8 November 2026

Agung Nugroho

Cabut Permenkes No. 47/2018 Tentang Kegawatdaruratan ! 1764500500870

Cabut Permenkes No. 47/2018 Tentang Kegawatdaruratan !

Hedi Batubara 17 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kalimat “tidak gawat, tidak darurat” kini menjadi frasa kunci di banyak Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ia terdengar teknis dan netral. Namun dalam praktik Jaminan Kesehatan Nasional, istilah ini bekerja sebagai alat seleksi sosial: menentukan siapa yang ditolong negara dan siapa yang dipulangkan untuk menanggung risiko sakit sendiri.

Poster “Kriteria Kegawatan yang Dijamin BPJS Kesehatan” terpampang di berbagai rumah sakit publik. Rujukannya jelas, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018. Secara administratif, aturan ini sah. Tetapi persoalan muncul ketika regulasi teknis dipraktikkan sebagai pagar pembatas hak, bukan sebagai alat perlindungan keselamatan pasien.

Konstitusi berbicara terang. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Tidak ada syarat “cukup gawat” dalam norma konstitusi. Namun di IGD, hak itu dipersempit melalui tafsir administratif.

Kasus Annisa di RSU Sundari pada 31 Oktober menjadi contoh nyata. Ia datang dengan keluhan sakit perut, demam naik turun, dan pembengkakan tubuh. Karena masih bisa berjalan, pasien dipulangkan dan diminta kembali jika kondisinya “sudah parah”. Keselamatan ditunda. Negara baru bersedia hadir ketika tubuh berada di ambang risiko yang lebih tinggi.

Di Jakarta Selatan, Ny. Kati, peserta JKN Penerima Bantuan Iuran, datang ke IGD RSUD Jati Padang setelah tiga hari mengalami pusing, mual, demam tinggi, dan sesak dada. Setelah observasi singkat, dokter menyatakan kondisinya tidak gawat darurat. JKN tidak dapat digunakan. Baru setelah advokasi Relawan Kesehatan Indonesia dan koordinasi dengan manajemen rumah sakit, pasien dibebaskan dari biaya IGD.

Kontradiksi paling telanjang terjadi di Kabupaten Kediri. Istianah dinyatakan tidak gawat dan diminta membayar mandiri di satu rumah sakit. Pada hari yang sama, dengan keluhan serupa, rumah sakit lain menetapkannya rawat inap dan BPJS dapat digunakan. Dua tafsir kegawatan, satu tubuh pasien. Ini menegaskan bahwa kegawatdaruratan bukan standar objektif, melainkan hasil tafsir kebijakan dan manajemen risiko klaim.

Dalam situasi ini, dokter IGD berada di posisi dilematis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang penolakan pasien dalam keadaan darurat dan menempatkan keselamatan sebagai prioritas. Namun regulasi pembiayaan mendorong kehati-hatian berlebihan agar klaim tidak gugur. Negara memindahkan beban pengendalian fiskal ke ruang klinis, dan pasien menjadi korban tarik-menarik itu.

Di sinilah benturan konstitusional terjadi. Dalam prinsip hukum lex superior derogat legi inferiori, aturan yang lebih rendah tidak boleh menegasikan aturan yang lebih tinggi. Ketika peraturan presiden dan peraturan menteri dipraktikkan untuk membatasi hak yang dijamin UUD 1945, persoalannya bukan lagi sekadar teknis implementasi, melainkan penyimpangan kebijakan secara sistemik.

Lebih berbahaya lagi, praktik ini dinormalisasi. Poster-poster di IGD mengajarkan warga bahwa dipulangkan dalam kondisi sakit adalah hal wajar selama sesuai regulasi. Inilah bentuk kekerasan struktural yang paling sunyi: tidak memukul, tidak menghardik, tetapi membiarkan warga menanggung risiko kesehatan sendiri atas nama efisiensi.

Jaminan Kesehatan Nasional lahir dari semangat solidaritas sosial. Namun ketika bahasa medis dan administratif digunakan untuk menyaring, menunda, dan memulangkan pasien sampai cukup “layak” secara anggaran, yang runtuh bukan hanya pelayanan, melainkan makna kehadiran negara itu sendiri.

Jika logika ini terus dipertahankan, IGD tak lagi menjadi ruang penyelamatan, melainkan ruang seleksi. Dan frasa “tidak gawat, tidak darurat” akan tercatat bukan sebagai istilah medis, melainkan sebagai penanda zaman ketika hak atas kesehatan tunduk pada disiplin anggaran.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia.

Kekerasan Seksual dan Mandeknya Implementasi UU TPKS 1761471317490

Kekerasan Seksual dan Mandeknya Implementasi UU TPKS

Hedi Batubara 16 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kerap dipuji sebagai terobosan hukum. Namun lebih dari dua tahun sejak disahkan, jarak antara norma dan praktik masih lebar. UU ini progresif di atas kertas, tetapi kerap mandek ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, budaya hukum lama, dan relasi kuasa yang tak tersentuh oleh teks undang-undang.

Dalam perspektif feminisme radikal, kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran hukum individual, melainkan mekanisme kontrol atas tubuh yang dilekatkan dalam struktur sosial patriarkal. Kekerasan tidak terjadi karena “oknum”, melainkan karena sistem yang menormalisasi dominasi laki-laki atas tubuh dan pengalaman perempuan. Kerangka ini menjelaskan mengapa penegakan UU TPKS tidak cukup hanya dengan menambah pasal, jika cara pandang aparat terhadap tubuh korban tetap tidak berubah.

