30 Oktober 2026

Gibran Rakabuming Raka

Sebut Biji Satu dan Anak Homo, Dokter Tifa: Penghinaan Lama Gibran ke Prabowo Sadis  Prabowo Dua Pekan ke Luar Negeri, Kebayang Gibran Jadi Presiden?

Sebut Biji Satu dan Anak Homo, Dokter Tifa: Penghinaan Lama Gibran ke Prabowo Sadis 

Hedi Batubara 4 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial kembali mencuat di ruang publik setelah akun media sosial milik Dokter Tifa mengunggah kritik keras terkait dugaan unggahan lama yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam unggahannya, Dokter Tifa menilai isi konten lama yang beredar tersebut sebagai bentuk penghinaan serius yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut narasi yang beredar sebagai “penghinaan paling sadis, paling brutal, dan paling biadab” yang dinilai tidak pantas, terlebih jika dikaitkan dengan sosok pejabat publik saat ini.

Konten yang dimaksud merupakan tangkapan layar unggahan lama dari akun bernama “fufufafa” yang beredar luas di media sosial. Dalam tangkapan layar tersebut, terdapat kalimat bernada ofensif yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.

Dokter Tifa juga menyoroti respons terhadap kasus tersebut. Ia mempertanyakan mengapa konten itu tidak segera ditindak atau dihapus (take down), bahkan menyindir bahwa pihak yang diduga terkait justru mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan.

“Alih-alih ditakedown, pelaku bukan saja dibiarkan. Malah diberi jabatan Wapres,” tulisnya dalam unggahan yang kini telah dilihat puluhan ribu pengguna.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritik yang disampaikan, dengan alasan pentingnya menjaga etika dan rekam jejak digital bagi pejabat publik. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan keaslian unggahan lama tersebut dan mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa verifikasi yang jelas.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi terkait keaslian akun maupun unggahan yang beredar tersebut. Oleh karena itu, berbagai pihak mendorong agar dilakukan verifikasi menyeluruh guna menghindari penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa rekam jejak digital dapat menjadi sorotan publik kapan saja, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pejabat negara.

Damai Hari Lubis: Isu Pelaporan Amien Rais Jadi Ujian Demokrasi, Bukan Ajang Membungkam Kritik Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais

Damai Hari Lubis: Isu Pelaporan Amien Rais Jadi Ujian Demokrasi, Bukan Ajang Membungkam Kritik

Hedi Batubara 4 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat kebijakan publik di bidang politik dan hukum, Damai Hari Lubis, melontarkan kritik tajam terkait isu yang berkembang mengenai rencana Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang disebut akan melaporkan tokoh reformasi Amien Rais ke aparat penegak hukum.

Menurut Damai, jika informasi tersebut benar, maka langkah itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah politik Indonesia, khususnya peran besar Amien Rais dalam momentum Reformasi 1998.

“Kalau benar itu terjadi, berarti ada kekeliruan dalam membaca sejarah. Amien Rais bukan sekadar tokoh biasa, ia bagian dari kelahiran reformasi,” ujar Damai dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Damai menilai, seorang pejabat publik, terlebih menteri, seharusnya menunjukkan kualitas kepemimpinan melalui kinerja nyata, bukan dengan merespons kritik secara represif. Ia mengingatkan bahwa tindakan terhadap para pengkritik justru berpotensi menimbulkan stigma negatif di ruang publik.

“Seorang menteri idealnya fokus pada kerja dan hasil. Jangan sampai publik menilai ada kecenderungan anti kritik,” tambahnya.

Selain itu, Damai juga menyoroti fenomena “take down” terhadap sejumlah konten video di platform digital seperti YouTube. Ia menyebut langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, kebebasan berekspresi, serta nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

“Jika penurunan konten dilakukan tanpa transparansi dan dasar yang kuat, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan jurnalistik,” tegasnya.

Lebih jauh, Damai melihat dinamika ini sebagai bagian dari eskalasi politik yang berpotensi terus memanas menjelang Pemilihan Presiden Indonesia 2029. Ia memprediksi akan muncul pertarungan politik yang semakin terbuka antara dua kekuatan besar nasional.

