31 Oktober 2026

Gibran Rakabuming Raka

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Relawan Task Force Andalan 08 yang juga Sekretaris Jenderal Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Andi Ulfa Umar, A.Md, membantah pernyataan Dije yang mengaku sebagai relawan Jokowi dan mengaitkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan gerakan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo.

Ulfa Bone, sapaan akrab Andi Ulfa Umar, mengatakan bahwa berdasarkan pengetahuan organisasi yang dimilikinya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai relawan Jokowi tersebut tidak termasuk kelompok relawan yang terdata di TKN maupun kantor relawan di Jalan Imam Bonjol 25, Jakarta Pusat.

“Karena itu, pandangan Dije yang menuduh Sufmi Dasco Ahmad terlibat dalam gerakan Roy Suryo tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas. Jangan sampai pernyataan seperti ini justru menimbulkan kesalahpahaman di antara relawan,” ujar Ulfa Bone yang juga Wakil Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Ulfa, tudingan tersebut juga dinilai salah sasaran karena Dasco selama ini dikenal memiliki komunikasi politik dengan berbagai pihak di lingkaran pemerintahan dan partai politik.

“Apalagi Sufmi Dasco merupakan salah satu tokoh yang menjadi jembatan komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita juga melihat proses politik yang kemudian mempertemukan Prabowo dan Gibran hingga menjadi pasangan pada Pilpres 2024,” katanya.

Ulfa meminta para relawan Prabowo-Gibran maupun relawan Jokowi tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan yang berpotensi memperuncing hubungan kedua kelompok pendukung tersebut.

“Kepada seluruh relawan Prabowo-Gibran dan relawan Jokowi, jangan sampai terprovokasi dan mau diadu domba. Kita harus menjaga komunikasi dan stabilitas politik nasional,” tegasnya.

Ia mengatakan konsolidasi relawan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran serta mengawal program-program yang telah berjalan.

Ulfa juga menyinggung keakraban Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Sufmi Dasco Ahmad yang terlihat dalam agenda Rakernas PAN di Jakarta. Menurutnya, interaksi keduanya menunjukkan adanya komunikasi politik yang berlangsung baik.

“Kita memberikan apresiasi positif terhadap hubungan dan komunikasi antartokoh politik dalam pemerintahan. Koalisi Prabowo-Gibran perlu tetap solid dalam mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

Dukung Pertumbuhan Ekonomi 6-8 Persen

Ulfa mengatakan salah satu agenda yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penguatan perekonomian nasional. Ia berharap target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada periode 2027–2029 dapat dicapai melalui kebijakan yang produktif dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen tentu menjadi harapan bersama. Yang penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan membawa Indonesia menuju negara maju,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen.

Ulfa menilai capaian tersebut perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang mampu memperkuat konsumsi masyarakat, investasi, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat secara luas. Ini menjadi bagian dari harapan mewujudkan Indonesia tumbuh dan Indonesia maju sebagaimana semangat Asta Cita menuju Indonesia Emas yang adil, makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Sebagai Sekjen ARPG dan bagian dari Tim Bidang Kesehatan TKN Fanta, Ulfa juga menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Kami mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran dan akan terus mengawal program-program pemerintahan. Bagi kami, relawan harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga stabilitas sekaligus mengawasi agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Keakraban Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas III dan Harlah ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, mendapat perhatian dari kalangan relawan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), Desi Hanafiah, S.E., menilai keakraban Gibran dan Dasco tersebut memperlihatkan hubungan komunikasi politik yang baik di antara keduanya.

Menurut Desi, momen tersebut juga dapat menjadi konteks untuk melihat kembali berbagai rumor yang belakangan mengaitkan Dasco dengan gerakan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

“Keakraban Mas Gibran dengan Pak Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan bahwa hubungan keduanya baik dan komunikasi politik tetap terjalin. Karena itu, isu yang menyebut Pak Dasco berada di balik gerakan Roy Suryo dan kawan-kawan jangan langsung dipercaya sebagai fakta tanpa bukti yang jelas,” ujar Desi saat diwawancarai Minggu sore (19/9/2026) di Jakarta.