Masalah paling nyata terlihat pada tahap awal penanganan perkara. Banyak laporan kekerasan seksual masih disaring menggunakan logika lama. Aparat kerap menilai terlebih dahulu apakah sebuah peristiwa “cukup serius” untuk diproses. Akibatnya, pelecehan nonfisik, pemaksaan seksual, atau kekerasan berbasis relasi kuasa sering dihentikan sejak awal, meski secara tegas diakui sebagai tindak pidana dalam UU TPKS. Praktik ini mencerminkan apa yang dikritik feminisme radikal: negara yang tampak netral, tetapi sesungguhnya mereproduksi nilai patriarkal melalui institusinya.

Standar pembuktian juga belum benar-benar bergeser. Meski UU TPKS menempatkan ketiadaan persetujuan sebagai inti kekerasan seksual, praktik penyidikan masih membebani korban untuk menunjukkan perlawanan fisik atau bukti yang sulit dipenuhi. Tubuh korban kembali dijadikan medan verifikasi. Dalam kacamata feminisme materialis, situasi ini memperlihatkan bagaimana hukum bekerja untuk melindungi stabilitas sosial, bukan pengalaman korban. Beban pembuktian diletakkan pada pihak yang secara struktural berada di posisi paling lemah.

Masalah tidak berhenti pada proses hukum. UU TPKS menjanjikan hak pemulihan bagi korban, meliputi layanan medis, psikologis, sosial, dan hukum. Namun di banyak daerah, layanan ini minim atau tidak terintegrasi. Pemulihan bergantung pada kemampuan korban mengakses sumber daya. Feminisme sosialis memandang kondisi ini sebagai bukti bahwa kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan kelas, akses layanan, dan posisi sosial. Negara menyerahkan pemulihan pada mekanisme administratif, seolah trauma bisa diselesaikan dengan formulir dan rujukan yang berlapis.

Hambatan terbesar implementasi UU TPKS justru bersifat kultural. Cara pandang patriarkal masih kuat memengaruhi aparat dan masyarakat. Pelecehan dianggap urusan privat, relasi kuasa dinormalisasi, dan pengalaman korban direduksi menjadi konflik personal. Dalam kondisi ini, UU TPKS dipaksa bekerja dalam sistem lama yang tidak dirancang untuk melindungi korban, melainkan menjaga ketertiban sosial.

Akibatnya, lahir standar ganda keseriusan. Kekerasan seksual baru diperlakukan serius ketika sudah mencapai bentuk ekstrem. Sementara kekerasan yang berlangsung perlahan, berulang, dan menghancurkan secara psikologis justru diabaikan. Padahal UU TPKS secara normatif menolak hierarki penderitaan semacam itu. Yang dilanggar bukan hanya tubuh, tetapi juga otonomi dan martabat manusia.

Jika implementasi UU TPKS terus berjalan seperti ini, undang-undang tersebut berisiko menjadi simbol politik tanpa daya ubah. Negara tampak hadir melalui regulasi, tetapi absen dalam membongkar struktur yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung. Dalam kerangka feminisme kritis, hukum seharusnya tidak sekadar mengatur perilaku individual, tetapi menantang relasi kuasa yang melanggengkan kekerasan.

Kritik terhadap implementasi UU TPKS bukanlah upaya melemahkan undang-undang ini. Justru sebaliknya, kritik diperlukan agar UU TPKS benar-benar berfungsi sebagai alat pembebasan, bukan sekadar arsip legislasi. Tanpa perubahan paradigma aparat, penguatan layanan pemulihan, dan keberanian negara menghadapi akar struktural kekerasan seksual, hukum akan terus datang terlambat, setelah korban lebih dulu menanggung segalanya.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

Judi Online Membengkak, Penipuan Digital Mengganas 1761471317490

Judi Online Membengkak, Penipuan Digital Mengganas

Hedi Batubara 27 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Judi online di Indonesia bukan lagi soal pelanggaran hukum kecil-kecilan. Ia telah menjelma menjadi industri bayangan bernilai ratusan triliun rupiah yang menyedot uang masyarakat tanpa ampun. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perputaran dana judi daring melonjak tajam: Rp 58 triliun pada 2021, naik menjadi Rp 104 triliun pada 2022, lalu meledak menjadi Rp 337 triliun pada 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp 360 triliun pada 2024. Dalam semester pertama 2025 saja, perputaran sudah mencapai Rp 100 triliun. Angka-angka ini seharusnya cukup untuk menyalakan alarm nasional.

Seiring lonjakan uang, transaksi juga melaju liar. Tahun 2021 tercatat sekitar 44 juta transaksi. Pada 2022 melonjak menjadi 95 juta, meningkat lagi menjadi 160 juta pada 2023, dan menembus 210 juta transaksi pada 2024. Yang mengejutkan, hanya dalam semester pertama 2025 telah tercatat sekitar 175 juta transaksi. Artinya, dalam waktu setengah tahun, aktivitas judi daring nyaris menyamai skala setahun penuh. Negara terlihat tertatih mengejar kecepatan ekonomi gelap yang bergerak secepat jaringan internet.

Ledakan ini bukan tanpa korban. Basis pemain meningkat drastis. Pada 2023 tercatat sekitar 4 juta pemain judi online. Setahun berselang, jumlahnya melonjak menjadi 10 juta orang. Semester pertama 2025 masih mencatat sekitar 3 juta pemain aktif. Di balik angka ini, tersembunyi tragedi sosial: keluarga yang hancur, tabungan yang lenyap, hingga meningkatnya stres dan gangguan mental akibat kecanduan. Judi daring beroperasi bukan sekadar sebagai “permainan”, melainkan sebagai mesin perampasan yang terorganisir.

Jumlah uang yang disetor pemain juga menggambarkan kedalaman krisis. Total deposit judi daring tercatat Rp 34 triliun pada 2023, naik menjadi Rp 51 triliun pada 2024, dan mencapai Rp 18 triliun hanya dalam enam bulan pertama 2025. Setiap hari, miliaran rupiah mengalir ke sistem ilegal yang tidak memberikan perlindungan apa pun kepada korbannya, selain harapan palsu.

