ekonomi global Archives -

Transformasi Laut Cina Selatan: Pusat Kerja Sama Ekonomi

Hedi Batubara 25 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Geopolitik dunia sedang mengalami transformasi yang signifikan. Pergeseran kekuatan dari dominasi unipolar ke multipolar ditandai dengan meningkatnya peran negara-negara berkembang, termasuk Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara. Di tengah dinamika ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran kunci dalam menciptakan stabilitas dan kemakmuran di kawasan, terutama dengan menerapkan pendekatan realisme ofensif seperti yang dikemukakan oleh John Mearsheimer. Pendekatan ini, yang berakar pada pemahaman akan kecenderungan negara untuk terus memperkuat posisinya di dunia yang anarkis, dapat membantu Indonesia untuk mengoptimalkan posisinya di kawasan, khususnya dalam konteks Laut Cina Selatan.

Geopolitik Dunia: Tren dan Tantangan

Sejak akhir Perang Dingin, tatanan geopolitik dunia berangsur-angsur berubah dari unipolar, yang didominasi oleh Amerika Serikat, menuju multipolar. Kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok, sebagai pemain utama dalam sistem internasional, terus tumbuh dengan pesat, menjadikannya kekuatan besar yang sulit diabaikan. Di sisi lain, muncul kekuatan lain seperti India, Brasil, dan negara-negara Uni Eropa yang berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya. Tren multipolar ini memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi dan politik dunia tidak lagi terkonsentrasi pada satu kekuatan besar, tetapi terbagi dalam berbagai pusat kekuatan.

Di tengah ketidakpastian ini, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi medan kompetisi antara kekuatan-kekuatan besar, tetapi juga bisa mencapai stabilitas dan kemakmuran. Stabilitas kawasan, yang dicapai melalui kerja sama dan diplomasi yang cermat, merupakan prasyarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, memiliki posisi strategis untuk memimpin upaya kolektif di kawasan ini, terutama dalam hal menjaga stabilitas di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Namun, untuk mencapai kemakmuran tersebut, Indonesia harus memprioritaskan stabilitas kawasan dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer, sambil tetap mempertahankan kekuatan diplomasi dan militer yang cukup untuk mempertahankan kepentingan nasional.

Menciptakan Kemakmuran Melalui Stabilitas Kawasan

Kunci kemakmuran kawasan adalah stabilitas. Stabilitas hanya bisa dicapai melalui kebijakan luar negeri yang konsisten, diplomasi yang kuat, dan, jika diperlukan, sikap defensif yang jelas. Pendekatan realisme ofensif, yang dikemukakan oleh Mearsheimer, memberikan pandangan yang relevan tentang bagaimana negara-negara di kawasan dapat menegosiasikan posisi mereka untuk mencapai keseimbangan kekuatan yang menguntungkan, sambil tetap menghindari konflik bersenjata.

Mearsheimer berargumen bahwa negara selalu mencari kekuatan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka di lingkungan internasional yang anarkis. Menurut realisme ofensif, negara tidak hanya perlu mempertahankan diri, tetapi juga harus aktif berusaha memperluas pengaruh mereka untuk meminimalkan ancaman dari negara lain. Dalam konteks Asia Tenggara, ini berarti bahwa Indonesia perlu mengadopsi sikap yang lebih aktif dalam membangun aliansi dan memperkuat kapasitas pertahanannya guna menjamin stabilitas kawasan. Hal ini bukan untuk tujuan ekspansionis, tetapi untuk memastikan bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak mudah didikte oleh kekuatan eksternal.

Stabilitas kawasan tidak hanya bergantung pada kemampuan diplomasi, tetapi juga pada penciptaan mekanisme kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Misalnya, inisiatif seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan berbagai mekanisme kerja sama ekonomi ASEAN dapat menjadi platform untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini memiliki kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan menciptakan interdependensi ekonomi yang lebih dalam, negara-negara di kawasan dapat membatasi kemungkinan konflik militer karena setiap bentuk ketidakstabilan akan merugikan ekonomi semua pihak yang terlibat.

Realisme Konflik di Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah salah satu contoh nyata di mana pendekatan realisme ofensif dapat diaplikasikan. Kawasan ini menjadi titik panas geopolitik karena klaim teritorial yang tumpang tindih antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN, termasuk Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Bagi Indonesia, meskipun secara langsung tidak terlibat dalam klaim teritorial di Laut Cina Selatan, keamanan di kawasan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia.

Mearsheimer, dengan pendekatan realisme ofensifnya, mungkin akan menyarankan Indonesia untuk mempertahankan postur pertahanan yang kuat dan meningkatkan kapabilitas militernya, terutama dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Namun, alih-alih meningkatkan potensi konflik dengan memamerkan kekuatan militer, pendekatan yang lebih strategis adalah dengan menggunakan kekuatan tersebut sebagai alat untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia di meja perundingan.

Realisme ofensif mengakui bahwa setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya, dan Indonesia dapat menggunakan realitas ini untuk mendorong negara-negara lain di kawasan untuk bekerja sama daripada berkonflik. Caranya adalah dengan memperkenalkan inisiatif-inisiatif kerja sama ekonomi yang menciptakan kepentingan bersama. Dengan demikian, Laut Cina Selatan dapat diubah dari kawasan yang penuh dengan ketegangan menjadi pusat kerja sama ekonomi, di mana negara-negara di kawasan memiliki insentif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Transformasi ini membutuhkan pendekatan yang realistis: Indonesia harus memainkan peran sebagai penengah yang tegas namun konstruktif, dengan mengadvokasi inisiatif-inisiatif ekonomi seperti pengembangan bersama sumber daya alam di kawasan yang diperebutkan. Misalnya, melalui pembentukan zona ekonomi bersama di Laut Cina Selatan, yang memungkinkan negara-negara yang bersengketa untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di kawasan tersebut, sehingga mengurangi motivasi untuk berkonflik.

