Gibran Rakabuming Raka Archives - Laman 13 dari 18 -

Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD? 1753537788795

Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

Hedi Batubara 22 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Meilanie Buitenzorgy, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan memicu perdebatan luas karena menyebut “kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD”.

Dalam unggahan yang beredar, Meilanie merujuk Peraturan Mendikbudristek No. 50 Tahun 2020 tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri. Ia menilai, dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen untuk Gibran yang menempuh program persiapan di UTS Insearch, Australia seharusnya tidak sah karena UTS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan high school leaving certificate.

“Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar/menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai school leaving certificate resmi,” tulis Meilanie dalam artikelnya yang beredar di berbagai platform.

Meilanie juga menyoroti catatan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (OPSS) Singapura. Menurutnya, OPSS hanya menyelenggarakan pendidikan setara kelas 7–10 Indonesia (SMP plus satu tahun), bukan setara SMA.

Ia menjelaskan, siswa Singapura yang hendak kuliah umumnya harus melanjutkan ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE A-Level, sedangkan Gibran tidak memiliki sertifikat tersebut. Bahkan, jika Gibran memiliki sertifikat GCE O-Level, Meilanie menyebut tetap perlu dicek nilai setiap mata pelajaran karena di Singapura tidak ada standar kelulusan minimum sebagaimana ijazah SMP Indonesia.

“Kalaupun Gibran punya sertifikat O-Level, bila banyak nilai di bawah standar, itu belum setara ijazah SMP Indonesia,” tulisnya.

Gibran selama ini dikenal menempuh pendidikan SMP di Solo sebelum melanjutkan sekolah di Singapura dan Australia. Dalam berbagai dokumen publik, termasuk laman resmi Pemerintah Kota Surakarta, disebutkan Gibran bersekolah di SMP Negeri 1 Solo, kemudian Orchid Park Secondary School Singapura, dan melanjutkan ke program persiapan universitas di UTS Insearch, Sydney, sebelum kuliah di University of Technology Sydney.

KPU saat pendaftaran Pilpres 2024 juga telah memverifikasi dokumen administrasi pencalonan Gibran, termasuk ijazahnya. Hingga kini tidak ada catatan resmi bahwa ijazah yang diajukan dinyatakan tidak sah oleh lembaga berwenang.

Ngeri, Said Didu: Jokowi sudah Mengancam Prabowo Dua Kali We Stand with Said Didu: Lawan Penjajahan Negara PIK-2!

Ngeri, Said Didu: Jokowi sudah Mengancam Prabowo Dua Kali

Hedi Batubara 21 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat kebijakan publik sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali melakukan manuver politik yang disebutnya sebagai bentuk “ancaman” terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Said Didu menanggapi dinamika politik nasional menjelang Pilpres 2029.

Menurut Said Didu, peristiwa pertama terjadi pada 6 Juni 2025, ketika Jokowi menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat itu, Jokowi menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan satu paket. Said Didu menafsirkan pernyataan itu sebagai pesan bahwa upaya pemakzulan Gibran otomatis akan menyeret Prabowo sebagai presiden.

Sementara itu, peristiwa kedua yang dianggapnya sebagai ancaman terjadi pada 19 September 2025. Dalam momentum tersebut, Jokowi disebut menginstruksikan para relawan dan pendukungnya untuk mendorong pasangan Prabowo-Gibran maju kembali pada Pilpres 2029. Said Didu menafsirkan langkah itu sebagai sinyal bahwa jika Prabowo ingin kembali mencalonkan diri pada 2029, ia harus kembali menggandeng Gibran sebagai pasangan.

Said Didu menilai, dua pernyataan tersebut menunjukkan upaya Jokowi menjaga posisi politik putranya, Gibran. Ia mengaitkan hal itu dengan proses politik sebelumnya ketika Gibran berhasil maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 setelah perubahan ketentuan batas usia capres-cawapres melalui Mahkamah Konstitusi.

“Ini tantangan bagi bangsa. Jangan diam menghadapi manuver yang berpotensi merusak tatanan demokrasi,” ujar Said Didu, Ahad (21/9/2025).

Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi maupun dari kubu Prabowo terkait pernyataan Said Didu tersebut. Namun, isu hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo memang terus menjadi sorotan publik, terutama setelah Gibran resmi menduduki kursi wakil presiden.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, dinamika ini menjadi penanda awal peta pertarungan politik 2029, di mana posisi Gibran sebagai figur muda di lingkar kekuasaan terus mengundang pro dan kontra di kalangan elite maupun masyarakat luas.

“Prabowo mulai menjaga jarak dengan Jokowi dan Geng Solo,” jelasnya.

Gibran tak Antar Prabowo ke Luar Negeri, Pengamat: Geng Solo Makin Tersudut di Pemerintahan Prabowo 1758340409068

Gibran tak Antar Prabowo ke Luar Negeri, Pengamat: Geng Solo Makin Tersudut di Pemerintahan Prabowo

Hedi Batubara 20 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik, menilai absennya Gibran bukan sekadar detail protokoler, tetapi sinyal politik bahwa “geng Solo” julukan bagi lingkaran kekuasaan yang kerap diasosiasikan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya kian menyadari posisinya tak lagi sentral dalam roda pemerintahan.

Menurut Amir, ketidakhadiran Gibran dalam momen penting kepergian Presiden ke luar negeri menunjukkan perubahan dinamika kekuasaan. “Ini bukan soal Gibran tidak bisa hadir, melainkan indikasi bahwa Geng Solo tidak terlalu diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara saat ini,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).

Prabowo memulai lawatan luar negerinya dengan kunjungan kerja ke Jepang. Dari Negeri Sakura, ia akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri dan menyampaikan pidato pada Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September mendatang. Agenda ini dianggap penting karena menjadi ajang perkenalan Prabowo sebagai kepala negara baru Indonesia di panggung dunia, sekaligus mengirim pesan bahwa pemerintahannya percaya diri dengan soliditas kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Keberangkatan ini adalah sinyal kepercayaan diri tinggi bahwa situasi politik dan keamanan di dalam negeri stabil,” kata Amir. “Prabowo tampak yakin pemerintahan berjalan mantap meski tanpa kehadiran simbolik dari lingkaran lama.”

Selain menegaskan posisi Indonesia dalam percaturan global, masyarakat menaruh harapan besar agar Prabowo menyampaikan dukungan tegas terhadap kemerdekaan Palestina. Isu Palestina selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia yang konsisten di mata dunia.

“Dunia menantikan suara lantang Indonesia dalam mendukung Palestina, dan Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB memiliki panggung emas untuk itu,” ujar Amir.

Keikutsertaan Indonesia dalam Sidang Umum PBB juga disebut sebagai bukti bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas-aktif prinsip yang telah menjadi pedoman sejak era Soekarno. Dengan mengedepankan kemandirian, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam blok politik tertentu.

Di sisi lain, ketidakhadiran Gibran dalam momen diplomatik penting ini memantik spekulasi mengenai hubungan kekuasaan antara Prabowo dan keluarga besar Jokowi. Selama pemilihan presiden, Jokowi dan jaringan politiknya dianggap berperan besar mengantarkan Prabowo ke kursi RI-1. Namun, absennya Gibran pada momen strategis ini menimbulkan tafsir bahwa pengaruh lingkaran Solo dalam pemerintahan mulai meredup.

“Bisa jadi ini strategi untuk menunjukkan bahwa Prabowo tidak berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” ungkap Amir. “Prabowo ingin menegaskan independensi dan arah kebijakan yang mandiri.”

Dengan agenda padat di Jepang dan Amerika Serikat, termasuk pidato penting di Sidang Umum PBB, Prabowo berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang disegani. Fokus pada isu perdamaian global, kedaulatan negara, dan dukungan terhadap Palestina diprediksi akan menjadi inti pidatonya.

Ketidakhadiran Gibran mungkin sekadar detail protokoler, tetapi dalam politik, detail kecil kerap menyimpan makna besar. Lawatan internasional pertama Prabowo ini menjadi ajang pembuktian bahwa pemerintahannya bukan hanya kelanjutan dari era sebelumnya, melainkan awal dari arah baru yang lebih tegas dan berdaulat.

