30 Oktober 2026

Gibran Rakabuming Raka

Gibran dan Kudeta Kolaborasi Geng Solo-Oligarki Prabowo Dua Pekan ke Luar Negeri, Kebayang Gibran Jadi Presiden?

Gibran dan Kudeta Kolaborasi Geng Solo-Oligarki

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik pasca-Pilpres selalu menyisakan cerita. Namun, apa yang dipertontonkan oleh pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini melampaui batas kewajaran. Kita seperti disuguhi drama dua babak yang dimainkan dalam satu panggung, tapi dengan naskah yang bertolak belakang.

Di satu sisi, Presiden Prabowo sedang babak-belur dikepung dari segala penjuru. Kritik tajam netizen. Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Di sisi lain, Gibran tampak santai. Seolah steril dari berbagai problem yang membelit negara dan rakyat.

Kritik dan demo terhadap Prabowo nyaris tak pernah berhenti. Isunya pun berat: sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG), kontroversi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), rupiah yang loyo, IHSG yang anjlok, dan tekanan fiskal kian mencekik. Juga ada soal kebijakan pajak yang dinilai gila-gilaan, serta polemik perpanjangan usia pensiun Kapolri. Proyek food estate yang sempat senyap, tiba-tiba mencuat lagi ke permukaan.

Namun, tengoklah ke sisi lain panggung. Wapres Gibran justru tampil begitu tenang, bahkan cenderung abai. Dia bak makhluk dari planet lain yang sama sekali terlepas dari seluruh kegaduhan ekonomi dan sosial yang melanda negeri. Gibran tidak pernah berkomentar soal nilai tukar rupiah, saham, atau carut-marut MBG. Ketika mahasiswa berdemo di mana-mana, Gibran justru sibuk memainkan narasi politiknya sendiri.

Ingat momen di Istana Wapres ketika Gibran menerima rombongan “mahasewa”? Disebut mahasewa karena terbukti merupakan massa bayaran. Belum lagi manuvernya membawa rombongan mahasiswa UI ke Papua tanpa izin rektorat.

Di lapangan, Gibran sangat rajin keliling daerah membagikan bantuan sosial (Bansos). Ini bukan sekadar tugas seremonial seorang wakil presiden. Ini adalah langkah konsolidasi politik yang taktis, sekaligus sebuah upaya membusukkan kepemimpinan Prabowo dari dalam.

Dengan semua manuvernya, Gibran sedang mengatakan: saya berbeda dengan Prabowo. Prabowo hobi marah-marah, menuduh sana-sini, boros, dan asyik dengan jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan saya cool, penuh senyum, ramah, mengayomi, dan perhatian pada rakyat jelata. Semua itu dilakukannya demi investasi politik menuju 2029. Bahkan bukan mustahil lebih cepat dari itu.

Gerilya PSI dan Serangan Udara

Manuver Gibran dari Istana Wapres diperkuat secara masif oleh gerakan eksternal keluarganya. Di garis depan, kita melihat pergerakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin oleh adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, kini gencar melakukan gerilya politik ke akar rumput. PSI sengaja disiapkan sebagai “sekoci” dan infrastruktur politik cadangan untuk mengamankan jalur dinasti.

Gerakan darat PSI ini diperkuat oleh gempuran luar biasa di ruang digital. Pasukan buzzer dan influencer sewaan. Orang-orang yang oleh mantan Danjen Kopassus Soenarko disebut para pemakan bangkai ini, bergerak serentak di media sosial. Mereka menebar narasi fitnah, memutarbalikkan fakta, dan mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.

Pola ini sangat terbaca. Bukan kejadian alamiah. Ini adalah cyber warfare yang diorkestrasi dari satu komando. Tujuannya menciptakan distrust (ketidakpercayaan) publik yang akut terhadap Prabowo. Masyarakat didorong untuk meragukan dan marah kepada kepemimpinan Prabowo akibat hasutan media sosial. Jika ini berhasil diwujudkan, saat itulah karpet merah digelar untuk Gibran agar tampil sebagai “pahlawan penyelamat”.

Orkestrasi politik ini kian benderang jika kita membaca pergerakan sang ayah, Joko Widodo. Mantan presiden ini tampak belum rela melepaskan panggung kekuasaan. Dia gencar melakukan safari politik keliling Indonesia. Tentu saja, publik yang melek politik membacanya bukan jalan-jalan, apalagi silaturahmi biasa.

Kunjungan ke Lampung, misalnya, memicu kegaduhan luar biasa. Ada penolakan masyarakat lapis bawah dari segala elemen; mahasiswa, aktivis, emak-emak, dan lainnya. Tapi pada saat yang sama, segelintir elite lokal justru menganugerahinya gelar “Paduka Pemuka Bangsa”.

