19 November 2026

Badan Pemeriksa Keuangan

MoneyTalk, Jakarta – Dalam Undang-Undang (UU) nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), terdapat beberapa pasal yang mengatur kewenangan BPK dalam mengaudit keuangan negara yang dipisahkan, termasuk kekayaan negara dalam BUMN/BUMD. Pasal yang relevan terkait dengan hal itu adalah pasal 6 ayat (1), yang menyebut bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Selanjutnya, pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pasal 11 mengatur bahwa BPK melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebut Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Senin, 24 Februari 2025.

Sementara itu, pasal 23E ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional BPK dengan tegas menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hal ini bermakna bahwa BPK tetap memiliki otoritas tertinggi dalam mengaudit keuangan negara, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk jika definisi kekayaan negara yang dipisahkan tersebut kemudian disimpangkan secara berbeda hanya oleh produk setingkat UU, tambah Iskandar Sitorus.

Namun, Iskandar heran mengapa saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memproses hingga mengesahkan perubahan ketiga atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna pada 4 Februari 2025, di mana revisi UU BUMN tersebut ternyata merevisi definisi keuangan negara yang dipisahkan menjadi uang negara yang dipisahkan tetapi tidak lagi diaudit oleh BPK namun terlihat BPK sama sekali tidak hirau? Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Terlihat anggota BPK mengabaikan perintah UUD 1945.

Iskandar Sitorus menegaskan bahwa dalam UU nomor 15 tahun 2006, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sanksi bagi BPK jika mendiamkan kewenangannya sehingga tidak berjalan, terdapat beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan konsekuensi hukum atau etik jika BPK tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya.

Dengan membiarkan DPR merevisi UU BUMN sehingga definisi uang negara yang dipisahkan menjadi berbeda dengan yang diatur dalam UUD 1945 dan UU BPK, maka BPK melalui badan yang diisi oleh pimpinan merangkap anggota dan tujuh anggotanya terlihat nyata diduga telah melakukan tindakan yang tidak terpuji secara kasat mata. Badan ini harus menelisik siapa oknum anggota BPK yang menjadi penyebab utama atau setidak-tidaknya pemicu “perlawanan kewenangan BPK melalui lahirnya definisi uang negara yang dipisahkan dalam UU BUMN,” sementara BPK hanya diam.

Akibat dari perilaku oknum tersebut, BPK terseret-seret dan bisa dikategorikan melakukan hal-hal seperti:

Pelanggaran terhadap konstitusi dan UU BPK, terutama pasal 6 ayat (1) UU BPK yang menyatakan bahwa BPK wajib memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Jika kemudian BPK secara sengaja tidak menjalankan tugasnya, termasuk akibat UU BUMN tersebut, maka hal itu bisa dianggap melanggar pasal 23E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diawasi oleh BPK sebagai lembaga independen. BPK tidak menyadari bahwa konsekuensi dari hal ini dapat menjadi dasar bagi publik untuk mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau gugatan hukum terkait kelalaian BPK dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Kami sedang melakukan konsolidasi dengan elemen masyarakat lain untuk menempuh JR.

Potensi penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power), jika merujuk pada pasal 20 UU BPK yang menyatakan bahwa anggota BPK harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jika BPK secara sadar membiarkan kewenangannya tidak berjalan atau menjadi terkendala, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of power), sebagaimana diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pembiaran ini, maka badan atau lebih tepatnya oknum anggota dapat dikenai sanksi administratif atau pidana, termasuk melalui mekanisme hukum tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor pada pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Dikenai sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU BPK, yang menyatakan bahwa setiap anggota BPK harus mematuhi kode etik. Jika ada pembiaran yang disengaja terhadap kewenangan BPK, hal ini dapat dianggap melanggar kode etik penyelenggara negara, yang mewajibkan BPK menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan negara. Konsekuensinya, anggota BPK yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan peringatan, pemberhentian sementara, atau bahkan pemecatan berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Potensi impeachment atau pemberhentian anggota BPK, sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 UU BPK, yang mengatur bahwa anggota BPK dapat diberhentikan jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 14 UU BPK juga menyebutkan bahwa anggota BPK harus mengundurkan diri jika terbukti melakukan pelanggaran berat dalam menjalankan tugasnya. Jika ada bukti bahwa BPK secara sistematis mendiamkan kewenangannya, maka anggota BPK bisa diminta mundur atau diberhentikan oleh DPR berdasarkan evaluasi kinerja.

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU BPK tidak secara langsung mencantumkan sanksi jika BPK mendiamkan kewenangannya, terdapat konsekuensi hukum, administratif, etik, dan bahkan pidana yang dapat dikenakan terhadap oknum anggota BPK yang terbukti mendiamkan upaya terhadap tindakan yang melahirkan kebijakan untuk mengurangi, mengubah mekanisme, atau bahkan mencegah BPK melaksanakan kewenangannya sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945.

