MoneyTalk, Jakarta – Di era teknologi yang semakin maju, banyak negara mulai mencari cara untuk mengatasi permasalahan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Indonesia dengan populasi desa yang luas dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar, menghadapi tantangan ini terutama dalam alokasi dan penggunaan Dana Desa yang mencapai ratusan triliun rupiah. Pertanyaan besar muncul terkait efektivitas penggunaan dana tersebut dan kemungkinan kebocoran anggaran di berbagai titik distribusi. Pada Senin (30/09), Budi S Tjandradjaja, seorang pengamat dan pengembang blockchain, menyampaikan pendapatnya kepada MoneyTalk tentang bagaimana blockchain dapat menjadi solusi inovatif dalam transparansi pengelolaan negara.
Tantangan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp187 triliun untuk pemberdayaan desa melalui program Dana Desa. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, irigasi, posyandu, pasar, serta penyediaan air bersih. Namun, muncul kekhawatiran tentang efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut. Pertanyaan seperti “Seberapa besar dana yang benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan?” dan “Apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya?” seringkali sulit dijawab karena kompleksitas sistem distribusi yang ada.
Proses penyaluran Dana Desa saat ini melalui berbagai tahapan yang panjang, melibatkan banyak perantara, dari perencanaan hingga pelaporan. Semakin banyak perantara yang terlibat, semakin besar pula peluang terjadinya penyimpangan. Berdasarkan data dari organisasi internasional, sekitar 20-25% dari dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa di berbagai negara hilang tanpa jejak. Selain korupsi, kebocoran ini juga disebabkan oleh inefisiensi sistem yang kompleks.
Blockchain menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan transparansi dalam pengelolaan negara, terutama dalam hal distribusi dana. Teknologi ini memiliki dua komponen utama: decentralized ledger (buku besar terdesentralisasi) dan cryptography (kriptografi). Dengan sistem ledger terdesentralisasi, data tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi tersebar di banyak lokasi. Artinya, ketika seseorang mencoba meretas atau mengubah data di satu tempat, data di lokasi lain tetap aman dan akan memperbaiki data yang diubah tersebut. Kriptografi berfungsi untuk mengenkripsi setiap transaksi, sehingga hanya pihak yang memiliki akses tertentu yang bisa membuka atau memanfaatkan dana tersebut.
Dalam konteks penyaluran Dana Desa, blockchain dapat menggantikan sistem distribusi yang kompleks. Pemerintah dapat langsung menyalurkan dana dari pusat ke penerima di desa melalui sistem peer-to-peer, tanpa perlu melalui berbagai perantara. Dengan menggunakan teknologi smart contract (kontrak pintar), dana yang disalurkan dapat dipantau penggunaannya secara real-time. Smart contract adalah kode pemrograman yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian atau kesepakatan yang sudah ditetapkan tanpa intervensi manusia. Setiap dana yang dikeluarkan akan digunakan sesuai peruntukannya, dan tidak ada kemungkinan untuk memodifikasi atau memanipulasi data tersebut.
Manfaat Blockchain dalam Pengelolaan Dana Desa Pengurangan Perantara
Salah satu penyebab kebocoran dana adalah banyaknya perantara dalam proses distribusi. Dengan blockchain, dana dapat langsung disalurkan dari pemerintah pusat ke penerima di desa tanpa melalui banyak tangan. Ini akan mengurangi risiko korupsi dan kesalahan administrasi.
Transparansi Penuh: Semua transaksi yang terjadi dalam blockchain dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat. Setiap tahapan dari pengalokasian hingga penggunaan dana dapat ditelusuri dengan jelas. Misalnya, jika dana dialokasikan untuk membangun jembatan di sebuah desa, semua orang dapat melihat apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan tersebut atau tidak.
Terkait Keamanan Data
Dengan teknologi kriptografi, setiap transaksi yang terjadi dalam blockchain dienkripsi, sehingga tidak bisa dimanipulasi. Bahkan pihak yang berwenang sekalipun tidak dapat mengubah data yang telah tercatat. Hal ini memberikan jaminan keamanan yang tinggi terhadap kemungkinan penyalahgunaan dana.
Efisiensi Pelaporan: Pelaporan dalam penggunaan Dana Desa sering kali menjadi proses yang rumit dan memakan waktu. Dengan blockchain, pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan real-time. Setiap transaksi yang terjadi akan langsung tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit dan verifikasi.
Implementasi Blockchain dalam Aktivitas Sosial dan Filantropi
Selain pengelolaan Dana Desa, blockchain juga memiliki potensi besar dalam kegiatan sosial dan filantropi. Misalnya, dalam program bantuan sosial, donatur sering kali khawatir apakah dana yang mereka sumbangkan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Dengan menggunakan blockchain, setiap sumbangan dapat dilacak dari donatur hingga penerima akhir. Tidak ada lagi keraguan tentang transparansi penggunaan dana, karena setiap transaksi tercatat secara terbuka dan tidak bisa diubah.
Sebuah contoh menarik adalah program GiveTrack, yang menggunakan teknologi blockchain untuk memantau distribusi bantuan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Donatur dapat melacak dana mereka dan melihat secara transparan bagaimana dana tersebut digunakan. Ini mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang tepat.
Blockchain menawarkan solusi revolusioner untuk tantangan transparansi dalam pengelolaan negara. Dengan mengurangi perantara, meningkatkan transparansi, dan memastikan keamanan data, blockchain dapat membantu Indonesia dalam mengelola Dana Desa dan program-program sosial lainnya dengan lebih efisien. Budi S Tjandradjaja menegaskan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara pemerintah mengelola dana publik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Dengan adanya blockchain, masa depan pengelolaan dana negara bisa menjadi lebih transparan, aman, dan efisien. Teknologi ini tidak hanya menjawab tantangan transparansi di sektor pemerintahan, tetapi juga membuka peluang baru dalam inovasi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.(c@kra)
