12 November 2026

Budi S. Tjandradjaja

MoneyTalk, Jakarta – Teknologi blockchain tidak hanya terbatas pada dunia kripto dan transaksi keuangan, tetapi juga mulai mengubah cara kerja industri lain termasuk asuransi. Dalam konteks ini, blockchain menawarkan transparansi, keamanan, dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan metode tradisional yang sering kali berbelit-belit. Di Indonesia, teknologi ini mulai dilirik sebagai solusi untuk mempercepat proses klaim dan meningkatkan kepercayaan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Sistem klaim asuransi tradisional di Indonesia, seperti metode cashless dan reimbursement, sering kali dianggap lambat dan tidak efisien. Proses manual yang panjang membuat klaim bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk diselesaikan. Selain itu, sistem ini kerap kurang transparan, memaksa pemegang polis untuk bergantung sepenuhnya pada perusahaan asuransi yang menjadi perantara antara pengguna dan klaim.

Namun, blockchain menawarkan pendekatan baru yang terdesentralisasi. Menurut Budi S. Tjandradjaja, seorang pengamat dan pengembang blockchain, teknologi ini memungkinkan pemegang polis untuk mengontrol data mereka sendiri secara penuh. Setiap partisipan dalam jaringan blockchain memiliki akses yang sama terhadap klaim data, sehingga mengurangi ketergantungan pada perusahaan asuransi pusat. Dengan demikian, pemegang polis memiliki kendali penuh atas informasi mereka dan proses klaim menjadi lebih transparan serta efisien.

Salah satu masalah utama dalam sistem asuransi tradisional adalah keamanan data. Sering kali terjadi kasus kebocoran atau manipulasi data yang dapat merugikan pemegang polis. Namun, blockchain mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknologi kriptografi yang sangat kuat. Setiap transaksi klaim dicatat dalam blok yang dienkripsi dan terhubung dengan blok lainnya secara berurutan. Karena sifatnya yang tidak dapat diubah (immutable), data klaim yang disimpan dalam blockchain tidak bisa diubah atau dimanipulasi setelah tercatat, sehingga menjamin keamanannya.

Asih Karnengsih, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia, menyatakan bahwa blockchain dapat membangun kembali kepercayaan pengguna terhadap sistem asuransi dengan memperbaiki keamanan data dan meningkatkan transparansi. Dengan blockchain, semua pihak yang terlibat dalam jaringan bisa melihat status klaim secara real-time, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau keterlambatan yang tidak perlu.

“Dengan kemampuannya untuk meningkatkan keamanan data, transparansi dan mempercepat proses klaim, blockchain dapat membangun kembali kepercayaan pengguna dan meningkatkan efisiensi sistem asuransi,” ucap Asih, dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (19/04).

Salah satu inovasi paling menarik yang ditawarkan oleh blockchain di industri asuransi adalah penggunaan smart contracts. Smart contracts adalah protokol komputer yang secara otomatis menjalankan perjanjian atau kesepakatan tertentu ketika syarat-syarat yang telah ditetapkan terpenuhi. Dalam konteks asuransi, ini berarti klaim bisa diproses secara otomatis tanpa perlu intervensi manusia.

Contohnya, jika terjadi kecelakaan mobil, dokumen klaim bisa diajukan secara digital. Setelah semua dokumen yang diperlukan diverifikasi melalui sistem blockchain, smart contract dapat secara otomatis memicu pembayaran klaim ke rekening pemegang polis tanpa perlu melewati prosedur manual yang panjang. Hal ini tidak hanya mempercepat proses klaim, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi dalam pembayaran.

Selain teknologi blockchain, konsep mutual aid atau bantuan timbal balik juga mulai mendapatkan perhatian dalam industri asuransi. Mutual aid adalah sistem di mana anggota saling membantu satu sama lain, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun emosional, saat menghadapi situasi seperti penyakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Dalam sistem ini, anggota tidak terikat pada satu perusahaan asuransi tertentu, melainkan bergantung pada kontribusi kolektif anggota lainnya.

Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar blockchain, yang menekankan pada desentralisasi dan kebebasan individu dalam mengontrol data serta keputusan keuangan mereka. Di Indonesia, mutual aid dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki perlindungan finansial tanpa harus bergantung pada perusahaan asuransi konvensional. Dengan dukungan teknologi blockchain, mutual aid dapat diintegrasikan ke dalam sistem digital yang transparan, aman, dan efisien.

Meski teknologi blockchain menawarkan banyak potensi dalam mengubah industri asuransi, tantangan masih ada dalam hal implementasi. Salah satu tantangan utama adalah regulasi. Di Indonesia, regulasi yang mengatur penggunaan teknologi blockchain di sektor asuransi masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, adopsi teknologi baru ini memerlukan perubahan budaya dan pemahaman yang mendalam, baik di kalangan perusahaan asuransi maupun pemegang polis.

Selain itu, masalah teknis seperti interoperabilitas antara berbagai sistem blockchain, serta integrasi dengan sistem asuransi yang sudah ada, juga menjadi kendala. Meski demikian, dengan semakin berkembangnya ekosistem blockchain di Indonesia, seperti yang dipelopori oleh Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi dalam waktu dekat.

Dalam jangka panjang, teknologi blockchain memiliki potensi untuk merevolusi seluruh industri asuransi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini, proses klaim yang lambat dan tidak efisien dapat menjadi hal yang usang. Pemegang polis akan memiliki kontrol penuh atas data mereka, klaim akan diproses secara otomatis melalui smart contracts, dan keamanan data akan terjamin melalui teknologi enkripsi yang kuat.

Pada akhirnya, blockchain tidak hanya akan menguntungkan pemegang polis, tetapi juga perusahaan asuransi yang bisa mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan potensi yang begitu besar, masa depan asuransi di Indonesia mungkin akan sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini, di mana teknologi blockchain akan memainkan peran sentral dalam menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan adil.

Inovasi-inovasi ini memperlihatkan bagaimana blockchain tidak hanya sekadar tren, tetapi sebuah evolusi yang mengubah cara kita memahami dan menjalankan bisnis di berbagai sektor, termasuk asuransi.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Di era teknologi yang semakin maju, banyak negara mulai mencari cara untuk mengatasi permasalahan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Indonesia dengan populasi desa yang luas dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar, menghadapi tantangan ini terutama dalam alokasi dan penggunaan Dana Desa yang mencapai ratusan triliun rupiah. Pertanyaan besar muncul terkait efektivitas penggunaan dana tersebut dan kemungkinan kebocoran anggaran di berbagai titik distribusi. Pada Senin (30/09), Budi S Tjandradjaja, seorang pengamat dan pengembang blockchain, menyampaikan pendapatnya kepada MoneyTalk tentang bagaimana blockchain dapat menjadi solusi inovatif dalam transparansi pengelolaan negara.

Tantangan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp187 triliun untuk pemberdayaan desa melalui program Dana Desa. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, irigasi, posyandu, pasar, serta penyediaan air bersih. Namun, muncul kekhawatiran tentang efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut. Pertanyaan seperti “Seberapa besar dana yang benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan?” dan “Apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya?” seringkali sulit dijawab karena kompleksitas sistem distribusi yang ada.

Proses penyaluran Dana Desa saat ini melalui berbagai tahapan yang panjang, melibatkan banyak perantara, dari perencanaan hingga pelaporan. Semakin banyak perantara yang terlibat, semakin besar pula peluang terjadinya penyimpangan. Berdasarkan data dari organisasi internasional, sekitar 20-25% dari dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa di berbagai negara hilang tanpa jejak. Selain korupsi, kebocoran ini juga disebabkan oleh inefisiensi sistem yang kompleks.

Blockchain menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan transparansi dalam pengelolaan negara, terutama dalam hal distribusi dana. Teknologi ini memiliki dua komponen utama: decentralized ledger (buku besar terdesentralisasi) dan cryptography (kriptografi). Dengan sistem ledger terdesentralisasi, data tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi tersebar di banyak lokasi. Artinya, ketika seseorang mencoba meretas atau mengubah data di satu tempat, data di lokasi lain tetap aman dan akan memperbaiki data yang diubah tersebut. Kriptografi berfungsi untuk mengenkripsi setiap transaksi, sehingga hanya pihak yang memiliki akses tertentu yang bisa membuka atau memanfaatkan dana tersebut.