Desi mengatakan, hubungan Dasco dengan Gibran juga tidak muncul secara tiba-tiba. Keduanya telah berada dalam dinamika politik yang sama sejak proses Pilpres 2024 hingga masa transisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berperan dalam Konsolidasi Prabowo-Gibran

Desi menilai posisi Dasco dalam proses konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran juga perlu dilihat secara utuh.

Setelah Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai pasangan terpilih Pilpres 2024, Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Tim tersebut menjalankan proses koordinasi dan sinkronisasi program serta persiapan transisi menuju pemerintahan baru.

“Pak Dasco merupakan salah satu tokoh penting di Gerindra yang terlibat dalam proses konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi kalau sekarang terlihat akrab dengan Mas Gibran, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba,” jelas Desi.

Menurutnya, proses politik menuju pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan komunikasi intensif antara berbagai tokoh dan kekuatan politik.

“Pilpres 2024 menghasilkan pasangan Prabowo-Gibran. Setelah itu diperlukan konsolidasi agar pemerintahan bisa berjalan. Dalam proses tersebut, komunikasi antara Pak Prabowo, Mas Gibran dan para pimpinan partai, termasuk Pak Dasco, menjadi bagian dari dinamika politik yang wajar,” katanya.

Hubungan Politik Tetap Terjaga

Desi juga menilai pertemuan dan keakraban Gibran-Dasco dalam acara PAN menunjukkan bahwa hubungan antarkeduanya tetap terjaga di tengah berbagai isu politik yang berkembang.

Ia meminta publik tidak mudah menarik kesimpulan berdasarkan rumor atau potongan informasi di media sosial.

“Kalau ada tuduhan bahwa seseorang berada di balik sebuah gerakan, tentu harus ada bukti yang bisa diverifikasi. Jangan sampai rumor politik kemudian dianggap sebagai fakta,” ujar Desi.

Desi menambahkan, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Namun, menurut dia, isu yang menyangkut tokoh publik sebaiknya dibicarakan berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku.

ARPG Dorong Soliditas Pemerintahan

Sebagai bagian dari jaringan relawan pendukung Prabowo-Gibran, Desi mengatakan ARPG berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan hasil Pilpres 2024.

“Kami melihat hubungan baik antara Gibran dan Dasco sebagai bagian dari komunikasi politik yang penting. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus dijaga soliditasnya agar dapat fokus menjalankan program-program untuk masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa keakraban antartokoh politik tidak semestinya ditafsirkan secara berlebihan.

“Yang harus kita lihat adalah fakta dan rekam jejaknya. Jangan karena ada rumor kemudian semua hubungan politik ditarik ke dalam tuduhan tertentu,” pungkas Desi yang juga politisi PAN dan pernah Caleg DPR RI Dapil Kepri – Tanjung Pinang dari PAN.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuka kemungkinan berbagai konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Termasuk kemungkinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie ketika berbincang dengan pengamat politik Hendri Satrio. Dalam dialog tersebut, Hendri menanyakan kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Gibran pada Pilpres 2029.

“Jadi itu taktik politik,” ujar Budi Arie ketika membahas dinamika politik menuju 2029, Kamis (17/9/2026).

Ketika kembali ditanya apakah Gibran masih mungkin bersama Prabowo, Budi Arie menjawab bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka.

“Semuanya masih mungkin menurut saya. Kalau saya bilang, kartunya masih dikocok, belum dibagi,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa Pilpres 2029 akan memiliki dinamika berbeda dibandingkan Pemilu 2024. Pada 2029, Prabowo dan Gibran berstatus sebagai presiden dan wakil presiden petahana yang secara konstitusional masih memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali.

Menurut Budi Arie, sejarah pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 juga menunjukkan belum ada pasangan presiden dan wakil presiden yang kembali maju bersama untuk periode kedua.

“Sejak pemilihan presiden langsung 2004 zaman Pak SBY, tidak ada pasangan yang dua periode. Dulu SBY dengan JK, lalu Pak SBY dengan Budiono. Lalu Jokowi-JK, selanjutnya Jokowi dengan Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Meski membuka seluruh kemungkinan, Budi Arie mengaku secara pribadi masih berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pemerintahan untuk periode kedua.

“Kalau kita mengharapkan begitu,” kata Budi Arie.

Dalam dialog tersebut, Budi Arie juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia menolak anggapan bahwa hubungan kedua tokoh tersebut harus dibaca sebagai hubungan yang pasti berujung perpisahan politik.