Transformasi Laut Cina Selatan: Pusat Kerja Sama Ekonomi

Untuk mengubah Laut Cina Selatan menjadi pusat kerja sama ekonomi, diperlukan upaya yang konsisten dalam memperkuat institusi kawasan seperti ASEAN dan memperluas kemitraan ekonomi dengan negara-negara besar, termasuk Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Stabilitas Laut Cina Selatan tidak hanya relevan bagi keamanan regional tetapi juga bagi arus perdagangan global, mengingat sekitar sepertiga dari total perdagangan dunia melewati kawasan ini.

Mearsheimer menekankan pentingnya kekuatan untuk meminimalisasi risiko agresi dari negara lain. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mendorong ASEAN untuk membangun kekuatan kolektif yang mampu mengimbangi Tiongkok tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka. ASEAN dapat menjadi platform untuk memperkuat diplomasi kolektif dan memastikan bahwa tidak ada negara yang mendominasi kawasan secara sepihak. Upaya seperti Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan yang sedang dinegosiasikan antara ASEAN dan Tiongkok perlu diperkuat agar dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mengelola konflik di kawasan tersebut.

Namun, pendekatan realisme ofensif ini harus diimbangi dengan langkah-langkah ekonomi yang dapat mendorong integrasi kawasan. Misalnya, dengan mendorong investasi bersama di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Laut Cina Selatan. Ketika negara-negara di kawasan memiliki ketergantungan ekonomi yang lebih besar satu sama lain, motivasi untuk memulai konflik akan menurun, karena biaya yang harus ditanggung akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat.

Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin informal ASEAN untuk mengadvokasi solusi ekonomi yang kreatif dan inovatif, seperti pembangunan infrastruktur maritim yang didanai secara kolektif oleh negara-negara ASEAN dan mitra strategis lainnya. Dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari Laut Cina Selatan dapat dinikmati oleh semua negara yang terlibat, Indonesia dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan kawasan yang lebih stabil dan sejahtera.

Realisme Ofensif dan Diplomasi Indonesia

Pendekatan realisme ofensif mendorong Indonesia untuk selalu siap mempertahankan kepentingannya di kawasan yang anarkis. Namun, dalam konteks dunia yang semakin terintegrasi, penggunaan kekuatan tidak harus selalu berarti kekuatan militer. Indonesia dapat menggunakan diplomasi ekonomi dan diplomasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat posisinya di kawasan. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan norma-norma regional yang mendukung stabilitas dan kerja sama.

Diplomasi ekonomi, seperti yang tercermin dalam inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok, dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Meski BRI sering kali dianggap sebagai alat geopolitik Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya, pendekatan serupa dapat diadopsi oleh Indonesia untuk menciptakan mekanisme kerja sama yang dapat memperkuat posisi ASEAN secara keseluruhan. Investasi infrastruktur yang dilakukan secara kolektif, dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kemakmuran bersama, dapat menjadi cara efektif untuk menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendorong stabilitas kawasan.

Menuju Stabilitas dan Kemakmuran di Asia Tenggara

Geopolitik dunia yang sedang bertransisi menuju multipolaritas menawarkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Melalui pendekatan realisme ofensif, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan stabilitas kawasan yang pada akhirnya akan membawa pada kemakmuran ekonomi. Laut Cina Selatan, yang selama ini menjadi titik panas konflik geopolitik, dapat ditransformasi menjadi pusat kerja sama ekonomi dengan pendekatan yang menggabungkan kekuatan diplomasi, ekonomi, dan pertahanan.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Indonesia perlu berperan sebagai pemimpin di ASEAN untuk mempromosikan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan menciptakan mekanisme diplomasi yang mencegah konflik militer. Upaya ini tidak hanya membutuhkan komitmen politik yang kuat, tetapi juga strategi yang realistis dalam menghadapi berbagai dinamika kekuatan di kawasan. Dengan demikian, stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara dapat dicapai, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan ini.

“In international politics, it is better to be Godzilla than Bambi.” – John Mearsheimer.

Kutipan ini menggambarkan bahwa dalam dunia internasional yang anarkis, hanya negara yang kuat yang mampu bertahan dan mengamankan kepentingannya. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari ini, bahwa untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran kawasan, posisi yang kuat di bidang diplomasi, ekonomi, dan pertahanan harus senantiasa diperjuangkan.

Relevansi pendekatan realisme ofensif dalam konteks geopolitik Asia Tenggara menegaskan bahwa kekuatan dan kerja sama adalah dua sisi mata uang yang sama. Hanya dengan memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri dan memanfaatkan diplomasi untuk memperkuat kerja sama regional, Indonesia dapat mencapai visi kemakmuran yang berkelanjutan dan stabilitas kawasan yang kokoh.

Penulis: Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Strategi Soft Power Tiongkok, Apa yang Bisa Dipelajari?

