Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Archives -

Ancaman Serangan Siber Ke Perbankan OJK Diminta Bank Siap Siaga Pengawas IT Perbankan

Ancaman Serangan Siber Ke Perbankan OJK Diminta Bank Siap Siaga

Hedi Batubara 9 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Menjaga kepercayaan nasabah dan keandalan transaksi keuangan menjadi fokus utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah eskalasi ancaman siber belakangan ini. Melalui pendekatan berlapis, OJK memastikan seluruh lini perbankan—mulai dari pengambil kebijakan hingga garda terdepan teknologi informasi—berada dalam kesiapan maksimal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa penguatan sistem keamanan siber memerlukan kolaborasi yang solid. Sejak Jumat (6/11) pekan lalu, pengawas IT perbankan OJK telah turun langsung melakukan konsolidasi teknis bersama personel IT di seluruh bank.

“Kita concern mengenai masalah ini. Sejak Jumat minggu lalu, pengawas IT perbankan OJK sudah melakukan koordinasi dengan personel IT seluruh bank untuk meningkatkan kewaspadaan,” ungkap Dian di kutip, Senin (9/11).

Di sisi tata kelola, OJK juga mengawal langsung komitmen manajemen puncak perbankan. Dian menjelaskan bahwa komunikasi resmi melalui surat telah dilayangkan berulang kali kepada jajaran direksi bank guna memastikan kesiapsiagaan sistem pertahanan digital mereka tetap terjaga.

“Saya juga sudah mengirimkan surat kepada direksi bank beberapa kali terkait keamanan siber ini, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi alert terkait peningkatan serangan siber akhir-akhir ini,” tutupnya.

Laba Pinjol RupiahCepat Tembus Rp210 Miliar, Utang Usaha Membengkak dan 131 Ribu Pengaduan Konsumen Jadi Sorotan

Hedi Batubara 7 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Bisnis pinjaman online (pinjol) RupiahCepat milik PT Kredit Utama Fintech Indonesia mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang cukup besar. Namun, di balik keuntungan ratusan miliar rupiah tersebut, sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian, mulai dari peningkatan kewajiban perusahaan, membengkaknya pengaduan konsumen, hingga pemanggilan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, transparansi transaksi pinjaman, serta kualitas pengawasan terhadap penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit, pendapatan neto PT Kredit Utama Fintech Indonesia mencapai Rp660,48 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp517,60 miliar.

Laba bersih perusahaan pada 2025 mencapai Rp210,04 miliar, melonjak dibandingkan Rp78,54 miliar pada 2024.

Artinya, keuntungan bersih perusahaan meningkat sekitar 167 persen dalam setahun. Kinerja ini memperlihatkan bahwa bisnis RupiahCepat mampu menghasilkan keuntungan besar di tengah berbagai persoalan yang menyertai industri pinjaman daring.

Namun, pertumbuhan keuntungan tersebut perlu dibaca bersama dengan kondisi kewajiban dan persoalan perlindungan konsumen yang tercatat dalam dokumen perusahaan.

Kewajiban perusahaan meningkat menjadi Rp130,96 miliar

Dari sisi neraca, total liabilitas atau kewajiban perusahaan pada akhir 2025 tercatat Rp130,96 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp96,36 miliar.

Dengan demikian, kewajiban perusahaan bertambah sekitar Rp34,60 miliar atau 35,9 persen dalam setahun.

Komponen yang paling menonjol adalah utang usaha. Pada akhir 2025, utang usaha mencapai Rp103,86 miliar, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan Rp52,63 miliar pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, total liabilitas jangka pendek mencapai Rp129,02 miliar. Adapun liabilitas jangka panjang tercatat sekitar Rp1,94 miliar.

Kenaikan utang usaha tersebut patut menjadi perhatian. Namun, perlu dibedakan bahwa angka Rp130,96 miliar merupakan total kewajiban perusahaan, bukan seluruhnya pinjaman berbunga atau utang kepada pemberi dana.

Laporan keuangan juga memperlihatkan total aset perusahaan mencapai Rp399,31 miliar, dengan ekuitas sekitar Rp268,34 miliar.

Dengan demikian, kondisi keuangan tersebut belum bisa langsung disimpulkan sebagai krisis utang. Meski begitu, pertumbuhan kewajiban yang lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan tetap layak dicermati.

131 ribu pengaduan konsumen, persoalan penagihan hingga tagihan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah jumlah pengaduan konsumen.

