MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara lima tokoh yang disebut sebagai kelompok “oposisi” dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 30 Januari 2026, mendapat beragam respons dari kalangan aktivis. Salah satu yang menyoroti hasil pertemuan tersebut adalah Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat (GMKR)
Dalam keterangannya, Marwan Batubara menyebut pertemuan itu memang membawa kabar yang melegakan, terutama setelah Said Didu menyampaikan adanya sejumlah komitmen pemerintah yang dinilai sejalan dengan tuntutan rakyat. Salah satu poin yang disorot adalah upaya merebut kembali kedaulatan negara dari pengaruh oligarki.
“Kita apresiasi itu. Tapi pengalaman menunjukkan Presiden terlalu banyak pidato dan sangat sedikit yang direalisasikan. Makanya orang sebut dia cuma omon-omon. Buat kita, kalau sampai 15 Februari Kapolri tidak dicopot, Prabowo memang layak disebut Presiden omon-omon,” ujar Marwan, Kamis (5/1/2026).
Selain isu pencopotan Kapolri, Marwan juga menyinggung tuntutan lain yang disebut sebagai aspirasi mendesak dari sebagian kelompok masyarakat, yakni proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut menambah dinamika politik nasional pasca-pertemuan sejumlah tokoh dengan Presiden. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ultimatum yang disampaikan GMKR.
Situasi ini diperkirakan masih akan berkembang, seiring meningkatnya tekanan politik dan tuntutan publik terhadap realisasi berbagai janji pemerintahan baru.