Hedi Batubara 15 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Mardigu Wowiek muncul dengan narasi menarik tentang bagaimana dominasi ekonomi Tiongkok, melalui serangkaian strategi geopolitik dan soft power, mampu membuat barang-barang mereka menjadi sangat murah di pasar global. Bahkan, mengancam industri-industri besar seperti Sritex di Indonesia. Artikel ini akan mengulas dengan mendalam bagaimana Tiongkok mengatur pergerakan ini dan apa yang bisa dipelajari Indonesia dari pendekatan tersebut.

Soft power dalam konteks ini bukan hanya tentang pengaruh budaya atau diplomasi, melainkan strategi ekonomi di mana Tiongkok berhasil menyusup ke dalam sistem politik dan ekonomi negara lain melalui mekanisme korupsi dan suap. Tindakan ini dilakukan untuk mengubah regulasi agar menguntungkan Tiongkok dan merugikan industri lokal.

Misalnya, pejabat di negara tertentu disuap agar memberikan izin impor yang mempermudah masuknya barang Tiongkok dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, pabrik-pabrik lokal seperti yang terjadi di sektor garmen, semen, dan produk rumah tangga berpotensi tutup karena tidak mampu bersaing dengan harga barang dari Tiongkok yang jauh lebih rendah.

Sritex yang pernah menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, menjadi contoh nyata dari dampak ini. Dengan masuknya produk tekstil dari Tiongkok yang dijual dengan harga sangat kompetitif, Sritex menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pangsa pasarnya. Sistem perdagangan bebas dan lemahnya pengawasan terhadap praktik dumping membuat produk impor yang disubsidi oleh pemerintah Tiongkok semakin mendominasi pasar lokal. Ini mengakibatkan perusahaan dalam negeri harus menekan harga dan margin keuntungan mereka hingga tidak berkelanjutan.

Tiongkok memiliki strategi unik yang disebut subsidi ekspor, di mana pemerintah memberikan insentif 20-30% dari harga jual produk yang diekspor. Contohnya, mobil listrik yang diproduksi di Tiongkok dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga produksi. Hal ini dimungkinkan karena adanya subsidi langsung dari pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi harga jual dan membuatnya sangat kompetitif dibandingkan mobil-mobil dari Eropa, Amerika, atau Jepang.

Subsidi ini bukan hanya sekadar keuntungan bisnis, tetapi merupakan bagian dari strategi makroekonomi Tiongkok yang menggunakan printing money (cetak uang) berbasis proyek ekspor. Dengan menghasilkan devisa melalui penjualan internasional, Tiongkok menjaga perputaran ekonomi tetap kuat dan mendukung pengusaha lokalnya untuk berkompetisi di pasar global dengan agresif.

Fenomena yang disoroti Mardigu mengenai harga mobil adalah contoh konkret bagaimana harga produk-produk tertentu dapat jatuh di masa depan. Dengan banyaknya suplai mobil Tiongkok di pasar global, harga mobil, baik baru maupun bekas, diprediksi akan mengalami penurunan. Produsen otomotif dari negara lain, termasuk Jepang dan Eropa, akan menghadapi tekanan besar untuk menyesuaikan harga atau mempertahankan daya saing mereka di pasar internasional.

Indonesia perlu meniru beberapa strategi inovatif Tiongkok, terutama dalam mengintegrasikan dukungan pemerintah dengan sektor swasta. Pemerintah Indonesia bisa mengevaluasi kebijakan terkait dengan subsidi ekspor, inovasi industri, serta kebijakan perdagangan yang melindungi produk dalam negeri dari persaingan yang tidak adil. Model Tiongkok menunjukkan bahwa keberhasilan dalam ekonomi global tidak hanya mengandalkan keterbukaan pasar, tetapi juga perlindungan terhadap industri strategis dan kebijakan proaktif yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan perkembangan jangka panjang.

Mardigu Wowiek membuka mata tentang bagaimana kompleksitas hubungan antara geopolitik, kebijakan ekonomi, dan dampaknya pada industri lokal. Tiongkok, dengan kekuatan soft power dan strategi ekonomi cerdas, mampu memposisikan diri sebagai pemimpin dalam banyak sektor di pasar global. Bagi Indonesia, penting untuk segera mengevaluasi kebijakan ekonomi dan industrinya agar dapat bertahan dan berkompetisi di era dominasi Tiongkok.(c@kra)

RI Bersiap Hadapi Perang Dagang AS-China, Ini Strategi Kemendag

Hedi Batubara 10 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada Jumat, 8 November 2024, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Fajarini Puntodewi, memberikan wawancara eksklusif di Program Power Lunch CNBC Indonesia. Wawancara ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global, khususnya terkait dengan dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Impor dari China ke Indonesia terus menunjukkan angka yang signifikan meskipun adanya ketegangan dagang antara AS dan China. Kondisi ini menambah kompleksitas bagi pemerintah Indonesia, yang harus mengelola dampak negatif dari lonjakan barang impor, khususnya yang berpotensi merugikan industri domestik.

Sebelumnya, kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait dengan pemberlakuan tarif tinggi terhadap barang-barang China semakin memperburuk ketidakpastian ekonomi global. Di satu sisi, Indonesia menghadapi arus impor yang terus masuk dari China, dan di sisi lain, ketegangan dagang global ini berpotensi memperburuk situasi tersebut, dengan China kemungkinan akan meningkatkan ekspor mereka ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Fajarini Puntodewi menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan Indonesia saat ini fokus pada pengamanan pasar domestik, salah satunya melalui peningkatan kualitas produk dalam negeri agar lebih kompetitif di pasar Indonesia. Pemerintah juga telah melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi terkait dengan cara agar produk dalam negeri bisa lebih unggul dan menguasai pasar domestik.