Dalam dokumen penanganan pengaduan yang dipublikasikan perusahaan, RupiahCepat mencatat 123.664 pengaduan sepanjang 2023.

Jumlah tersebut meningkat menjadi 131.671 pengaduan sepanjang 2024.

Artinya, terdapat kenaikan sekitar 6,5 persen dalam satu tahun.

Sejumlah kategori pengaduan yang tercatat antara lain:

-Informasi pengajuan pinjaman: 31.223 pengaduan.

-Informasi pembayaran: 20.089 pengaduan.

-Persoalan lainnya: 30.704 pengaduan.

-Penagihan: 8.668 pengaduan.

-Informasi tagihan: 7.999 pengaduan.

-Pembatalan pinjaman: 8.918 pengaduan.

-Informasi tenor: 6.937 pengaduan.

-Kendala pencairan: 5.632 pengaduan.

Perusahaan menyatakan seluruh 131.671 pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan OJK.

Meski demikian, besarnya jumlah pengaduan tersebut tetap menjadi catatan penting. Penyelesaian administratif tidak otomatis menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi akar persoalan, kualitas pelayanan, sistem verifikasi peminjam, dan efektivitas perlindungan konsumen.

OJK pernah memanggil RupiahCepat

Catatan paling serius muncul pada Mei 2025 ketika OJK secara resmi memanggil RupiahCepat menyusul pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencairan dana pinjaman tanpa pengajuan.

Dalam siaran pers tertanggal 21 Mei 2025 dengan nomor SP 78/GKPB/OJK/V/2025, OJK menyampaikan telah menerima pengaduan masyarakat terkait adanya dana yang masuk secara tiba-tiba melalui aplikasi RupiahCepat, meskipun pengguna mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman.

OJK kemudian memanggil dan meminta klarifikasi kepada penyelenggara.

Tidak berhenti di situ, OJK meminta RupiahCepat melakukan investigasi lanjutan atas dugaan pelanggaran tersebut dan melaporkan hasilnya kepada regulator.

OJK juga meminta perusahaan memberikan respons terhadap pengaduan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut persoalan mendasar dalam bisnis pinjaman daring, yakni persetujuan konsumen, validasi identitas, keamanan data pribadi, dan mekanisme pencairan dana.

Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Utama RupiahCepat, Balandina T. Siburian, menyatakan perusahaan telah memenuhi panggilan OJK dan melakukan audiensi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Perusahaan juga menyampaikan telah berkomunikasi langsung dengan pengguna yang mengajukan pengaduan untuk mencari penyelesaian.

RupiahCepat menyatakan berkomitmen memperhatikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Bagaimana dengan kredit macet RupiahCepat?

Persoalan berikutnya adalah kualitas pinjaman atau kredit bermasalah. Dalam bisnis pinjaman daring, indikator yang lazim digunakan adalah tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau TWP90.

Indikator ini penting karena menunjukkan proporsi pendanaan yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari.

Namun, perlu dicatat bahwa angka TWP90 industri tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan tingkat kredit macet RupiahCepat secara khusus.

Sebagai gambaran, data OJK yang diberitakan pada Oktober 2026 menunjukkan TWP90 industri pinjaman daring mencapai 4,73 persen pada Agustus 2026, dengan nilai pinjaman macet sekitar Rp5,06 triliun.

Angka tersebut menunjukkan tekanan risiko kredit di industri pinjol secara keseluruhan. Untuk menilai kondisi RupiahCepat secara akurat, diperlukan keterbukaan data TWP90, kualitas portofolio pendanaan, dan tingkat kegagalan pembayaran khusus perusahaan tersebut.

OJK perlu membuka hasil pemeriksaan

Rangkaian persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius regulator. Apalagi, bisnis pinjaman daring berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan cepat.

Ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.

Pertama, bagaimana hasil investigasi RupiahCepat atas pengaduan masyarakat yang menerima dana tanpa mengajukan pinjaman?

Kedua, apakah sistem verifikasi identitas dan persetujuan elektronik perusahaan sudah berjalan sesuai ketentuan?

Ketiga, berapa sebenarnya tingkat kredit macet atau TWP90 RupiahCepat?

Keempat, apakah peningkatan utang usaha menjadi bagian dari ekspansi bisnis atau mencerminkan persoalan pembayaran kepada mitra dan pemasok?

Kelima, apakah OJK telah memberikan tindakan pengawasan lanjutan setelah pemanggilan pada Mei 2025?