Yang paling mencolok tentu saja prosesi adat yang menyertakan adegan menginjak kepala kerbau. Bagi sebagian kalangan yang paham akan bahasa simbol, ini adalah pesan politik tingkat tinggi. Banyak yang menafsirkan bahwa aksi menginjak kepala kerbau tersebut merupakan simbol keberanian Jokowi untuk “menginjak” partai lamanya. Faktanya, PDIP berlambang kepala banteng. Sebuah pesan intimidatif bahwa Geng Solo masih memiliki taji dan nyali untuk menggilas lawan politiknya.

Kolaborasi Jahat Jokowi dan Oligarki

Semua manuver dan gerilya tadi tentu membutuhkan dana sangat besar. Publik percaya, Jokowi punya uang sangat banyak. Politisi senior PDIP Beathor Suryadi, misalnya, yakin di rumah Jokowi ada bungker berisi duit. Jumlahnya sangat fantastis, ratusan triliun. Dia bahkan menyebut masih ada sejumlah bungker di beberapa tempat lain.

Meski begitu, ikhtiar menjatuhkan Prabowo dan segera menaikkan Gibran berkelindan dengan kepentingan oligarki. Mereka siap dengan senang hati mendanai semua gerakan kolosal ini. Biaya safari politik Jokowi, gerilya PSI, dan bayaran para buzzer/influencer cuma remah-remah bagi oligarki.

Di sinilah kita melihat kongkalikong jahat antara penguasa dinasti dan para oligarki hitam. Yang disebut terakhir adalah para penikmat Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, mereka telah mengeruk kekayaan alam kita dengan nilai fantastis hampir tanpa tersentuh hukum. Angkanya mencapai belasan bahkan puluhan ribu triliun rupiah.

Namun, kenyamanan mereka terusik di era Prabowo. Langkah tegas pemerintah yang mulai menyita jutaan hektare perkebunan dan pertambangan ilegal membuat para oligarki ini meradang. Kemarahan mereka makin memuncak ketika pemerintah membabat habis praktik under-invoicing (pemanipulasian nilai faktur yang lebih rendah) dan transfer pricing—modus klasik yang selama ini digunakan untuk melarikan modal ke luar negeri dan menghindari pajak.

Ditambah hadirnya kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), menjadi pukulan telak yang mematikan bagi mereka. Kran-kran penyelundupan ditutup. Celah manipulasi disumbat. Kehilangan potensi jarahan ribuan triliun membuat para oligarki gelap mata. Mereka menemukan sekutu yang sepadan pada diri Jokowi yang juga sedang panik mengamankan masa depan politik anak-anaknya.

Maka, terjadilah kongsi jahat itu: Jokowi butuh kekuasaan dan proteksi untuk dinastinya. Sementara oligarki butuh kembali mengeruk SDA Indonesia tanpa gangguan. Tujuan akhir dari kongsi ini sangat mengerikan: menjatuhkan Prabowo secepatnya. Mereka tidak mau menunggu sampai 2029.

Tekanan fiskal. Rupiah yang digoyang. Demonstrasi yang dirancang dan ditunggangi. Fitnah yang ditebar buzzer di media sosial. Semua itu adalah peluru-peluru yang ditembakkan secara bersamaan untuk menciptakan instabilitas nasional.

Prabowo?

Melihat kenyataan yang kasat mata ini, muncul satu pertanyaan mendasar yang krusial bagi masa depan bangsa: Apakah Prabowo menyadari semua manuver di sekelilingnya ini? Jika jawabannya Ya, lantas strategi dan antisipasi apa yang sedang disiapkan oleh sang Jenderal?

Namun, jika jawabannya Tidak, mosok seorang Presiden, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad tidak menyadari bahwa dia sedang dikepung dari dalam rumahnya sendiri? Bukankah presiden punya semua perangkat untuk mendeteksi setiap pergerakan seperti ini? Ibarat kata, tak ada sebatang jarum pun yang jatuh tanpa sepengetahuan presiden!

Sebagai rakyat, kita harus jujur melihat potensi ancaman ini. Kita wajib mengingatkan Presiden Prabowo untuk tetap tegak, waspada. Yang lebih penting lagi, publik harus mendorong agar Prabowo berani menyikat balik. Upaya kembalinya kekuatan Jokowi dan Geng Solo harus dicegah demi keselamatan negara.

Tidak bisa tidak, apa yang dilakukan Geng Solo dan oligarki ini adalah kudeta merangkak. Kudeta senyap tapi sistematis dan terencana dengan sangat baik. Jika upaya percepatan penggantian kekuasaan ini terjadi, Prabowo adalah korban pertama. Dia terjungkal dari kursi presidennya.