Diduga Ijazah Bodong, Beathor Ajak Rakyat Geruduk MK untuk Copot Gibran sebagai Wapres 1758203210582

Diduga Ijazah Bodong, Beathor Ajak Rakyat Geruduk MK untuk Copot Gibran sebagai Wapres

Hedi Batubara 18 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Isu dugaan ijazah palsu yang menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka setelah politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, mengeluarkan pernyataan keras. Beathor secara terbuka mengajak masyarakat untuk mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) demi mendesak pembatalan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan yang selama ini dinilai memberi celah hukum bagi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam keterangan yang disebarkan kepada media, Kamis (18/9/2025) Beathor menilai jalan hukum untuk membatalkan legitimasi Gibran dapat ditempuh melalui tekanan publik. Ia mengajak masyarakat “geruduk” MK agar lembaga tersebut mencabut putusan yang disebutnya menjadi dasar melenggangnya Gibran ke kursi Wapres.

Menurut Beathor, bila putusan tersebut dibatalkan, Gibran akan lebih mudah diminta mundur secara sukarela, sehingga proses politik dapat berlangsung “lebih ringkas dan tanpa gaduh.”

Beathor juga menuding terdapat kejanggalan serius pada dokumen pendidikan Gibran. Ia menyebut “ijazah bodong” sebagai istilah yang menyoroti keraguan publik atas keaslian ijazah Gibran, meski hingga kini tidak ada bukti resmi yang dipublikasikan terkait tudingan itu.

Beathor mengutip pendapat pakar hukum tata negara Feri Amsari. Menurut Feri, permohonan uji materi syarat pencalonan wapres yang melibatkan Gibran diduga tidak pernah benar-benar disidangkan dengan mekanisme pembuktian yang lazim.

“Putusan yang memungkinkan Gibran maju itu seolah lahir tanpa sidang pembuktian,” ungkap Feri dalam sebuah forum diskusi beberapa waktu lalu.

Komentar tersebut memperkuat anggapan adanya prosedur yang tidak transparan. Beathor bahkan menuduh sembilan hakim MK diintimidasi atau disogok agar mempercepat putusan yang melonggarkan batas usia calon wakil presiden. Tuduhan ini sampai sekarang masih berupa klaim, belum pernah diuji di jalur hukum.

Seruan Beathor memicu perbincangan luas di kalangan aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum. Para pendukung aksi menilai desakan ini sebagai langkah moral menuntut keadilan. Sementara pihak yang kontra mengingatkan bahaya politisasi isu hukum yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap MK sebagai penjaga konstitusi.

Sejumlah pengamat menilai, jika tuduhan suap dan intimidasi terhadap hakim MK terbukti, dampaknya akan sangat serius: tidak hanya pada legitimasi jabatan wakil presiden, tetapi juga pada kredibilitas MK dan iklim demokrasi Indonesia. Namun tanpa bukti nyata, tuduhan tersebut berpotensi menambah polarisasi politik semata.

Gugatan Rp125 Triliun: “Lucu-Lucuan, Dasar Hukumnya Nol Gibran Tak Memenuhi Syarat untuk Dilantik, Jika Dipaksakna Wajib Dimakzulkan Pascadilantik

Gibran Tak Memenuhi Syarat untuk Dilantik, Jika Dipaksakna Wajib Dimakzulkan Pascadilantik

Gugatan Rp125 Triliun: “Lucu-Lucuan, Dasar Hukumnya Nol

Hedi Batubara 16 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P), Relly Reagen, menilai gugatan Subhan yang mempermasalahkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga menuntut ganti rugi Rp125 triliun adalah tindakan konyol tanpa dasar hukum. Hal itu disampaikannya dalam podcast Zulfan Lindan Unparking pada Senin (15/09).

“Ini aneh, logikanya enggak masuk akal. Rp125 triliun itu bisa untuk APBD 20 provinsi. Dasarnya apa? Kalau mau gugat, gugat KPU atau Bawaslu, bukan langsung ke Wapres. Saya bilang, yang bikin gugatan ini dicek dulu kesehatannya,” sindir Relly.

