7 November 2026

Agung Nugroho

LSM Masih Jadi Anak Manja Donor 1752326788928

LSM Masih Jadi Anak Manja Donor

Hedi Batubara 27 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sejak era reformasi hingga hari ini, dunia LSM di Indonesia masih berkutat pada masalah klasik: ketergantungan pada donor. Banyak organisasi masyarakat sipil seolah menempatkan donor sebagai “dewa penggerak organisasi.” Kalau ada donor, mesin gerakan hidup; begitu dana habis, aktivitas macet. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kemandirian LSM masih sebatas jargon.

Kalau kita baca Pierre Bourdieu, sebenarnya mudah dipahami kenapa donor begitu dominan. Donor membawa modal simbolik: nama besar, legitimasi, sekaligus gengsi. LSM yang kebagian kue donor otomatis terlihat lebih “wah” di ruang publik. Tapi di balik itu, ada relasi kuasa yang tidak seimbang: donor jadi pemegang kendali, sementara LSM jadi pelaksana setia. Artinya, struktur dominasi tetap berjalan meskipun kemasannya program sosial.

Antonio Gramsci bisa membantu menjelaskan lebih jauh. Donor tidak hanya kasih uang, tapi juga paket nilai dan agenda. LSM kemudian menginternalisasi agenda ini dalam bentuk program. Proses ini yang disebut Gramsci sebagai hegemoni: dominasi yang halus tapi efektif. Akibatnya, alih-alih menyalakan api dari kebutuhan rakyat sendiri, banyak LSM justru sibuk menyesuaikan diri dengan logika proposal.

Karl Marx barangkali tersenyum miris melihat kenyataan ini. Hubungan donor-LSM persis seperti relasi majikan-buruh. Donor punya “alat produksi” berupa dana, sedangkan LSM menawarkan “tenaga kerja” berupa proyek dan laporan. Hasilnya, bukannya tumbuh sebagai kekuatan mandiri, banyak LSM malah terjebak dalam ketergantungan struktural hanya bisa bergerak kalau ada “upah”.

Kalau ditarik ke teori dependency ala Andre Gunder Frank, kondisi ini mirip relasi pusat-pinggiran dalam ekonomi dunia. Donor berperan sebagai pusat yang menentukan arah, sementara LSM lokal menjadi pinggiran yang bergantung penuh. Ketika ketergantungan terlalu kuat, inisiatif lokal mati pelan-pelan. LSM akhirnya sibuk menjadi “agen proyek” ketimbang agen perubahan.

Habermas pun sudah memberi alarm lewat konsep ruang publik. Ruang publik yang sehat seharusnya bebas dari dominasi, tempat masyarakat bisa berdiskusi kritis. Tapi dalam praktiknya, ruang publik LSM sering dipagari agenda donor. Diskusi tentang kesehatan, pendidikan, atau lingkungan misalnya, kadang sudah diarahkan ke indikator proyek. Jadi, bukan murni suara warga, melainkan hasil “setting” dari proposal.

Padahal, dalam teori civil society, LSM dianggap aktor penting demokrasi. Alexis de Tocqueville sudah menekankan, organisasi masyarakat sipil bisa jadi sekolah demokrasi: tempat warga belajar mandiri, berpartisipasi, dan saling percaya. Tapi kalau LSM terlalu sibuk mengurus laporan donor, fungsi ini kabur. LSM yang seharusnya jadi jembatan rakyat justru menjauh dari rakyat.

Mari kita jujur: LSM memang butuh donor, terutama untuk menopang kerja-kerja awal. Tapi jika seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengejar dana, bukankah kita sedang melatih diri jadi “anak manja” yang hanya bergerak ketika ada uang jajan? Solusinya jelas: kemandirian finansial. Ada banyak cara, mulai dari iuran anggota, usaha sosial (social enterprise), hingga kolaborasi lintas komunitas.

Karena kalau tidak, sindiran itu makin terasa benar: LSM bukan lagi Lembaga Swadaya Masyarakat, tapi sudah berubah jadi Lembaga Sangat Menggantungkan diri.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia

Air Bersih, Fondasi Kesehatan Warga FORMASI Desak Kejati DKI Jakarta Periksa Dirut PAM Jaya Terkait Dugaan Kongkalikong dengan PT Moya Indonesia

Air Bersih, Fondasi Kesehatan Warga

Hedi Batubara 21 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Air bersih itu bukan cuma soal kebutuhan sehari-hari, tapi jadi fondasi utama kesehatan warga. Bayangin aja, dari minum, mandi, sampai masak, semuanya butuh air yang aman. Kalau airnya kotor atau nggak layak, risiko penyakit langsung meningkat diare, hepatitis A, bahkan stunting pada anak bisa muncul gara-gara masalah sepele: air.

Jakarta sendiri punya tantangan besar soal ini. Penduduk terus bertambah, kualitas air tanah makin turun, ditambah lagi polusi di mana-mana. Nah, di sinilah PAM Jaya berperan penting. Tugas mereka bukan sekadar ngalirin air ke rumah warga, tapi juga memastikan kualitas airnya bener-bener layak buat dipakai. Dengan teknologi pengolahan modern, air sungai yang tadinya jauh dari kata “sehat” bisa berubah jadi air bersih siap pakai buat jutaan orang Jakarta.