Masalah ini kian suram ketika dikaitkan dengan ledakan penipuan keuangan. Satuan Tugas PASTI OJK mencatat telah menghentikan 1.841 entitas keuangan ilegal, terdiri atas 1.556 pinjaman online ilegal dan 285 investasi ilegal. Angka ini menegaskan bahwa kriminalitas keuangan digital bukan fenomena insidental, melainkan ekosistem yang tumbuh subur.

Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) memperkuat kecemasan ini. Sebanyak 323.841 laporan masyarakat terkait penipuan telah diterima. Ada 530.794 rekening yang dilaporkan terlibat, namun yang berhasil diblokir baru 100.565 rekening. Total kerugian yang dilaporkan masyarakat mencapai Rp 7,5 triliun, sementara dana yang berhasil dibekukan hanya Rp 383,6 miliar. Jurang antara dana yang hilang dan yang diselamatkan sangat mencolok. Perlindungan negara jauh tertinggal dari kecepatan kejahatan.

Dengan membaca keseluruhan peta data ini, sulit untuk menyangkal bahwa negara masih bekerja secara reaktif. Pemblokiran situs, peringatan publik, dan penindakan parsial lebih menyerupai upaya memadamkan api dengan gelas air, sementara kobaran kebakaran terjadi di ruang mesin. Selama pembukaan rekening masih longgar, verifikasi identitas mudah ditembus, dan platform digital membiarkan iklan judi beredar, kebijakan akan selalu kalah cepat.

Judi online bukan sekadar soal moral masyarakat. Ia adalah persoalan kedaulatan ekonomi. Triliunan rupiah yang mengalir keluar negeri melalui jaringan ilegal adalah kebocoran serius pada fondasi nasional. Uang rakyat yang menguap berarti berkurangnya daya beli, meningkatnya tekanan sosial, dan menguatnya jaringan kriminal internasional.

Pertanyaan kuncinya kini sederhana tetapi tajam: negara berdiri di sisi siapa? Rakyat yang kehilangan, atau industri gelap yang kian mapan?

Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kebijakan setengah hati. Diperlukan langkah agresif: pengawasan aliran dana yang ketat, verifikasi rekening yang keras, sanksi berat bagi platform yang memfasilitasi promosi judi, serta penegakan hukum yang menyentuh jantung jaringan, bukan sekadar pelaku kecil.

Jika negara terus ragu, maka sejarah akan mencatat kegagalan besar: saat kejahatan digital tumbuh menjadi industri, dan negara memilih berdiri sebagai penonton.

Penulis : Agung Nugroho,Direktur Jakarta Institute

Menghormati Guru yang Menjaga Integritas. IMG-20251125-WA0047

Menghormati Guru yang Menjaga Integritas.

Hedi Batubara 25 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Hari Guru selalu membawa suasana yang berbeda. Ada keheningan lembut yang membuat kita menoleh pada para pendidik, mereka yang setiap hari menyalakan lampu kecil di benak anak-anak. Namun penghormatan yang paling tulus patut kita berikan kepada guru yang menjaga integritasnya, terutama di tengah berbagai godaan yang dapat mencederai wajah pendidikan kita.

Salah satu persoalan yang terus berulang adalah penyalahgunaan Komite Sekolah sebagai alat pungutan. Ketika partisipasi masyarakat berubah menjadi mekanisme penarikan dana yang bersifat wajib, sekolah berubah dari ruang belajar menjadi ruang yang membebankan. Di titik seperti inilah integritas guru diuji: apakah ia berdiri bersama murid dan orang tua, atau larut dalam praktik yang merugikan mereka.

Kasus-kasus di berbagai daerah memperlihatkan bahwa persoalan ini nyata. Di Nusa Tenggara Timur, Ombudsman menemukan pungutan pendaftaran ulang disertai “sumbangan komite” hingga Rp150 ribu per bulan. Di Bangka Belitung, orang tua SD dan SMP mengeluhkan pungutan perpisahan sebesar Rp300–400 ribu per siswa. Sejumlah sekolah bahkan harus mengembalikan pungutan yang tidak sesuai aturan setelah Ombudsman turun tangan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa komite dapat berubah dari wadah partisipasi menjadi beban finansial.

Jakarta memang tidak mencatatkan kasus besar yang diekspos secara publik dalam beberapa tahun terakhir. Namun bukan berarti ibu kota bebas dari persoalan. Dinas Pendidikan DKI bahkan secara terbuka meminta pelajar melaporkan jika ada pungutan di sekolah mereka. Ombudsman juga mengingatkan risiko komite menjadi “lembaga tukang pungut” jika sumbangan dikemas sedemikian rupa hingga terasa wajib. Dalam laporan nasional, DKI termasuk wilayah yang menerima pengaduan terkait sumbangan yang berubah menjadi pungutan. Artinya, meski tidak selalu terpampang di media, potensi penyimpangan tetap menghantui ruang-ruang kelas Jakarta.

Justru dalam situasi seperti ini, keberadaan guru yang menjaga integritas menjadi semakin berharga. Mereka yang menolak memanfaatkan komite sebagai alat pungutan bukan hanya mematuhi aturan, tetapi menjaga marwah profesi. Mereka memberikan pelajaran paling sunyi namun paling kuat: bahwa kejujuran bukan teori, tetapi keputusan yang diambil setiap hari.

Bagi banyak keluarga, pungutan tambahan bukan sekadar angka, melainkan kecemasan. Ketika kebutuhan hidup menekan, sekolah seharusnya menjadi tempat yang menenangkan, bukan sumber beban baru. Guru yang menyadari hal ini sedang mengembalikan sekolah pada jati dirinya: ruang tumbuh, bukan ruang transaksi.