Menurutnya, Pasal 169 huruf (r) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah jelas menyebutkan syarat capres-cawapres minimal lulusan SMA atau sederajat. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan ijazah harus dari sekolah di Indonesia. “Kata kuncinya sederajat. Mas Gibran SMA di Singapura, lalu kuliah, dan pernah jadi Wali Kota. Itu sah. Undang-undangnya tidak menyebut harus SMA Indonesia,” tegasnya.

Relly juga mengingatkan, jika gugatan itu dipaksakan, maka logikanya bisa menyeret Presiden Prabowo Subianto. “Pak Prabowo juga sekolah dari SD sampai SMA di luar negeri. Kalau begitu, kenapa enggak sekalian gugat Pak Prabowo? Kan sama saja,” katanya.

Ia menilai gugatan Rp125 triliun ini hanyalah upaya mencari panggung dan framing politik untuk mendeligitimasi Gibran. “Jelas ini bagian dari barisan sakit hati, sebagian besar kelompok yang dulu ada di 24 persen (pendukung oposisi). Target utamanya bukan Jokowi, tapi Gibran yang dianggap ancaman politik 2029,” ungkapnya.

Relly menambahkan, isu ijazah palsu yang sebelumnya diarahkan ke Presiden Jokowi hanyalah batu loncatan. “Sasaran tembak sebenarnya adalah Gibran. Karena dianggap modal besar Pak Prabowo-Gibran itu ya Pak Jokowi. Jadi Jokowi dilemahkan dulu, baru kemudian serang Gibran,” paparnya.

Lebih jauh, ia mengkritik langkah penggugat yang mengatasnamakan rakyat dengan nilai fantastis Rp125 triliun. “Gaji Wapres saja enggak sampai Rp100 juta, masa kerugiannya Rp125 triliun? Itu enggak masuk akal. Rakyat yang mana yang dia wakili? Kalau semua rakyat bisa seenaknya menggugat bupati, walikota, presiden, ini bahaya untuk republik,” tandas Relly.

Menurutnya, negara harus tegas agar pengadilan tidak dijadikan panggung politik murahan. “Ini hanya merusak demokrasi, omong kosong yang harus ditolak. Kalau diladeni, nanti semua pejabat publik bisa kena gugatan absurd macam ini,” tutupnya.

Islah Bahrawi: Hanya Soal Waktu, Gibran akan Berpose di Gorong-gorong IMG-20250913-WA0050

Islah Bahrawi: Hanya Soal Waktu, Gibran akan Berpose di Gorong-gorong

Hedi Batubara 13 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat terorisme dan aktivis kebangsaan, Islah Bahrawi, melontarkan sindiran tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai aksi bagi-bagi sembako Gibran kepada relawan Wali Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Dalam komentarnya, Islah menyebut, “Hanya soal waktu, kelak Gibran juga akan berpose di gorong-gorong,” menyinggung gaya komunikasi politik yang menurutnya lebih mementingkan citra ketimbang substansi kebijakan, Sabtu (13/9/2025).

Kegiatan bagi-bagi sembako dilakukan Gibran saat kunjungan kerja ke Medan, Sumatra Utara. Ia menemui relawan Bobby Nasution iparnya sekaligus Gubernur Sumatera Utara dalam suasana yang disebut penuh kekeluargaan. Gibran, yang tampil santai, tampak membagikan paket sembako kepada masyarakat dan relawan. Aksi ini cepat menyebar di media sosial, memunculkan berbagai tafsir: dari wujud kepedulian sosial hingga dugaan pencitraan politik.

Sindiran “Pose di Gorong-Gorong”

Islah Bahrawi menilai aksi tersebut tak jauh berbeda dari pola komunikasi politik yang lazim dilakukan para pejabat untuk menjaga popularitas.

Ungkapan “berpose di gorong-gorong” merujuk pada gaya blusukan yang pernah populer di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ayah Gibran ketika kerap turun langsung ke lapangan, termasuk ke saluran drainase dan permukiman padat. Sindiran ini menekankan bahwa politik citra masih menjadi pola warisan yang dijalankan generasi penerus Jokowi.