Kalau mau bandingin, kita bisa lihat pengalaman Manila, Filipina. Kota itu pernah krisis air parah di tahun 90-an. Akhirnya pemerintah berbenah total: nambah jaringan pipa, perbaiki sistem pengolahan, dan buka ruang kolaborasi dengan swasta. Hasilnya, pelayanan air di Manila jauh lebih stabil dan lebih banyak warga yang akhirnya bisa akses air bersih. Memang caranya beda dengan Jakarta, tapi pesannya sama: air harus jadi prioritas nomor satu kalau mau warga sehat.

Belajar dari sana, Jakarta juga butuh dorongan lebih. Nggak cuma soal bangun pipa atau instalasi, tapi juga bagaimana ngatur tata kelola air dengan transparan, bikin distribusi lebih efisien, dan ngajak masyarakat beralih dari air tanah ke air perpipaan. Soalnya, makin lama kita bergantung sama air tanah, makin cepet juga tanah Jakarta turun.

Air bersih itu sebenarnya bukan sekadar infrastruktur, tapi juga bagian dari peradaban kota. Kalau kita bisa jamin ketersediaannya, berarti kita lagi jaga kesehatan warga, masa depan generasi, dan kelayakan hidup Jakarta sebagai ibu kota. Dalam hal ini, PAM Jaya jadi garda depan yang memastikan fondasi kesehatan warga tetap kokoh.

Penulis : Agung Nugroho, direktur Jakarta Institute.

Rakyat Pati, Dua Abad Melawan 1755153746831

Rakyat Pati, Dua Abad Melawan

Hedi Batubara 14 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Di peta Jawa Tengah, Pati mungkin cuma titik kecil. Tapi di buku sejarah perlawanan, Pati itu huruf kapital. Warganya punya kebiasaan unik: kalau ada aturan yang bikin hidup sengsara, responsnya bukan mengeluh pelan-pelan, tapi bikin pihak berwenang garuk-garuk kepala.

1825, kabar Pangeran Diponegoro melawan Belanda sampai di Pati. Zaman belum ada sinyal, tapi berita perang jalan lebih cepat dari kuda pos. Warga nggak cuma jadi penonton: ada yang nyumputin prajurit, ada yang jadi kurir. Inilah gotong royong model “jalur bawah tanah” jaringan kepercayaan dipakai bukan untuk pesta desa, tapi untuk bikin penjajah repot setengah mati.

Lalu masuk era Tanam Paksa. Petani dipaksa nanam tebu dan kopi, hasilnya diangkut semua. Di atas kertas, sistem ini rapi. Di lapangan? Petani Pati pura-pura sakit, kerja lelet, pupuknya asal tabur. Perlawanan sejenis ini nggak kelihatan di arsip pemerintah, tapi cukup bikin panen jeblok cara halus yang bikin penguasa gemas.

Awal 1900-an, pabrik gula mulai berdiri gagah. Untungnya di pihak pemilik pabrik, buntungnya di petani. Warga protes dengan mogok kirim tebu, bahkan ada yang nyolong roda gerobak biar distribusi macet. Strateginya sederhana: putus jalur kekuatan lawan, biar dia lumpuh dari sumbernya.

Pendudukan Jepang 1942–1945, beras jadi barang rebutan. Warga Pati bikin gudang rahasia, menyelamatkan stok pangan dari tangan tentara. Prinsipnya jelas: kalau urusan perut aman, hidup masih bisa dijalani dan penguasa nggak punya kartu truf buat menekan.

Orde Baru, giliran hutan jati yang dipasangi plang Perhutani. Warga dilarang ambil, tapi ada yang nekat bakar pos jaga, kayu pun diangkut lagi. Ini bukan sekadar ambil hak, tapi mengembalikan sesuatu yang mereka anggap memang milik sendiri.

2010-an, Ibu-ibu Kendeng bikin geger. Mereka nyemen kaki di depan Istana, menolak pabrik semen. Aksinya keras di lapangan, tapi pesannya lembut mengetuk rasa kemanusiaan orang banyak simbol yang sulit dilupakan.

Dan 2025, Pati kembali bikin headline. Pajak bumi naik dari Rp179 ribu jadi Rp1,3 juta. Warga turun ke jalan. Tapi yang paling heboh? Spanduknya: “Pajak Naik, Hati Turun.” Humor sarkas ini jadi senjata: kritik terasa ringan, tapi nyangkut di kepala publik.

Dua abad, metodenya berganti-ganti dari keris, pupuk ngawur, roda hilang, kaki bersemen, sampai spanduk sarkas. Tapi intinya sama: kalau kebijakan bikin hidup makin berat, warga Pati selalu punya cara untuk membalas.

Penulis : Agung Nugroho,Pemaen Bola Kampung

80 Tahun Merdeka Rasa Kontrakan Dan Revolusi Perancis. IMG-20250808-WA0129

80 Tahun Merdeka Rasa Kontrakan Dan Revolusi Perancis.

Hedi Batubara 8 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Delapan puluh tahun Indonesia merdeka. Wah, kalau ini manusia, udah bisa jadi sesepuh RT yang tiap pagi ngasih makan burung, tiap sore ngajak cucu naik sepeda keliling gang sambil pakai daster batik. Tapi sayangnya, negara bukan simbah-simbah. Negara harus terus waras, adil, dan mikirin masa depan rakyat bukan sekadar nostalgia zaman Proklamasi sambil nyanyi “Hari Merdeka” dengan semangat 17-an yang cuma hidup dua hari.