Karena itu, ucapan “Selamat Hari Guru” terasa lebih bermakna ketika disandarkan pada mereka yang menjaga garis nilai yang sering kali digeser oleh kepentingan. Mereka adalah penjaga pagar moral pendidikan, memastikan bahwa partisipasi orang tua tetap jujur, sukarela, dan tidak dipaksakan.

Menghormati guru seperti mereka adalah cara kita merayakan harapan. Harapan bahwa pendidikan tetap tegak di atas kejujuran. Harapan bahwa anak-anak belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari teladan hidup. Dan harapan bahwa masa depan bangsa lahir dari ruang-ruang kelas yang dijaga oleh hati yang bersih dan pikiran yang jernih.

Penulisan: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

Saatnya Rakyat Diberi Hak Mengoreksi Wakilnya  1761471317490

Saatnya Rakyat Diberi Hak Mengoreksi Wakilnya 

Hedi Batubara 23 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gugatan lima mahasiswa Ahmad Rizky Akbar, Nadya Pramesti, Bagus Wirayudha, Citra Maharani, dan Leonardus Ardi Prakoso terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tengah menjadi perhatian publik. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang mekanisme pemberhentian antarwaktu (PAW) agar tidak hanya menjadi kewenangan partai politik, tetapi juga memberi ruang bagi rakyat sebagai pemilih untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR.

Inisiatif ini terasa penting karena menyentuh persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia: sejauh mana rakyat memiliki kontrol terhadap wakil yang mereka pilih? Selama ini, setelah pemilu selesai, ruang partisipasi politik warga mengecil drastis. Rakyat hanya menjadi penonton, sementara partai politik memegang kendali penuh atas nasib kader yang duduk di kursi legislatif.

Padahal, prinsip representasi demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat. Ketika seorang anggota DPR terlibat pelanggaran etika, mengabaikan konstituen, atau menunjukkan konflik kepentingan, masyarakat tidak memiliki saluran formal untuk memberikan koreksi. Mekanisme PAW yang seluruhnya berada di tangan partai membuat akuntabilitas publik tereduksi.

Gagasan yang diajukan para mahasiswa ini bukanlah ancaman terhadap partai politik. Mereka tidak hendak melemahkan lembaga legislatif. Sebaliknya, usulan ini merupakan dorongan untuk memperkuat kualitas demokrasi. Dengan membuka ruang bagi konstituen untuk mengusulkan PAW, hubungan antara wakil rakyat dan rakyat sebagai pemilih akan kembali diperdalam.

Sebagian pihak mungkin khawatir rakyat bisa menggunakan mekanisme ini secara emosional atau politis. Namun, kekhawatiran itu dapat dijawab melalui desain prosedur yang ketat, terverifikasi, dan berbasis bukti. Negara dapat mengatur batas ambang dukungan, mekanisme verifikasi independen, serta prosedur etik yang menjaga stabilitas. Banyak negara demokratis telah menerapkan mekanisme recall tanpa meruntuhkan sistem politik mereka.

Dalam konteks Indonesia yang masih berjuang memperbaiki kualitas representasi, inisiatif mahasiswa ini justru membuka pintu bagi demokrasi yang lebih partisipatif. Kontrol rakyat tidak harus berhenti pada bilik suara; ia harus dipelihara selama masa jabatan berlangsung. Dan gagasan ini memberi peluang untuk itu.

Terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi nantinya, langkah lima mahasiswa ini patut diapresiasi. Mereka menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi mengambil peran substantif dalam merawat demokrasi. Indonesia membutuhkan keberanian semacam ini: keberanian untuk mengusulkan perubahan yang mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Demokrasi yang sehat bergantung pada dua pilar: legitimasi dan akuntabilitas. Pemilu memberi legitimasi, tetapi akuntabilitas hanya dapat berjalan bila rakyat memiliki ruang untuk mengoreksi. Usulan ini, betapapun kontroversialnya, adalah upaya untuk memperkuat pilar itu. Dan karena itu, layak untuk didengar dengan serius.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

Ragunan Butuh Modernisasi Serius, Agar Naik Kelas. 1763809215364

Ragunan Butuh Modernisasi Serius, Agar Naik Kelas.

Hedi Batubara 22 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Temuan terbaru Animal Defenders Indonesia dalam inspeksi langsung ke Kebun Binatang Ragunan seharusnya menjadi alarm keras bagi publik, pemerintah, dan pengelola. Ragunan bukan sekadar ikon wisata keluarga di Jakarta; ia adalah lembaga konservasi yang memegang mandat moral, ekologis, dan ilmiah. Karena itu, kondisi satwa di dalamnya bukan hanya urusan internal, tetapi menyangkut standar peradaban kota ini dalam memperlakukan makhluk hidup.

Laporan tersebut menegaskan satu hal yang selama ini sering ditutup-tutupi oleh retorika pembangunan: banyak kandang di Ragunan sudah tidak layak bagi kesejahteraan satwa masa kini. Beberapa hewan mulai dari trenggiling, landak, beruang madu, hingga harimau sumatera terjebak dalam ruang yang terlalu sempit dan miskin stimulasi. Enrichment yang seharusnya menjadi unsur vital untuk mencegah kebosanan, mengurangi stres, dan menstimulasi naluri alami, tampak absen atau sangat minim.