Perlu ditegaskan, pemanggilan OJK dan permintaan investigasi bukan dengan sendirinya merupakan bukti bahwa perusahaan telah dijatuhi sanksi administratif. Dalam dokumen resmi yang ditelusuri, belum ditemukan keterangan yang memastikan adanya denda atau sanksi tertulis khusus terhadap RupiahCepat terkait kasus tersebut.

Karena itu, keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut pengawasan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dari pihak perusahaan.

Bisnis untung besar, perlindungan konsumen jangan diabaikan

Pertumbuhan laba RupiahCepat hingga Rp210,04 miliar pada 2025 menunjukkan besarnya potensi bisnis pinjaman daring. Namun, keuntungan perusahaan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap konsumen.

Kenaikan utang usaha, puluhan ribu pengaduan terkait pelayanan dan transaksi, serta kasus pencairan dana tanpa pengajuan merupakan persoalan yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.

OJK perlu memastikan bahwa pertumbuhan bisnis fintech tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan masyarakat.

Jangan sampai perusahaan menikmati pertumbuhan pendapatan dan keuntungan, sementara konsumen justru menghadapi persoalan verifikasi pinjaman, ketidakjelasan tagihan, dan mekanisme penyelesaian pengaduan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perusahaan pinjaman daring bukan hanya besarnya pendapatan dan laba bersih. Kualitas pembiayaan, transparansi kewajiban, keamanan data, dan kepercayaan konsumen juga harus menjadi ukuran utama.

Catatan sumber: Laporan keuangan audited PT Kredit Utama Fintech Indonesia tahun 2025, dokumen pengaduan konsumen 2023–2024, siaran pers OJK 21 Mei 2025, serta pemberitaan Bisnis.com, ANTARA, dan Katadata.

Manulife Indonesia Raup Triliunan Rupiah, Klaim Nasabah Dipersoalkan: Di Mana Pengawasan OJK?

Hedi Batubara 5 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kembali menarik perhatian dalam industri asuransi nasional. Di balik capaian keuntungan hingga triliunan rupiah, perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia ini menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari penolakan klaim nasabah, sengketa pembayaran manfaat asuransi, hingga pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap perlindungan konsumen.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah besarnya keuntungan perusahaan sudah berjalan seiring dengan kemudahan nasabah memperoleh haknya ketika risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi?

Berdasarkan pemberitaan Kontan pada 27 Mei 2025, Manulife Indonesia mencatat laba bersih sekitar Rp1,5 triliun sepanjang 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, pendapatan premi perusahaan mencapai Rp10,5 triliun atau tumbuh sekitar 6 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu bahkan melampaui pertumbuhan premi industri asuransi jiwa yang tercatat sebesar 4,3 persen.

Namun, gambaran kinerja perusahaan tidak selalu menunjukkan pertumbuhan yang mulus.

Media Asuransi pada 18 Juli 2025 melaporkan bahwa Manulife Indonesia justru membukukan kerugian bersih setelah pajak sebesar Rp21,59 miliar per 30 Juni 2025. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, perusahaan masih mencatatkan laba bersih Rp973,67 miliar.

Pendapatan premi per Juni 2025 tercatat Rp4,82 triliun, hanya meningkat sekitar 0,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbedaan tajam antara laba tahun penuh 2024 dan kerugian pada semester pertama 2025 tersebut patut menjadi perhatian. Meski demikian, kerugian semester pertama tidak otomatis berarti perusahaan mengalami kerugian sepanjang tahun. Kinerja satu semester dan satu tahun penuh harus dibaca secara terpisah.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kasus seorang nasabah di Pekanbaru, Riau.

Pada Juli 2025, seorang warga bernama Endang Megawati melaporkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ke Polda Riau. Laporan tersebut berkaitan dengan penolakan pencairan klaim asuransi jiwa milik ibunya yang telah meninggal dunia.

Menurut keterangan Endang sebagaimana diberitakan Riau Online dan JPNN, ibunya merupakan peserta produk Primajaga Danamon sejak Juni 2019.

Pada 3 September 2024, sang ibu mengalami kecelakaan setelah terjatuh di kamar mandi. Korban sempat menjalani perawatan intensif di ICU selama dua hari sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sebagai ahli waris, Endang mengajukan klaim asuransi. Namun, pada 25 Oktober 2024, Manulife disebut menolak pencairan dengan alasan kematian nasabah berkaitan dengan hipertensi yang dikategorikan sebagai penyakit bawaan.