Dalam konteks penyaluran Dana Desa, blockchain dapat menggantikan sistem distribusi yang kompleks. Pemerintah dapat langsung menyalurkan dana dari pusat ke penerima di desa melalui sistem peer-to-peer, tanpa perlu melalui berbagai perantara. Dengan menggunakan teknologi smart contract (kontrak pintar), dana yang disalurkan dapat dipantau penggunaannya secara real-time. Smart contract adalah kode pemrograman yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian atau kesepakatan yang sudah ditetapkan tanpa intervensi manusia. Setiap dana yang dikeluarkan akan digunakan sesuai peruntukannya, dan tidak ada kemungkinan untuk memodifikasi atau memanipulasi data tersebut.

Manfaat Blockchain dalam Pengelolaan Dana Desa Pengurangan Perantara

Salah satu penyebab kebocoran dana adalah banyaknya perantara dalam proses distribusi. Dengan blockchain, dana dapat langsung disalurkan dari pemerintah pusat ke penerima di desa tanpa melalui banyak tangan. Ini akan mengurangi risiko korupsi dan kesalahan administrasi.

Transparansi Penuh: Semua transaksi yang terjadi dalam blockchain dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat. Setiap tahapan dari pengalokasian hingga penggunaan dana dapat ditelusuri dengan jelas. Misalnya, jika dana dialokasikan untuk membangun jembatan di sebuah desa, semua orang dapat melihat apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan tersebut atau tidak.

Terkait Keamanan Data

Dengan teknologi kriptografi, setiap transaksi yang terjadi dalam blockchain dienkripsi, sehingga tidak bisa dimanipulasi. Bahkan pihak yang berwenang sekalipun tidak dapat mengubah data yang telah tercatat. Hal ini memberikan jaminan keamanan yang tinggi terhadap kemungkinan penyalahgunaan dana.

Efisiensi Pelaporan: Pelaporan dalam penggunaan Dana Desa sering kali menjadi proses yang rumit dan memakan waktu. Dengan blockchain, pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan real-time. Setiap transaksi yang terjadi akan langsung tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit dan verifikasi.

Implementasi Blockchain dalam Aktivitas Sosial dan Filantropi

Selain pengelolaan Dana Desa, blockchain juga memiliki potensi besar dalam kegiatan sosial dan filantropi. Misalnya, dalam program bantuan sosial, donatur sering kali khawatir apakah dana yang mereka sumbangkan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Dengan menggunakan blockchain, setiap sumbangan dapat dilacak dari donatur hingga penerima akhir. Tidak ada lagi keraguan tentang transparansi penggunaan dana, karena setiap transaksi tercatat secara terbuka dan tidak bisa diubah.

Sebuah contoh menarik adalah program GiveTrack, yang menggunakan teknologi blockchain untuk memantau distribusi bantuan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Donatur dapat melacak dana mereka dan melihat secara transparan bagaimana dana tersebut digunakan. Ini mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang tepat.

Blockchain menawarkan solusi revolusioner untuk tantangan transparansi dalam pengelolaan negara. Dengan mengurangi perantara, meningkatkan transparansi, dan memastikan keamanan data, blockchain dapat membantu Indonesia dalam mengelola Dana Desa dan program-program sosial lainnya dengan lebih efisien. Budi S Tjandradjaja menegaskan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara pemerintah mengelola dana publik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Dengan adanya blockchain, masa depan pengelolaan dana negara bisa menjadi lebih transparan, aman, dan efisien. Teknologi ini tidak hanya menjawab tantangan transparansi di sektor pemerintahan, tetapi juga membuka peluang baru dalam inovasi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi blockchain telah merevolusi berbagai sektor, tidak terkecuali di dunia keuangan. Teknologi ini, yang menjadi dasar dari mata uang kripto seperti Bitcoin, menawarkan solusi yang lebih transparan, efisien, dan terdesentralisasi dibandingkan dengan sistem tradisional. Dalam percakapan dengan MoneyTalk pada kamis (26/09), Budi S. Tjandradjaja, seorang pengamat dan pengembang blockchain, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memanfaatkan teknologi ini demi kepentingan publik .

Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan data atau transaksi disimpan dalam bentuk blok-blok yang terdesentralisasi dan tersebar di berbagai node (jaringan komputer) di seluruh dunia. Ini tidak hanya menjadikan proses lebih efisien, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dapat dilacak dengan transparan dan aman. Menurut Budi, “Keuangan digital, terutama melalui blockchain, telah membuka pintu untuk inovasi di luar sistem tradisional, dan pemerintah seharusnya melihat ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan layanan publik serta memberdayakan masyarakat.”

Di tingkat global, adopsi Bitcoin dan blockchain oleh pemerintah menjadi semakin lazim. Salah satu contoh terbaru datang dari Santa Monica, California, di mana pemerintah kota mendirikan kantor Bitcoin untuk mendukung edukasi masyarakat dan mendorong ekonomi lokal. Wakil Walikota Lana Negrete menekankan bahwa inisiatif ini akan membuka peluang kerja baru, meningkatkan pariwisata, dan memfasilitasi penggunaan Bitcoin secara luas, terutama di sektor energi terbarukan.

Inisiatif ini terinspirasi oleh langkah El Salvador yang menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi pada 2021. El Salvador berhasil memanfaatkan Bitcoin untuk mengembangkan ekonomi lokal dan menghubungkan negara tersebut dengan ekonomi global berbasis blockchain.

Dalam pandangan Budi S. Tjandradjaja, peran pemerintah sangat penting dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi blockchain. “Jika dikelola dengan baik, teknologi blockchain dapat membantu pemerintah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam layanan publik,” ungkap Budi.

Budi menggambarkan beberapa peran penting yang dapat dimainkan oleh pemerintah.

Regulasi dan Kerangka Hukum yang Jelas, Untuk mendorong inovasi berbasis blockchain, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang jelas. Ini termasuk menentukan bagaimana kripto dan aset digital diakui dalam hukum, bagaimana pajak diterapkan, serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi ini. “Regulasi yang tepat tidak hanya akan melindungi masyarakat dari penipuan, tetapi juga memberi kepercayaan bagi perusahaan untuk berinvestasi di sektor ini,” jelas Budi.

Meningkatkan Transparansi dalam Layanan Publik, Blockchain dapat digunakan untuk memantau penggunaan dana publik, mengurangi korupsi, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dilacak. Beberapa negara telah mulai menggunakan blockchain dalam proses pemilu, catatan tanah, dan pengelolaan pajak. “Pemerintah dapat memanfaatkan blockchain untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi dan pemerintahan,” kata Budi.

Peningkatan Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan, Teknologi blockchain memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat dan lebih efisien tanpa melalui banyak perantara. Ini bisa diterapkan di sektor keuangan publik, seperti pengelolaan anggaran, pembayaran antar-lembaga, atau transfer bantuan sosial secara langsung ke warga yang membutuhkan. Budi menekankan, “Jika diterapkan dengan benar, blockchain dapat mengurangi biaya operasional dan waktu pemrosesan transaksi.”

Memfasilitasi Inovasi di Sektor Swasta. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong inovasi teknologi di sektor swasta. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung adopsi blockchain, pemerintah dapat mendorong perusahaan lokal untuk berinovasi di bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi), perdagangan, asuransi, dan sektor lainnya. “Pemerintah bisa memfasilitasi kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Budi.

Di Indonesia, perusahaan seperti Nusa Finance sedang berada di garis depan dalam mengembangkan solusi keuangan berbasis blockchain. Nusa Finance menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk deposito aset kripto, pinjaman, dan perdagangan NFT (Non-Fungible Token), semuanya berbasis pada teknologi blockchain dan DeFi.

“Nusa Finance memberikan platform yang inklusif untuk masyarakat Indonesia, terutama mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Dengan adanya DeFi, kita bisa memberdayakan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital,” ujar Budi.

Adopsi teknologi blockchain di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal literasi digital dan regulasi. Budi mengakui bahwa “Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi ini. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi sangat penting, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.”

Namun, Budi optimis bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengadopsi teknologi blockchain, terutama mengingat populasi yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat. Dengan dukungan pemerintah dan kebijakan yang tepat, blockchain dapat membuka peluang baru dalam sektor keuangan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik.

