406,77/WE atau naik sebesar 3,47 persen; konsentrat mangan (Mn ≥ 49%) dengan harga rata-rata USD 220,21/WE atau naik sebesar 0,56 persen; konsentrat timbal (Pb ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar USD 881,88/WE atau naik sebesar 2,25 persen; konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45%) dengan harga ratarata USD 495,81/WE atau naik sebesar 1,77 persen; dan konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata USD 1.404,19/WE atau naik sebesar 0,87 persen.

Sementara itu, produk pertambangan yang harga rata-ratanya turun pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62% dan ≤ 1% TiO2) dengan harga rata-rata sebesar USD 106,40/WE atau turun sebesar 5,16 persen; konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50% dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10%) dengan harga rata-rata sebesar USD 54,37/WE atau turun sebesar 5,16 persen; konsentrat seng (Zn ≥ 51%) dengan harga rata-rata sebesar USD 807,39/WE atau turun sebesar 8,10 persen; konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar USD 63,53/WE atau turun sebesar 5,16 persen; dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42%) dengan harga rata-rata sebesar USD 31,23/WE atau turun sebesar 0,02 persen.

Sedangkan, komoditas produk pertambangan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 54%) dengan harga rata-rata USD 117,98/WE tidak berubah harga.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Mei 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu meminta masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait. Kementerian ESDM memberikan usulan melalui perhitungan yang didasarkan pada data perkembangan harga dari Asian Metal, Iron Ore Fine Australian, dan London Metal Exchange (LME).

HPE kemudian ditetapkan setelah rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Airlangga Hartarto: Inflasi Terjaga Stabil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto: Inflasi Terjaga Stabil

Ali Ramadan 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Aktivitas masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 2023 pasca dibukanya kembali aktivitas ekonomi masyarakat di tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan. Di tengah peningkatan aktivitas maupun permintaan masyarakat, inflasi bulan April 2023 tetap terjaga stabil.

Secara bulanan, inflasi bulan April 2023 tercatat sebesar 0,33% (mtm) yang berarti lebih rendah dari inflasi Ramadan dan Idulfitri pada tahun 2022 yakni 0,95% (mtm) pada April 2022 dan 0,40% (mtm) pada Mei 2022. Sementara secara tahunan, inflasi pada April 2023 sebesar 4,33% (yoy) dan dalam tren menurun sejak Januari 2023.

Secara historis, pada momen Ramadan dan Idulfitri akan terjadi peningkatan inflasi akibat lonjakan permintaan terutama pangan dan transportasi. Inflasi Administered Prices (AP) tercatat 0,69% (mtm) atau 10,32% (yoy).

Tarif angkutan udara dan tarif angkutan antar kota menjadi komoditas AP yang dominan menyumbang inflasi April dengan andil masing-masing 0,06% dan 0,03%. Peningkatan masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara mencapai 26,93% dibanding lebaran tahun 2022.

Inflasi Volatile Food (VF) pada April cukup terkendali tercatat sebesar 0,29% (mtm) atau 3,74% (yoy). Capaian ini sesuai dengan kesepakatan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi (HLM TPIP) 20 Februari 2022 untuk menjaga inflasi VF dalam kisaran 3- 5% .

Sementara itu, komoditas pangan yang dominan menyumbang inflasi April yakni beras dan daging ayam ras. Beras masih mengalami kenaikan harga didorong tingginya permintaan masyarakat ditengah panen yang masih berlangsung.

Kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat eceran sebesar 0,84% (mtm) pada April 2023. Sementara harga beras di penggilingan sudah mulai menurun, tercatat 0,14% (mtm). Sementara inflasi VF masih tertahan penurunan harga komoditas aneka cabai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ”Capaian inflasi Ramadan dan Idulfitri 2023 yang tetap terjaga stabil merupakan hasil sinergi yang kuat dari TPIP dan TPID. Selain itu juga didukung cuaca yang relatif kondusif sehingga pasokan pangan terutama produk hortikultura terjaga dan ditopang panen yang berlangsung Maret- April,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai upaya menjaga harga pangan tetap terkendali dan menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah melakukan Gelar Pangan Murah (GPM) penyaluran, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan (beras, daging ayam dan telur ayam).

Selain itu, Pemerintah daerah juga aktif melaksanakan pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

“Kondisi cuaca yang relatif kondusif mendukung capaian inflasi April. Namun, ke depan kita perlu mewaspadai terjadinya El Nino. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga capaian inflasi tahun 2023 dapat kembali dalam rentang sasaran,” ujar Menko Airlangga.