Dalam dunia konservasi modern, ini bukan persoalan sepele. Kandang sempit tanpa stimulasi sama saja dengan menyabotase kesejahteraan mental satwa. Perilaku circling yang teramati pada beberapa satwa merupakan salah satu gejala paling gamblang dari zoo stress, sebuah bentuk penderitaan akibat frustrasi jangka panjang. Satwa bergerak repetitif bukan karena “kebiasaan”, tetapi karena kondisi psikologis yang tertekan dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dan fakta bahwa penyebab utamanya bukan SDM, tetapi infrastruktur yang usang, menunjukkan akar persoalan ada pada kebijakan dan prioritas anggaran. Ragunan yang sudah berdiri lebih dari satu abad memerlukan restrukturisasi fisik besar-besaran, bukan tambal sulam kecil-kecilan yang dilakukan selama ini. Kandang-kandang era 1970–1980 tidak lagi kompatibel dengan prinsip konservasi abad ke-21. Kebun binatang dunia kini berpindah dari sekadar “memajang satwa” ke paradigma habitat-based zoo, di mana ruang jelajah diperluas, lingkungan dirancang menyerupai habitat asli, dan satwa dilibatkan dalam aktivitas harian yang menstimulasi naluri alaminya.

Pertanyaannya: mengapa transformasi seperti itu tak kunjung terjadi di Ragunan?

Jawabannya menyentuh persoalan yang lebih struktural. Investasi pada infrastruktur konservasi selama bertahun-tahun tidak menjadi prioritas pemerintah daerah. Ragunan masih diperlakukan sebagai fasilitas wisata murah meriah, bukan pusat konservasi dengan standar ilmiah. Ketika tarif masuk dipatok sangat rendah, konsekuensi logisnya adalah minimnya kemampuan investasi jangka panjang. Cheap ticket, cheap development. Harga yang dibayar? Satwa yang hidup dalam tekanan dan habitat yang tidak berkembang.

Sudah saatnya kita bicara jujur: Jakarta membutuhkan kebun binatang baru dengan standar baru, atau pembaruan total Ragunan hingga fondasi paling dalam. Bukan sekadar renovasi pagar dan pengecatan, tetapi re-desain habitat, perluasan ruang jelajah, pembangunan fasilitas enrichment center, hingga peningkatan anggaran pakan berkualitas dan kesehatan satwa.

Modernisasi Ragunan bukan proyek estetika ini adalah mandat etis. Sebuah kota megapolitan yang mengklaim diri modern tidak bisa membiarkan satwa endemik seperti harimau sumatera dan beruang madu hidup dalam tekanan psikologis karena fasilitas konservasinya tertinggal puluhan tahun.

Temuan Animal Defenders Indonesia harus menjadi momentum koreksi total. Jika kebun binatang modern di Eropa dan Asia bisa menjadi pusat riset, rehabilitasi, dan edukasi, Jakarta seharusnya mampu melakukan hal yang sama. Kesejahteraan satwa adalah ukuran moralitas publik. Dan hari ini, melalui kondisi Ragunan, ukuran itu tampak menurun.

Saatnya DKI Jakarta memilih: melanjutkan pola lama yang membiarkan satwa hidup dalam “museum hidup”, atau melakukan lompatan modernisasi yang menjadikan Ragunan benar-benar layak disebut lembaga konservasi. Kota ini tidak kekurangan sumber daya yang kurang adalah keberanian untuk memprioritaskan mereka yang tidak bisa bersuara.

Mereka yang ada di balik jeruji kandang itu menunggu keputusan kita.

Penulis :

Mengkritisi Logika Menkes Soal Peserta BPJS Kesehatan Bergaji Rp100 Juta yang Masih Menjadi PBI 1761471317490

Mengkritisi Logika Menkes Soal Peserta BPJS Kesehatan Bergaji Rp100 Juta yang Masih Menjadi PBI

Hedi Batubara 16 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Kesehatan yang mempertanyakan keberadaan peserta BPJS Kesehatan dengan gaji Rp100 juta per bulan tetapi masih tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) memantik reaksi publik. Sekilas, pernyataan tersebut tampak wajar sebagai dorongan perbaikan data dan efisiensi anggaran. Namun bila ditelaah lebih dalam, logika di balik pernyataan itu sesungguhnya tidak sepenuhnya akurat dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan jaminan kesehatan nasional.

Pertama, persoalan data sosial-ekonomi kita belum pernah sepenuhnya beres. Pemadanan data PBI dengan basis data kemiskinan nasional selama ini masih menyisakan masalah akurasi, keterlambatan update, dan kesalahan administratif. Seseorang yang tampil sebagai “desil 10” dalam data makro bisa saja sebenarnya bukan kelompok kaya dalam kehidupan nyata. Banyak pekerja sektor informal, keluarga dengan pendapatan fluktuatif, atau orang yang baru bangkrut masih tercatat sebagai berpenghasilan tinggi. Jika kebijakan diambil hanya dari data statis, maka risiko salah sasaran berupa penghapusan warga miskin dari daftar PBI akan membesar. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut hak dasar atas kesehatan.

Kedua, penggunaan desil ekonomi sebagai ukuran kemampuan membayar iuran juga tidak linear dengan kenyataan lapangan. Menyatakan bahwa desil 10 sama dengan penghasilan Rp100 juta per bulan adalah penyederhanaan yang tidak mencerminkan variasi pendapatan, beban tanggungan keluarga, ataupun likuiditas seseorang. Orang yang “kaya versi statistik” tidak selalu berarti memiliki arus kas stabil atau mampu menanggung biaya kesehatan jangka panjang. Dalam berbagai studi jaminan sosial di banyak negara, penilaian kemampuan finansial untuk urusan kesehatan tidak bisa diukur semata dari pendapatan bulanan.