Endang tidak menerima keputusan tersebut. Ia berpendapat bahwa penyebab kematian ibunya adalah kecelakaan, bukan hipertensi sebagaimana alasan penolakan yang disampaikan perusahaan.

Ia kemudian mengajukan keberatan dengan menyertakan dokumen medis dari rumah sakit. Namun, menurut keterangannya, penolakan kembali diterima pada 4 Februari 2025.

Merasa hak keluarganya tidak terpenuhi, Endang akhirnya melaporkan persoalan tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol I Komang Aswatama, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat itu, kepolisian menyatakan sedang melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk Manulife, Bank Danamon, serta rumah sakit terkait.

Pihak Bank Danamon menjelaskan bahwa perannya dalam produk tersebut sebatas pemasaran melalui kerja sama bancassurance. Keputusan mengenai pembayaran klaim berada pada perusahaan asuransi.

Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dalam penjelasan polis, terutama mengenai pengecualian pertanggungan, kondisi kesehatan sebelumnya, serta hubungan antara penyebab kecelakaan dan kematian tertanggung.

Penolakan klaim tidak otomatis membuktikan perusahaan melakukan pelanggaran. Namun, ketika ahli waris merasa dirugikan sampai menempuh jalur kepolisian, persoalan tersebut patut mendapatkan perhatian serius.

Persoalan pengawasan Manulife juga memiliki catatan historis.

Pada Februari 2017, Infobanknews memberitakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan audit terhadap Manulife dan meminta perusahaan melakukan pembenahan manajemen.

Audit tersebut berkaitan dengan persoalan pemutusan hubungan kerja sejumlah karyawan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana bisnis tahunan perusahaan.

OJK saat itu menyampaikan adanya tindakan regulator yang meminta perubahan pada manajemen perusahaan.

Catatan tersebut merupakan persoalan historis dan tidak boleh disamakan dengan sanksi baru terkait penolakan klaim nasabah pada 2025.

Sampai penelusuran informasi yang tersedia, belum ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa OJK menjatuhkan sanksi administratif baru kepada Manulife akibat kasus klaim di Pekanbaru tersebut.

Meski demikian, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan tetap relevan. OJK memiliki tanggung jawab memastikan perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan, termasuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Persoalan lain yang perlu dicermati adalah pemisahan unit usaha syariah Manulife.

Pada 6 Januari 2026, OJK mengumumkan pencabutan izin pendirian Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Keputusan tersebut tertuang dalam KEP-712/PD.02/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Namun, pencabutan izin itu bukan merupakan hukuman akibat pelanggaran atau kegagalan membayar klaim. OJK menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pemisahan unit syariah dan pengalihan pengelolaannya kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah.

Dengan demikian, Manulife tetap dapat menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa konvensional, sedangkan kegiatan syariah dilanjutkan melalui badan hukum tersendiri.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Manulife juga menyampaikan kinerja positif untuk 2025.

Pemberitaan Kompas.com pada 8 Juni 2026 menyebutkan Manulife Indonesia mencatat laba Rp1,28 triliun pada 2025. Total aset yang dilaporkan mencapai Rp66,17 triliun dengan rasio pencapaian solvabilitas atau risk based capital (RBC) sebesar 650 persen.

Angka RBC tersebut jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator sebesar 120 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan klaim nasabah tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat ketidakmampuan keuangan perusahaan. Kemampuan membayar klaim dan sengketa mengenai apakah suatu peristiwa masuk dalam cakupan polis merupakan dua persoalan berbeda.

Justru karena memiliki permodalan dan rasio solvabilitas yang kuat, perusahaan perlu memastikan proses pelayanan, penjelasan polis, dan penyelesaian klaim berjalan secara transparan.

Manulife sendiri menyediakan saluran pengaduan nasabah melalui layanan telepon 021-2555 7777 dan alamat CustomerServiceID@manulife.com.

Perlu Audit Perlindungan Pemegang Polis

Kasus yang dialami ahli waris di Pekanbaru semestinya menjadi bahan evaluasi bagi industri asuransi, termasuk OJK.

Pengawasan tidak cukup hanya melihat laporan keuangan, pertumbuhan premi, keuntungan, dan rasio solvabilitas. Regulator juga perlu memastikan bagaimana perusahaan menangani pengaduan, berapa banyak klaim yang ditolak, apa alasan penolakannya, serta berapa lama penyelesaian sengketa dengan nasabah.