Tapi, korban kudeta ini bukan hanya Prabowo. Seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi bencana besar. Kita terancam dipimpin oleh sosok nirkualitas seperti Gibran. Di belakang sosok Gibran yang minim pengalaman politik substansial itu, ada Jokowi yang mengendalikan benang merahnya. Di belakang Jokowi, bercokol kekuatan oligarki domestik yang serakah. Dan di belakang oligarki, ada kepentingan geopolitik raksasa seperti Republik Rakyat China (RRC) yang siap mencengkeram kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum kita.

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Ini sangat berbahaya. Gibran ternyata terbukti tidak senaif yang dikira banyak orang. Dia makin pintar membaca celah dan taktis. Karena itu, dia makin berbahaya bagi stabilitas pemerintahan saat ini.

Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas sebelum semua terlambat. Jargon satu musuh terlalu banyak dan seribu teman sedikit harus ditinjau ulang. Teman yang banyak artinya kompensasi yang banyak pula. Di antara para teman, banyak juga yang penjilat. Yang paling bahaya, justru teman yang diam-diam pengkhianat.

Prabowo harus waspada dan tegas. Bertindak cepat dan tepat. Eliminasi setiap potensi ancaman yang ada. Singkirkan sikap ewuh-pakewuh apalagi rasa utang budi. Kalaupun, sekali lagi: ini kalaupun, Prabowo berutang budi, cukup satu tahun untuk melunasi. Tidak boleh merasa utang budi politik sepanjang masa.

Prabowo harus menjaga jangan sampai istana yang megah runtuh dari dalam. Jangan sampai bangsa dan rakyat Indonesia terjerumus dalam derita berkepanjangan. Jangan sampai semua itu terjadi karena kelalaian mendeteksi musuh dalam selimut yang bekerja untuk “tetangga sebelah” dan mantan penguasa yang telah lengser. []

Penulis :

Hanum Salsabiela: Gibran Harus Dimakzulkan  Gibran Tak Memenuhi Syarat untuk Dilantik, Jika Dipaksakna Wajib Dimakzulkan Pascadilantik

Hanum Salsabiela: Gibran Harus Dimakzulkan 

Hedi Batubara 24 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis media sosial dan pegiat demokrasi, Hanum Salsabiela, kembali melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Melalui unggahannya di media sosial, Hanum menyatakan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena dianggap memiliki sisi kepribadian yang bertolak belakang dengan citra yang ditampilkan di hadapan publik.

Dalam pernyataannya, Hanum mengaitkan Gibran dengan kontroversi akun anonim “Fufufafa”, akun yang sejak 2024 menjadi perbincangan publik karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Tuduhan tersebut hingga kini masih menjadi polemik di ruang publik dan terus memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat.

“Kalian tahu kan cerita Dr Jekyll and Mr Hyde? Yap. Fufufafa dan Gibran itu adalah padanannya,” tulis Hanum, Rabu (24/6/2026).

Ia menggambarkan adanya dua wajah yang berbeda dalam sosok Gibran. Menurutnya, pada siang hari Gibran tampil sebagai pejabat negara yang aktif menjalankan tugas-tugas kenegaraan, mulai dari melakukan kunjungan kerja, memimpin rapat, menerima perwakilan mahasiswa maupun pengemudi ojek online, hingga tampil dalam berbagai kegiatan publik dan podcast yang membahas teknologi kecerdasan buatan.

Namun, Hanum menilai terdapat sisi lain yang bertolak belakang dengan citra tersebut.

“Pagi dia kunjungan ke 100 titik, mimpin rapat, terima perwakilan mahasiswa, ojol, bikin podcast sok AI, dan lain-lain. Malamnya? Dia olah jempol dengan sekian akun anonimnya yang kita tidak tahu yang mana, sambil bully dan obyektifikasi orang,” tulisnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada kontroversi akun Fufufafa yang sempat menjadi sorotan nasional. Akun itu ramai diperbincangkan setelah muncul berbagai unggahan lama yang berisi komentar bernada penghinaan terhadap sejumlah tokoh politik serta komentar yang dianggap seksis terhadap sejumlah figur publik perempuan. Dugaan keterkaitan akun tersebut dengan Gibran menjadi salah satu isu politik yang paling banyak dibahas menjelang dan setelah Pilpres 2024. Meski demikian, hingga kini tidak ada putusan hukum yang secara definitif menetapkan kepemilikan akun tersebut.

Hanum menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kontroversi media sosial, melainkan menyangkut integritas moral seorang pemimpin negara.

“Orang ini harus makzul. Terlalu berat beban sejarah bangsa ini dipimpin pemilik alter ego yang gelap dan jahat,” ujarnya.