Selain itu, Kemendag melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap produk-produk yang diimpor, dengan fokus pada barang yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Produk-produk yang tidak sesuai dengan regulasi dapat membahayakan konsumen dan merugikan industri dalam negeri. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut untuk memastikan perlindungan bagi konsumen Indonesia.

Untuk mengatasi lonjakan impor, terutama dari China, Kemendag menggunakan instrumen yang diizinkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu pemberlakuan tarif anti-dumping dan bea masuk safeguard (pengamanan). Ini merupakan langkah yang lebih terstruktur dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh AS selama era Trump. Pengenaan bea masuk tambahan ini ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri Indonesia dari barang-barang yang masuk dengan harga yang lebih rendah secara tidak wajar (dumping), yang dapat merugikan para produsen lokal.

Sebagai contoh, beberapa produk yang berpotensi terpengaruh oleh kebijakan ini adalah pakaian jadi dan produk nilon yang saat ini diprioritaskan untuk mendapatkan bea masuk tambahan dari China. Meskipun langkah ini berfokus pada China, kebijakan serupa juga akan diberlakukan terhadap negara-negara mitra dagang lainnya yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kerugian industri dalam negeri Indonesia.

Dalam konteks hubungan internasional, Fajarini juga menekankan bahwa Indonesia tetap menjaga hubungan dagang yang baik dengan berbagai negara, termasuk China. Meskipun Indonesia berupaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara seperti anggota BRICS, termasuk China, Kemendag juga tidak mengabaikan pentingnya pengamanan industri dalam negeri melalui kebijakan yang adil dan transparan.

Indonesia, sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, berupaya untuk tidak terjebak dalam ketegangan global namun tetap menjaga kepentingan ekonomi domestiknya. Dalam konteks ini, kebijakan perdagangan yang diambil oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur lokal.

Melihat dinamika perang dagang AS-China yang masih berlanjut, Fajarini menekankan bahwa pengenaan bea masuk tambahan dan instrumen pengamanan lainnya akan dilakukan secara berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dalam negeri. Jika ada industri lokal yang merasa dirugikan akibat impor murah dari China atau negara lain, Kemendag akan merespons dengan pengenaan bea masuk tambahan atau tindakan pengamanan lainnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi perang dagang ini sangat kompleks, namun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik sambil menjaga hubungan baik dengan mitra dagang internasional.

Pernyataan Fajarini Puntodewi menegaskan bahwa meskipun Indonesia menghadapi tantangan besar akibat ketegangan dagang global, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi pasar domestik dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Melalui kebijakan pengawasan, anti-dumping, dan bea masuk safeguard, pemerintah Indonesia berusaha menjaga kestabilan ekonomi dan menciptakan pasar yang sehat bagi pelaku usaha domestik. Ke depan, pemerintah akan terus memperketat pengawasan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan agar industri dalam negeri tetap dapat berkembang di tengah kondisi global yang tidak menentu.(c@kra)

BRICS dan Posisi Indonesia di Panggung Internasional Peluang Indonesia Gabung dalam BRICS dan Nilai Tambahnya

BRICS dan Posisi Indonesia di Panggung Internasional

Hedi Batubara 5 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, pada Sabtu (02/11), menyatakan bahwa Indonesia telah resmi mendaftar untuk bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini menarik perhatian publik, menimbulkan harapan sekaligus skeptisisme terkait relevansi dan manfaat bagi Indonesia jika bergabung dalam organisasi ini.

BRICS awalnya dibentuk sebagai wadah ekonomi bagi negara-negara emerging markets untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik demi menyaingi dominasi Barat, khususnya AS. Fokus utama BRICS adalah mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan membangun kerangka kerja sama yang lebih independen.

Seiring berjalannya waktu, agenda BRICS tidak hanya berpusat pada isu ekonomi, tetapi juga meluas ke topik-topik politik dan keamanan. Salah satunya seperti kontra-narasi terhadap tatanan global yang didominasi oleh Barat. Hal ini tercermin dari posisi Rusia yang menjadikan BRICS sebagai platform untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap NATO dan negara-negara G7.

Perbedaan visi di antara negara-negara anggota sering kali menjadi tantangan internal, terutama antara India dan Tiongkok yang memiliki persaingan geopolitik yang kuat. Akibatnya, terdapat keraguan mengenai apakah BRICS mampu berfungsi sebagai blok yang solid dengan tujuan dan kebijakan yang seragam.

Menurut Yose Rizal Damuri, bergabungnya Indonesia dengan BRICS dapat dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi diplomatik dan geopolitik di panggung internasional. Selama ini, Indonesia menganut kebijakan luar negeri “bebas dan aktif”. Indonesia bebas dari pengaruh blok-blok tertentu, tetapi aktif dalam berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas global. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dipandang sebagai upaya untuk lebih menegaskan peran aktif Indonesia dalam dinamika internasional yang semakin kompleks.

Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini untuk memperkuat posisinya di antara negara-negara besar. Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam isu-isu global, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi dengan negara-negara BRICS yang memiliki pasar besar dan potensi ekonomi yang besar.