Dimensi Politik Keluarga

Pengamat politik Rokhmat Widodo melihat bahwa aksi bagi-bagi sembako kepada relawan Bobby Nasution memiliki dua lapisan pesan. Pertama, menegaskan soliditas politik keluarga Jokowi di panggung nasional. Kedua, memelihara basis dukungan akar rumput melalui kegiatan populis. “Ada konsolidasi simbolik yang terjadi. Medan penting karena Bobby disebut-sebut akan menempuh karier politik nasional. Gibran hadir memberi dukungan sekaligus menunjukkan jejaring keluarga besar,” ujarnya.

Meski sindiran bermunculan, aksi Gibran juga menuai simpati sebagian warga. Warga Medan, Yuliana (34), menyebut kehadiran Wapres muda ini memberi semangat. “Kami senang beliau mau turun ke Medan dan peduli masyarakat. Kalau ada bantuan, ya kami syukuri,” katanya.

Rokhmat menilai kritik Islah sebagai pengingat penting. “Dalam era digital, pencitraan itu pedang bermata dua. Bisa memperkuat popularitas, tapi bisa juga membuat publik sinis bila terasa hanya gimmick,” ujarnya.

Ki Bawono Negoro: Sebelum 2029, Gibran akan Jadi Presiden Indonesia IMG-20250905-WA0120

Ki Bawono Negoro: Sebelum 2029, Gibran akan Jadi Presiden Indonesia

Hedi Batubara 5 September 2025

MoneyTalk,Jakarta – Praktisi spiritual Jawa, Ki Bawono Negoro, menyampaikan sebuah ramalan yang mengejutkan. Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI saat ini, sudah mengantongi wahyu kekuasaan yang akan menuntunnya menjadi Presiden Indonesia sebelum tahun 2029.

“Dalam perhitungan Jawa, Gibran telah mendapatkan wahyu kedaton, tanda gaib yang menempel pada diri seseorang untuk memimpin negeri. Wahyu ini turun bukan sekadar karena garis keturunan, melainkan karena sudah menjadi takdir jagad,” ujar Ki Bawono Negoro dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).

Dalam pandangan spiritual Jawa, wahyu kekuasaan diyakini sebagai energi ilahiah yang hanya turun pada sosok tertentu. Orang yang mendapatkan wahyu ini akan dituntun alam dan keadaan menuju tampuk kepemimpinan, bahkan tanpa harus berusaha terlalu keras.

“Wahyu itu seperti cahaya yang menempel. Bila sudah menitis pada seseorang, segala jalannya akan dimudahkan. Pertarungan politik hanya menjadi panggung, sementara garis besar sudah ditentukan langit,” jelas Ki Bawono.

Ki Bawono menuturkan, ada beberapa tanda yang menunjukkan Gibran sudah mendapat wahyu kekuasaan:

-Kemunculan mendadak dalam gelanggang politik nasional dan cepat diterima publik.

-Perjalanan karier yang meloncat, dari Wali Kota Solo, langsung ke Wakil Presiden.

-Simbol angka dan waktu kelahiran, yang menurut perhitungan Jawa selaras dengan pola kepemimpinan Nusantara.

“Semua itu bukan kebetulan. Gibran akan mengisi tahta sebelum 2029. Bisa jadi karena keadaan politik, bisa jadi karena restu rakyat, tapi jalannya sudah jelas,” katanya.

Ramalan Jawa sering kali dipandang sekadar mitos. Namun, dalam sejarah, banyak tokoh besar Nusantara yang diyakini berhubungan erat dengan wahyu kekuasaan. Dari era kerajaan hingga presiden-presiden sebelumnya, mitos tentang turunnya wahyu sering dijadikan legitimasi spiritual kepemimpinan.

Ki Bawono menekankan, ramalannya bukan untuk menggiring opini politik, tetapi sebagai pengetahuan budaya dan spiritual. “Kekuasaan di Jawa selalu menyatu dengan spiritualitas. Siapa yang mendapatkan wahyu, dialah yang akan memimpin. Dan Gibran sudah memegangnya,” pungkasnya.