Ketiga, dari perspektif keberlanjutan sistem kesehatan, peserta berpenghasilan tinggi justru merupakan penopang penting. Prinsip gotong royong dalam BPJS bergantung pada keikutsertaan seluruh spektrum sosial: yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang rentan. Jika orang-orang yang dianggap “tidak layak PBI” kemudian enggan menjadi peserta mandiri atau memilih menarik diri dari sistem, maka pool risiko menjadi lebih kecil dan biaya rata-rata meningkat. Ironisnya, mengeluarkan peserta kuat dari PBI tanpa mekanisme transisi justru dapat merusak stabilitas pembiayaan jaminan kesehatan nasional.

Keempat, saran agar kelompok berpenghasilan tinggi menggunakan asuransi swasta bukan solusi. Asuransi swasta tidak memiliki mandat universal, premi lebih mahal, dan banyak pengecualian penyakit. Mengalihkan beban pelayanan kesehatan berat kepada asuransi swasta dapat membuat kelompok menengah-atas menjadi rentan secara finansial ketika menghadapi penyakit katastropik. Di sinilah letak inti persoalan: pernyataan Menkes berpotensi menggeser paradigma jaminan kesehatan dari hak sosial menuju logika komersial, yang bertentangan dengan semangat Universal Health Coverage (UHC).

Pada titik ini, kritik bukan ditujukan pada upaya menertibkan data atau memperbaiki ketidaktepatan sasaran, melainkan pada cara pandang kebijakan yang terlalu menyederhanakan persoalan. Kesehatan adalah hak dasar, bukan hadiah bagi yang miskin dan beban bagi yang kaya. Kebijakan yang terburu-buru dapat membuat kelompok miskin tersingkir dari PBI dan pada saat yang sama menggerus kepercayaan kelas menengah terhadap sistem jaminan sosial.

Arah kebijakan mestinya tidak berpijak pada retorika tentang siapa yang “pantas” atau “tidak pantas”, tetapi pada penguatan integritas data, mekanisme verifikasi yang manusiawi, serta konsistensi negara dalam melindungi seluruh warganya dari risiko kemiskinan akibat sakit. Sistem jaminan kesehatan hanya dapat berdiri kokoh jika pemerintah tidak tergoda untuk menyempitkan definisi perlindungan sosial menjadi urusan administratif semata.

Jika Menkes ingin memperbaiki PBI, langkah yang tepat adalah memperkuat pemutakhiran data, audit berkelanjutan, dan transparansi proses. Yang tidak tepat adalah menyederhanakan persoalan kompleks ini menjadi kesan bahwa keberadaan “orang kaya dalam PBI” sebagai anomali yang harus segera dihilangkan, tanpa melihat konsekuensi lebih luas bagi keberlanjutan jaminan kesehatan nasional. Pada akhirnya, jaminan kesehatan adalah investasi negara untuk melindungi rakyat semua rakyat, bukan hanya mereka yang dianggap layak dalam tabel statistik.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia

Waspada Ada ‘Operasi Sunyi’ di Langit Indonesia? Begini Analisisnya 1761471317490

Waspada Ada ‘Operasi Sunyi’ di Langit Indonesia? Begini Analisisnya

Hedi Batubara 15 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Komjen (Purn.) Dharma Pongrekun tentang rekayasa langit kembali memicu perdebatan publik mengenai fenomena yang selama ini ditempatkan sebagai “teori konspirasi”: chemtrail. Istilah tersebut memang sering ditolak secara otomatis tanpa penjelasan ilmiah yang memadai. Padahal, jika ditinjau dari aspek tata kelola ruang udara dan praktik modifikasi cuaca, persoalan utamanya bukan pada istilah melainkan pada minimnya keterbukaan informasi mengenai aktivitas atmosfer yang benar-benar dilakukan negara.

Indonesia telah lama menjalankan berbagai operasi modifikasi cuaca melalui BMKG, BRIN, dan sejumlah lembaga terkait: penyemaian awan, pengalihan curah hujan, hingga mitigasi kebakaran lahan. Ironisnya, publik hampir tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci mengenai jenis zat yang dilepas, jalur pesawat, wilayah operasi, maupun dampak ekologis jangka panjangnya. Celah informasi inilah yang membuka ruang bagi kecurigaan dan membuat isu chemtrail berkembang menjadi realitas sosial yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Di tingkat global, teknologi rekayasa atmosfer bukan hal baru. Program seperti Stratospheric Aerosol Injection (SAI) dan Marine Cloud Brightening menunjukkan bahwa pelepasan aerosol dapat memengaruhi pola hujan, kelembapan, hingga dinamika iklim regional. Bagi negara tropis seperti Indonesia yang sangat sensitif terhadap perubahan atmosfer setiap aktivitas pelepasan zat ke udara harus berada dalam pengawasan yang ketat, akuntabel, dan transparan.

Karena itu, menutup diskusi chemtrail dengan label “hoaks” justru kontraproduktif. Yang dibutuhkan bukan pembantahan spontan, melainkan audit terbuka dan pengawasan independen terhadap seluruh praktik rekayasa cuaca. Tanpa mekanisme tersebut, masyarakat tidak memiliki alat untuk memastikan apakah operasi itu aman, sesuai standar, atau justru berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang belum dipetakan.

Audit terbuka harus menjelaskan bahan yang digunakan, tujuan operasi, instansi yang terlibat, metode pelaksanaan, serta hasil evaluasinya. Transparansi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi fondasi kepercayaan publik. Semakin tertutup negara, semakin besar ruang tumbuhnya spekulasi.

Chemtrail menjadi isu bukan karena sensasi, melainkan karena ketiadaan penjelasan resmi yang memadai. Saat data tidak dibuka, pertanyaan publik muncul sebagai konsekuensi logis. Dan ketika pertanyaan itu tidak dijawab, wajar jika muncul kesan adanya sebuah “operasi sunyi” di langit Indonesia aktivitas yang berjalan tanpa pengawasan publik.