Pernyataan Hanum menambah panjang daftar kritik yang diarahkan kepada Gibran terkait isu Fufufafa. Sebelumnya, sejumlah aktivis, akademisi, hingga tokoh politik juga pernah mendesak adanya klarifikasi yang lebih komprehensif mengenai kontroversi tersebut. Di sisi lain, sejumlah pendukung Gibran menilai tuduhan yang beredar belum memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan legitimasi seorang wakil presiden.

Wacana pemakzulan sendiri merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya dapat dilakukan melalui proses politik serta hukum yang ketat, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Karena itu, pernyataan Hanum lebih dipandang sebagai ekspresi kritik politik yang mencerminkan kekecewaan sebagian kelompok masyarakat terhadap kontroversi yang masih membayangi sosok Gibran.

Meski demikian, polemik mengenai Fufufafa tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Setiap kali isu tersebut kembali mencuat, perdebatan mengenai etika, integritas, dan kelayakan moral seorang pejabat publik kembali menjadi sorotan di ruang publik Indonesia.

GMKR Desak Pembebasan Roy Suryo dan dr. Tifa, Tolak Dugaan Kriminalisasi Kritik IMG-20260621-WA0063

GMKR Desak Pembebasan Roy Suryo dan dr. Tifa, Tolak Dugaan Kriminalisasi Kritik

Hedi Batubara 21 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menyatakan sikap menolak proses penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada 21 Juni 2026, GMKR menilai langkah tersebut telah memunculkan persepsi publik yang serius terkait komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta kebebasan menyampaikan pendapat.

Menurut GMKR, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar mengenai proses hukum yang perlu dijawab secara terbuka dan akuntabel sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Organisasi tersebut berpandangan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik, perbedaan pendapat, maupun suara-suara yang menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara.

Dalam pernyataan resminya, GMKR menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan apabila setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, mereka mengecam proses penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa yang dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan prinsip negara hukum dan due process of law.

GMKR juga menuntut agar aparat penegak hukum menjamin seluruh proses hukum berlangsung secara profesional, transparan, objektif, serta menghormati hak-hak warga negara. Selain itu, mereka meminta aparat menjaga independensi, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai kriminalisasi terhadap kritik.

Dalam poin lainnya, GMKR mendesak agar proses peradilan terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo, termasuk yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka, tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

GMKR juga mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis demokrasi, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil hingga insan pers untuk bersama-sama mengawal tegaknya konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia.

Menutup pernyataannya, GMKR menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat dan keadilan tidak akan berhenti. Organisasi tersebut menyatakan akan terus berdiri bersama masyarakat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, menentang kriminalisasi, serta mempertahankan hak-hak konstitusional warga negara.

Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Presidium GMKR yang terdiri dari Soenarko, M. Said Didu, Oegroseno, Marwan Batubara, Moeryono, dan Rizal Fadillah.

Ketua Umum Termul Laporkan Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ke Polres Tangsel IMG-20260616-WA0125

Ketua Umum Termul Laporkan Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ke Polres Tangsel

Hedi Batubara 16 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat sekaligus Ketua Umum Ternak Mulyono (Termul), Firdaus Oiwobo, melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, ke Polres Tangerang Selatan pada 15/6/2026.

Firdaus menuding Tiyo telah menghina Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, ia juga menilai Tiyo telah menyebarkan fitnah dan melakukan penghasutan terkait program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Firdaus, laporan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Yang bersangkutan kami laporkan karena diduga telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG serta menghina Presiden dan Wakil Presiden,” kata Firdaus dalam keterangannya.

Firdaus menyebut laporannya mengacu pada Pasal 263 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP. Namun, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Ia berharap aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari Tiyo Ardianto terkait laporan yang diajukan Firdaus Oiwobo. Pihak kepolisian juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Rizal Fadhillah Serukan Reformasi Jilid II, Desak Pertanggungjawaban Jokowi dan Pemakzulan Prabowo-Gibran Prabowo Dua Pekan ke Luar Negeri, Kebayang Gibran Jadi Presiden?

Rizal Fadhillah Serukan Reformasi Jilid II, Desak Pertanggungjawaban Jokowi dan Pemakzulan Prabowo-Gibran

Hedi Batubara 11 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta –  Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadhillah, menyerukan perlunya “Reformasi Jilid II” sebagai jalan perubahan mendasar bagi Indonesia. Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis (11/6/2026), Rizal menilai kondisi bangsa saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang Reformasi 1998.