Tak Libatkan Wapres dalam Konferensi Pers Bersama Ketum Parpol, Bolo Gibran: Prabowo Ibarat Kacang Lupa Pada Kulitnya 1000215042

Tak Libatkan Wapres dalam Konferensi Pers Bersama Ketum Parpol, Bolo Gibran: Prabowo Ibarat Kacang Lupa Pada Kulitnya

Hedi Batubara 31 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers bersama para ketua umum partai politik pendukung pemerintah tanpa melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan tajam. Koordinator Bolo Gibran, Ismunjoko Leksono, menilai langkah Prabowo tersebut mencerminkan sikap “kacang lupa pada kulitnya”.

Dalam konferensi pers yang digelar di Istana, Prabowo tampil bersama sejumlah ketum parpol besar yang menjadi pilar koalisi pemerintah. Namun, dua figur penting justru tak terlihat: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep.

Ismunjoko menyebut hal itu sebagai bentuk pengabaian terhadap peran besar keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.

“Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari dukungan penuh Presiden ke-7 Jokowi dan keterlibatan langsung Gibran sebagai pasangan calon. Tapi kini, seolah-olah Gibran tidak dihargai. Ini ibarat kacang lupa pada kulitnya,” ujar Ismunjoko, Minggu (31/8/2025).

Peran Jokowi dan Gibran dalam Pilpres 2024

Menurut Ismunjoko, publik tidak bisa melupakan bagaimana Jokowi memberikan dukungan politik dan elektoral yang sangat signifikan bagi kemenangan Prabowo. Selain itu, keputusan menggandeng Gibran sebagai cawapres muda dinilai menjadi faktor penentu dalam meraup suara generasi milenial dan Gen Z.

“Kalau tanpa dukungan Jokowi dan sosok Gibran, mustahil Prabowo bisa meraih kemenangan telak. Sekarang setelah menang, justru Wapres tidak diajak dalam momen penting seperti konferensi pers bersama ketum parpol. Itu sangat disayangkan,” tegasnya.

Tak hanya Gibran, absennya Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI juga menjadi sorotan. Padahal, meski PSI tergolong partai kecil, posisi Kaesang sebagai adik kandung Gibran sekaligus putra bungsu Jokowi membuat kehadirannya memiliki makna politik yang besar.

“PSI memang bukan partai besar, tapi simbol politik yang dibawa Kaesang tidak bisa diremehkan. Keberadaannya bisa merepresentasikan suara anak muda. Mengabaikan Kaesang sama saja dengan mengabaikan salah satu faktor legitimasi politik Prabowo pasca Pilpres,” tambah Ismunjoko.

Langkah Prabowo ini disebut-sebut menjadi sinyal bahwa ada jarak politik yang mulai terbentuk antara Presiden dengan Wapres. Beberapa pengamat sebelumnya juga telah mengingatkan potensi gesekan dalam relasi Prabowo–Gibran, terlebih jika Gibran terus menunjukkan kemandirian politiknya.

Namun, Ismunjoko menegaskan bahwa Bolo Gibran akan tetap solid mendukung Wakil Presiden. Ia menilai publik harus kritis terhadap langkah-langkah politik yang berpotensi menyingkirkan Gibran dari panggung utama pemerintahan.

“Kalau Gibran terus diperlakukan seperti ini, bukan tidak mungkin muncul persepsi bahwa Prabowo sedang berusaha meminggirkan peran wakilnya. Padahal, konstitusi jelas mengamanatkan posisi wapres sebagai bagian integral dari eksekutif,” kata Ismunjoko.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, absennya Gibran dalam forum penting seperti konferensi pers bersama ketum parpol bisa memicu ketidakselarasan dalam tubuh koalisi. Sebab, relasi antara Prabowo dan keluarga Jokowi sejatinya menjadi kunci stabilitas politik di periode awal pemerintahan.

Jika ketegangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin muncul perpecahan dukungan di akar rumput, terutama dari kelompok pendukung Jokowi yang merasa Gibran tidak mendapat tempat semestinya.

Ismunjoko pun mengingatkan bahwa dukungan rakyat terhadap Gibran bukan sekadar formalitas, melainkan modal politik nyata yang harus dihormati.

“Kalau ada upaya mengecilkan peran Gibran, itu sama saja mengabaikan aspirasi rakyat yang memilih pasangan Prabowo–Gibran. Jangan sampai rakyat merasa dikhianati,” pungkasnya.