Langit Indonesia bukan hanya ruang udara, tetapi bagian dari kedaulatan dan ruang hidup bangsa. Segala aktivitas di dalamnya harus berada dalam pengetahuan publik. Transparansi adalah bentuk penghormatan negara kepada warganya.

Jika ketidakjelasan terus dipertahankan, spekulasi akan tumbuh semakin liar. Namun bila keterbukaan ditegakkan, publik akhirnya dapat memahami apa yang sesungguhnya terjadi di langit Indonesia.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia

Ketika Keberhasilan Menjadi Tirai Kekuasaan: Menimbang Kembali Makna Kepahlawanan Soeharto. 1761471317490

Ketika Keberhasilan Menjadi Tirai Kekuasaan: Menimbang Kembali Makna Kepahlawanan Soeharto.

Hedi Batubara 14 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Setiap tahun menjelang Hari Pahlawan, negeri ini selalu diramaikan oleh perdebatan: siapa yang layak disebut pahlawan nasional? Tahun ini, perdebatan itu kembali hidup ketika muncul wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sebagian berpendapat, “mengapa tidak?” Bukankah ia berhasil menurunkan inflasi dari 650 persen menjadi satu digit, menstabilkan ekonomi, bahkan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan? Bukankah itu bentuk jasa besar bagi bangsa?

Namun, justru di sinilah persoalannya. *Kepahlawanan bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal cara dan harga yang dibayar rakyat untuk mencapai hasil itu*. Dalam sejarah bangsa ini, Soeharto memang berhasil membangun ekonomi yang stabil, tetapi stabilitas itu berdiri di atas fondasi ketakutan, represi, dan pengendalian mutlak terhadap rakyatnya.

Setelah Soekarno tumbang dan ekonomi Indonesia ambruk, Soeharto bersama sekelompok teknokrat ekonomi yang dikenal sebagai *Mafia Berkeley* mengambil alih arah kebijakan nasional. Mereka menekan inflasi lewat *resep ekonomi neolibera* l: membuka keran investasi asing, menahan subsidi, dan menjalin kerja sama erat dengan IMF serta Bank Dunia. Indonesia memang berhasil menurunkan inflasi dan mengundang modal asing, tetapi pada saat yang sama ketergantungan terhadap utang luar negeri meningkat, dan ekonomi nasional mulai dikendalikan oleh korporasi serta elite militer-birokrasi yang dekat dengan kekuasaan.

Begitu pula dengan program swasembada pangan yang sering dielu-elukan. Ia memang mencatat sejarah: *pada tahun 1985 Indonesia mendapat penghargaan FAO karena berhasil memproduksi beras secara mandiri.* Tetapi keberhasilan itu dibangun di atas proyek besar “Revolusi Hijau” yang mengubah wajah desa secara drastis. Petani dipaksa mengikuti pola tanam tunggal, bergantung pada pupuk kimia dan bibit impor, serta hidup di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Swasembada pangan menjadi simbol keberhasilan negara, bukan kemerdekaan petani. Di balik sawah hijau itu, ada desa-desa yang kehilangan kedaulatannya.

Maka ketika ada yang berkata bahwa memberi Soeharto gelar pahlawan hanyalah bentuk “penghormatan administratif,” sesungguhnya mereka sedang mengabaikan luka sejarah yang belum sembuh. Gelar pahlawan bukanlah penghargaan teknokratis seperti piagam proyek pembangunan. Ia adalah pengakuan moral atas perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan.

Bagaimana mungkin negara yang pernah menindas rakyatnya, membungkam pers, memenjarakan oposisi tanpa pengadilan, dan menutup pintu demokrasi selama tiga dekade kini justru mengangkat pemimpinnya sebagai simbol kepahlawanan?

Apakah kita hendak mengajarkan pada generasi muda bahwa pembangunan ekonomi lebih penting daripada kebebasan dan kemanusiaan?

Soeharto memang berhasil menstabilkan ekonomi, tapi ia juga menstabilkan ketakutan. Ia memang memakmurkan sebagian orang, tapi memiskinkan demokrasi dan nurani bangsa. Bila kepahlawanan hanya diukur dari keberhasilan ekonomi, maka setiap penguasa yang mampu menekan rakyat demi pertumbuhan bisa dianggap pahlawan. Padahal, pahlawan sejati adalah mereka yang mempertaruhkan dirinya demi membebaskan orang lain dari ketakutan  bukan mereka yang menanamkan ketakutan demi stabilitas kekuasaan.

Hari ini, ketika sebagian orang mencoba memisahkan “prestasi pembangunan” dari “otoritarianisme Orde Baru”, kita perlu mengingat satu hal: otoritarianisme tidak pernah menjadi alat netral untuk mencapai kebaikan. Ia selalu menyembunyikan penderitaan di balik narasi keberhasilan.

Menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional bukan berarti menolak pembangunan yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Tetapi itu adalah cara bangsa ini menjaga akal sehat sejarah — bahwa keberhasilan yang lahir dari penindasan bukanlah kemuliaan, dan gelar pahlawan tidak bisa dipisahkan dari keberanian untuk melawan kekuasaan yang zalim.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

Mengenang Sejarah Represif Rezim Orde Baru terhadap Gerakan Islam 1758725024767

Mengenang Sejarah Represif Rezim Orde Baru terhadap Gerakan Islam

Hedi Batubara 12 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sejarah Indonesia modern tak bisa dilepaskan dari catatan panjang tentang bagaimana kekuasaan berhadap-hadapan dengan aspirasi umat. Salah satu bab paling gelap dari perjalanan bangsa ini ialah hubungan antara rezim Orde Baru dan gerakan Islam. Di balik jargon pembangunan dan stabilitas nasional, tersimpan kenyataan pahit: represi sistematis terhadap kekuatan politik dan sosial Islam yang dianggap mengancam kekuasaan.