Menurut Rizal, Reformasi 1998 lahir dari perlawanan mahasiswa dan elemen masyarakat terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dominasi militer dalam kehidupan sipil, krisis ekonomi, serta lemahnya fungsi pengawasan parlemen. Ia menilai berbagai persoalan tersebut kembali muncul dalam bentuk yang berbeda pada masa sekarang.

Dalam pernyataannya, Rizal mengkritik keras kondisi pemerintahan dan tata kelola negara yang menurutnya mengalami kemunduran. Ia menuding praktik korupsi telah merambah berbagai tingkatan birokrasi dan penyelenggara negara, sementara lembaga penegak hukum dinilai belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Selain itu, Rizal juga menyoroti peran institusi kepolisian yang menurutnya semakin dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menganggap kondisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keseimbangan kekuasaan dan fungsi pengawasan terhadap aparat negara.

Di bidang ekonomi, Rizal menilai masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari melemahnya daya beli hingga meningkatnya kesenjangan sosial. Ia berpendapat bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya itu, Rizal juga melontarkan kritik tajam terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Menurutnya, fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah semakin melemah sehingga tidak mampu menjalankan peran kontrol secara efektif.

Dalam pernyataannya, Rizal menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya. Ia juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kelanjutan dari kebijakan era sebelumnya.

Karena itu, Rizal mengusulkan agenda yang ia sebut sebagai “Reformasi Jilid II”, yang menurutnya harus diwujudkan melalui gerakan rakyat untuk mendorong perubahan politik secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, ia menyampaikan tuntutan agar dilakukan proses hukum terhadap Jokowi serta pemakzulan terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Perubahan hanya bisa dilakukan melalui reformasi yang digerakkan rakyat. Rakyat harus merebut kembali kedaulatan yang menurutnya telah dikuasai oligarki,” demikian salah satu poin pernyataan Rizal.

Catatan Redaksi: Pernyataan di atas merupakan pandangan dan opini narasumber. Proses pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam konstitusi dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum serta ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945..

Hatta Taliwang Bongkar Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, dari MBG hingga Diplomasi Global Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Hatta Taliwang Bongkar Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, dari MBG hingga Diplomasi Global

Hedi Batubara 30 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, memaparkan sejumlah kelemahan dan tantangan yang dinilai masih membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai kritik yang muncul dari lawan politik maupun kelompok oposisi perlu dicermati secara serius sebagai bagian dari proses demokrasi dan evaluasi kebijakan publik.

Dalam catatannya bertanggal 30 Mei 2026, Hatta mengidentifikasi sedikitnya 12 isu utama yang menjadi sorotan terhadap pemerintahan Prabowo, mulai dari persepsi kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya hingga efektivitas program-program unggulan yang menyerap anggaran besar.

Menurut Hatta, salah satu kritik yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Persepsi ini muncul karena masih banyak tokoh era Jokowi yang menduduki posisi strategis di kabinet serta tetap berjalannya konfigurasi politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Sebagian pendukung perubahan menilai Prabowo belum sepenuhnya mandiri dalam menentukan arah pemerintahannya,” ujar Hatta.

Selain itu, ukuran kabinet yang besar juga menjadi sasaran kritik. Kabinet yang gemuk dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, konflik kepentingan, serta memperlambat proses pengambilan keputusan.

Di bidang hukum dan penegakan aturan, Hatta mencatat masih adanya keraguan publik terhadap konsistensi pemberantasan korupsi dan reformasi institusi penegak hukum. Sebagian kelompok reformis menilai pengaruh oligarki lama masih cukup kuat sehingga mengurangi optimisme terhadap agenda perubahan.

Sorotan berikutnya tertuju pada program-program populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, subsidi pangan, dan koperasi desa. Program-program tersebut dinilai membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang.

“Jika pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan, maka program-program populis berisiko menjadi beban bagi APBN,” katanya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu fokus utama kritik. Hatta menyebut sejumlah kalangan mempertanyakan keberlanjutan program yang membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah. Selain persoalan pembiayaan, terdapat pula risiko kebocoran anggaran, korupsi pengadaan, permainan vendor, hingga masalah kualitas makanan yang berpotensi merusak citra program.

Di sisi lain, sebagian ekonom menilai MBG lebih bersifat populis dibandingkan reformasi struktural yang menyasar peningkatan produktivitas, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kritik lain yang muncul adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan negara jika program bantuan sosial tidak dibarengi dengan penguatan kemandirian ekonomi,” jelasnya.

Terkait program koperasi desa, Hatta menilai skeptisisme publik tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu. Banyak koperasi yang gagal berkembang karena lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta praktik korupsi di tingkat pengurus.

Karena itu, menurutnya, keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada reformasi manajemen dan sistem pengawasan yang kuat.