Menurut Budi Arie, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki kepentingan terhadap negara dan rakyat.

“Saya bilang begini, ini adalah pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kepentingan negara dan rakyat,” katanya.

Budi Arie mengatakan dirinya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo sehingga mengetahui bagaimana Prabowo bekerja.

“Saya lihat beliau ini orang yang sangat konsen. Kalau di hitam itu dadanya merah putih,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyamakan hal tersebut dengan Jokowi.

“Begitu juga Pak Jokowi. Enggak ada kepentingan lain,” katanya.

Budi Arie juga menyebut sejumlah pemimpin lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh bangsa yang menurutnya patut dihormati.

“Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau pemimpin-pemimpin bangsa kita ini diadu domba. Enggaklah,” ujarnya.

Menurut dia, setiap pemimpin memiliki masa dan waktunya masing-masing. Perbedaan pandangan politik, kata Budi Arie, merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

“Kalau soal politik ya sudahlah, berbeda pendapat yang mungkin biasa. Jangan…” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus keracunan makanan yang melibatkan anak-anak penerima program makan bergizi.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Jadi saya sedihnya gini loh kalau ngelihat laporan orang yang keracunan itu udah anak orang miskin keracunan, dosa banget,” ujar Budi Arie.

Budi Arie mengkritik pelaksanaan pemberian makanan kepada seluruh anak Indonesia apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi persoalan keamanan pangan.

“Jadi beri makan ke seluruh anak Indonesia itu udah menurut saya eksekusi yang kurang tepat,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar komunikasi politik Effendi Gazali membandingkan gaya politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gibran Rakabuming Raka dalam membaca kemungkinan peta politik menuju Pemilu 2029.

Menurut Effendi, jika harus memilih antara AHY dan Gibran, dirinya secara pribadi lebih condong kepada AHY. Ia menilai perjalanan politik AHY berlangsung lebih bertahap dan tidak terkesan terburu-buru.

“Kalau saya pribadi, saya terang-terangan di sini, ketimbang Gibran, mendingan AHY-lah,” kata Effendi Gazali di acara Kompas TV, Senin (14/9/2026).

Effendi menyebut AHY juga dapat dipandang sebagai sosok yang memiliki latar belakang keluarga politik atau “putra mahkota”. Namun, menurut dia, AHY menempuh perjalanan politik secara lebih perlahan.

“Saya bayangkan seorang AHY itu juga putra mahkota. Tapi majunya pelan-pelan. Nggak langsung nabrak-nabrak konstitusi. Pelan-pelan saja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena Effendi kemudian mengajak publik membayangkan bagaimana jika Gibran menyampaikan pidato politik dengan gaya komunikasi seperti AHY.

Menurut dia, situasi politik akan menjadi jauh lebih sulit diprediksi apabila Gibran mulai menyampaikan pesan-pesan politik secara terbuka, terutama jika dikaitkan dengan sinyal menuju Pilpres 2029.

“Dan saya nggak bisa bayangkan ini bola yang lebih liar kalau Gibran yang pidato seperti AHY. Coba saja sama-sama, kita bayangkan Gibran yang pidato seperti AHY,” katanya.

Effendi menilai persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang memiliki peluang maju dalam kontestasi politik mendatang, tetapi juga bagaimana pesan yang disampaikan seorang tokoh dapat dibaca sebagai sinyal politik.

Ia pun mengajak publik mencermati kemungkinan pesan yang muncul apabila Gibran mulai berbicara dengan gaya politik seperti AHY.

“Apa yang mau dia katakan dalam konteks sinyal politik 2029? Itu saja dulu,” ujar Effendi.

Pernyataan Effendi tersebut memperlihatkan bahwa persaingan menuju 2029 bukan hanya akan ditentukan oleh elektabilitas dan dukungan partai politik, tetapi juga oleh kemampuan para tokoh membangun komunikasi politik dan mengirimkan sinyal kepada publik.