Menurutnya, konfigurasi politik bisa berubah drastis apabila Prabowo Subianto mengambil langkah strategis berbeda, seperti mencari pasangan calon lain atau bahkan menghambat langkah Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi mendatang.

“Jika skenario itu terjadi, maka pertarungan politik akan sangat sengit, bahkan bisa melibatkan polarisasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo,” jelasnya.

Tak hanya itu, Damai juga membuka kemungkinan munculnya kekuatan politik baru sebagai alternatif. Ia menyebut adanya potensi “kekuatan ketiga” yang ingin memotong dominasi politik satu dekade terakhir.

“Kekuatan baru ini bisa menjadi penyeimbang, terutama jika publik menginginkan perubahan arah politik nasional,” pungkasnya.

Damai Hari Lubis Prediksi Gibran Rakabuming Raka Jadi Presiden 2029 Gibran Tak Memenuhi Syarat untuk Dilantik, Jika Dipaksakna Wajib Dimakzulkan Pascadilantik

Damai Hari Lubis Prediksi Gibran Rakabuming Raka Jadi Presiden 2029

Hedi Batubara 30 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum dan politik Damai Hari Lubis memprediksi peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2029 bukan sekadar wacana, melainkan sebuah realitas politik yang tengah terbentuk.

Dalam pernyataannya, Damai menilai bahwa jalur politik Gibran menuju kursi RI-1 memiliki fondasi yang kuat dan didukung oleh sejumlah faktor strategis yang sulit diabaikan.

“Track Gibran menuju RI-1 itu bukan lagi sekadar diksi, tapi realitas yang sedang bergerak,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Damai menempatkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden sebagai faktor kunci. Dalam sejarah politik Indonesia, posisi RI-2 kerap menjadi batu loncatan menuju kursi kepemimpinan tertinggi, terutama ketika memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan dan pengambilan kebijakan nasional.

Menurutnya, posisi ini memberikan ruang konsolidasi politik yang luas, baik di tingkat elite maupun akar rumput.

Selain itu, Damai menyoroti faktor dukungan dari lingkungan keluarga, khususnya sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut keberanian Jokowi dalam melakukan intervensi politik atau “cawe-cawe” menjadi bagian dari realitas politik yang memperkuat posisi Gibran.

“Faktor biologis dan historis tidak bisa dipungkiri. Ada kekuatan simbolik dan jaringan politik yang sudah terbentuk,” katanya.

Damai juga menilai bahwa faktor finansial menjadi elemen penting dalam kontestasi politik modern. Ia menyebut Gibran memiliki dukungan sumber daya yang memadai untuk menopang langkah politik jangka panjang.

Selain itu, kekuatan infrastruktur politik dinilai semakin solid, terlihat dari kemampuan memenangkan kontestasi politik sebelumnya, termasuk dalam menghadapi berbagai kritik dan penolakan publik.

Dalam Pilpres 2024, Gibran sempat menghadapi sejumlah tantangan, termasuk isu usia dan latar belakang pendidikan. Namun, menurut Damai, hal tersebut justru menjadi ujian politik yang memperkuat legitimasi.

“Fakta empirik menunjukkan ia mampu melewati berbagai gelombang penolakan. Itu indikator bahwa basis dukungannya cukup solid,” ujarnya.

Di sisi lain, Damai menilai potensi lawan politik Gibran pada 2029 belum menunjukkan konsolidasi yang kuat. Ia bahkan menyindir sebagian figur yang dinilai lebih banyak retorika ketimbang kerja politik konkret.

“Banyak yang masih sebatas aklamasi atau sekadar bersorak. Istilahnya over sibuk omon-omon,” kata Damai.

Spanduk Ucapan Idulfitri 1447 H tanpa Wapres, Pemerhati Politik dan Sosial: Sinyal Prabowo Tinggalkan Gibran  IMG-20260104-WA0094

Spanduk Ucapan Idulfitri 1447 H tanpa Wapres, Pemerhati Politik dan Sosial: Sinyal Prabowo Tinggalkan Gibran 

Hedi Batubara 30 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Fenomena maraknya spanduk ucapan Idulfitri 1447 Hijriah yang hanya menampilkan Presiden Prabowo Subianto tanpa menyertakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu spekulasi politik yang kian menguat.