Dalam bidang politik dan demokrasi, Hatta juga mencatat munculnya persepsi mengenai kecenderungan militeristik yang dilekatkan kepada Prabowo. Latar belakang militer Presiden serta kedekatan dengan aparat keamanan memunculkan kekhawatiran dari sebagian kalangan aktivis bahwa ruang demokrasi dapat menyempit.

“Walaupun belum tentu benar secara faktual, persepsi tersebut tetap hidup dalam sebagian kelompok oposisi dan masyarakat sipil,” katanya.

Kritik lain yang cukup sering muncul adalah terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat langsung dari aktivitas diplomasi internasional di tengah berbagai persoalan ekonomi domestik seperti harga kebutuhan pokok dan ancaman pemutusan hubungan kerja.

Menurut Hatta, tantangan utama pemerintah adalah menjelaskan kepada publik bahwa hasil diplomasi internasional umumnya bersifat jangka panjang dan tidak selalu langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, isu Board of Peace (BOP) dan hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat juga menjadi bahan perdebatan. Sebagian kelompok oposisi dan kelompok Islam-politik mengaitkan aktivitas diplomasi internasional Prabowo dengan dugaan kedekatan terhadap agenda geopolitik Barat.

Namun Hatta menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan perubahan sikap Indonesia terhadap Palestina maupun normalisasi hubungan dengan Israel.

“Posisi resmi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mengakui Israel,” tegasnya.

Meski demikian, isu Palestina tetap menjadi persoalan yang sangat sensitif dalam politik Indonesia. Karena itu, setiap langkah diplomasi yang melibatkan negara-negara Barat sering kali memunculkan beragam interpretasi politik.

Pada akhirnya, Hatta menilai tidak semua kritik terhadap pemerintahan Prabowo dapat dianggap sepenuhnya benar. Sebagian merupakan kritik yang rasional dan layak diperdebatkan, sementara sebagian lainnya masih berada pada level persepsi, kekhawatiran, atau pertarungan narasi politik.

Menurutnya, isu yang paling penting untuk mendapat perhatian pemerintah adalah keberlanjutan fiskal program MBG, efektivitas koperasi desa, reformasi aparat penegak hukum, pengawasan terhadap potensi korupsi proyek besar, serta efektivitas diplomasi luar negeri.

“Secara objektif, kelemahan terbesar Prabowo bukan terletak pada slogan nasionalismenya, melainkan pada kemampuan eksekusi birokrasi, pembiayaan program besar, pengawasan korupsi, konsistensi reformasi, dan komunikasi publik,” ujar Hatta.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi kebijakan, transparansi, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Apakah Prabowo akan dikenang sebagai pemimpin transformasi nasional atau sekadar pemimpin populis dengan proyek-proyek besar, semuanya akan ditentukan oleh hasil yang mampu diwujudkan pemerintahannya,” pungkasnya.

Furnitur Kantor Wapres di IKN Rp33,3 Miliar, Uchok Sky: Masjid Negara Hanya Rp1,8 Miliar Uchok Sky Khadafi

Furnitur Kantor Wapres di IKN Rp33,3 Miliar, Uchok Sky: Masjid Negara Hanya Rp1,8 Miliar

Hedi Batubara 23 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti besarnya anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden di proyek Ibu Kota Nusantara.

Sorotan itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang IKN, sehingga status ibu kota negara saat ini dinilai masih melekat pada Jakarta. Meski demikian, pembangunan IKN tetap dilanjutkan pemerintah.

Menurut Uchok Sky, anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden pada tahun 2026 mencapai Rp33,3 miliar. Nilai tersebut dinilainya sangat jauh berbeda dibandingkan anggaran furnitur dan perlengkapan ibadah untuk Masjid Negara IKN yang disebut hanya sebesar Rp1,8 miliar.

“Anggaran buat Furniture Kantor Istana Wakil Presiden mencapai Rp33,3 miliar. Sedangkan furniture ditambah perlengkapan ibadah pada Masjid Negara IKN hanya sebesar Rp1,8 miliar. Ya, Anda tidak salah baca, perabot kantor bernilai belasan kali lipat lebih mahal dibandingkan perlengkapan rumah Allah,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai perbedaan anggaran tersebut menunjukkan adanya ketimpangan prioritas dalam pembangunan fasilitas di kawasan IKN.

“Perbedaan furniture antara Wakil Presiden dengan Masjid Negara IKN seperti langit dan bumi, jaraknya jauh sekali. Satu sisi dihiasi kemewahan yang melimpah, sisi lainnya cukup seadanya untuk kebutuhan beribadah ribuan orang,” jelasnya.

Uchok juga menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila nantinya mulai berkantor di Istana Wakil Presiden IKN.