Teknologi blockchain bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga transformasi fundamental dalam cara kita berinteraksi dengan sistem keuangan dan layanan publik. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa teknologi ini diadopsi dengan cara yang aman, efisien, dan inklusif. Dengan memanfaatkan blockchain, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, mempercepat layanan, dan menciptakan ekosistem yang lebih ramah terhadap inovasi teknologi.

Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman di Santa Monica dan El Salvador, adopsi blockchain yang sukses memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Di Indonesia, langkah-langkah menuju adopsi blockchain harus terus dikembangkan, dengan harapan bahwa teknologi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Ketika kita berbicara tentang kedaulatan, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada batas wilayah fisik, pertahanan militer, dan kedaulatan ekonomi.

Namun, di era digital saat ini, ada satu aspek kedaulatan yang masih terabaikan, yaitu kedaulatan digital. Ironisnya, meskipun Indonesia adalah negara berdaulat, kita belum sepenuhnya memiliki kedaulatan di dunia digital.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Peristiwa diretasnya platform kripto Indodax mengejutkan banyak pihak. Budi S. Tjandradjaja, seorang pengamat blockchain, dalam wawancara dengan MoneyTalk pada Rabu (18/09), menilai insiden ini cukup aneh dan memerlukan investigasi mendalam. Dalam dunia blockchain, kecil kemungkinan adanya peretasan karena sifat teknologi blockchain yang sangat aman dan desentralisasi.

Blockchain, pada dasarnya, menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi berkat penggunaan kriptografi canggih dan pencatatan transaksi yang bersifat publik dan tidak dapat diubah.

Sebagai sistem terdesentralisasi, perubahan data di satu titik dalam jaringan akan memerlukan persetujuan dari sebagian besar peserta jaringan lainnya, menjadikan tindakan peretasan langsung pada blockchain hampir mustahil, jelas Budi S

Kemudian terjadinya peretasan pada platform seperti Indodax menimbulkan pertanyaan besar. Terdapat kemungkinan bahwa insiden tersebut mungkin melibatkan masalah internal seperti kesalahan manusia atau bahkan faktor kelalaian dalam menjaga keamanan sistem.

Hal ini menurut Budi S harus dilakukan audit mendalam dan menyeluruh untuk mengetahui apakah ini benar-benar peretasan dari pihak luar, atau mungkin ada kelemahan dalam sistem internal Indodax yang dieksploitasi.

Sebagai salah satu platform aset kripto terbesar di Indonesia, reputasi Indodax sangat bergantung pada bagaimana mereka menangani insiden ini.

Jika terbukti ada celah dalam keamanan internal atau kelemahan manajemen risiko, langkah-langkah korektif harus segera diterapkan. Selain itu, penting bagi Indodax untuk transparan terhadap para pengguna dan publik mengenai langkah apa yang akan diambil guna memastikan keamanan aset mereka ujar Budi S

Yang terpenting dalam dunia kripto, keamanan harus menjadi prioritas utama. Meningkatnya popularitas aset digital berarti lebih banyak perhatian dari peretas, sehingga platform seperti Indodax harus selalu selangkah lebih maju dalam meningkatkan protokol keamanan mereka.

Peretasan adalah ancaman nyata, tetapi dalam teknologi blockchain, jika diterapkan dengan benar, kemungkinan terjadinya sangat kecil, tambahnya Budi,S

Dengan demikian, insiden ini menimbulkan perdebatan, apakah benar-benar terjadi peretasan atau justru ada permainan lain yang melibatkan aktor-aktor di luar atau di dalam platform tersebut.

Terlepas dari itu, insiden ini memberi peringatan penting bagi seluruh pelaku industri kripto di Indonesia untuk lebih memperketat keamanan dan transparansi dalam operasional mereka.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam menanggapi dugaan peretasan terhadap platform jual beli kripto Indonesia, Indodax, oleh kelompok hacker asal Korea Utara, Lazarus Group, mengundang beragam tanggapan.

Salah satunya datang dari pakar ekonomi digital dan blockchain, Budi S. Tjandradjaja, yang disampaikan dalam wawancara dengan MoneyTalk pada Selasa (17/09).