Pemerhati politik dan sosial Farid Idris menilai, absennya sosok wapres dalam berbagai materi publik tersebut mencerminkan adanya perubahan dinamika hubungan di lingkar kekuasaan.

“Spanduk-spanduk itu bukan sekadar ucapan hari raya. Itu adalah simbol. Ketika hanya menampilkan Presiden tanpa Wakil Presiden, publik bisa membaca adanya jarak politik,” ujar Farid dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Dalam kajian komunikasi politik, simbol visual seperti baliho dan spanduk sering digunakan untuk menyampaikan pesan yang tidak diucapkan secara langsung. Menurut Farid, penghilangan figur Gibran dari ruang-ruang visual publik dapat diartikan sebagai upaya membangun narasi tunggal kepemimpinan di bawah Prabowo.

Ia menilai, langkah ini juga bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang menjelang kontestasi politik berikutnya, terutama menuju Pemilihan Presiden 2029.

“Ini bisa dibaca sebagai positioning. Bahwa ke depan, Prabowo ingin tampil sebagai figur sentral tanpa bayang-bayang politik dari wakilnya,” katanya.

Lebih jauh, Farid mengaitkan fenomena ini dengan relasi politik antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang juga merupakan ayah dari Gibran. Menurutnya, Prabowo berada dalam posisi yang tidak mudah: menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan potensi kompetisi kekuasaan di masa depan.

“Prabowo tidak akan frontal terhadap Jokowi. Ia paham betul bahwa Jokowi masih memiliki basis dukungan yang kuat, baik dari sisi elektabilitas maupun jaringan relawan yang militan,” jelasnya.

Namun di sisi lain, ia menilai Prabowo juga mulai membaca potensi ancaman politik dari figur-figur yang memiliki ambisi kekuasaan jangka panjang.

Terkait Pilpres 2029, Farid memperkirakan kemungkinan besar Prabowo tidak akan kembali menggandeng Gibran sebagai pasangan politik. Menurutnya, konfigurasi politik ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kalkulasi kekuatan, loyalitas, dan kepentingan jangka panjang.

“Dalam politik, tidak ada yang abadi selain kepentingan. Jika memang ada perbedaan visi atau kekhawatiran terhadap potensi manuver politik, sangat mungkin Prabowo akan mencari pasangan lain,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, dinamika ini akan sangat bergantung pada perkembangan situasi nasional, termasuk stabilitas ekonomi, keamanan, serta hubungan elite politik.

Bayang-Bayang 1998 Menguat Lewat Dana George Soros, Pengamat: Ada Skenario Guncang Prabowo Subianto Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

Bayang-Bayang 1998 Menguat Lewat Dana George Soros, Pengamat: Ada Skenario Guncang Prabowo Subianto

Hedi Batubara 22 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengemukakan analisa tajam terkait dinamika global yang dinilainya berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas politik Indonesia. Dalam pandangannya, ada indikasi permainan kekuatan global yang mencoba memanfaatkan momentum krisis untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Amir menyoroti narasi yang berkembang mengenai dugaan aliran dana dari tokoh global George Soros yang disebut-sebut memiliki kepentingan dalam mendorong perubahan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, skenario yang dibangun mengarah pada penciptaan kondisi mirip dengan krisis besar yang pernah terjadi pada Reformasi 1998.

Dalam analisisnya, Amir menyebut bahwa salah satu tujuan dari tekanan global tersebut adalah mendorong perubahan konstitusi, khususnya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke arah yang lebih liberal.

Ia menilai, perubahan konstitusi sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai konsekuensi dari instabilitas politik dan tekanan ekonomi. “Jika kondisi dibuat kacau, maka ruang untuk mendorong perubahan sistem akan terbuka lebar,” ujarnya, Ahad (22/3/2026).

Lebih jauh, Amir mengaitkan situasi ini dengan kondisi global yang tengah tidak stabil—mulai dari potensi krisis ekonomi, konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut dinilai bisa memicu:

-Krisis moneter

-Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah

-Lonjakan ketidakpuasan sosial

“Ketika krisis ekonomi terjadi, maka legitimasi politik ikut tergerus. Ini pola klasik yang sudah berulang di banyak negara,” kata Amir.