Nah, ngomong-ngomong soal merdeka, mari kita nyebrang dikit ke Eropa abad ke-18. Waktu itu, rakyat Prancis bangkit. Capek jadi ATM-nya bangsawan dan raja. Roti mahal, pajak gila-gilaan, hidup makin susah. Akhirnya mereka bilang: “Liberté, Égalité, Fraternité!” yang artinya: “Woi, kami juga pengin hidup layak, ya!”

Karl Marx, yang waktu itu belum lahir (tapi akhirnya komentar juga di kemudian hari), ngeliat revolusi ini kayak nonton film: dramatis, penuh aksi, tapi ending-nya plot twist. Kata Marx, yang tumbang memang raja, tapi yang naik tahta adalah kelas borjuis — pemilik modal. Alias: rakyat berhasil gulingin raja, tapi yang duduk di kursi empuk malah bos-bos yang hobinya mepetin UMR. Revolusi macam apa itu?

Indonesia? Mirip. Kita usir penjajah, merdeka tahun 1945, terus bangun negara. Tapi setelah 80 tahun, rakyat masih harus ngantri minyak goreng, disuruh bersyukur meski hidup pas-pasan, dan dituduh malas kalau miskin. Ada juga yang percaya bahwa kaya itu karena “rajin” dan miskin itu “karma buruk”  padahal kadang itu karena sistemnya udah disetting buat bikin orang kecil tetap jongkok.

Kalau kamu nanya, “Lho, kok bisa?” Nah, mari kita panggil Antonio Gramsci, teoritikus dari Italia yang hobi mikir di penjara. Gramsci bilang: dominasi bukan cuma pakai pentungan. Tapi juga pakai ideologi. Dibungkus cakep, masuk lewat kurikulum, sinetron, omongan ustaz sampai influencer. Jadinya, ketimpangan sosial dianggap wajar, bahkan alami. Rakyat dicekoki ide bahwa hidup susah itu nasib, bukan hasil dari struktur ekonomi-politik yang timpang.

Dan kalau kamu merasa “kok kayaknya negara ini dikuasai elite sendiri terus ya?”, jangan khawatir, kamu nggak gila. Itu memang pernah dibahas sama Frantz Fanon, dokter sekaligus revolusioner asal Aljazair. Menurut Fanon, setelah penjajah angkat kaki, yang sering naik ke kursi kekuasaan adalah elite lokal yang meniru gaya penjajah. Bukan revolusi, tapi franchise kolonialisme lokal. Isinya sama, cuma logonya aja beda.

Jadi, ketika kita nyanyi “merdeka, merdeka!”, pertanyaannya bukan cuma “merdeka dari siapa”, tapi juga merdeka untuk siapa. Kalau yang merdeka cuma grup WhatsApp para pemilik konsesi tambang, ya rakyat cuma diajak nonton dari tribun.

Sekarang bayangkan: sudah 80 tahun merdeka, tapi petani masih dibikin repot soal pupuk, buruh disuruh bersyukur meski kontrak 3 bulan, dan mahasiswa dikira idealis hanya karena punya jaket almamater.

Maka dari itu, kita butuh semangat revolusi baru bukan pakai parang, tapi pakai kesadaran. Revolusi yang ngerti bahwa kemerdekaan itu bukan event tahunan, tapi kerja harian. Bukan sekadar kibar bendera, tapi perjuangan biar semua orang bisa hidup wajar: makan cukup, kerja manusiawi, sekolah gratis, dan kalau ngomong di medsos nggak langsung diundang polisi.

Karl Marx bilang: tugas kita bukan cuma menafsirkan dunia, tapi mengubahnya. Nah, kalau kita masih sibuk mikirin baju adat buat lomba Agustusan, tapi nggak mikir kenapa gaji UMR nggak naik-naik, berarti kita baru setengah merdeka.

Jadi, selamat menyambut 80 tahun Indonesia merdeka. Semoga tahun ini, upacara-nya nggak cuma pakai topi SMA bolong, tapi juga pakai akal sehat dan keberanian untuk nanya:

“Kenapa negara ini belum bisa bikin rakyatnya hidup tenang padahal udah merdeka dari zaman mbah?”

Penulis : Agung Nugroho, Pemaen Bola Kampung

Lembu Sora dan Politik Fitnah: Cerita Serius yang Disampaikan Secara Gak Serius IMG-20250807-WA0150

Lembu Sora dan Politik Fitnah: Cerita Serius yang Disampaikan Secara Gak Serius

Hedi Batubara 7 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Indra JP lagi duduk di angkringan, rambut cepaknya agak berantakan, tapi tetap percaya diri kayak baru menang debat publik. Di depannya, Alfan, satu-satunya orang Betawi di SMID Jabodetabek, lagi ngaduk kopi sambil nunggu gorengan kering.

“Fan, lu pernah denger nama Lembu Sora?” tanya Indra, tiba-tiba sok bijak.

Alfan melirik. “Itu apaan, Ndra? Nama makanan dari daerah mana tuh? Kayak semur jengkol versi kerajaan?” Sebagai orang Betawi satu-satunya di SMID Jabodetabek yang Alfan tahu cuma Pitung sama Gobang.