AHY sendiri merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara Gibran merupakan Wakil Presiden RI yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dengan posisi keduanya saat ini, setiap pernyataan maupun gerak politik AHY dan Gibran berpotensi menjadi perhatian publik, terutama ketika mulai dikaitkan dengan konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 mulai memunculkan pertanyaan mengenai siapa sosok yang akan mendampinginya jika berhasil memenangkan periode kedua. Salah satu isu yang mengemuka adalah kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjadi pasangan Prabowo.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, secara politik, tidak ada sejarah di Indonesia yang menunjukkan pasangan presiden dan wakil presiden pada periode pertama kembali maju sebagai pasangan yang sama pada periode kedua.

Menurut Hendri, kondisi tersebut berkaitan dengan kepentingan presiden petahana untuk memastikan proses politik menuju periode kedua hingga akhir masa kekuasaan berlangsung aman dan terkendali.

“Belum ada sejarahnya ya. Pasangan presiden, wakil presiden periode pertama itu ada di periode kedua belum ada juga,” kata Hendri di channel YouTube kompas.com, Minggu (13/9/2026).

Menurut dia, presiden yang hendak melanjutkan kekuasaan untuk periode kedua tentu akan memperhitungkan berbagai konsekuensi politik dari sosok yang dipilih sebagai calon wakil presiden.

Hendri mencontohkan apabila Prabowo memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pada 2029.

“Misalnya nih, Prabowo ambil AHY jadi wapresnya. Artinya apa? Dia membesarkan Demokrat yang bisa jadi membahayakan Gerindra di 2034,” ujarnya.

Hal serupa, menurut Hendri, juga berlaku jika Prabowo kembali menggandeng Gibran. Pilihan tersebut berpotensi memperkuat kekuatan politik di luar Gerindra.

“Sama kalau dia mengambil Gibran bisa jadi membahayakan Gerindra juga dan membesarkan PSI atau yang dalam bayang-bayang Golkar,” kata Hendri.

Karena itu, Hendri melihat pilihan Prabowo pada Pilpres 2029 tidak semata-mata berkaitan dengan elektabilitas calon wakil presiden. Ada kalkulasi politik jangka panjang, terutama bagaimana menjaga posisi Gerindra menghadapi kontestasi politik setelah 2029.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Hendri juga menyebut Prabowo berpeluang memilih kader Gerindra sendiri atau tokoh nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik besar. Menurutnya, pilihan tersebut relatif lebih aman bagi Prabowo dan Gerindra untuk menghadapi pertarungan politik 2034.

Di sisi lain, Hendri menilai munculnya pembacaan mengenai dua kekuatan politik, yakni kubu Solo yang dikaitkan dengan Gibran dan kubu Cikeas yang dikaitkan dengan AHY, belum perlu diterjemahkan sebagai pertarungan terbuka.

Menurutnya, kedua kubu saat ini masih berada dalam tahap membaca situasi, membangun kekuatan dan mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Kalau kemudian ada dua kubu Solo dan Cikeas ini sih menurut gua ya kubu biasa aja. Saling mengintip, bersiap-siap, memanaskan mesin, sama-sama cari duit, ngumpulin duit kan,” ujar Hendri.

Ia menilai belum ada alasan kuat bagi kedua kelompok tersebut untuk mulai saling berhadapan atau memunculkan friksi politik secara terbuka.

“Tapi apakah sekarang mereka harus bermusuhan, minimal memunculkan friksi, menurut gua belum saatnya. Momentumnya masih terlalu jauh,” katanya.

Hendri mengatakan dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat cair. Karena itu, berbagai kemungkinan masih dapat berubah, termasuk konfigurasi pasangan calon maupun arah koalisi partai politik.

Sebelumnya, Hendri juga menilai jika suatu saat kekuatan Cikeas dan Solo bergabung, Gibran lebih realistis ditempatkan sebagai calon presiden karena memiliki modal kekuasaan yang lebih besar, sedangkan AHY dinilai lebih kuat dari sisi citra, kualitas dan kapasitas intelektual.

Menurut Hendri, salah satu alasan mengapa pasangan presiden dan wakil presiden pada periode pertama belum pernah berlanjut menjadi pasangan yang sama pada periode kedua adalah kepentingan politik presiden untuk mengakhiri masa pemerintahan dengan aman.

“Kenapa? Karena di periode kedua si presiden ini juga pengen landing-nya smooth, aman, enggak digangguin,” ujar Hendri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan anggota DPR RI Akbar Faizal melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait cara pemerintah merespons persoalan yang dialami masyarakat.