Yose menyebut, bergabung dengan BRICS memberikan sejumlah peluang yang menjanjikan bagi Indonesia, antara lain:

Akses Pasar dan Investasi: Dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memiliki akses langsung ke pasar besar yang mencakup lebih dari 3 miliar penduduk dunia. Hal ini dapat meningkatkan peluang perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Diversifikasi Ekonomi: Bergabung dengan BRICS dapat menjadi langkah diversifikasi ekonomi Indonesia agar tidak bergantung pada ekonomi Barat. BRICS telah mencoba menginisiasi berbagai proyek yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, seperti dedolarisasi dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan Local Currency Settlement (LCS) yang juga tengah dikembangkan oleh Indonesia.

Peran dalam Isu Global: Keanggotaan BRICS dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan global yang lebih inklusif, termasuk dalam hal perubahan iklim, ketahanan pangan, dan isu-isu sosial lainnya. Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia dapat menjadi perwakilan kepentingan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dalam forum BRICS.

Di sisi lain, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia jika resmi bergabung dengan BRICS, misalnya:

Perbedaan Kepentingan di Antara Anggota BRICS: BRICS merupakan blok ekonomi yang terdiri dari negara-negara dengan kepentingan yang berbeda. Seperti yang disampaikan Yose Rizal, BRICS bukanlah organisasi yang selalu solid karena perbedaan pandangan antara negara-negara anggotanya, terutama antara India dan Tiongkok. Ketidaksepakatan di antara anggota BRICS ini dapat mempengaruhi efektivitas kerja sama dan membatasi pengaruh Indonesia dalam blok tersebut.

Dampak Terhadap Kebijakan Bebas-Aktif: Selama ini, Indonesia menganut prinsip bebas-aktif yang memungkinkan untuk bersikap netral dalam konflik antar-negara besar. Namun, bergabung dengan BRICS berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis tetapi juga lebih kompleks dalam percaturan geopolitik global. Ada risiko bahwa Indonesia dapat terjebak dalam konflik kepentingan antara negara-negara BRICS dan negara-negara Barat.

Keuntungan Ekonomi yang Tidak Pasti: Menurut Yose Rizal Damuri, agenda ekonomi BRICS saat ini sudah tidak sekuat ketika pertama kali didirikan. Fokus BRICS saat ini lebih banyak pada isu-isu politik dan keamanan. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi yang diharapkan Indonesia mungkin tidak sebanding dengan apa yang dicapai jika bergabung dalam kerja sama ekonomi lainnya yang lebih konkret dan terfokus pada sektor perdagangan dan investasi.

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah langkah strategis yang memiliki potensi besar, namun juga penuh tantangan. Indonesia harus berhati-hati agar tetap mempertahankan prinsip bebas-aktifnya dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga.

Meskipun BRICS bisa menjadi platform bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di panggung internasional dan memperkuat ekonomi, Indonesia tetap perlu mengevaluasi dengan seksama keuntungan yang ditawarkan oleh BRICS dan memastikan bahwa keanggotaan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang Indonesia di bidang diplomasi dan ekonomi.

Keputusan untuk bergabung dengan BRICS juga mencerminkan bahwa Indonesia siap mengambil langkah lebih aktif dalam dinamika geopolitik dunia, tetapi tetap perlu menjaga keseimbangan antara posisi strategis dan kemandirian politik yang selama ini dipegang teguh.(c@kra)

Dolar Terancam, Amerika Ketakutan? Ini Pemaparan Sri Mulyani

Hedi Batubara 4 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, mata uang Dolar AS (USD) kembali menjadi sorotan. Hal ini tak lepas dari diskusi di kanal YouTube Benix, yang pada Sabtu (02/11) membahas kemungkinan tergerusnya dominasi dolar di dunia. Dalam kesempatan tersebut, beberapa alasan dikemukakan mengenai kekuatan dolar sebagai mata uang terkuat, serta kekhawatiran Amerika Serikat akan tantangan dari negara-negara lain.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa dolar menjadi mata uang terkuat dunia berkat sejumlah faktor pendukung. Pertama, Amerika Serikat memiliki ekonomi terbesar di dunia. Hal ini memberikan kepercayaan dan stabilitas bagi negara-negara lain untuk bertransaksi dalam dolar. Kedua, AS menguasai banyak teknologi utama yang mendukung perekonomian global, mulai dari teknologi informasi, komunikasi, hingga teknologi canggih lainnya. Keunggulan di bidang teknologi ini memberikan Amerika posisi monopoli dalam ekonomi dunia, menjadikan dolar sebagai pilihan utama dalam perdagangan internasional.

Amerika memiliki keistimewaan yang disebut counter-cyclical, yakni kemampuan untuk merespons kondisi ekonomi buruk dengan kebijakan moneter atau fiskal. Ketika perekonomian mengalami pelemahan, AS bisa menurunkan suku bunga dan meningkatkan suplai uang dengan mencetak dolar, tanpa mengkhawatirkan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dalam jangka pendek.

Dalam kondisi ini, banyak negara berkembang seperti Indonesia justru menghadapi tantangan besar. Saat berutang dengan dolar, negara-negara ini menghadapi risiko besar, karena harus membayar dengan mata uang yang memiliki suku bunga tinggi dan kurs yang fluktuatif.

Pengaruh dolar dalam ekonomi global juga didukung oleh konsep petrodolar, di mana perdagangan minyak dunia umumnya dilakukan dalam dolar. Namun, belakangan ini muncul upaya dari negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Upaya ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas dolar, terutama jika semakin banyak negara beralih ke mata uang lain untuk perdagangan energi.