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran 1755060538436

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran

Hedi Batubara 13 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Ketua TPUA, Muslim Arbi, menilai bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang tidak terelakkan. Ia menegaskan, naiknya Gibran ke kursi Wapres melanggar konstitusi dan dibayang-bayangi masalah moral maupun etika.

“Segera saja Gibran dimakzulkan. Pemakzulan itu suatu keniscayaan. Naiknya Gibran sebagai Wapres melanggar konstitusi. Ia cacat moral dalam kasus Fufufafa dan terbaru menunjukkan cacat adab, etika, dan sikap angkuh,” kata Muslim Arbi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/8/2025).

Muslim juga menyinggung laporan kasus dugaan korupsi yang pernah dilayangkan aktivis Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyeret nama Gibran dan Kaesang Pangarep. Ia meyakini jika KPK bekerja sesuai undang-undang, keduanya dapat dijerat hukum.

“Kasus itu terang benderang di mata publik. Mereka selamat karena saat itu bapaknya masih Presiden. Kalau KPK jujur, niscaya Gibran dan Kaesang bisa terjerat dalam kasus KKN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim menyoroti penampilan Gibran dalam sebuah acara di Batujajar, Bandung, beberapa hari lalu. Menurutnya, sikap Gibran yang tidak bersalaman dengan sejumlah Menteri Koordinator sekaligus Ketua Umum partai politik seperti AHY (Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Bahlil Lahadalia merupakan tindakan tidak pantas dalam etika kekuasaan.

“Tidak salaman itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan cacat adab. Itu perilaku kekanak-kanakan yang tidak patut dilakukan seorang Wapres,” kata Muslim.

Ia menilai tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan politik terhadap para ketua umum partai, yang justru memiliki posisi strategis di kabinet.

Muslim mengingatkan bahwa surat pemakzulan Gibran yang dilayangkan sejumlah purnawirawan TNI ke DPR RI sudah ada dan tinggal menunggu proses politik.

Menurutnya, partai-partai besar di parlemen bisa menggalang kekuatan untuk mempercepat langkah tersebut, terutama jika merasa marwah partainya dilecehkan.

“Jika PDIP dan Gerindra didukung Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat kompak, nasib Wapres Gibran tinggal menghitung hari. Ke enam partai di DPR bersama DPD bisa mengajukan usulan pemakzulan ke MPR RI,” tegasnya.

Muslim menilai, jatuhnya Gibran dari kursi Wapres akan sekaligus mengakhiri dinasti politik Joko Widodo yang menurutnya membelenggu Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Publik tahu, naiknya Gibran ini karena kekuatan oligarki politik dan ekonomi yang bermain selama 10 tahun kekuasaan bapaknya. Itu mencederai Indonesia tercinta,” pungkasnya.

AHY Tak Disalami Gibran, Laskar Cinta Jokowi: Kader Demokrat Tak Perlu Baper Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

AHY Tak Disalami Gibran, Laskar Cinta Jokowi: Kader Demokrat Tak Perlu Baper

Hedi Batubara 11 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak menyalami Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sebuah acara resmi di Batujajar, Jawa Barat, kembali menuai tanggapan. Kali ini, suara datang dari Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, yang meminta kader Partai Demokrat tidak terlalu “baper” atau terbawa perasaan terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Suhandono, momen tidak bersalaman itu tidak seharusnya dibesar-besarkan. Ia menilai kejadian tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor situasional dan bukan sebuah manuver politik yang disengaja untuk mempermalukan AHY.

“Kita harus lihat konteksnya. Dalam acara formal, apalagi yang melibatkan protokol ketat, bisa saja ada momen yang terlewat. Tidak perlu dibawa ke arah sentimen personal apalagi politik,” ujar Suhandono di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Suhandono menilai publik perlu memahami bahwa acara yang dihadiri Gibran dan AHY di Batujajar adalah agenda resmi dengan rangkaian kegiatan yang padat dan protokol ketat. Hal itu, katanya, sering membuat interaksi personal tidak selalu bisa dilakukan secara sempurna.