Amir juga menyoroti dinamika elite dalam negeri yang disebutnya sebagai praktik “politik saling menunggangi”. Dalam situasi krisis, berbagai kekuatan politik dapat memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisi masing-masing.

Ia menggambarkan, apabila pemerintahan Prabowo Subianto mengalami tekanan berat hingga jatuh, maka secara konstitusional posisi presiden akan diisi oleh wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka.

“Dalam sistem kita, suksesi sudah jelas. Ketika presiden tidak dapat melanjutkan, maka wakil presiden naik. Ini yang kemudian menjadi bagian dari kalkulasi politik,” jelasnya.

Dalam analisa tersebut, Amir juga menyinggung masih kuatnya pengaruh politik Joko Widodo (Jokowi) di berbagai lini kekuasaan. Ia menilai, kekuatan ini bisa menjadi faktor penting dalam dinamika suksesi kepemimpinan nasional.

Menurutnya, ada persepsi di publik bahwa sebagian kekuatan politik menginginkan Gibran Rakabuming Raka naik menjadi presiden dalam skenario tertentu.

“Ini bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana persepsi itu berkembang di publik dan menjadi bagian dari dinamika politik,” ujarnya.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam analisa Amir adalah peran media sosial. Ia menilai, platform digital saat ini memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik sekaligus menggerakkan aksi massa.

Menurutnya, narasi negatif terhadap pemerintah yang masif di media sosial berpotensi menjadi pemicu demonstrasi besar, terutama jika dikombinasikan dengan tekanan ekonomi.

“Media sosial hari ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat mobilisasi. Dalam situasi krisis, ini bisa menjadi pemantik gerakan besar,” tegasnya.

Di akhir analisanya, Amir Hamzah menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh elemen bangsa terhadap berbagai kemungkinan skenario yang berkembang, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi, menjaga kepercayaan publik, serta mengelola komunikasi politik secara efektif guna meredam potensi gejolak.

“Sejarah mengajarkan bahwa krisis tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk oleh banyak faktor—ekonomi, politik, dan persepsi publik. Karena itu, antisipasi menjadi kunci utama,” pungkasnya

Praktisi Hukum Bongkar Dokumen SD, SMP dan Sederajat Milik Gibran di Singapura Kosong  Gibran Jangan Dilantik

Praktisi Hukum Bongkar Dokumen SD, SMP dan Sederajat Milik Gibran di Singapura Kosong 

Hedi Batubara 28 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum Didi Cahyadi Ningrat melontarkan kritik keras terkait polemik dokumen pendidikan dan isu akun media sosial yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai persoalan ini semestinya sudah tuntas sejak tahap awal pencalonan di Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Didi, seluruh dokumen pendidikan Gibran sejak tingkat SD, SMP, dan sederajat yang disebut berada di Singapura kosong. Ia mempertanyakan apakah persoalan ini terletak pada calon yang bersangkutan atau pada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Seharusnya dalam dokumen resmi KPU, persoalan itu sudah diklarifikasi sejak pertama kali pendaftaran. Kalau ada yang janggal atau kurang, mestinya dipersoalkan dari awal,” ujar Didi dalam pernyataannya, Sabtu (28/2/2026).

Ia menegaskan bahwa transparansi adalah bagian penting dari integritas seorang pejabat publik, terlebih bagi seorang wakil presiden. Menurutnya, ketika muncul isu mengenai riwayat pendidikan maupun keabsahan ijazah, klarifikasi terbuka menjadi keharusan moral dan etis.

Didi juga menyinggung isu akun media sosial yang dikenal dengan nama “Fufufafa” yang sempat ramai diperbincangkan publik dan dikaitkan dengan Gibran. Ia menyebut, polemik tersebut berkaitan erat dengan persoalan kejujuran, moralitas, dan etika pejabat negara.

“Kalau memang tidak benar, seharusnya sebagai wapres menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak pernah memegang atau mengendalikan akun tersebut. Klarifikasi langsung dari yang bersangkutan akan menghentikan spekulasi,” kata Didi.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, Gibran memiliki tanggung jawab untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat, termasuk soal keabsahan ijazah SMA maupun pendidikan tinggi yang dimilikinya.