“Seandai hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berkantor di Istana Wakil Presiden, suasana hati beliau pasti benar-benar seperti menempati istana sultan yang siap mengganti Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran furnitur yang besar tersebut menimbulkan kesan bahwa kemewahan fasilitas pejabat lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas publik dan kepentingan keagamaan.

“Dengan anggaran semewah itu, rasanya ruang kantor tersebut bukan sekadar tempat bekerja, melainkan tempat bersemayamnya kemegahan yang seolah-olah lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas untuk kepentingan umum dan nilai keagamaan,” tutup Uchok Sky.

Geng SOP dan Pergeseran Serangan Politik, Said Didu: “Mulai Dimunculkan Jokowi Lebih Baik dari Prabowo” Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu

Geng SOP dan Pergeseran Serangan Politik, Said Didu: “Mulai Dimunculkan Jokowi Lebih Baik dari Prabowo”

Hedi Batubara 18 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti dinamika politik nasional yang menurutnya mulai menunjukkan perubahan arah serangan politik dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Minggu (18/5/2026), Said Didu menilai kelompok yang ia sebut sebagai “Geng SOP” telah berhasil meredam kritik terhadap Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) sudah berhasil menghapus kritikan dan ‘serangan’ ke Jokowi dan Gibran. Sekarang semua serangan sudah menuju langsung ke Prabowo,” tulis Said Didu dalam unggahannya.

Ia juga menilai mulai dibangun opini secara perlahan di ruang publik bahwa kepemimpinan Jokowi dianggap lebih baik dibandingkan Prabowo.

“Bahkan sudah mulai dimunculkan secara perlahan bahwa Jokowi lebih baik dari Prabowo. Tunggu episode berikutnya,” lanjutnya.

Pernyataan Said Didu tersebut kembali memantik perhatian publik di media sosial, terutama terkait dinamika hubungan politik antara lingkaran kekuasaan lama dan pemerintahan baru. Istilah “Geng SOP” yang digunakan Said Didu pun menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital.

Pengamat menilai, kontestasi opini di ruang publik pasca-Pilpres 2024 masih terus berlangsung dan menunjukkan adanya perebutan pengaruh dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini maupun pemerintahan sebelumnya.

Relawan Logis 08: Ekosistem Belum Siap, Danantara Sebaiknya Tunda Investasi Peternakan Ayam Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo

Relawan Logis 08: Ekosistem Belum Siap, Danantara Sebaiknya Tunda Investasi Peternakan Ayam

Hedi Batubara 18 Mei 2026

MoneyTalk, Makassar – Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, yang merupakan relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk menunda rencana investasi sebesar Rp20 triliun di sektor peternakan ayam pedaging dan petelur.

Menurut Anshar Ilo, rencana investasi jumbo tersebut patut diapresiasi karena bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menilai pelaksanaan program tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa apabila ekosistem bisnis peternakan nasional belum benar-benar siap.

“Program ini sangat baik dan strategis karena dapat memperkuat rantai pasok ayam dan telur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Tetapi kami meminta Danantara menunda dulu investasi ini jika seluruh ekosistem usaha belum siap. Jangan sampai dana besar justru menimbulkan risiko kegagalan,” ujar Anshar Ilo, Senin (18/5/2026).

Anshar menegaskan bahwa ada banyak aspek fundamental yang harus dipersiapkan secara matang sebelum investasi tersebut direalisasikan. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kualitas kandang modern, ketersediaan pakan, mutu bibit (DOC), teknologi budidaya, hingga sistem manajemen produksi dan distribusi.

“Peternakan ayam membutuhkan standar yang tinggi. Kandang harus memenuhi spesifikasi, teknologi harus memadai, bibit dan pakan harus berkualitas, serta sumber daya manusia harus siap. Jika hal-hal ini belum dimaksimalkan, maka investasi sebesar Rp20 triliun berpotensi tidak efektif,” katanya.

Ia juga menyoroti peran strategis PT Berdikari sebagai BUMN yang selama ini bergerak di sektor peternakan dan pangan. Menurutnya, PT Berdikari harus mampu menjadi lokomotif dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan protein hewani nasional, dan mendukung suksesnya Program MBG.

Namun demikian, Anshar mengaku masih meragukan kesiapan operasional dan kapasitas eksekusi di lapangan apabila investasi tersebut dipaksakan tanpa perencanaan yang matang.

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah meningkatkan produksi ayam dan telur nasional. Tetapi investasi sebesar ini harus diawali dengan kajian komprehensif, pilot project, dan pembangunan ekosistem yang kuat. Jangan sampai niat baik justru berujung pada pemborosan anggaran,” tegasnya.