Selain rilis inflasi oleh BPS, hari ini S&P juga merilis data perkembangan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode April 2023.

Data tersebut menyebutkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada pada level ekspansif sebesar 52,7. Level tersebut naik dari posisi bulan lalu yang sebesar 51,9 dan merupakan level tertinggi sejak September 2022.

Kinerja PMI negara-negara ASEAN cukup bervariasi, beberapa diantaranya berada di posisi ekspansif, seperti Thailand (60,4: rekor tertinggi di Thailand), Myanmar (57,4), dan Filipina (51,4). Di sisi lain, Malaysia masih di zona kontraktif sebesar 48,8.

”Terus menguatnya aktivitas ekonomi membuat PMI Indonesia melanjutkan level ekspansif yang stabil dan berkelanjutan selama 20 bulan beruntun. Ini meningkatkan ekspektasi positif pelaku usaha atas kondisi ekonomi Indonesia, sehingga berpeluang dalam menarik investasi baru ke dalam negeri,” kata Menko Airlangga.

Perusahaan manufaktur menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam output produksi, order baru, serta aktivitas pembelian.

Di saat yang sama, laju penciptaan lapangan kerja merupakan yang paling tinggi selama lima bulan terakhir. Secara umum, ekspektasi perusahaan manufaktur ke depan bertahan di level positif dan menunjukkan tingkat optimisme bisnis paling kuat sejak bulan November 2022.

“Meski ekonomi global masih dalam tren melemah, aktivitas manufaktur Indonesia terus melaju ditopang oleh aktivitas ekonomi yang menggeliat dan permintaan dalam negeri yang terus tumbuh kuat. Alhasil, kita terus melihat bahwa berbagai aspek penting determinan penggerak ekonomi terus berada pada jalur yang tepat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh,” pungkas Menko Airlangga.

DPR Apresiasi Setoran Pertamina ke Negara yang Capai Ratusan Triliun Ilustrasi SPBU Pertamina

DPR Apresiasi Setoran Pertamina ke Negara yang Capai Ratusan Triliun

Ali Ramadan 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menegaskan besarnya setoran ke negara sejumlah Rp307 triliun oleh Pertamina membuktikan kontribusi Pertamina terhadap penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bahkan, khusus setoran pajak Pertamina sebesar Rp219,06 triliun, sudah melebihi 10 persen dari realisasi penerimaan perpajakan APBN 2022 yang mencapai Rp2.034,5 triliun.

“Ini kan sangat luar biasa. Kita harus mengakui besarnya kontribusi Pertamina, baik terhadap penerimaan pajak maupun PNBP,” kata Faisol Riza dalam keterangan tertulis kepada media.

Diketahui, sepanjang 2022, PT Pertamina (Persero) telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp307,2 triliun, yang terdiri atas pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus. Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 83 persen dibandingkan 2021.

Khusus setoran pajak, pada 2022 Pertamina juga membayarkan pajak Rp219,06 triliun atau meningkat 88 persen dibandingkan 2021.

Ia menambahkan setoran Pertamina tersebut diharapkan turut memacu BUMN lain untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi kepada penerimaan negara.

Jika seluruh BUMN bersama-sama meningkatkan kinerja dan kontribusi kepada penerimaan negara, diharapkan pula semakin mengatrol realisasi penerimaan pajak APBN.

“Kita harus akui, dalam hal ini Pertamina adalah benchmark. BUMN lain bisa menjadikannya sebagai contoh,” lanjut Politisi Fraksi PKB ini.

Di sisi lain, Faisol menegaskan, bahwa kontribusi Pertamina juga membuktikan bahwa sebagian laba yang diraih BUMN, termasuk laba dari penjualan bahan bakar minyak (BBM), pada akhirnya akan disetor ke negara.

Hal inilah yang membedakan dengan SPBU lain di luar Pertamina, yang tidak memberikan kontribusi penerimaan pajak dan PNBP untuk negara.

“Kemana laba mereka? Tentu dibawa pemiliknya ke luar negeri,” imbuh Faisol.

Setoran ke kas negara sebesar itu, memang tak lepas dari kinerja Pertamina yang luar biasa. Pada 2022, BUMN energi tersebut mencatat laba bersih terbesar di antara BUMN yang ada, yakni US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun, yang berarti meningkat tajam 86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertamina juga berhasil meningkatkan kinerja operasional 2022 di semua Subholding. Produksi minyak dan gas mencapai 967 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau tumbuh 8% dari pencapaian 2021, produksi kilang mencapai 313,9 juta BBL atau tumbuh 6 persen, realisasi penjualan produk BBM dan Non-BBM mencapai 97,86 juta KL atau tumbuh 5 persen.