“Kalau memang ada ijazah SMA, Diploma, atau S1, tampilkan saja secara terbuka. Selesai persoalan. Publik tidak akan lagi berspekulasi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gibran maupun KPU terkait pernyataan tersebut. Namun isu ini kembali memicu perdebatan di ruang publik mengenai standar transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.

GMKR Guncang Jakarta: Prabowo Menang Banyak, Kedaulatan Rakyat Gelap? Screenshot_20260218-143745

GMKR Guncang Jakarta: Prabowo Menang Banyak, Kedaulatan Rakyat Gelap?

Hedi Batubara 18 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang digelar di Gedung Joeang 45, Jakarta, memantik sorotan tajam terhadap arah kekuasaan politik nasional serta dugaan kuatnya pengaruh oligarki dalam pemerintahan. Forum yang dihadiri aktivis, akademisi, purnawirawan, buruh, ulama hingga kelompok emak-emak itu melontarkan lima tuntutan keras, termasuk mendesak Presiden Prabowo Subianto membersihkan pemerintahannya dari dominasi oligarki.

Dalam pidato pembukaan, M. Said Didu menegaskan adanya kesepakatan melawan apa yang ia sebut sebagai “geng SOP” — akronim dari Solo, Oligarki, dan Parcok. Ia menyebut konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite sebagai ancaman nyata bagi kedaulatan rakyat.

“Rakyat harus bersatu merebut kembali kedaulatan dari oligarki,” ujarnya dalam pernyataan langsung di hadapan peserta deklarasi.

Lima presidium GMKR kemudian membacakan tuntutan yang mencakup ajakan persatuan rakyat, permintaan pertanggungjawaban pihak yang menyerahkan kedaulatan pada oligarki, penghentian perlindungan aparat terhadap elite ekonomi, pembersihan pemerintahan, hingga tuntutan mengadili Joko Widodo serta memakzulkan Gibran Rakabuming Raka.

Penulis Syafril Sjofyan dalam analisisnya menyebut tidak ada bukti hukum resmi yang menempatkan Prabowo sebagai bagian dari oligarki. Namun secara politik, relasi kekuasaan dan jejaring elite dinilai menjadi indikator penting.

Ia menjelaskan secara tidak langsung bahwa kedekatan pemerintah dengan kepentingan ekonomi besar biasanya terlihat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi, regulasi yang berpihak, serta proyek bermasalah yang tetap berjalan.

Kasus proyek strategis seperti PIK 2, menurutnya, kerap dijadikan cermin untuk menilai ketegasan negara. Jika pelanggaran korporasi tidak ditindak, kondisi itu dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai state capture atau negara yang dikendalikan kepentingan tertentu.

Syafril memetakan tiga kemungkinan posisi presiden: pemimpin yang berani mematahkan oligarki, manajer kompromi yang menjaga keseimbangan, atau bagian dari jejaring oligarki itu sendiri. Ia menilai kesimpulan akhir tetap membutuhkan data konkret, bukan sekadar klaim politik.

GMKR juga menyoroti agenda reformasi kepolisian. Forum Tanah Air Diaspora meragukan komitmen perubahan karena komite reformasi justru diisi figur-figur yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi Polri satu dekade terakhir.

Nama-nama seperti Tito Karnavian, Idham Azis, dan Kapolri aktif Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai bagian dari struktur lama yang dinilai belum mampu menghadirkan institusi kepolisian profesional dan bebas intervensi politik.

Syafril bahkan mengkritik keras sikap Kapolri yang dianggap menentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait posisi Polri. Ia juga mempertanyakan rencana pemberian tanda kehormatan kepada Kapolri oleh presiden, yang menurutnya berlawanan dengan semangat reformasi.

Dalam tulisannya, Syafril menguraikan empat strategi umum oligarki dalam melemahkan gerakan rakyat: kooptasi personal terhadap tokoh kritis, fragmentasi internal gerakan, delegitimasi publik melalui framing negatif, serta tekanan ekonomi terhadap sumber pendanaan aksi.