Politik Kontrol dan Kecurigaan

Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pasca-1965, Orde Baru berdiri di atas pondasi militeristik dan trauma politik. Dalam pandangan penguasa kala itu, segala gerakan yang membawa simbol ideologis, termasuk Islam, dicurigai sebagai potensi disintegrasi. Politik Islam dianggap “tidak sejalan” dengan semangat pembangunan versi pemerintah. Maka dimulailah strategi depolitisasi Islam.

Partai-partai Islam dilebur secara paksa pada 1973 menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan alasan penyederhanaan politik. Namun di balik itu, kebijakan ini adalah bentuk penjinakan: membatasi kanal politik umat agar tunduk pada arah tunggal kekuasaan. Sementara Pancasila dijadikan satu-satunya asas organisasi, bukan sekadar ideologi negara, tetapi alat kontrol sosial-politik. Siapa pun yang menolak, dicap subversif.

Represi dan Stigmatisasi

Bukan hanya melalui politik, represi juga berjalan melalui aparat keamanan. Banyak aktivis dakwah dan ulama ditangkap dengan tuduhan “ekstrem kanan”. Nama-nama seperti Haji Ismail Pranoto (Hispran), aktivis Komando Jihad, atau jaringan Tarbiyah Islamiyah sering dijadikan contoh betapa mudahnya label “radikal” digunakan untuk membungkam.

Ironisnya, banyak kasus tersebut tidak pernah disertai bukti kuat, melainkan berdasar kecurigaan ideologis semata. Penangkapan, penyiksaan, hingga pemenjaraan tanpa pengadilan menjadi praktik yang lazim.

Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 menjadi puncak dari represi itu. Demonstrasi masyarakat yang menolak kebijakan sepihak pemerintah dan menuntut keadilan berakhir dengan darah. Tentara menembaki warga sipil yang sedang berunjuk rasa. Ratusan nyawa melayang, ribuan lainnya ditahan, dan suasana ketakutan menyelimuti umat. Pemerintah kala itu menutupi fakta dengan narasi tunggal: bahwa peristiwa tersebut adalah ulah “kelompok Islam fanatik”.

Penjinakan Simbol dan Narasi

Orde Baru sangat lihai mengendalikan narasi. Islam diatur untuk hanya bicara soal moral, bukan politik. Dakwah diarahkan agar “produktif dan sejalan dengan pembangunan”. Lembaga-lembaga Islam diajak bekerja sama dalam proyek negara, tapi bukan untuk memperkuat posisi umat melainkan untuk menjauhkan mereka dari wacana perubahan sosial.

Gerakan mahasiswa Islam yang muncul di kampus pun tak luput dari pengawasan. Kegiatan Rohani Islam (Rohis) sering diawasi intel, sedangkan aktivitas diskusi keislaman di kampus dicurigai sebagai upaya “politik terselubung”. Banyak aktivis dakwah kampus yang kemudian ditahan atau dikeluarkan karena dianggap tidak loyal pada Pancasila.

Dari Represi ke Kebangkitan

Namun sejarah menunjukkan: represi tak selalu berhasil mematikan ide. Gerakan Islam justru menemukan bentuk-bentuk baru perjuangan—dari pengajian, aktivitas sosial, hingga gerakan mahasiswa yang kelak menjadi bagian dari reformasi. Saat krisis politik 1998 mengguncang rezim, banyak tokoh Islam berdiri di garis depan menuntut perubahan. Mereka yang dulu dibungkam akhirnya menjadi bagian dari suara reformasi.

Pelajaran dari Masa Lalu

Kini, ketika sejarah Orde Baru kadang dipoles seolah masa stabilitas dan kemakmuran, kita perlu mengingat sisi gelapnya: bahwa stabilitas yang dibangun di atas represi bukanlah kedamaian sejati. Mengingat represi terhadap gerakan Islam bukan sekadar menyesali masa lalu, tapi juga agar bangsa ini waspada terhadap kembalinya watak kekuasaan yang menakutkan—yang menutup ruang kritik, membungkam aspirasi, dan menakut-nakuti umat atas nama stabilitas.

Kita berutang pada mereka yang pernah dibungkam, ditahan, bahkan gugur karena menuntut ruang keadilan dan kebebasan beragama. Ingatan ini penting, agar generasi hari ini tak mudah terpesona oleh wajah manis kekuasaan yang pernah menindas atas nama ketertiban.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

Baca Juga Berita Ini

Heboh! Said Didu Klaim 20.000 Nomor HP Disadap Tim Listyo Sigit Prabowo, Singgung Persiapan Makar

Heboh! Said Didu Klaim 20.000 Nomor HP Disadap Tim Listyo Sigit Prabowo, Singgung Persiapan Makar

Hedi Batubara 8 November 2026
Garda Arus Bawah Jokowi Sesalkan Tahun Ketiga Prabowo Rangkul Islam Garis Keras dan Musuhi Loyalis Jokowi 

Garda Arus Bawah Jokowi Sesalkan Tahun Ketiga Prabowo Rangkul Islam Garis Keras dan Musuhi Loyalis Jokowi 

Hedi Batubara 8 November 2026
Tensi Golkar Memanas : Heboh Poster "Duet Cendana" vs "Gank Solo" Beredar di WhatsApp!

Tensi Golkar Memanas : Heboh Poster “Duet Cendana” vs “Gank Solo” Beredar di WhatsApp!

Hedi Batubara 8 November 2026
Wartawan Senior Bongkar Rencana Pembunuhan Presiden Prabowo dengan Racun Arsenik 

Wartawan Senior Bongkar Rencana Pembunuhan Presiden Prabowo dengan Racun Arsenik 

Hedi Batubara 8 November 2026