Indra geleng-geleng. “Bukan, bro. Lembu Sora itu ksatria Jawa kuno. Ganteng, jago pedang, setia banget sama rajanya, Kertanegara. Tapi hidupnya tragis… Dibunuh. Bukan karena salah, tapi karena difitnah.”

Alfan langsung duduk tegak. “Weh… klasik banget. Udah kayak plot sinetron jam lima sore. Fitnah apa, Ndra?”

“Katanya dia deket sama selir istana. Padahal mah kagak! Itu cuma gara-gara dia kebetulan duduk deket selir waktu makan. Abis itu, boom! Gosip istana jalan. Lembu Sora jadi korban politik dalam negeri.”

Alfan ngakak. “Astaga, kayak aktivis yang ketangkep foto bareng ormas, langsung dibilang antek!”

Indra angguk. “Nah! Makanya gue bilang, kisah Lembu Sora ini masih relevan banget. Dulu difitnah pake bisik-bisik selir, sekarang cukup pake caption hoaks sama video 30 detik. Sama-sama mampus.”

Alfan garuk kepala. “Tapi kenapa sih orang kayak gitu bisa dimatiin kariernya?”

“Fan,” kata Indra dengan gaya dosen dadakan, “kata Gramsci, yang penting dalam politik itu bukan cuma kebenaran, tapi siapa yang ngatur narasi. Kalau lo gak punya akses ke panggung, suara lo tenggelam. Apalagi kalau lo idealis, gak ikut tepuk tangan wah, langsung dianggap ancaman.”

Alfan nyengir. “Kaya kita ya, Ndra? Demo bener, tapi gak disapa sama senior karena gak ikutan nyembah.”

Indra lanjut, makin semangat. “Foucault juga pernah bilang, sekarang yang penting itu siapa yang pegang kebenaran versi publik. Viralitas bisa ngalahin fakta. Orang bisa dihancurin reputasinya, padahal dia gak salah apa-apa.”

Alfan nyeletuk, “Kayak mantan gue, Ndra. Putusin gue cuma karena dia denger gosip gue deket sama tukang jamu gendong.”

Indra ngakak. “Nah, lu tuh Lembu Sora versi kampus!”

Lalu Indra berdiri, gaya kayak pembicara TED Talk KW.

“Teman-teman, dengerin. Lembu Sora itu punya segalanya—setia, kompeten, terbukti di lapangan. Tapi dia bukan bagian dari lingkaran istana, makanya dijegal. Kayak ASN jujur yang dimutasi ke daerah cuma karena gak punya backing politik.”

Alfan menimpali, “Atau dosen muda yang gak diajak rapat karena terlalu pinter dan gak bisa disetir.”

“Yup! Max Weber bilang, birokrasi modern sering kali lebih milih yang loyal ketimbang yang profesional. Jadi jangan kaget kalau yang jago malah disingkirin, sementara yang suka jilat malah naik jabatan.”

Alfan cengar-cengir. “Kalo gitu mah negeri ini udah kayak pembunuh Lembu Sora kolektif.”

Indra garuk-garuk dada. “Iya Fan. Kalau budaya politiknya kayak gini terus, orang-orang baik bakal terus dikorbanin. Lembu Sora itu gak sendirian. Dia sekarang menjelma jadi aktivis yang dibungkam, ASN yang dimutasi, rakyat biasa yang suaranya dimatiin cuma karena beda pilihan.”

Alfan ngelamun bentar, terus nyeletuk, “Tapi kenapa namanya harus Lembu Sora sih? Gak keren amat. Kenapa gak Gibran McSword atau Rangga Kertanegara?”

Indra tepuk jidat. “Fan… itu nama asli, bukan nama TikTok.”

Mereka pun terdiam sejenak, menikmati gorengan dan pahitnya kenyataan politik.

Sambil ngelap tangan ke celana, Alfan berkata, “Ndra, kayaknya kita perlu bikin diskusi publik soal ini.”

“Setuju. Judulnya: Dari Selir ke Buzzer Evolusi Politik Fitnah di Negeri Tercinta.”

Mereka tertawa keras, lalu terdiam lagi, menatap malam Jakarta yang penuh baliho dan janji kosong.

Dan di ujung obrolan itu, mereka tahu, di balik tawa dan candaan, negeri ini benar-benar sedang kehabisan tempat buat Lembu Sora yang jujur dan setia. Karena sistem lebih suka yang bisa tepuk tangan sambil nyelipin pisau di punggung.

Penulis : Agung Nugroho, Pemaen Bola Kampung. 070825

Pengibaran Bendera One Piece: Pertemuan Simbolik antara Nasionalisme Lama yang Kaku dan Nasionalisme Baru yang Cair 1754213839732

Pengibaran Bendera One Piece: Pertemuan Simbolik antara Nasionalisme Lama yang Kaku dan Nasionalisme Baru yang Cair

Hedi Batubara 5 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketika bendera Merah Putih dikibarkan berdampingan dengan bendera bajak laut anime, sebagian langsung naik pitam. Sebagian lagi? Ngangguk-ngangguk sambil bilang: “Ini era baru, Bung.”

Satu Tiang, Dua Bendera, Banyak Tafsir

Belum lama ini, viral video anak muda yang mengibarkan bendera Straw Hat Pirates dari One Piece tepat di bawah bendera Merah Putih. Respon publik? Campur aduk. Ada yang tertawa, ada yang geram, dan tentu saja ada yang marah atas nama “kehormatan simbol negara”.