Selain itu, efektivitas pengangkutan muatan kapal Pertamina mencapai 89 persen atau tumbuh 3 persen produksi listrik dari Geothermal dan new renewable energy lain mencapai 4.659 GWh, pemasangan jaringan gas rumah tangga mencapai 254.063 sambungan rumah tangga atau tumbuh 4.760 persen.

Anggaran Kesehatan Harus Naik Minimal 10 Persen’ Anggaran Kesehatan APBN APBD

Anggaran Kesehatan Harus Naik Minimal 10 Persen’

Rafi Mukarram 6 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggaran kesehatan menurut Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin seharusnya mengalami kenaikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kewajiban alokasi APBN dan APBD ini, menurutnya, bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan sebagai upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan ini menambahkan akar dari permasalahan pelayanan kesehatan adalah alokasi anggaran yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang saat ini hanya 4 persen dari total anggaran.

“Fraksi PKS mendukung penuh kenaikan besaran anggaran kesehatan oleh pemerintah minimal 10 persen dari APBN dan APBD di luar gaji. Kenaikan ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Alifudin dalam keterangan tertulis.

Menurut Alifudin, kenaikan besaran anggaran tersebut harus disertai dengan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dengan memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif.

Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah sejak dini dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit.

“Fraksi PKS memastikan bahwa kenaikan anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif. Kita juga akan terus mengawal dan memperjuangkan agar anggaran dapat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat,” jelas Politisi dari Fraksi PKS ini.

Alifudin berharap bahwa kenaikan besaran anggaran tersebut dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan memastikan hak akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yuk Cek, Ini Syarat Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta

Yuk Cek, Ini Syarat Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta

Ali Ramadan 6 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Diskon Rp7 juta pembelian motor listrik diutamakan untuk penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Pemerintah terus memacu minat masyarakat dalam penggunaan kendaraan listrik. Insentif kepada masyarakat dan produsen pun diberikan. Hal tersebut untuk membentuk ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air.

Percepatan penggunaan kendaraan bermotor listik seturut dengan pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030, dan di 2060 masuk ke emisi nol atau net zero carbon (NZE). Secara perlahan pemakaian energi fosil seperti minyak, gas dan batu bara dikurangi.

Insentif yang diberikan pemerintah berupa kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua yang mulai berlaku efektif pada 20 Maret 2023.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Menperin menjelaskan, program bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dalam bentuk penggantian potongan harga untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua dalam keadaan baru kepada masyarakat tertentu.

“Pelaksanaan program bantuan ini akan didukung oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pelaporan atas hasil verifikasi industri,” jelas Menteri Agus Kartasasmita.

Potongan harga yang akan diberikan pada bantuan pemerintah ini sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL berbasis baterai roda dua.

Pemberian potongan harga ini hanya dapat diberikan untuk satu kali pembelian KBL berbasis baterai roda dua yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

Selanjutnya, kriteria penerima program bantuan atau kepada masyarakat tertentu ini dibuktikan dengan kepemilikan NIK yang terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Program bantuan tersebut diberikan dengan kuota sebesar paling banyak 200 ribu unit untuk tahun anggaran 2023, dan paling banyak 600 ribu unit untuk tahun anggaran 2024.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat memiliki kendaraan listrik, pemerintah mulai tahun ini memberikan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit. Kuotanya sebanyak 200 ribu motor baru dan 50 ribu motor konversi.

Dengan demikian, total anggaran negara untuk program ini pada 2023 sebanyak Rp1,75 triliun. Direncanakan sampai 2024, sebanyak 1 juta unit motor listrik mendapatkan subsidi ini.

Sementara itu, untuk subsidi motor konvensional yang dikonversi menjadi berbasis listrik, ada tiga syarat bagi penerimanya. Pertama, cubicle centimeter (CC) motor yang bisa dikonversi dan mendapatkan subsidi adalah motor ber-cc 110 sampai 150 CC.

Ukuran cc untuk motor gede tidak bisa mendapatkan subsidi konversi motor listrik. Di samping itu, hanya motor yang masih layak jalan dan tidak mogok yang bisa dikonversi menjadi berbasis listrik.