Ia menilai sejarah menunjukkan kemenangan perjuangan rakyat selalu ditentukan oleh tiga pilar utama: persatuan, strategi, dan kekuatan moral-spiritual. Tanpa persatuan, gerakan mudah terpecah; tanpa strategi, energi hanya menjadi ledakan sesaat; tanpa moral, perjuangan rentan dibeli dan dibajak elite.

Menutup refleksinya, Syafril berharap momentum Ramadan dapat dimanfaatkan GMKR untuk memperkuat konsolidasi gerakan secara matang dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kemenangan rakyat bukan lahir dari kemarahan spontan, melainkan dari tekanan hukum, dominasi narasi, konsistensi elektoral, serta ketahanan gerakan dalam sistem demokrasi.

“Ini bukan sekadar menjatuhkan kekuasaan, tetapi membangun daya tekan rakyat yang konsisten,” tulisnya.

Deklarasi GMKR pun menjadi penanda meningkatnya tensi kritik terhadap pemerintahan baru, sekaligus membuka babak baru perdebatan publik: benarkah kekuasaan semakin terkonsentrasi, atau justru sedang menuju koreksi arah demokrasi.

GMKR Beri Ultimatum ke Prabowo: Jika Kapolri Tak Dicopot hingga 15 Februari, Dinilai Sekadar “Omon-omon” IMG-20260127-WA0117

GMKR Beri Ultimatum ke Prabowo: Jika Kapolri Tak Dicopot hingga 15 Februari, Dinilai Sekadar “Omon-omon”

Hedi Batubara 5 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara lima tokoh yang disebut sebagai kelompok “oposisi” dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 30 Januari 2026, mendapat beragam respons dari kalangan aktivis. Salah satu yang menyoroti hasil pertemuan tersebut adalah Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat (GMKR)

Dalam keterangannya, Marwan Batubara menyebut pertemuan itu memang membawa kabar yang melegakan, terutama setelah Said Didu menyampaikan adanya sejumlah komitmen pemerintah yang dinilai sejalan dengan tuntutan rakyat. Salah satu poin yang disorot adalah upaya merebut kembali kedaulatan negara dari pengaruh oligarki.

“Kita apresiasi itu. Tapi pengalaman menunjukkan Presiden terlalu banyak pidato dan sangat sedikit yang direalisasikan. Makanya orang sebut dia cuma omon-omon. Buat kita, kalau sampai 15 Februari Kapolri tidak dicopot, Prabowo memang layak disebut Presiden omon-omon,” ujar Marwan, Kamis (5/1/2026).

Selain isu pencopotan Kapolri, Marwan juga menyinggung tuntutan lain yang disebut sebagai aspirasi mendesak dari sebagian kelompok masyarakat, yakni proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut menambah dinamika politik nasional pasca-pertemuan sejumlah tokoh dengan Presiden. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ultimatum yang disampaikan GMKR.

Situasi ini diperkirakan masih akan berkembang, seiring meningkatnya tekanan politik dan tuntutan publik terhadap realisasi berbagai janji pemerintahan baru.

Gus Umar Singgung Nilai Pilpres 2024: Anies Kasih Prabowo 11, Gibran Dinilai Produk Obrak-abrik Konstitusi IMG-20260102-WA0059

Gus Umar Singgung Nilai Pilpres 2024: Anies Kasih Prabowo 11, Gibran Dinilai Produk Obrak-abrik Konstitusi

Hedi Batubara 26 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar, kembali melontarkan kritik tajam terkait dinamika politik pasca Pilpres 2024. Kali ini, Gus Umar menyoroti pernyataan Anies Baswedan yang sempat memberi nilai 11 dari 10 kepada Prabowo Subianto, serta mempertanyakan kualitas kepemimpinan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Melalui pernyataannya, Gus Umar mengingatkan publik bahwa meski Anies telah menunjukkan sikap legawa dan sportif dengan memberikan apresiasi tinggi kepada Prabowo, hingga kini hubungan politik keduanya dinilai masih menyisakan ganjalan.

“Pilpres 2024, Anies kasih Prabowo nilai 11. Tapi sampai sekarang kok kelihatannya Prabowo masih kesel ke Anies?” ujar Gus Umar, dikutip dari pernyataannya yang beredar di media sosial, Senin (26/1/2026).