Di sisi lain, AS telah lama mendominasi sektor teknologi, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kekuatannya. Dari revolusi industri yang dimulai oleh Inggris, AS berhasil melanjutkan inovasi di sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perangkat lunak, hingga teknologi militer. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan pun terus mengikuti jejak AS dalam hal inovasi, meskipun belum mampu menggeser posisi dominan dolar secara signifikan.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa dominasi ekonomi tidak semata-mata bergantung pada sektor pertanian atau industri ringan. Akan tetapi, lebih pada inovasi teknologi tinggi. Ia memberi contoh, negara-negara seperti Belanda bisa menjadi eksportir hasil pertanian terbesar berkat teknologi canggih, meski luasnya hanya sebesar provinsi Jawa Barat di Indonesia.

Amerika Serikat saat ini merasa semakin terancam dengan munculnya negara-negara yang mencoba menantang supremasi dolar. AS merespons dengan memperkuat aliansi pertahanan di berbagai kawasan dan menerapkan sanksi ekonomi kepada negara-negara yang mencoba menggunakan mata uang lain untuk perdagangan internasional. Dengan semakin tingginya ketegangan geopolitik dan ekonomi, AS khawatir akan berkurangnya dominasi dolar dalam waktu dekat.

Dengan dilantiknya Kabinet Merah Putih, rakyat Indonesia menaruh harapan besar akan terwujudnya perbaikan ekonomi dan kemandirian yang lebih tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani diharapkan bisa menyusun strategi untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah tekanan global, terutama terkait fluktuasi dolar. Di saat yang sama, Indonesia harus fokus pada pengembangan teknologi dan industri bernilai tinggi yang akan membantu negara menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.

Meski dolar telah lama menjadi penguasa pasar keuangan global, kini posisinya perlahan-lahan mulai digoyang oleh kekuatan ekonomi baru seperti Cina dan BRICS. Namun, dengan kekuatan ekonomi dan teknologi yang dominan, Amerika Serikat masih memiliki posisi yang kuat.

Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan terbesar adalah mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, sembari memperkuat perekonomian domestik agar lebih tahan terhadap gejolak global.(c@kra)

Tantangan Ekonomi Global dan Ketahanan Nasional di Tengah Proxy War Keuangan

Hedi Batubara 29 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara yang disiarkan di kanal YouTube Renald Kasali pada Senin (28/10), Tito Sulistiyo, Anggota Badan Supervisi OJK, mengungkapkan pandangannya terkait berbagai isu ekonomi global dan domestik. Tito menggarisbawahi tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia di tengah situasi keuangan global yang terus berubah, terutama dalam konteks dominasi dolar AS dan ancaman dari “proxy war” keuangan.

Diskusi ini menyajikan berbagai pandangan Tito, mulai dari ketergantungan pada dolar, dominasi AS dalam infrastruktur keuangan global, hingga peran emas dan potensi China sebagai pesaing dalam dominasi keuangan dunia.

Kekuasaan Atas Mata Uang Dunia

Tito menyebutkan bahwa saat ini Amerika Serikat masih menguasai pasar keuangan global melalui dolar AS dan infrastruktur keuangan yang dimilikinya. AS mampu mendominasi karena memiliki kendali penuh atas mata uang dan jaringan keuangan global. Sementara itu, China secara perlahan berupaya menantang dominasi tersebut dengan mulai mengakumulasi emas dan merencanakan mata uang digital yang didukung oleh emas. Meski demikian, Tito menekankan bahwa langkah China ini masih spekulatif dan belum diimplementasikan secara luas.

Tito juga mengingatkan bahwa beberapa negara yang mencoba menghindari penggunaan dolar AS, seperti Rusia yang mencoba menjual gas dalam rubel, menghadapi berbagai sanksi ekonomi. Ketergantungan global pada dolar sering kali membuat negara-negara lebih memilih untuk tetap bersekutu dengan Amerika daripada menghadapi risiko keuangan yang besar.

Ancaman Proxy War Keuangan, Pengalaman Krisis 1998

Proxy war dalam bidang keuangan menjadi kekhawatiran besar Tito. Sebagai contoh, ia menyebut krisis keuangan 1998 yang melanda Indonesia, ketika pergerakan uang dan nilai tukar memicu runtuhnya pemerintahan Suharto. Tito menjelaskan bagaimana kekuatan eksternal dapat “menghancurkan” ekonomi suatu negara hanya dengan memanipulasi mata uang dan aset, seperti yang terjadi ketika nilai rupiah merosot drastis pada 1998. Menurutnya, skenario serupa dapat kembali terjadi jika Indonesia tidak menjaga ketahanan ekonominya dan tetap tergantung pada investor asing.

Ketergantungan Terhadap Pasokan Pangan dan Energi

Dalam wawancara tersebut, Tito juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan energi. Menurutnya, ketergantungan ini menciptakan kerentanan ekonomi yang besar. Sebagai contoh, Indonesia masih mengimpor banyak bahan pokok seperti bawang putih, yang produksinya hanya mencakup 5% dari kebutuhan nasional. Ketergantungan ini, kata Tito, sangat berisiko bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain pangan, Tito juga menyebutkan bahwa Indonesia mengimpor sejumlah besar energi, meskipun memiliki sumber daya seperti batu bara.