Budi menyoroti bahwa Bamsoet, sebagai Ketua MPR RI, seharusnya berfokus mendorong atau membuat payung hukum terkait regulasi  dunia kripto, agar platform seperti Indodax mendapat perlindungan, dan bisa lebih efektif diterapkan.

Oleh karena, lanjut Budi, Bamsoet itu memiliki jabatan yang strategis untuk memperjuangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif terkait teknologi finansial (fintech) dan keamanan siber, agar insiden seperti peretasan ini dapat dicegah di masa mendatang.

Sangat disayangkan peran Bamsoet hanya sebatas mengimbau pemerintah untuk menyelidiki dugaan peretasan, tetapi juga harus memperkuat kerangka regulasi yang ada. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas ekonomi digital, khususnya terkait kripto, bisa berjalan secara aman dan transparan. Hal ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada investor dan publik.

Seharusnya Ketua MPR bisa mendorong regulasi yang lebih kokoh, sehingga pemerintah memiliki pijakan kuat dalam menangani kasus-kasus seperti peretasan Indodax ini. Kebijakan yang kuat akan menjadi kunci untuk melindungi platform teknologi keuangan dari serangan siber serta memastikan perlindungan aset pengguna,” ujar Budi.

Sebelumnya Bamsoet mengirim pernyataan untuk respon isu isu aktual, dan salah satunya mengenai Indodax. Dimana Meminta pemerintah segera mencari  bukti sebagai bahan untuk mengkonfirmasi kebenaran peretasan platform jual beli kripto Indonesia, dan jika terbukti pemerintah bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan hal tersebut melalui bekerja sama dengan pihak otoritas yang berwenang di Korea Utara.

Selain itu Bamsoet juga meminta pemerintah segera memastikan sistem keamanan siber untuk ditingkatkan guna menekan kerugian yang dialami oleh masyarakat, termasuk peningkatan keamanan siber di seluruh platform ekonomi digital seperti Indodax.

Meski respon Bamsoet dinilai positif oleh sejumlah kalangan, Budi menegaskan pentingnya memisahkan peran eksekutif dan legislatif dalam kasus ini.

Sebagai Ketua MPR, Bamsoet lebih memiliki peran dalam memperjuangkan regulasi ketimbang sekadar meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanganan teknis, tegas Budi

Selain soal teknis, insiden seperti ini juga harus menjadi momentum bagi pemerintah dan legislatif untuk memperkuat edukasi publik terkait risiko investasi kripto dan keamanan digital. Sebab, banyak masyarakat yang tergiur keuntungan besar, namun minim pengetahuan tentang risiko yang menyertainya, termasuk potensi peretasan.

Saat ini, ada banyak celah dalam regulasi yang harus segera diperbaiki. Bamsoet harus memperjuangkan regulasi yang lebih spesifik dan ketat dalam hal perlindungan konsumen digital serta pengaturan tata kelola platform fintech, tambah Budi.

Dalam hal ini, Bamsoet bisa bekerja sama dengan para ahli, pelaku industri, serta lembaga pemerintah untuk menyusun aturan yang dapat mengantisipasi tantangan di era ekonomi digital, termasuk ancaman dari kelompok-kelompok kriminal siber internasional.

Budi berharap bahwa Bamsoet sebagai Ketua MPR dapat menjalankan peran legislator secara optimal, bukan hanya mengimbau, tetapi mendorong terwujudnya kerangka hukum yang jelas dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam industri teknologi keuangan, termasuk pengguna dan platform seperti Indodax.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam era digital saat ini, inovasi teknologi tidak hanya memengaruhi sektor swasta tetapi juga membawa dampak besar pada sektor publik dan pemerintahan. Salah satu teknologi yang menjanjikan potensi besar dalam hal transparansi, keamanan, dan efisiensi adalah blockchain. Dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang dikenal memiliki tekad kuat untuk reformasi dan efisiensi pemerintahan, adopsi teknologi blockchain dapat menjadi langkah strategis dalam proses hilirisasi digital.

(lebih…)

MoneyTalk, Bandung – Budi S Tjandradjaja, seorang pengamat blockchain terkemuka, menekankan pentingnya pengesahan Undang-Undang (UU) Blockchain sebagai payung hukum di Indonesia. Pernyataan ini muncul dalam konteks menanggapi peluncuran proyek ID Digital Bonds (IDDB), inovasi terbaru dalam tokenisasi obligasi yang menarik perhatian pasar keuangan dan teknologi.