Transparansi tersebut penting karena masyarakat membeli asuransi dengan harapan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kehidupan, bukan justru menghadapi ketidakpastian ketika mengajukan klaim.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perusahaan asuransi bukan hanya seberapa besar keuntungan yang berhasil dibukukan. Kemampuan memenuhi kewajiban sesuai kontrak, memberikan penjelasan yang adil, dan melindungi hak pemegang polis juga menjadi ukuran penting.

OJK perlu memastikan setiap sengketa ditangani secara objektif, sementara Manulife perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan klaim yang menjadi perhatian publik.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tidak dibangun hanya melalui angka keuntungan triliunan rupiah, tetapi melalui kepastian bahwa hak nasabah benar-benar dilindungi.

Kinerja MNC Bank Disorot, Laba Tertekan, Kredit Bermasalah dan Perlindungan Nasabah Jadi Perhatian

Hedi Batubara 3 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP), bagian dari MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo, menghadapi sejumlah tantangan yang patut menjadi perhatian publik. Di tengah catatan laba bersih yang masih positif, kinerja profitabilitas bank menunjukkan tekanan. Persoalan kualitas kredit, penurunan rasio permodalan, hingga kasus dana nasabah senilai Rp2,84 miliar turut menambah sorotan terhadap tata kelola dan perlindungan konsumen.

Data keuangan per Juni 2026 memperlihatkan bahwa MNC Bank masih mampu membukukan keuntungan. Namun, sejumlah indikator menunjukkan bahwa bank tersebut belum sepenuhnya lepas dari persoalan efisiensi dan risiko bisnis.

Laba Masih Positif, Tetapi Profitabilitas Tertekan

Berdasarkan laporan keuangan 2025, MNC Bank mencatat laba bersih sebesar Rp81,78 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan laba tahun 2024 sebesar Rp74,85 miliar.

Pendapatan bank pada 2025 tercatat sekitar Rp1,52 triliun, meningkat dari Rp1,397 triliun pada 2024. Sementara itu, total aset mencapai Rp20,27 triliun, turun dari Rp20,87 triliun pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, peningkatan laba tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan profitabilitas secara berkelanjutan.

Pada semester I 2026, MNC Bank membukukan laba bersih sekitar Rp41,9 miliar, hanya meningkat tipis dibandingkan Rp41,7 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan, khususnya kredit dan piutang, juga meningkat. Pada 2025, pos ini mencapai Rp94,12 miliar, dibandingkan Rp41,77 miliar pada 2024. Artinya, terdapat peningkatan beban pencadangan sekitar 125 persen.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan risiko kredit dan kemampuan bank mengelola kualitas asetnya.

Kualitas Kredit Dan Permodalan Menjadi Perhatian

Persoalan lain terlihat pada struktur permodalan dan likuiditas. Berdasarkan data Juni 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) MNC Bank berada pada level 20,89 persen. Angka tersebut turun dibandingkan 23,98 persen pada Juni 2025.

Modal inti juga mengalami penurunan 2,78 persen, dari Rp3,26 triliun menjadi Rp3,17 triliun.

Di sisi kualitas kredit, terdapat perkembangan positif. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross turun menjadi 3,05 persen dari 4,43 persen pada Juni 2025. NPL net juga turun menjadi 2,20 persen dari 3,01 persen.

Namun, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat cukup tajam menjadi 90,31 persen dari sebelumnya 75,21 persen.

Kenaikan LDR menunjukkan semakin besarnya porsi dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi kredit. Kondisi ini perlu diimbangi pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar bank tetap mampu memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah.

Sementara itu, Net Interest Margin (NIM) turun menjadi 2,80 persen dari 3,24 persen. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga sedikit memburuk menjadi 94,47 persen dari 94,38 persen.

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M Nafan Aji Gusta, menyoroti masih terbatasnya ruang efisiensi operasional MNC Bank. Menurutnya, BOPO yang berada di level 94,47 persen menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam meningkatkan efisiensi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan MNC Bank bukan hanya meningkatkan penyaluran kredit, melainkan juga memperbaiki margin keuntungan dan efisiensi operasional.

Kasus Dana Nasabah Rp2,84 miliar Sempat Menjadi Sorotan

Persoalan yang paling menyita perhatian publik muncul pada September 2026 ketika seorang nasabah bernama Wantini mengungkapkan persoalan dana sekitar Rp2,84 miliar yang menurut pengakuan awalnya keluar dari rekening tanpa persetujuan.