Tito menjelaskan bahwa ketergantungan pangan dan energi menempatkan Indonesia dalam posisi rentan. “Siapa yang menguasai pangan, menguasai rakyat,” ungkap Tito, seraya mengingatkan bahwa ketergantungan pangan bisa berujung pada krisis sosial jika tidak ditangani dengan baik. Ketahanan pangan, menurutnya, harus menjadi prioritas bagi pemerintah dalam empat tahun ke depan.

Dunia Asuransi, Tantangan Kepercayaan dan Penyalahgunaan Sistem

Tito juga berbicara tentang sektor asuransi di Indonesia yang, menurutnya, mengalami tantangan besar dalam hal kepercayaan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pasca-pandemi COVID-19, klaim asuransi mengalami peningkatan yang signifikan, namun seiring waktu, premi yang diterima justru mengalami penurunan drastis. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap asuransi.

Tito mengidentifikasi dua masalah utama dalam industri asuransi: penyalahgunaan dan fraud (penipuan). Salah satu bentuk penyalahgunaan adalah peningkatan jumlah resep dan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan kepada peserta BPJS. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dalam sistem asuransi yang justru membebani pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan Tata Kelola dan Percepatan Dana Penjaminan

Menjawab pertanyaan Renald Kasali mengenai langkah apa yang bisa diambil untuk memperbaiki sistem asuransi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, Tito merekomendasikan peningkatan tata kelola dan percepatan dana penjaminan asuransi. Ia menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi di pasar modal adalah dasar yang harus diutamakan oleh pemerintah dan pelaku industri.

Selain itu, Tito juga menyoroti perlunya percepatan Dana Penjaminan Asuransi yang telah direncanakan untuk tahun 2028 menjadi lebih cepat agar bisa memberikan rasa aman bagi peserta asuransi.

Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Dana Publik

Selain isu ketahanan ekonomi, Tito juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan dana publik. Menurutnya, terdapat banyak ketidakpastian hukum yang dialami pelaku usaha dalam hal pengelolaan investasi negara di luar negeri. Ia memberi contoh bagaimana perubahan harga atau kondisi cuaca bisa membuat sebuah proyek investasi mengalami kerugian, yang sering kali disalahartikan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Tito menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak mengkriminalisasi kebijakan dan keputusan yang diambil untuk kemajuan negara.

Pernyataan Tito Sulistiyo memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi di tengah persaingan global yang semakin sengit. Tito menekankan pentingnya ketahanan pangan, energi, dan keuangan sebagai pilar utama bagi stabilitas nasional. Selain itu, ia menyoroti peran sektor asuransi yang membutuhkan peningkatan kepercayaan dan tata kelola agar bisa menjadi instrumen yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Pemikiran-pemikiran Tito bisa menjadi masukan penting bagi pemerintah dan generasi muda dalam merumuskan kebijakan yang strategis, terutama dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan di masa depan.(c@kra)

Pailitnya Sritex Jadi Alarm Keras untuk Industri Tekstil Indonesia, Penyelamatan Bukan Fokus Satu Perusahaan

Hedi Batubara 29 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Sritex, salah satu raksasa tekstil terbesar di Asia Tenggara, resmi dinyatakan pailit pada tahun 2023. Kejadian ini menjadi peringatan bagi sektor tekstil Indonesia, sebagai tanda serius akan lemahnya daya saing dan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tengah terpuruk.

Kondisi tersebut bukan hanya ancaman bagi keberlangsungan ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di industri ini, tetapi juga berdampak luas pada ekonomi Indonesia. Penyelamatan sektor tekstil tidak bisa hanya berfokus pada satu perusahaan besar seperti Sritex, tetapi harus mencakup seluruh industri tekstil nasional.

Perlambatan Ekonomi Global dan Dampaknya pada Industri Tekstil

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jimie Kartiwa Sastra Atmaja, menyebut bahwa perlambatan industri tekstil ini sebagian besar diakibatkan oleh merosotnya ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Pandemi mendorong inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini berimbas pada penurunan daya beli masyarakat di negara-negara mitra dagang. Produk tekstil Indonesia yang bergantung pada ekspor, akhirnya terpukul dengan penurunan permintaan yang cukup signifikan.

Di saat yang sama, industri tekstil di negara lain seperti Tiongkok justru terus berkembang dan ekspansi produk mereka membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Persaingan tidak sehat ini semakin memperberat beban produsen tekstil lokal. Beberapa produk Tiongkok bahkan dijual dengan harga di bawah harga bahan baku lokal, membuat produk tekstil Indonesia sulit bersaing di pasar domestik.

Ketimpangan Data Impor Tekstil dari Tiongkok dan Dugaan Masuknya Produk Ilegal

Data terbaru menunjukkan perbedaan besar antara angka impor tekstil yang dilaporkan Tiongkok dan data yang tercatat di Indonesia. Pada tahun 2021, perbedaan ini mencapai $1,5 miliar USD, dan angka tersebut terus meningkat hingga menjadi $4 miliar USD pada tahun 2023. Selisih yang mencurigakan ini menimbulkan dugaan bahwa produk tekstil ilegal telah membanjiri pasar Indonesia.

Impor tekstil ilegal ini memiliki dampak destruktif, bukan hanya bagi produsen tetapi juga para pedagang tekstil lokal. Salah satu pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang, merasakan dampaknya secara langsung. Produk tekstil lokal harus bersaing dengan barang impor murah yang mendominasi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan dan pengawasan atas impor harus diperketat untuk mencegah kerugian yang semakin dalam bagi industri tekstil nasional.