Logis 08 menilai, apabila seluruh infrastruktur, teknologi, dan tata kelola telah siap, investasi Danantara dapat menjadi tonggak penting bagi kemandirian pangan Indonesia sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Kalau ekosistemnya sudah matang, kami yakin investasi ini akan memberikan manfaat besar bagi peternak, masyarakat, dan negara. Tetapi jika belum siap, lebih baik ditunda sampai semuanya benar-benar siap,” tutup Anshar Ilo.

Sara Duterte Dimakzulkan, Andrianto Andi: Bisa Jadi Inspirasi Pemakzulan Gibran Mantan Sekjen Aktivis Pro-Demokrasi (ProDem) Andrianto Andi

Sara Duterte Dimakzulkan, Andrianto Andi: Bisa Jadi Inspirasi Pemakzulan Gibran

Hedi Batubara 15 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pegiat sosial politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andi, menilai proses pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dapat menjadi inspirasi bagi upaya pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Indonesia.

Dalam pernyataannya pada Jum’at 15/5/2026 Andrianto menyoroti dinamika politik di Filipina yang tengah memanas antara Presiden Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Menurutnya, konflik politik di negara tersebut menarik dicermati karena berujung pada proses pemakzulan di parlemen.

“Pada hari ini ada berita dari Filipina bahwa telah terjadi upaya pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte, yang merupakan anak dari mantan Presiden sebelumnya yaitu Rodrigo Duterte yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag. Perkembangan ini menarik dan bisa dijadikan inspirasi,” ujar Andrianto.

Ia menjelaskan, Sara Duterte dan Bongbong Marcos berasal dari dua dinasti politik besar di Filipina yang selama ini dikenal memiliki pengaruh kuat. Namun dalam perjalanan pemerintahan, hubungan politik keduanya disebut kerap mengalami ketegangan dan perbedaan pandangan secara terbuka.

Menurut Andrianto, kasus di Filipina memiliki kemiripan tertentu dengan kondisi politik Indonesia saat ini, khususnya terkait polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Kasus Sarah Duterte ini mengejutkan kita semua jika kita kaitkan dengan kondisi di tanah air kita. Sekarang ini banyak isu tentang Wapres Gibran yang dalam tanda petik sangat mencederai kondisi demokrasi yang konstitusional Indonesia,” katanya.

Ia menyoroti dua hal yang menurutnya menjadi persoalan utama, yakni perubahan syarat usia calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi serta polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Andrianto menyebut, berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum, Gibran disebut hanya melampirkan surat penyetaraan ijazah setara SMA yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.

“Padahal UU menyebutkan secara tegas calon harus menunjukkan ijazah SMA atau yang sederajat. Itu yang tidak ada pada persyaratan Gibran,” ujarnya.

Mantan Sekjen Aktivis Pro-Demokrasi (ProDem) itu menilai DPR dan partai-partai politik pendukung pemerintahan perlu melakukan evaluasi atas proses politik yang terjadi menjelang Pilpres lalu.

Ia juga berharap partai-partai seperti Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional dapat melakukan koreksi terhadap dinamika politik yang berkembang.

“Upaya pemakzulan Gibran itu lebih bagus untuk menjadikan konstitusi tetap berwibawa dan demokrasi berjalan di jalur yang benar. Ke depan diharapkan tidak ada lagi upaya pengkhianatan terhadap konstitusi demi ambisi pribadi, siapapun dia,” kata Andrianto.

Meski demikian, hingga kini belum ada proses resmi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI. Pemerintah maupun pihak terkait juga belum memberikan tanggapan atas pernyataan Andrianto tersebut.

Baca Juga Berita Ini

Laba Bank Shinhan Turun, Kredit Macet, Pernah Digeledah Bareskrim dan Pengawasan OJK Jadi Sorotan

Laba Bank Shinhan Turun, Kredit Macet, Pernah Digeledah Bareskrim dan Pengawasan OJK Jadi Sorotan

Hedi Batubara 29 Oktober 2026
Jelang 70 Tahun, Astra Siapkan Gebrakan Sosial di 700 Desa pada 7 Pulau Indonesia

Jelang 70 Tahun, Astra Siapkan Gebrakan Sosial di 700 Desa pada 7 Pulau Indonesia

Hedi Batubara 29 Oktober 2026
Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

Wartawan Senior Bongkar Kejanggalan Danantara: Dividen BUMN Rp90 Triliun Hilang, Ratusan Perusahaan Dijual ke Mana Uangnya?

Hedi Batubara 28 Oktober 2026
Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun

Gerakan Mahasiswa Menguat, Prabowo-Gibran Dinilai Bagian dari Oligarki Politik

Hedi Batubara 28 Oktober 2026