Tak berhenti di situ, Gus Umar kemudian mengalihkan sorotannya pada sosok Gibran sebagai Wakil Presiden hasil Pilpres 2024. Ia secara terbuka mempertanyakan penilaian publik terhadap Gibran, yang menurutnya lahir dari proses politik yang sarat kontroversi.

“Kalian kasih nilai berapa ke Gibran sebagai wapres, yang lahir dari proses obrak-abrik konstitusi ini?” sindirnya.

Gus Umar menilai, polemik perubahan tafsir konstitusi menjelang Pilpres 2024 akan menjadi catatan sejarah serius bagi demokrasi Indonesia. Menurutnya, legitimasi moral seorang pemimpin tak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh proses yang melahirkannya.

Pernyataan Gus Umar pun memancing beragam reaksi warganet. Sebagian mendukung kritik tersebut sebagai bentuk kontrol moral terhadap kekuasaan, sementara yang lain menilai pernyataan itu terlalu provokatif dan berpotensi memperpanjang polarisasi politik nasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka terkait pernyataan Gus Umar tersebut.

Belajar dari Iran, Pengamat: Pemerintahan Prabowo Harus Waspadai Operasi Intelijen Asing dan Politik Menunggangi Demo 1767435297629

Belajar dari Iran, Pengamat: Pemerintahan Prabowo Harus Waspadai Operasi Intelijen Asing dan Politik Menunggangi Demo

Hedi Batubara 13 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta –  Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar mengambil pelajaran serius dari tragedi geopolitik yang tengah berlangsung di Iran, di mana lebih dari 500 demonstran anti-pemerintah dilaporkan tewas dalam gelombang kerusuhan besar. Menurut Amir, peristiwa tersebut tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan domestik, melainkan bagian dari operasi intelijen global yang memanfaatkan krisis ekonomi dan ketidakpuasan sosial untuk melemahkan rezim yang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel.

“Iran adalah contoh klasik bagaimana krisis ekonomi, pengangguran, dan tekanan hidup rakyat bisa dimanfaatkan dalam skenario geopolitik besar. Ini peringatan keras bagi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo,” ujar Amir Hamzah dalam analisisnya, Selasa (13/1).

Amir menjelaskan, demonstrasi besar di Iran tidak berdiri di ruang hampa. Di satu sisi, rakyat Iran menghadapi inflasi tinggi, sanksi ekonomi berkepanjangan, dan stagnasi lapangan kerja. Namun di sisi lain, kondisi tersebut membuka ruang bagi operasi intelijen asing, khususnya Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan strategis untuk melemahkan kekuasaan para Mullah yang dikenal anti-Amerika dan anti-Israel.

“Dalam geopolitik modern, jarang sekali rezim tumbang hanya oleh faktor internal. Biasanya ada momentum ekonomi yang kemudian dimanfaatkan aktor luar melalui operasi pengaruh, perang informasi, hingga dukungan terhadap kelompok oposisi,” kata Amir.

Ia menambahkan, Iran bukan negara lemah secara militer. Negeri Persia itu memiliki teknologi persenjataan canggih, termasuk sistem rudal yang diklaim mampu menembus Iron Dome Israel. Karena itu, menurut Amir, destabilitas internal Iran merupakan target strategis yang jauh lebih ‘murah’ dibandingkan konfrontasi militer langsung.

“Ketika Iran terlalu kuat secara militer, maka jalan yang dipilih adalah menggoyang dari dalam,” ujarnya.

Menurut Amir Hamzah, situasi Iran patut menjadi cermin serius bagi Indonesia, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski konteks politik dan sosial berbeda, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan perlambatan di sejumlah sektor.

“Kondisi ekonomi adalah pintu masuk paling efektif untuk operasi intelijen asing. Ketika rakyat frustrasi, narasi apa pun akan mudah masuk,” tegasnya.

Amir menilai, Indonesia sebagai negara besar dan strategis di kawasan Indo-Pasifik juga tidak lepas dari bidikan kekuatan global. Apalagi, kebijakan luar negeri Prabowo yang cenderung tegas, nasionalistik, dan berorientasi pada kemandirian strategis berpotensi berbenturan dengan kepentingan tertentu.