Upaya Penyelamatan oleh Kabinet Merah Putih

Menyadari kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan empat kementerian – Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan – untuk segera mengambil tindakan dalam penyelamatan industri tekstil. Ekonom Peter Abdullah menyatakan bahwa penyelamatan ini seharusnya tidak terbatas pada Sritex saja, melainkan melibatkan seluruh rantai industri tekstil dan garmen di Indonesia.

Menyalamatkan satu perusahaan besar seperti Sritex tanpa mengatasi tantangan industri secara menyeluruh tidak akan cukup. Industri tekstil dan garmen tetap menjadi sektor yang esensial, walaupun sering dianggap sebagai sektor yang ‘sudah lewat masanya’. Kenyataannya, kebutuhan akan produk tekstil tetap tinggi, dan pengembangan industri tekstil di Indonesia masih sangat relevan.

Kebijakan Pengamanan Impor yang Perlu Diprioritaskan

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyatakan bahwa pemerintah mendorong penerapan instrumen pengamanan terhadap industri dalam negeri dari lonjakan impor, termasuk bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk antidumping. Sayangnya, aturan BMTP yang berlaku telah habis pada November 2022 dan belum diperbarui. Tanpa kebijakan protektif ini, industri tekstil Indonesia akan semakin rentan terhadap persaingan dengan produk impor murah yang masuk tanpa regulasi ketat.

Industri Tekstil Butuh Dukungan Menyeluruh

Pailitnya Sritex adalah tanda serius dari krisis yang melanda industri tekstil Indonesia. Perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga, serta banjirnya produk impor dari Tiongkok telah memukul industri ini dari segala sisi. Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat dan menyeluruh, tidak hanya menyelamatkan satu perusahaan besar, tetapi juga mendukung industri tekstil nasional secara komprehensif.

Instrumen pengamanan perdagangan, seperti pembaruan aturan BMTP, harus menjadi prioritas untuk melindungi pasar dalam negeri. Sinergi antara kementerian terkait, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta pengawasan ketat atas produk impor sangat diperlukan agar industri tekstil nasional kembali pulih dan kompetitif di kancah global.(c@kra)

Sektor Manufaktur ASEAN Mengalami Tekanan, Tantangan dan Harapan untuk Indonesia

Hedi Batubara 4 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Sektor manufaktur di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, saat ini mengalami tekanan signifikan yang terlihat dari penurunan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI). Menurut rilis S&P Global per September 2024, PMI Manufaktur ASEAN tercatat sebesar 50,5, menurun dari 51,1 pada bulan sebelumnya. Angka di bawah 50 menunjukkan adanya kontraksi, dan beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Vietnam terpantau mengalami penurunan kinerja. Sementara itu, Filipina tetap berada dalam zona ekspansif dengan PMI Manufaktur mencapai 53,7.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman, menyatakan pada Kamis (03/10) bahwa kontraksi di sektor manufaktur di Indonesia mencerminkan penurunan daya beli masyarakat, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. Sektor-sektor ini tidak hanya mengalami penurunan produksi, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor lain yang terkait.

Kondisi ini diperburuk oleh tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik, perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik di Timur Tengah yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, yang berdampak langsung pada permintaan produk manufaktur.

Menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan kontraksi di sektor manufaktur. Nurjaman menggarisbawahi bahwa sektor manufaktur tidak dapat berdiri sendiri dan sangat bergantung pada keberlangsungan sektor-sektor lain. Jika sektor-sektor pendukung, seperti distribusi dan pemasaran, mengalami tekanan, maka sektor manufaktur juga akan merasakannya.

Sementara itu, ketidakpastian ekonomi dan harga bahan baku yang terus meningkat membuat banyak pelaku usaha memilih untuk menahan produksi atau bahkan mengurangi tenaga kerja. Hal ini menciptakan siklus negatif yang dapat memperburuk keadaan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan transisi pemerintahan menuju kepemimpinan Prabowo Subianto yang baru, terdapat harapan bahwa sektor manufaktur dapat diperbaiki. Prabowo diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi industri manufaktur, termasuk penanganan gempuran barang impor yang mengancam produk dalam negeri.

Nurjaman menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan pasar domestik. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung industri lokal, pemerintah dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor manufaktur.

Untuk memperbaiki keadaan sektor manufaktur, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri. Nurjaman menyarankan bahwa stimulus dari pemerintah perlu ditujukan tidak hanya untuk sektor tekstil, tetapi juga untuk sektor-sektor lain yang terpengaruh. Langkah-langkah strategis yang bisa diambil termasuk memberikan insentif bagi pengusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong diversifikasi pasar.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lain, mencari peluang ekspor baru, dan mengalihkan fokus dari pasar yang berisiko tinggi akibat konflik. Ini menjadi penting agar pelaku usaha dapat tetap bertahan dan berkembang dalam kondisi yang menantang.

Tekanan yang dihadapi oleh sektor manufaktur di Indonesia merupakan refleksi dari tantangan yang lebih luas di kawasan ASEAN. Dengan adanya kontraksi dalam sektor ini, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Dalam menghadapi tantangan ini, diharapkan pemerintahan baru dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur dan memulihkan daya beli masyarakat. Hanya dengan kolaborasi dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tekanan ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(c@kra)