Akbar menilai, kunjungan seorang wakil presiden ke lokasi yang sedang dilanda persoalan tidak akan banyak membantu apabila tidak disertai agenda konkret untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah.

Hal itu disampaikan Akbar melalui akun media sosialnya saat mengomentari kunjungan Gibran ke lokasi yang tengah menghadapi persoalan.

“Kepada Sdr Wapres @gibran_tweet, berkunjung ke lokasi problem seperti dalam video ini sama sekali tak membantu. Ini gaya politiknya Bapakmu. Anda kan milenial. Masak gini?” kata Akbar, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Akbar, sebagai wakil presiden, Gibran seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, bukan berhenti pada kunjungan lapangan.

Ia bahkan memberikan sejumlah langkah yang menurutnya dapat dilakukan Gibran untuk menangani persoalan tersebut secara lebih sistematis.

“Kuajarkan caranya: Panggil Menteri @KementerianESDM, Kapolri, Menteri @KemenkeuRI dan K/L terkait,” ujarnya.

Akbar mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran perlu meminta penjelasan secara langsung mengenai penyebab persoalan yang terus berulang, hambatan penyelesaian, hingga pihak yang bertanggung jawab.

“Tanyakan, kenapa masalah ini berulang, apa jalan keluarnya, di mana hambatannya, siapa bertanggung jawab apa, mana skala prioritas, dan lain-lain,” katanya.

Setelah memperoleh penjelasan dari kementerian dan lembaga terkait, lanjut Akbar, pemerintah perlu menyusun skenario penanganan secara bertahap.

“Lalu, buat skenario jangka pendek sambil merancang skenario menengah panjang. Lalu laporkan ke Presiden. Kawal skenario dengan ketat,” tuturnya.

Akbar juga mendorong agar setiap skenario penanganan dievaluasi berdasarkan hasil di lapangan. Jika berhasil, pola tersebut dapat dijadikan standar penanganan ketika persoalan serupa kembali terjadi.

“Jika berhasil, jadikan skenario baku jika peristiwanya berulang. Jika gagal, cari cara baru,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat. Menurut dia, lambannya penanganan hanya akan membuat beban warga semakin berat.

“Reaksi yang cepat harus diutamakan sebab warga makin tersiksa,” ujar Akbar.

Tak berhenti di situ, Akbar meminta persoalan tersebut juga dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja para menteri dan pejabat terkait.

“Catatan: jadikan kejadian ini bahan untuk mengukur kinerja menteri. Usulkan ke Presiden untuk ganti menteri gombal,” katanya.

Akbar menilai pola kerja seperti itulah yang menurutnya lebih mencerminkan peran wakil presiden dalam membantu Presiden menyelesaikan persoalan rakyat.

“Begini cara Wapres yang bisa membantu,” tegasnya.

Ia kemudian menyindir kunjungan pejabat ke lokasi persoalan apabila tidak diikuti langkah penyelesaian yang jelas.

“Berkunjung tanpa agenda penyelesaian seperti ini hanya menyenangkan kelompok pendukung Anda yang tak sabar menunggu 2029,” kata Akbar.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan, demokrasi, netralitas aparat negara dan pentingnya regenerasi kepemimpinan kembali menjadi sorotan. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah koalisi Demokrat menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan bahwa posisi partainya saat ini adalah mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan.

“Pokoknya kami mengawal pemerintahan Presiden Prabowo sampai 2029. Ini kan pemerintahan Presiden Prabowo. Koalisi kami itu dengan Presiden Prabowo. Oke, jelas itu,” kata Andi Mallarangeng di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (11/9/2026).

Menurut Andi Mallarangeng, mengenai siapa yang nantinya akan dipilih Prabowo untuk menjadi pasangan politik pada Pilpres 2029, termasuk apakah AHY atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

“Nanti Presiden Prabowo akan pilih AHY atau pilih Gibran lagi. Kalau begitu mesti ditanyakan Pak Prabowo sendiri, bukan pada kita,” ujarnya.

Pernyataan Andi Mallarangeng tersebut sekaligus menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin terburu-buru menentukan sikap terkait kontestasi Pilpres 2029. Partai berlambang bintang mercy itu memilih menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo sekaligus tetap membuka ruang bagi dinamika politik yang akan berkembang.