Tapi di luar drama medsos, peristiwa ini menyimpan makna penting: kita sedang menyaksikan pertarungan tafsir simbolik tentang apa itu nasionalisme—antara generasi yang mewarisi nasionalisme sebagai dogma, dan generasi yang membentuknya lewat budaya pop.

Nasionalisme Lama: Simbol Sakral, Ruang Tertutup

Dalam pandangan klasik ala Émile Durkheim, simbol negara seperti bendera adalah “totem” simbol sakral yang menjadi pemersatu kolektif. Ia bukan sekadar kain, tapi manifestasi dari nilai-nilai suci yang tak boleh dilanggar.

Nasionalisme dalam kerangka ini dibentuk lewat institusionalisasi ideologi: sekolah, militer, upacara, dan lagu wajib. Simbol negara adalah milik negara, bukan milik warga. Dan warga “baik” adalah mereka yang patuh pada bentuk ekspresi yang sudah ditentukan negara.

Teori ini berpadu dengan konsep hegemoni Gramsci, bahwa simbol negara menjadi alat ideologis yang mempertahankan kekuasaan. Artinya: siapa boleh bicara atas nama nasionalisme, dan dalam bentuk apa, sudah diatur oleh negara lewat lembaga-lembaga dominan.

Maka ketika muncul bendera fiksi di tiang yang sama, dianggaplah sebagai gangguan karena ia datang dari luar struktur resmi.

Nasionalisme Baru: Identitas Hibrid di Era Budaya Pop

Tapi generasi muda hari ini hidup di realitas yang berbeda. Identitas mereka terbentuk di persimpangan antara lokal dan global. Mereka tumbuh di TikTok, main game online lintas negara, dan belajar soal keadilan sosial dari anime dan YouTube, bukan dari buku paket PPKn.

Masuklah konsep masyarakat cair dari Zygmunt Bauman. Dalam masyarakat cair, struktur sosial tidak lagi kaku. Simbol dan identitas menjadi fleksibel, adaptif, dan bisa dicampuraduk. Termasuk cara mencintai negara.

Dan ketika simbol negara tidak lagi memberi ruang ekspresi bagi generasi baru, mereka akan hijack simbol lain—termasuk dari anime—untuk mewakili nilai yang mereka yakini: kebebasan, solidaritas, mimpi, dan perlawanan terhadap ketidakadilan.

Ruang Simbolik: Dari Monolog Negara ke Dialog Warga

Fenomena ini juga bisa dilihat lewat lensa Pierre Bourdieu, terutama konsep “symbolic capital” dan “field”. Negara selama ini memonopoli otoritas atas simbol bendera, lagu, lambang dan memaksakan makna tunggal lewat lembaga seperti pendidikan dan militer.

Tapi anak muda sekarang menciptakan “ruang simbolik” baru. Mereka masuk ke field yang lain: fandom, komunitas digital, subkultur. Di situ, mereka punya agensi untuk membentuk makna sendiri. Bendera Straw Hat Pirates yang mereka kibarkan adalah simbol alternatif dari nasionalisme versi mereka.

Dengan kata lain, ini bukan sekadar soal anime. Ini soal siapa yang berhak memaknai nasionalisme hari ini.

Glocalization dan Perebutan Tafsir Budaya

Dalam konteks globalisasi, Roland Robertson menawarkan konsep glocalization: ketika budaya global masuk ke lokal dan dilokalisasi sesuai kebutuhan. Budaya pop seperti One Piece masuk ke Indonesia bukan sebagai produk asing murni, tapi dijadikan “bahasa baru” untuk menyuarakan nilai lokal.

Jadi waktu anak muda mengibarkan bendera Luffy bareng Merah Putih, bukan berarti mereka nggak nasionalis. Justru sebaliknya: mereka sedang menulis ulang makna nasionalisme lewat simbol yang mereka pahami dan cintai. Ini bukan benturan budaya, tapi transformasi budaya.

Nasionalisme Tak Lagi Tunggal

Nasionalisme tak bisa lagi hanya dilihat sebagai satu bentuk tunggal. Benedict Anderson pun sejak awal menyebut negara-bangsa sebagai “komunitas terbayang” (imagined community) produk imajinasi kolektif yang dibentuk lewat simbol dan narasi.

Kalau hari ini narasi dan simbol itu bergeser, berarti bentuk nasionalismenya juga berubah. Nasionalisme baru tidak datang dari negara ke warga, tapi dari warga ke negara.

Nasionalisme, Kini dan Nanti

Apa yang ditunjukkan oleh bendera One Piece yang berkibar di bawah Merah Putih bukan tindakan makar, tapi sinyal zaman.

Anak muda sedang bilang: “Kami cinta negeri ini, tapi dengan cara kami sendiri. Jangan paksa kami mengekspresikannya seperti dulu, karena dunia sudah berubah.”

Dan mungkin, daripada sibuk melarang, kita perlu mulai mendengar. Karena nasionalisme tak pernah beku. Ia hidup, berubah, dan harus terus diperjuangkan meski kadang bentuknya agak… bajak laut.

Penulis :

Pengibaran Merah Putih & Bendera One Piece: Nasionalisme Rasa Fandom 1754213839732

Pengibaran Merah Putih & Bendera One Piece: Nasionalisme Rasa Fandom

Hedi Batubara 3 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini jagat maya Indonesia ramai membahas satu hal yang tampaknya sederhana, tapi bikin geger: bendera Merah Putih dikibarkan bareng bendera One Piece. Iya, bendera bajak lautnya Luffy yang ada tengkoraknya itu.

