MoneyTalk, Jakarta – Di peta Jawa Tengah, Pati mungkin cuma titik kecil. Tapi di buku sejarah perlawanan, Pati itu huruf kapital. Warganya punya kebiasaan unik: kalau ada aturan yang bikin hidup sengsara, responsnya bukan mengeluh pelan-pelan, tapi bikin pihak berwenang garuk-garuk kepala.
1825, kabar Pangeran Diponegoro melawan Belanda sampai di Pati. Zaman belum ada sinyal, tapi berita perang jalan lebih cepat dari kuda pos. Warga nggak cuma jadi penonton: ada yang nyumputin prajurit, ada yang jadi kurir. Inilah gotong royong model “jalur bawah tanah” jaringan kepercayaan dipakai bukan untuk pesta desa, tapi untuk bikin penjajah repot setengah mati.
Lalu masuk era Tanam Paksa. Petani dipaksa nanam tebu dan kopi, hasilnya diangkut semua. Di atas kertas, sistem ini rapi. Di lapangan? Petani Pati pura-pura sakit, kerja lelet, pupuknya asal tabur. Perlawanan sejenis ini nggak kelihatan di arsip pemerintah, tapi cukup bikin panen jeblok cara halus yang bikin penguasa gemas.
Awal 1900-an, pabrik gula mulai berdiri gagah. Untungnya di pihak pemilik pabrik, buntungnya di petani. Warga protes dengan mogok kirim tebu, bahkan ada yang nyolong roda gerobak biar distribusi macet. Strateginya sederhana: putus jalur kekuatan lawan, biar dia lumpuh dari sumbernya.
Pendudukan Jepang 1942–1945, beras jadi barang rebutan. Warga Pati bikin gudang rahasia, menyelamatkan stok pangan dari tangan tentara. Prinsipnya jelas: kalau urusan perut aman, hidup masih bisa dijalani dan penguasa nggak punya kartu truf buat menekan.
Orde Baru, giliran hutan jati yang dipasangi plang Perhutani. Warga dilarang ambil, tapi ada yang nekat bakar pos jaga, kayu pun diangkut lagi. Ini bukan sekadar ambil hak, tapi mengembalikan sesuatu yang mereka anggap memang milik sendiri.
2010-an, Ibu-ibu Kendeng bikin geger. Mereka nyemen kaki di depan Istana, menolak pabrik semen. Aksinya keras di lapangan, tapi pesannya lembut mengetuk rasa kemanusiaan orang banyak simbol yang sulit dilupakan.
Dan 2025, Pati kembali bikin headline. Pajak bumi naik dari Rp179 ribu jadi Rp1,3 juta. Warga turun ke jalan. Tapi yang paling heboh? Spanduknya: “Pajak Naik, Hati Turun.” Humor sarkas ini jadi senjata: kritik terasa ringan, tapi nyangkut di kepala publik.
Dua abad, metodenya berganti-ganti dari keris, pupuk ngawur, roda hilang, kaki bersemen, sampai spanduk sarkas. Tapi intinya sama: kalau kebijakan bikin hidup makin berat, warga Pati selalu punya cara untuk membalas.
Penulis : Agung Nugroho,Pemaen Bola Kampung