Andi Mallarangeng juga meminta publik tidak terlalu emosional dalam membaca pidato AHY. Menurutnya, sebagai ketua umum partai, AHY memiliki kewajaran untuk menyampaikan prinsip dan nilai politik Demokrat kepada kader maupun masyarakat.

“Enggak usah terlalu baper. Ketua Umum Partai Demokrat wajar sekali menjelaskan baik kepada kader maupun kepada publik tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dasar yang ingin berkontribusi membangun bangsa ini dan negara ini,” kata Andi Mallarangeng.

Ia menjelaskan, salah satu pesan penting AHY adalah bahwa kekuasaan bukan milik seseorang dan tidak berlangsung selamanya. Dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat dengan mekanisme pemilu.

“Mas AHY menyampaikan bahwa kekuasaan itu bukan milik seseorang dan juga tidak untuk selamanya. Kan begitu. Karena ada yang namanya siklus pemilu. Dua periode cukup dalam soal menjaga demokrasi,” tuturnya.

Menariknya, dalam pidato yang disampaikan AHY tersebut tidak disebut secara langsung nama Presiden Prabowo maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun, pernyataan mengenai batas kekuasaan dan pentingnya menjaga demokrasi kemudian memunculkan berbagai tafsir politik.

Andi Mallarangeng menilai pembacaan semacam itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ia mengatakan, pesan AHY lebih tepat ditempatkan sebagai penegasan prinsip Demokrat mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Nama Presiden Prabowo tidak disebut, nama Presiden Jokowi misalnya enggak disebut. Makanya pelurunya seolah-olah mengarah kepada dua orang itu atau salah satu orang dalam hal menjaga demokrasi,” katanya.

Selain persoalan masa jabatan dan siklus kekuasaan, AHY juga menekankan pentingnya netralitas aparat negara dalam kehidupan demokrasi. Menurut Andi Mallarangeng, sikap tersebut merupakan prinsip yang memang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan.

“Yang ditekankan oleh Ketua Umum Mas AHY adalah agar supaya aparat negara netral. Polisi, tentara, BIN netral. Memang begitu, itu aturannya,” ujar Andi Mallarangeng.

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai akar persoalan politik yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Deddy bahkan menyebut Jokowi sebagai ahli strategi ulung, tetapi bukan semata karena kehebatan politiknya. Menurut dia, keberhasilan Jokowi membangun pengaruh politik lebih banyak ditopang keberanian mengambil langkah yang sangat berani dan nekad.

“Seorang ahli strategi ulung. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekadnya. Kita bedakan dulu. Karena semua presiden berpotensi melakukan apa pun yang dilakukan Jokowi. Tapi tidak ada yang cukup nekad untuk seperti Jokowi,” kata Deddy di media sosial, Jumat (11/9/2026).

Deddy juga menilai pembicaraan mengenai hubungan politik antara Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi persoalan utama.

“Apa sih bicara Fufufafa sama Gibran? Enggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya Joko Widodo,” ujarnya.

Menurut Deddy, Jokowi memiliki kemampuan pencitraan politik yang sangat kuat. Ia menilai citra Jokowi sebagai sosok rakyat biasa yang berasal dari kalangan masyarakat bawah dan kemudian menapaki tangga kekuasaan berhasil memengaruhi persepsi publik, termasuk PDIP.

“Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang sudah level dewa. Berhasil menghipnotis anak bangsa ini termasuk PDI Perjuangan yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali lalu menapaki tangga politik,” katanya.

Deddy mengatakan, pada akhirnya banyak pihak merasa tertipu oleh citra politik yang dibangun Jokowi. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan perkembangan teknologi telepon seluler yang semakin memungkinkan setiap orang merekam dan menyebarkan aktivitas politik secara cepat.

“Kita tertipu semua, tetapi itu terjadi hanya lima tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa selfie dengan yang namanya Jokowi,” ujar Deddy.

Ia menambahkan, PDIP sebelumnya telah beberapa kali mengungkap persoalan terkait Jokowi. Deddy menyebut nama Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani sebagai bagian dari pihak yang pernah menyampaikan sikap mengenai persoalan tersebut.

Namun, Deddy menegaskan bahwa proses untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum tidak semestinya dilakukan oleh partai politik.