Reaksinya? Campur aduk. Ada yang ngakak karena dianggap kreatif. Ada yang geram karena dianggap melecehkan lambang negara. Ada juga yang bingung, ini tuh sebenarnya salah atau enggak sih?

Tapi mari kita lihat ini bukan cuma soal boleh atau tidak. Fenomena ini justru membuka pertanyaan yang lebih menarik: sekarang ini, nasionalisme itu bentuknya kayak apa sih?

Nasionalisme Nggak Melulu Serius

Dulu, nasionalisme itu identik sama hal-hal serius: upacara, hormat bendera, dan pidato panjang di hari kemerdekaan. Tapi sekarang, anak-anak muda lebih sering menyatakan rasa cintanya ke Indonesia lewat cara yang lebih santai, bahkan kadang nyeleneh.

Nah, bendera Merah Putih dikibarin bareng Jolly Roger One Piece ini bisa dibilang salah satu contohnya. Bisa jadi, si pengibar nggak punya maksud melecehkan. Malah mungkin itu ekspresi jujur: “Gue cinta Indonesia. Tapi gue juga cinta Luffy.”

Kalau kata Benedict Anderson, bangsa itu adalah “komunitas yang dibayangkan”. Kita merasa senasib sebagai orang Indonesia karena kita berbagi cerita dan simbol yang sama. Tapi sekarang, cerita dan simbol itu bukan cuma datang dari sejarah nasional, tapi juga dari anime, film, dan budaya pop global lainnya.

Luffy & Merah Putih: Dua Simbol, Dua Dunia?

One Piece bukan sekadar anime. Di dalamnya ada cerita soal perjuangan, persahabatan, dan melawan ketidakadilan. Nilai-nilainya bisa dibilang nyambung juga sama semangat kemerdekaan.

Jadi wajar aja kalau banyak anak muda merasa lebih terhubung dengan cerita-cerita kayak gitu, ketimbang hafalan naskah proklamasi. Bukan karena mereka nggak nasionalis, tapi karena mereka butuh bahasa baru untuk mengekspresikannya.

Dalam dunia akademik, ini disebut nasionalisme kosmopolitan—konsep dari Craig Calhoun—yang intinya bilang: kita bisa cinta tanah air, tapi juga cinta budaya global. Nggak harus milih salah satu. Bukan pengkhianatan, tapi perluasan rasa cinta.

Tapi Tetap Harus Hati-Hati

Meski begitu, bukan berarti semua ekspresi bebas tanpa batas. Kalau semua simbol negara dijajarkan terus sama ikon budaya pop, lama-lama bisa kehilangan makna aslinya. Jadinya kayak properti konten doang, sekadar pemanis di foto TikTok.

Jean Baudrillard menyebut fenomena ini sebagai simulacra—simbol yang udah nggak punya makna nyata, cuma jadi salinan dari salinan, dan akhirnya cuma buat gaya-gayaan. Bendera bisa berubah dari simbol perjuangan jadi cuma aksesori cosplay.

Jadi perlu juga ada batas, bukan buat membatasi ekspresi, tapi biar makna dan rasa hormat tetap hidup.

Solusinya: Jangan Dimarahi, Ajak Ngobrol

Respon yang muncul kadang terlalu cepat: marah, lapor polisi, atau langsung ngecap “anak muda sekarang nggak punya nasionalisme.” Padahal, bisa jadi mereka justru sedang mencari bentuk baru untuk mencintai negaranya.

Daripada buru-buru ngegas, lebih baik negara, sekolah, dan media ngajak ngobrol. Ajak mereka ngomongin soal makna bendera, soal kemerdekaan, dan soal cara mencintai Indonesia di zaman yang udah berubah ini.

Karena faktanya: Merah Putih hari ini nggak hidup sendirian. Ia hidup bareng simbol-simbol baru yang dekat sama keseharian anak muda. Bukan saingan, tapi teman bicara.

Dan kalau suatu hari anak-anak muda berseru: “Merdeka!” sambil bilang, “I’m gonna be the Pirate King!” … barangkali itu bukan karena mereka bingung, tapi karena mereka tahu: nasionalisme bisa kok, dibalut fandom—asal maknanya tetap dijaga.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia

Pemerintahan Prabowo Catat Capaian Strategis di Sektor Pangan dan Sosial 1752326788928

Pemerintahan Prabowo Catat Capaian Strategis di Sektor Pangan dan Sosial

Hedi Batubara 16 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejumlah capaian strategis di sektor pangan dan sosial selama tujuh bulan pertama masa kepemimpinannya. Kebijakan ini dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan nasional, menurunkan angka stunting, serta memperkuat ekonomi keluarga rentan.

Produksi beras dan jagung nasional meningkat signifikan hingga 50 persen, mendorong cadangan beras nasional menembus angka 4,4 juta ton—tertinggi dalam sejarah. Pemerintah juga menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk menjamin kepastian pendapatan petani serta menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.

“Ini menunjukkan keseriusan negara dalam mengatur urusan perut rakyat. Produksi diperkuat, harga dijaga, dan distribusi diperluas,” ujar Agung Nugroho, peneliti kebijakan sosial dari Jakarta Institut, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2025).

Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Gizi dan Ekonomi Lokal

Salah satu program unggulan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Program ini menyediakan asupan harian bergizi bagi anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 19 juta peserta telah menerima manfaat langsung.

Agung menilai pendekatan ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga strategi ekonomi mikro. “Melalui ribuan dapur umum berbasis komunitas, program ini menyerap hasil tani lokal dan tenaga kerja sekitar. Ada efek gizi, efek ekonomi, dan efek sosial sekaligus,” katanya.

Ekspansi Food Estate dan Swasembada Pangan

Pemerintah juga memperluas proyek food estate di Merauke, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Lahan-lahan skala besar dikelola dengan dukungan infrastruktur dan teknologi modern untuk mengejar target swasembada serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan strategis.

Pendekatan Sosial Berbasis Pemberdayaan

Model bantuan sosial kini bergeser ke arah pendekatan pemberdayaan. Kementerian Sosial, Pertanian, dan Kesehatan bekerja lintas sektor untuk memberdayakan keluarga miskin melalui program bibit usaha, pelatihan tani, serta intervensi gizi langsung yang didasarkan pada data terpadu.

“Pemerintahan saat ini tampak paham bahwa urusan sosial tak cukup dengan bantuan tunai. Diperlukan integrasi lintas sektor agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung, tapi bangkit dan mandiri,” ujar Agung.

Catatan Penutup

Jakarta Institut menilai pendekatan pemerintah di sektor pangan dan sosial menunjukkan arah kebijakan yang pro-rakyat dan terukur. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi anggaran, transparansi pelaksanaan, serta pengawasan partisipatif dari publik dan organisasi masyarakat sipil.

Sekolah Rakyat, Kecerdasan Prabowo Memanfaatkan Kondisi Sosial 1752326788928

Sekolah Rakyat, Kecerdasan Prabowo Memanfaatkan Kondisi Sosial

Hedi Batubara 15 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, kembali menyita perhatian publik lewat gagasannya membangun Sekolah Rakyat sebuah program pendidikan gratis yang diklaim bergizi dan bermutu tinggi. Dalam lanskap pendidikan yang kian mahal dan tak ramah bagi kelompok marginal, narasi ini langsung mendapat respons emosional dari masyarakat.

Namun jika ditelusuri lebih jauh, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan. Ia adalah simbol politik yang dirancang dengan kecermatan tinggi, berfungsi memperkuat legitimasi kekuasaan pasca-pemilu. Di tengah minimnya oposisi dan kekhawatiran akan arah demokrasi, Prabowo menawarkan sesuatu yang konkret namun sarat makna simbolik: negara hadir, untuk rakyat kecil.

Populisme sebagai Strategi

Dalam teori populisme Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, populisme bukan sekadar gaya politik retoris, melainkan cara membangun artikulasi antara rakyat dan elite dalam satu antagonisme politik. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat memainkan peran penting: ia menjadi medan simbolik yang membelah elite (yang dianggap gagal menyelesaikan ketimpangan pendidikan) dan rakyat kecil (yang selama ini hanya menjadi konsumen kebijakan).

Alih-alih bicara soal kurikulum prototipe atau peringkat PISA, Prabowo berbicara tentang hal yang membumi: akses, gizi, dan keberpihakan. Inilah kekuatan strategi populis: sederhana, emosional, dan mudah dicerna publik.

Kapital Simbolik di Era Politik Citra

Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana kapital simbolik  yaitu pengakuan, kepercayaan sosial, dan citra menjadi instrumen dominan dalam mempertahankan kekuasaan. Sekolah Rakyat menjadi alat akumulasi simbolik yang memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin yang hadir, merakyat, dan solutif.

Kecerdasan politik Prabowo bukan hanya terletak pada apa yang ditawarkan, tapi bagaimana ia mengemasnya sebagai citra politik yang menyatu dengan kebutuhan psikososial masyarakat.

Dengan narasi ini, Prabowo tidak sedang membahas teknis pendidikan, tapi membangun panggung politik harapan panggung yang selama ini dikuasai oleh aktivis pendidikan alternatif dan kelompok masyarakat sipil.

Peluang dan Tantangan

Dalam kajian negara kesejahteraan (welfare state), Sekolah Rakyat bisa menjadi titik masuk dalam memperluas jangkauan negara dalam pemenuhan hak dasar warganya. Jika dilaksanakan serius dengan pendekatan berbasis komunitas, pelibatan guru, dan jaminan mutu yang terukur program ini berpotensi memperkuat akses pendidikan di wilayah terpencil dan miskin.

Namun jika hanya dikembangkan sebagai etalase pencitraan, tanpa skema kelembagaan yang jelas, program ini akan bernasib seperti banyak proyek populis lainnya: ramai di awal, hilang arah di tengah jalan.

Publik harus jeli melihat apakah Sekolah Rakyat akan menjadi alat distribusi pengetahuan dan keadilan sosial, atau justru menjadi alat legitimasi politik belaka. Pemerintahan ke depan perlu memastikan bahwa program ini bukan hanya “gratis”, tapi juga berkualitas dan setara, baik dari segi infrastruktur, sumber daya pengajar, maupun orientasi kurikulumnya.

Penutup

Sekolah Rakyat adalah bentuk kecerdasan Prabowo dalam mengelola realitas sosial sebagai modal politik. Ia memahami betul bahwa di tengah krisis kepercayaan, masyarakat lebih mudah percaya pada simbol konkret daripada wacana abstrak.