(lebih…)

MoneyTalk, – Bandung Pada Minggu, 15 September di Bandung, Budi S. TjandraDjaja, seorang pengamat blockchain terkemuka, mengungkapkan keyakinannya bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mendukung dan mendorong perekonomian digital Indonesia. Pernyataan ini datang bersamaan dengan peluncuran Blockchain Hub oleh Kadin Indonesia, yang bertujuan untuk membuka jaringan ekosistem blockchain antara pelaku bisnis di Indonesia dan komunitas global.

Blockchain: Katalisator untuk Perekonomian Indonesia

Teknologi blockchain, yang dikenal dengan kemampuannya untuk menciptakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi, diproyeksikan dapat menjadi katalisator utama dalam perekonomian digital Indonesia. Blockchain menawarkan keuntungan signifikan dalam hal efisiensi dan transparansi, yang sangat penting dalam konteks bisnis dan pemerintahan. Dengan kemampuannya untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan terdesentralisasi, blockchain berpotensi meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional bagi berbagai sektor usaha.

Menurut Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan Indonesia (2013-2014), blockchain dapat mempermudah sektor usaha dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya yang tidak perlu. “Teknologi ini tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan besar, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Blockchain dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat transaksi, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Chatib.

Blockchain Hub: Jembatan Menuju Konektivitas Global

Peluncuran Blockchain Hub oleh Kadin Indonesia adalah langkah strategis untuk menghubungkan pelaku bisnis lokal dengan pasar global. Hub ini diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran ide, teknologi, dan peluang bisnis antara Indonesia dan negara-negara lain. Dengan adanya hub ini, diharapkan akan terjadi kolaborasi yang lebih erat antara pelaku blockchain di dalam negeri dan komunitas internasional, membuka lebih banyak peluang investasi dan pengembangan inovasi di sektor teknologi.

Keunggulan Blockchain: Transparansi dan Keamanan

Salah satu keunggulan utama blockchain adalah transparansi. Setiap transaksi yang dilakukan melalui teknologi ini dicatat dalam buku besar yang terbuka untuk umum dan tidak dapat diubah, memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam proses bisnis. Selain itu, keamanan blockchain, yang terjamin melalui mekanisme kriptografi dan desentralisasi, membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk transaksi yang memerlukan tingkat keamanan tinggi.

Fitur-fitur ini membuat blockchain sangat efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mempermudah transaksi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk UMKM. Dengan blockchain, UMKM akan mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar dan sumber daya keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Tantangan Adopsi Blockchain di Indonesia

Namun, adopsi blockchain di Indonesia tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah persepsi publik yang mengaitkan blockchain dengan cryptocurrency, seperti bitcoin. Persepsi ini sering kali mengarah pada ketidakpahaman tentang manfaat nyata blockchain di luar dunia cryptocurrency.

Pengetahuan dan Edukasi mengenai blockchain juga masih perlu ditingkatkan. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami bagaimana blockchain bekerja, bagaimana data dikelola, dan bagaimana keamanan dijaga. Upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk mengatasi ketidakpahaman ini dan memfasilitasi adopsi teknologi ini di kalangan masyarakat luas.

Blockchain memiliki potensi besar untuk menjadi penopang utama perekonomian digital Indonesia, berkat kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan.

Dan Peluncuran Blockchain Hub oleh Kadin Indonesia adalah langkah positif menuju integrasi global dalam ekosistem blockchain. Namun, untuk memaksimalkan potensi teknologi ini, perlu ada upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengatasi persepsi negatif yang masih ada. Dengan dukungan yang tepat dari semua pihak, blockchain dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Ketika diberikan pertanyaan apa itu blockchain? Mayoritas masyarakat akan menjawab crypto trading. Inilah yang sering membuat citra blockchain tidak didudukkan semestinya. Crypto trading merupakan sebuah bagian hilir dari teknologi blockchain. Lebih fatalnya adalah banyak pelaku pemula yang terjebak dalam kerugian saat melakukan aktifitas trading aset kripto dan ini mengakibatkan citra buruk atas teknologi blockchain.

(lebih…)