Terlebih jika kemudian terbukti ada indikasi bahwa oknum anggota BPK secara sengaja membiarkan kewenangan BPK tidak berjalan, maka publik dan lembaga pengawas dapat menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum dan politik yang ada.

Kami yakin mata hati publik tidak buta dalam mencermati kinerja dan perilaku oknum anggota BPK bersama pegawai-pegawai di sana selama ini bertendensi kinerja buruk, sehingga merendahkan harkat dan martabat BPK.

Bukti permulaan untuk mengoreksi perilaku tidak terpuji oknum anggota BPK itu sudah terlihat secara kasat mata, yang secara tegas dilakukan oleh DPR bersama dengan Kementerian BUMN yang mengorganisir BUMN, karena kemungkinan mereka kerap diposisikan menjadi auditi yang tidak sepatutnya, tutup Iskandar Sitorus.

MoneyTalk,Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diminta mengaudit proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan lintas yang dibangun oleh Perusda Batara Membangun di Kecamatan Lahei, Barito Utara, yang kini rusak parah tidak terawat.

(lebih…)

JAKARTA, MoneyTalk – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh tahun anggaran 2022.

Namun demikian, masih dijumpai beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Aceh.

Hal itu diungkap Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LK Pemprov Aceh, di kantor DPR Aceh, Banda Aceh, Kamis (13/4).

“Pada pemeriksaan LK Pemprov Aceh tahun 2022, BPK menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan yang kami sajikan pada laporan ini ada 3 permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Anggota V BPK.

Ketiga permasalah tersebut yaitu, pertama, Pemerintah Aceh belum memutakhirkan regulasi pendapatan pajak air permukaan, yang mengakibatkan Pemerintah Aceh belum dapat merealisasikan penerimaan pajak air permukaan secara optimal.

Kedua, klasifikasi penganggaran dan realisasi belanja pada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Aceh tidak tepat, sehingga mengakibatkan realisasi belanja pada tujuh SKPD Aceh tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

“Dan yang ketiga, kekurangan volume atas 18 paket kegiatan belanja modal. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar 12,55 miliar,” ungkap Anggota V BPK.

Anggota V BPK mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan temuan dalam LHP, segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. Hal ini agar rekomendasi tersebut tidak lagi menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota V BPK juga menyampaikan Ihktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2022. IHPD tersebut memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh selama tahun 2022.

IHPD juga memuat tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah oleh entitas di wilayah Provinsi Aceh per semester 2 tahun 2022.

Oleh karena itu, Anggota V BPK berharap baik Gubernur maupun Pimpinan DPR Aceh dapat memanfaatkan IHPD yang telah diberikan oleh BPK.

“Kami berharap, IHPD dapat menjadi acuan bagi Pj. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota, dan bagi DPR Aceh untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkap Anggota V BPK.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPR Aceh, Dalimi, Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Raja Keumangan dan Hendra Budian, Wakil Ketua III DPR Aceh, Safaruddin, serta Anggota DPR Aceh, Auditor Utama Keuangan Negara V, Slamet Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Bustami Hamzah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Masmudi, serta para kepala kantor instansi vertikal dan mitra kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, memimpin entry meeting pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2020 – 2022, pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk., anak perusahaan, dan instansi terkait, yang dilaksanakan di kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Jakarta, Selasa (4/4).

Dalam kegiatan ini Anggota VII BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan memberikan kesimpulan apakah pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Lingkup pemeriksaan ini adalah pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun buku 2020 – 2022. Sedangkan sasaran pemeriksaan ini adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi perusahaan,” imbuh Anggota VII BPK.

Mengutip dari laporan keuangan audited PT Jasa Marga (Persero), Tbk. tahun buku 2021-2022, pendapatan operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., tahun 2022 meningkat menjadi 16,58 triliun rupiah dari semula 15,16 triliun rupiah pada tahun 2021.

Laba bersih operasi pada tahun 2021 sebesar 0,87 triliun rupiah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,32 triliun rupiah. Menurut anggota VII BPK hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik.

Anggota VII BPK mengingatkan kepada jajaran direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bahwa tugas BPK tentunya tidak berhenti setelah LHP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.

Dengan demikian, BPK mengharapkan komitmen dari entitas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, maka BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan yang menjadi wewenang konstitusional BPK,” ujarnya dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII, Novy G. A. Pelenkahu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Subakti Syukur, Kepala Auditorat VII.B, Hendra Gunawan, para direksi dan seluruh jajaran manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan tim pemeriksa BPK.

Mengakhiri pengarahannya, Anggota VII BPK berharap agar komunikasi antara pemeriksa dengan entitas yang diperiksa dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan masing-masing, perlu saling bersinergi dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara dan demi kemajuan bangsa dan negara.

“Makna komunikasi yang baik ini agar jangan diartikan negatif, tetapi dengan harus tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme,” tegasnya.[MT]