“Gibran itu hadir bukan untuk ketemu AHY saja, melainkan menjalankan agenda negara. Dalam situasi ramai, bisa jadi tidak semua pejabat bisa saling menyapa secara langsung,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa publik sering kali mengonsumsi potongan video atau foto dari media sosial yang tidak merekam keseluruhan peristiwa, sehingga narasi yang muncul bisa terdistorsi.

Laskar Cinta Jokowi mengingatkan agar Partai Demokrat tidak mempolitisasi insiden tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan atau permusuhan. Menurut Suhandono, hubungan antarpartai politik dan tokoh nasional harus dijaga demi stabilitas politik, apalagi menjelang periode awal pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

“Kalau setiap momen kecil dijadikan bahan sindiran, yang rugi rakyat. Kita harus fokus pada kerja sama membangun bangsa, bukan pada adu gestur yang sebenarnya belum tentu bermakna politis,” tegasnya.

Pernyataan Suhandono juga sekaligus menanggapi narasi yang berkembang di publik mengenai memanasnya hubungan antara kelompok politik yang disebut “Geng Solo” – merujuk pada lingkaran dekat mantan Presiden. Jokowi dan Gibran – dengan “Geng Pacitan” yang diidentikkan dengan keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau terus dipelihara, narasi seperti ini akan memperlebar jarak antar tokoh. Justru para pemimpin muda seperti Gibran dan AHY harus menjadi teladan bagaimana perbedaan politik bisa tetap dijembatani,” kata Suhandono.

Di akhir pernyataannya, Suhandono mengajak semua pihak, termasuk pendukung Partai Demokrat maupun relawan Jokowi, untuk mengalihkan energi dari polemik gestur politik ke hal-hal yang lebih substantif, seperti kebijakan publik, program pembangunan, dan upaya memperkuat persatuan nasional.

“Kita ini baru mau memulai pemerintahan baru. Mari kita kawal bersama agar program-program besar berjalan, bukannya saling ribut soal siapa salaman, siapa tidak,” tutupnya.

Insiden “tak bersalaman” ini terjadi saat Gibran dan AHY menghadiri acara pelantikan pejabat strategis TNI di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat. Potongan video yang beredar di media sosial menunjukkan Gibran menyalami sejumlah tokoh namun tidak menyapa AHY, yang berada tidak jauh darinya. Peristiwa itu memicu spekulasi di kalangan pengamat politik dan netizen, meski belum ada klarifikasi langsung dari Gibran maupun AHY.

Gibran Rakabuming Raka

Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

Ngeri, Said Didu: Jokowi sudah Mengancam Prabowo Dua Kali

Gibran tak Antar Prabowo ke Luar Negeri, Pengamat: Geng Solo Makin Tersudut di Pemerintahan Prabowo

Diduga Ijazah Bodong, Beathor Ajak Rakyat Geruduk MK untuk Copot Gibran sebagai Wapres

Gugatan Rp125 Triliun: “Lucu-Lucuan, Dasar Hukumnya Nol

Islah Bahrawi: Hanya Soal Waktu, Gibran akan Berpose di Gorong-gorong

Ki Bawono Negoro: Sebelum 2029, Gibran akan Jadi Presiden Indonesia

Tak Libatkan Wapres dalam Konferensi Pers Bersama Ketum Parpol, Bolo Gibran: Prabowo Ibarat Kacang Lupa Pada Kulitnya

Manipulasi Konstitusi dan Cacat Etika, Muslim Arbi: Makzulkan Gibran

AHY Tak Disalami Gibran, Laskar Cinta Jokowi: Kader Demokrat Tak Perlu Baper

Baca Juga Berita Ini

Laba Bank Shinhan Turun, Kredit Macet, Pernah Digeledah Bareskrim dan Pengawasan OJK Jadi Sorotan

Jelang 70 Tahun, Astra Siapkan Gebrakan Sosial di 700 Desa pada 7 Pulau Indonesia

Wartawan Senior Bongkar Kejanggalan Danantara: Dividen BUMN Rp90 Triliun Hilang, Ratusan Perusahaan Dijual ke Mana Uangnya?

Gerakan Mahasiswa Menguat, Prabowo-Gibran Dinilai Bagian dari Oligarki Politik