Dalam konteks domestik, Amir menyoroti fenomena demonstrasi yang berpotensi muncul atau berkembang di masa awal pemerintahan Prabowo. Ia menekankan bahwa tidak semua demo murni aspirasi rakyat, tetapi juga rawan ditunggangi kepentingan politik.

“Ada pola saling menunggangi. Ketika ada demo terhadap Prabowo, jangan dilihat hitam-putih. Bisa jadi ada aspirasi riil, tapi bisa juga ada aktor politik yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.

Ia secara terbuka menyebut dinamika elite sebagai faktor penting. Menurutnya, kubu yang secara politik tidak sepenuhnya sejalan dengan Prabowo, termasuk kelompok pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak sepenuhnya dirugikan jika posisi Prabowo melemah.

“Dalam politik kekuasaan, tidak ada ruang kosong. Jika Prabowo goyah, selalu ada pihak yang diuntungkan. Ini realitas politik, bukan tuduhan personal,” kata Amir.

Lebih jauh, Amir Hamzah mengingatkan bahwa bentuk ancaman di era sekarang bukan hanya kudeta atau konflik bersenjata, melainkan perang informasi, framing media sosial, dan pembelahan opini publik.

“Operasi intelijen modern bekerja lewat narasi. Demo kecil bisa dibesarkan, isu ekonomi bisa dipelintir, dan ketidakpuasan diperluas lewat media sosial,” jelasnya.

Menurut Amir, Indonesia memiliki basis masyarakat yang besar dan majemuk. Jika tidak dikelola dengan komunikasi publik yang kuat, perbedaan persepsi bisa berubah menjadi konflik horizontal yang melemahkan legitimasi negara.

Amir Hamzah menegaskan, peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar pemerintahan Prabowo lebih waspada dan proaktif. Ia memberikan beberapa catatan penting:

1. Ekonomi sebagai benteng utama stabilitas

Pemerintah harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan menjaga daya beli rakyat. Ketidakpuasan ekonomi adalah bahan bakar utama instabilitas.

2. Perkuat intelijen dan deteksi dini

Negara harus mampu membedakan antara aspirasi rakyat yang murni dengan gerakan yang dimanipulasi kepentingan politik atau asing.

3. Kelola konflik elite secara sehat

Ketegangan antara kelompok kekuasaan tidak boleh tumpah ke jalan dan dimanfaatkan pihak luar.

4. Perang narasi harus dihadapi dengan transparansi

Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan secara terbuka agar tidak memberi ruang pada disinformasi.

Menurut Amir Hamzah, tragedi Iran adalah pelajaran mahal tentang bagaimana negara bisa dilemahkan dari dalam ketika ekonomi rapuh dan elite terbelah. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas, asalkan ancaman geopolitik dan intelijen dibaca secara jernih.

“Sejarah membuktikan, negara besar runtuh bukan karena musuh di luar, tapi karena gagal mengelola persoalan di dalam. Prabowo harus belajar dari Iran,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Ini

Laba Bank Shinhan Turun, Kredit Macet, Pernah Digeledah Bareskrim dan Pengawasan OJK Jadi Sorotan

Laba Bank Shinhan Turun, Kredit Macet, Pernah Digeledah Bareskrim dan Pengawasan OJK Jadi Sorotan

Hedi Batubara 29 Oktober 2026
Jelang 70 Tahun, Astra Siapkan Gebrakan Sosial di 700 Desa pada 7 Pulau Indonesia

Jelang 70 Tahun, Astra Siapkan Gebrakan Sosial di 700 Desa pada 7 Pulau Indonesia

Hedi Batubara 29 Oktober 2026
Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

Wartawan Senior Bongkar Kejanggalan Danantara: Dividen BUMN Rp90 Triliun Hilang, Ratusan Perusahaan Dijual ke Mana Uangnya?

Hedi Batubara 28 Oktober 2026
Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun

Gerakan Mahasiswa Menguat, Prabowo-Gibran Dinilai Bagian dari Oligarki Politik

Hedi Batubara 28 Oktober 2026