Kedua, pemerintah hanya memberikan satu unit motor untuk mendapatkan subsidi konversi motor listrik ini. Oleh karena itu, nama pemilik di STNK dan KTP harus sama, tentunya BPKB dan STNK pemilik motor juga harus aktif. Syarat ketiga, konversi motor listrik harus dilakukan di bengkel yang bersertifikat dan sudah tercatat oleh pemerintah.

Adapun, jenis kendaraan motor listrik yang mendapatkan potongan harga harus terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira). Selain itu, kendaraaan yang akan didaftarkan ke dalam Sisapira.id harus memenuhi ketentuan nilai TKDN paling rendah 40 persen.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menjelaskan, http://sisapira.id telah siap digunakan mulai 20 Maret 2023.

Laman ini khusus digunakan untuk para pelaku industri KBLBB, bukan oleh masyarakat. Produsen KBLBB memasukkan data produksi, data model, tipe, sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ke dalam sistem informasi tersebut.

Selanjutnya, surveyor independen akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang dimuat. Setelah data data produsen dan diler terverifikasi, masyarakat bisa datang ke diler guna memeriksa apakah NIK yang dimiliki termasuk sebagai penerima manfaat pembelian KBLBB roda dua.

“Penetapan KBL berbasis baterai roda dua sebagaimana dimaksud itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi. Kepesertaan program bantuan ini berlaku sampai dengan tahun anggaran 2024,” Taufiek menambahkan.

Seperti tertuang dalam Permenperin nomor 6 tahun 2023, perusahaan industri yang memproduksi motor listrik yang terdaftar dalam program bantuan pemerintah ini tidak boleh menaikan harga jual sejak ditetapkan sebagai peserta.

Selain itu, mereka tidak boleh melakukan perubahan komponen produksi yang mengakibatkan penurunan nilai TKDN menjadi kurang dari persyaratan TKDN yang telah ditetapkan.

Perusahaan industri yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan dari kepesertaan program bantuan.

Tidak hanya memberikan bantuan subsidi untuk motor listrik, pada tahun ini, pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa insentif fiskal untuk penjualan 35.900 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik. Rencananya kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan subsidi mobil listrik berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Subsidinya terbagi dalam dua kategori.

Pertama, untuk mobil dan bus listrik dengan TKDN di atas 40 persen mengikuti program Kemenperin diberikan insentif PPN 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1 persen. Kategori kedua, bus listrik dengan TKDN di atas 20–40 persen, diberikan insentif PPN 5 persen, dengan demikian PPN yang harus dibayar adalah 6 persen.

Pemerintah Klaim Ekspansi Manufaktur Menguat dan Inflasi Terkendali pabrik emas antam

Pemerintah Klaim Ekspansi Manufaktur Menguat dan Inflasi Terkendali

Farah Akhmad 5 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Permintaan dalam negeri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri turut mendorong penguatan PMI manufaktur.

Dengan begitu, sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 20 bulan berturut-turut hingga April 2023 dan menguat ke level 52,7 (Maret 2023: 51,9).

Penguatan aktivitas produksi tercermin pada tingkat pembelian barang untuk memenuhi permintaan juga ditandai dengan pembukaan lapangan kerja yang turut meningkat. Namun, permintaan ekspor diindikasikan masih moderat seiring dengan perlambatan ekonomi global.

Sejalan dengan PMI Indonesia, PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Myanmar juga tercatat meningkat di bulan April yaitu masing-masing di level 60,4 dan 57,4. Sementara, PMI Jepang dan Malaysia masih terkontraksi di level 49,5 dan 48,8.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, sentimen bisnis pada sektor manufaktur tetap menunjukkan optimisme yang kuat dan tertinggi sejak November 2022.

Produsen memandang prospek pertumbuhan jangka pendek masih relatif baik untuk mendorong output produksi mereka di masa depan.

“Dengan optimisme ini, perkembangan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memberikan bantalan yang kuat dalam menghadapi risiko gejolak ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, laju inflasi masih terkendali selama masa HBKN Ramadan dan Idulfitri karena didukung oleh terjaganya pergerakan harga bahan pangan serta menurunnya inflasi inti dan administered price.

Inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada April 2023, lebih rendah dari angka Maret 2023 yang mencapai 4,97% (yoy). Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi HBKN Ramadan dan Idulfitri 2022 lalu.

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) turun tajam dari angka Maret 2023 yang mencapai 5,83% (yoy) menjadi 3,74% (yoy) pada April 2023.