“Saya sudah berkali-kali ngomong, apakah PDI Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum,” tegasnya.

Deddy juga menolak anggapan bahwa PDIP selama ini hanya diam terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan sikap kritis partainya telah disampaikan berulang kali sejak 2014 hingga 2024.

“Janganlah kita ini merasa paling benar. Kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Kok marah sendiri-sendiri juga boleh, enggak ada masalah. Tapi enggak usah merasa paling benar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Deddy mengakui PDIP mempunyai bagian tanggung jawab politik karena pernah ikut membangun dan mengantarkan Jokowi ke tampuk kekuasaan.

“Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi,” ujarnya.

Namun, ia menilai tidak ada pihak yang dapat memastikan sejak awal ke mana arah politik seseorang setelah memperoleh kekuasaan.

“Siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat saja tertipu, apalagi cuma gua,” kata Deddy.

Selain persoalan politik, Deddy juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyinggung melemahnya kelas menengah dan menurunnya daya beli masyarakat yang menurutnya semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.

“9,6 juta kelas menengah kita itu sudah ambruk,” katanya.

Deddy juga menggambarkan kondisi masyarakat yang menurutnya kini semakin membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk sembako dan bahan bakar.

Ia menilai situasi tersebut menunjukkan adanya perubahan serius dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Deddy kemudian menyinggung praktik politik uang dalam pemilu. Menurut dia, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat berada dalam posisi sulit ketika berhadapan dengan politik transaksional.

“Makanya dulu kami susah cari saksi. Mending nunggu di rumah serangan fajar daripada jadi saksi partai,” ujarnya.

Deddy menilai masyarakat sebenarnya memahami persoalan politik yang terjadi. Namun, menurut dia, kondisi ekonomi dan lemahnya pengawasan membuat masyarakat berada dalam situasi yang serba sulit.

“Jadi masyarakat kita ini bukan enggak ngerti. Tapi harus dicatat satu lagi, situasi adab kekuasaan kita memang…” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan akan mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuntutan utama mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Denny melalui unggahannya di platform media sosial X pada Rabu, 9 September 2026.

“Kamis 10 September 2026, kami masukkan permohonan Sengketa Pilpres mendiskualifikasi GIBRAN,” tulis Denny.

Denny kemudian menjelaskan inti tuntutan yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

“INTINYA: Diskualifikasi Gibran sebagai Calon Wakil Presiden karena TIDAK MEMENUHI SYARAT CAWAPRES.”

Dalam unggahannya, Denny juga menyampaikan bahwa rincian tuntutan tersebut tercantum dalam petitum permohonan yang diajukan kepada MK.

Adapun petitum yang dicantumkan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.

2. Mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan.

3. Menyatakan batal seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

4. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh MPR.

5. Memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

6. Memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Denny menutup pernyataannya dengan seruan, “Salam Integritas!”

Pernyataan mengenai rencana pengajuan sengketa Pilpres, alasan yang dikemukakan, serta petitum tersebut merupakan pernyataan dan materi permohonan yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Komisi Pemilihan Umum, MPR, dan pihak terkait lainnya, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, melontarkan analisis tajam terkait kemunculan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bersama sejumlah tokoh dan elite relawan, termasuk Budi Arie Setiadi.

Menurut Syahganda, kemunculan sejumlah tokoh tersebut di ruang publik tidak bisa dilihat semata-mata sebagai pertemuan biasa. Ia menilai terdapat dinamika dan kepentingan politik yang patut dicermati, terutama setelah munculnya berbagai narasi mengenai masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Syahganda menyoroti sebuah forum yang memperlihatkan Jokowi berada bersama sejumlah elite pendukungnya. Menurutnya, ketika pembicaraan dalam forum tersebut kemudian menjadi perhatian publik, pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan pun menjadi relevan.

“Jokowi dan Budi Arie ketika muncul di publik, itu rapat lengkap elite-elite Jokowi dan kemudian bocor di media. Mereka ini berpikir kalau lewat Oktober maka Prabowo akan selamat sampai 2029,” kata Syahganda di channel yang Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).

Ia kemudian menyoroti pernyataan Budi Arie dalam forum tersebut. Menurut Syahganda, ketika seorang tokoh politik melontarkan pertanyaan kepada massa relawan dan mendapatkan jawaban serempak berupa kesiapan, publik wajar mempertanyakan konteks politik di balik pernyataan tersebut.