Tugas kita sebagai warga adalah mengawal agar simbol ini tidak berhenti sebagai janji, tetapi menjadi gerakan nyata menuju pendidikan yang lebih adil, partisipatif, dan manusiawi.

Penulis : Agung Nugroho,Pengamat Sosial Politik Dari Jakarta Institut

Jakarta Institut Ingatkan Potensi Pungutan Terselubung di Sekolah Lewat Komite dan Korlas 1752326788928

Jakarta Institut Ingatkan Potensi Pungutan Terselubung di Sekolah Lewat Komite dan Korlas

Hedi Batubara 12 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Menjelang dan memasuki tahun ajaran baru 2025/2026, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan munculnya berbagai bentuk pungutan di sekolah negeri, baik di tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK. Lembaga riset dan kebijakan publik Jakarta Institut menyoroti fenomena ini sebagai pungutan terselubung yang dilakukan melalui komite sekolah dan koordinator kelas (korlas).

Peneliti pendidikan Jakarta Institut, Agung Nugroho, menyebut pola pungutan kini tak lagi dilakukan secara langsung oleh sekolah, melainkan melalui struktur informal dan semi-formal di lingkungan orang tua siswa.

“Bentuknya memang sumbangan, tapi nilainya sudah ditentukan, tenggat waktunya ditetapkan, bahkan kadang diumumkan siapa yang sudah atau belum bayar. Ini yang menciptakan tekanan psikologis dan menjurus pada pemaksaan,” kata Agung saat kepada media di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Agung menambahkan, pungutan seperti itu rentan terjadi di awal tahun ajaran, saat sekolah masih dalam proses penyesuaian kegiatan belajar dan pengelolaan kelas.

Dari Bojonegoro sampai Bandung: Contoh Kasus di Lapangan

Jakarta Institut mencatat sejumlah kasus nyata di beberapa daerah yang menunjukkan maraknya praktik pungutan terselubung.

Di Bojonegoro, Jawa Timur, orang tua siswa SMP Negeri 1 Kasiman mengeluhkan pungutan sebesar Rp700.000 per siswa oleh komite sekolah. Dana disebut-sebut akan digunakan untuk pembangunan aula. Kasus ini dilaporkan ke LBH Kinasih dan dinilai berpotensi masuk ranah hukum karena tidak melalui persetujuan yang sah dan transparan.

Di Bandung, Jawa Barat, dugaan pungutan terjadi di SMKN 13, di mana orang tua siswa kelas 11 diminta menyetorkan Rp5,5 juta per siswa melalui komite sekolah. DPR RI Komisi X sudah menyoroti kasus ini, dan Dinas Pendidikan Jabar menyatakan tengah melakukan verifikasi.

Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, komite SMAN 3 Pulau Rimau menyatakan akan tetap memungut dana dari wali murid untuk membangun pagar sekolah, meskipun ketua komite diketahui pernah tersandung kasus korupsi. Pernyataan terbuka ini menuai kecaman karena bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas publik.

Di Gunungkidul, Yogyakarta, pungutan ratusan ribu rupiah dilaporkan terjadi di SMP Negeri 1 Paliyan. Meski disebut sebagai sumbangan, orang tua mengaku tidak dilibatkan dalam proses penetapan maupun pemantauan penggunaan dana.

Langgar Aturan, Munculkan Kesenjangan

Menurut Agung, praktik semacam itu bertentangan dengan sejumlah regulasi pendidikan yang berlaku.

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 melarang komite sekolah melakukan pungutan kepada wali murid. Permendikbud No. 44 Tahun 2012 menyebut bahwa pungutan tidak boleh dijadikan syarat penerimaan, proses pembelajaran, maupun kelulusan. Panduan MPLS Ramah 2025 yang dikeluarkan Kemendikdasmen juga melarang sekolah melakukan pungutan selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

“Yang paling terdampak tentu keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka merasa malu kalau tidak bisa ikut iuran, dan anak-anak pun bisa jadi korban diskriminasi sosial,” ujarnya.

Perlu Pengawasan dan Keberanian Orang Tua

Jakarta Institut mendesak Dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap pungutan di sekolah, terutama yang dilakukan lewat struktur informal seperti korlas atau komite.

Selain itu, Agung juga mendorong orang tua murid untuk berani bertanya dan meminta transparansi. Jika pungutan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, masyarakat dapat melaporkannya ke platform resmi seperti Lapor.go.id, Laporpungli.id, atau langsung ke Ombudsman RI.

“Sekolah harus dibiayai oleh negara, bukan oleh dompet wali murid. Partisipasi orang tua itu penting, tapi bukan dalam bentuk iuran yang memaksa,” tegas Agung.

Baca Juga Berita Ini

Lokasi Pertemuan Rahasia Widya Chandra

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius 

Hedi Batubara 7 November 2026
AXA Mandiri

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan

Hedi Batubara 7 November 2026
Cadangan Devisa BI Mulai Tergerus

Cadangan Devisa BI Mulai Tergerus

Hedi Batubara 7 November 2026
Pinjol RupiahCepat

Laba Pinjol RupiahCepat Tembus Rp210 Miliar, Utang Usaha Membengkak dan 131 Ribu Pengaduan Konsumen Jadi Sorotan

Hedi Batubara 7 November 2026