Langkah-langkah pengendalian harga pangan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, pemantauan stok pasar dan distributor, serta kebijakan fasilitasi distribusi yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan BUMN pangan dan asosiasi pedagang pangan.

Terkendalinya inflasi pangan ini juga didukung melimpahnya stok seiring panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang Maret dan April.

Ke depan, Pemerintah terus berfokus untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama adanya risiko ancaman El Nino yang berpengaruh pada produktivitas pangan.

Namun secara umum, pengendalian inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan harga diatur pemerintah (administered price).

Inflasi inti April 2023 mencapai 2,83% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Maret (2,94%, yoy). Seluruh kelompok pengeluaran mengalami penurunan inflasi, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki.

Inflasi administered price juga mengalami perlambatan 11,56% (yoy) pada Maret dan menurun pada April mencapai 10,32% (yoy). Kebijakan transportasi/angkutan pada masa Idulfitri 2023 mengalami peningkatan kualitas meskipun pergerakan Idulfitri meningkat 45% lebih tinggi dibandingkan Idulfitri 2022.

Pemerintah terus melakukan antisipasi, termasuk dalam pengaturan tarif angkutan, penyiapan ketersediaan moda transportasi, serta rekayasa lalu lintas pada arus mudik 2023.

Menurut Febrio, langkah antisipasi Pemerintah dalam mengatasi potensi gejolak harga pada HBKN Ramadan dan Idulfitri menunjukkan peningkatan kualitas dalam menurunkan tingkat inflasi, terutama dalam menciptakan sinergi kebijakan Pusat dan Daerah.

“Pemerintah terus melakukan upaya terintegrasi dalam melakukan intervensi harga dan pasokan sebagai langkah antisipasi terjadinya gejolak harga akibat permintaan yang melonjak. Program penyaluran bantuan pangan nasional juga turut menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Komitmen pengendalian inflasi terus diupayakan guna mendukung pencapaian inflasi sesuai dengan target 2023,” tutup Febrio.

UU Ciptaker Lebih Berpihak ke Pengusaha Ilustrasi-Onimbus-Law-ciptaker

UU Ciptaker Lebih Berpihak ke Pengusaha

Bintang Muhammad Ramadhan 5 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditolak banyak masyarakat karena dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan ke pekerja.

“Jadi sebenarnya kenapa ada penolakan terhadap rancangan Omnibuslaw ini, karena memang semangatnya bukan semangat untuk membela masyarakat tapi lebih kepada kalangan pengusaha,” kata Nasir dalam keterangan tertulis kepada media.

Usai mengetahui RUU Omnibuslaw tidak membela rakyat, dikatakan Nasir, banyak penolakan undang-undang (UU) tersebut. Mula dari kalangan mahasiswa hingga kekuatan-kekuatan politik di parlemen.

“Oleh karena itu, kami sebagai anggota parlemen yang mewakili Aceh menyampaikan terima kasih kepada buruh dan pekerja di Aceh yang telah menyuarakan tuntutannya,” ucap wakil rakyat dari Dapil Aceh II ini.

Ia menyampaikan bahwa para buruh harus tetap bersemangat dalam menyampaikan tuntutan karena ini adalah hak politik sebagai warga negara untuk menyuarakan aspirasi. “Pada hari ini para buruh tergabung dalam serikat pekerja Aceh melakukan peringatan dan tentu saja ada sejumlah tuntutan yang disuarakan,” ucap Politisi Fraksi PKS itu.

Persoalan yang disampaikan kata Nasir, berupa Omnibuslaw Cipta Kerja, kemudian RUU Kesehatan, Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. “Mudah mudahan para pekerja rumah tangga bisa di beri perlindungan karena memang tujuan bernegara dan berbangsa melindungi segenap bangsa indonesia,” ucapnya.

Begitu pula dengan rancangan RUU omnibus law tentang Kesehatan, sambungnya, yang dinamikanya sangat tinggi. Karena itu, ia berharap yang diaspirasikan hari ini bisa di tindak lanjuti oleh para politisi.

“Soal reformasi agraria dan kedaulatan pangan ini menjadi pekerjaan rumah yang hari ini belum dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Nasir memaparkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa reforma agraria juga menyimpan masalah seperti masalah bank tanah.

“Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya menyambut baik dan mudah mudahan serikat pekerja Aceh bisa terus mengkonsolidasikan dirinya. Sehingga, hak-hak buruh dan hak pekerja di Aceh yang masih belum dipenuhi kedepannya bisa lebih baik lagi,” tutupnya.