“Ketika Budi Arie bertanya siap, kemudian massa relawan mengatakan siap. Nah, apa sebetulnya yang dipersiapkan?” ujarnya.

Bagi Syahganda, Budi Arie bukanlah sosok yang dapat dilepaskan dari konteks politik. Karena itu, ia memandang setiap pernyataan yang disampaikan tokoh politik perlu dibaca dalam konteks kepentingan dan agenda yang mungkin sedang dibangun.

“Dia kan politisi. Jadi motifnya pasti motif politik. Kepentingannya pasti ada sebagai insan politik,” tegasnya.

Lebih jauh, Syahganda menyampaikan analisisnya mengenai kelompok politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi. Ia menilai inti kekuatan politik tersebut akan terus memikirkan bagaimana menjaga dan memperkuat masa depan politik Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, munculnya berbagai wacana politik belakangan ini perlu dibaca sebagai bagian dari pertarungan narasi menjelang periode-periode politik penting ke depan.

“Intinya Jokowi, inti daripada intinya geng Jokowi, pasti akan mengagendakan bagaimana Gibran bisa jadi,” kata Syahganda.

Ia juga menilai Jokowi memiliki posisi sentral dalam jaringan politik tersebut. Karena itu, menurut Syahganda, berbagai pernyataan yang muncul dari tokoh-tokoh di sekitarnya tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kepemimpinan politik Jokowi.

“Sengaja Jokowi menginginkan agar urusan percepatan, agar urusan patahan sejarah itu menjadi wacana publik. Di forum itu pemimpinnya adalah Jokowi,” ujarnya.

Syahganda bahkan menyebut dinamika tersebut sebagai bentuk pembangunan agitasi dan propaganda politik melalui berbagai narasi yang secara bertahap dilemparkan ke ruang publik.

Ia mencontohkan sejumlah pernyataan dari tokoh-tokoh politik yang, menurutnya, turut membentuk atmosfer politik menjelang berbagai agenda aksi massa.

“Ada narasi yang dibangun. Pramono Anung membangun narasi silakan, tidak ada masalah asal aksi damai. Eggi Sudjana membangun narasi bahwa silakan menginap di kantor saya. Ditambah lagi narasi politik yang dilakukan oleh Budi Arie,” katanya.

Syahganda juga memberikan pandangannya mengenai aksi massa yang sebelumnya berlangsung. Ia menilai aksi tersebut tidak mencapai eskalasi seperti yang sebelumnya diperkirakan.

Menurut dia, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah langkah aparat terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pendanaan aksi.

“Melempemnya aksi kemarin itu, menurut saya, karena kerja aparat. Pemeriksaan rekening,” ujar Syahganda.

Ia secara khusus menyinggung isu pemblokiran rekening seseorang yang disebutnya sebagai “Mas Botok”. Menurut Syahganda, langkah tersebut menimbulkan efek psikologis bagi pihak-pihak yang sebelumnya memberikan dukungan finansial.

“Pemblokiran rekening Botok ini memang mengagetkan buat para donatur. Takut dong donatur, karena sudah ketahuan siapa-siapa donaturnya,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan analisis Syahganda mengenai dinamika politik dan dampak psikologis dari penindakan atau pemeriksaan yang dilakukan aparat. Klaim mengenai motif, keterkaitan politik, maupun dampak terhadap pendanaan aksi tersebut memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Dalam bagian lain pernyataannya, Syahganda menilai tanggung jawab atas narasi politik yang muncul dalam forum para relawan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Budi Arie.

Menurut dia, Jokowi sebagai tokoh yang dinilainya memiliki posisi kepemimpinan dalam forum tersebut seharusnya memberikan penjelasan langsung kepada publik.

“Presiden ketujuh Jokowi harus membuat statement resmi. Dia memohon maaf atas statement yang muncul di situ bahwa itu tidak akan terulang lagi,” ujar Syahganda.

Ia menegaskan, menurut pandangannya, permintaan maaf tersebut tidak cukup jika hanya disampaikan oleh Budi Arie.

“Jadi bukan Budi Arie-nya yang minta maaf. Jokowinya. Jokowi dong. Dia kan pemimpinnya di situ,” tegasnya.