Melalui kuasa hukumnya, Wantini sempat melayangkan somasi kepada MNC Bank dan meminta pengembalian dana yang dipersoalkan.

Dalam pemberitaan awal, kuasa hukumnya, Sogi Bagaskara, menyatakan akan memberikan waktu kepada pihak bank untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tidak mendapatkan penyelesaian, pihaknya mempertimbangkan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta gugatan melalui pengadilan.

Wantini juga mempertanyakan mekanisme transaksi yang menyebabkan dana tersebut keluar. Ia meminta penelusuran terhadap audit trail, sistem perbankan, bukti transaksi, serta pihak yang melakukan otorisasi.

Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian karena MNC Bank mengakui bahwa salah satu mantan karyawan cabang Kebon Jeruk yang terkait dengan perkara telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dana. Saat itu, perkara masih dalam tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat.

MNC Bank menyatakan sedang mempelajari secara mendalam peristiwa tersebut dan menegaskan komitmen untuk menindak setiap pelanggaran hukum, termasuk apabila melibatkan mantan karyawannya.

Perkembangan kasus: nasabah kemudian menyampaikan klarifikasi

Namun, perkembangan berikutnya perlu dicatat agar persoalan tersebut diberitakan secara berimbang.

Pada 26 September 2026, Wantini menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf terkait video yang sebelumnya beredar di media sosial.

Dalam klarifikasinya, Wantini menyebut persoalan yang terjadi merupakan kesalahpahaman pribadi mengenai prosedur validasi dan pencairan dana yang berlaku di industri perbankan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada MNC Bank karena telah memberikan bantuan dan respons dalam menyelesaikan persoalan administratif tersebut.

MNC Bank menyambut baik klarifikasi dan permohonan maaf itu serta kembali menegaskan komitmennya terhadap keamanan dan kenyamanan nasabah.

Dengan perkembangan ini, pemberitaan mengenai dana Rp2,84 miliar tidak boleh lagi disajikan sebagai kehilangan dana yang belum terselesaikan. Adanya penetapan tersangka dalam perkara mantan karyawan juga harus dibedakan dari persoalan administratif yang kemudian diklarifikasi oleh nasabah.

Isu Pencekalan Firut Dibantah OJK

Sorotan terhadap MNC Bank kembali muncul pada Oktober 2026 setelah beredar kabar bahwa Direktur Utama MNC Bank Rita Montagna dicekal ke luar negeri, paspornya ditahan, dan rekening pengurus maupun pemilik bank diblokir.

Informasi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar dan masyarakat, terutama terkait keamanan simpanan dan deposito.

Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membantah informasi tersebut.

Dian menegaskan OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai pencekalan pengurus dan pemilik MNC Bank, penahanan paspor, maupun pemblokiran rekening.

Rita Montagna juga membantah kabar tersebut. Ia menyatakan tetap menjalankan tugas sebagai direktur utama dan tidak mengalami kendala untuk bepergian ke luar negeri.

Dengan demikian, isu pencekalan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta ataupun bukti bahwa MNC Bank sedang dikenai tindakan pembatasan oleh regulator.

Pengawasan OJK Dan Tuntutan Transparansi

Di tengah berbagai persoalan yang muncul, pengawasan OJK terhadap industri perbankan dan perlindungan konsumen menjadi hal penting.

Dalam siaran pers perkembangan sektor jasa keuangan September 2026, OJK mengungkapkan telah memberikan 141 peringatan tertulis kepada 101 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), enam instruksi tertulis kepada enam PUJK, serta 52 sanksi denda kepada 44 PUJK selama periode 1 Januari hingga 13 September 2026.

OJK juga mencatat 157 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total mencapai Rp82,96 miliar.

Namun, data tersebut merupakan penindakan terhadap industri jasa keuangan secara keseluruhan. Belum ditemukan keterangan resmi yang memastikan MNC Bank termasuk dalam daftar penerima peringatan atau sanksi tersebut.

Karena itu, diperlukan keterbukaan mengenai hasil pengawasan terhadap MNC Bank, khususnya terkait pengendalian internal, penanganan pengaduan, kualitas kredit, serta perlindungan dana nasabah.

Sejumlah pekerjaan rumah MNC Bank

Jika melihat berbagai indikator tersebut, ada beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian manajemen MNC Bank.

Pertama, bagaimana meningkatkan profitabilitas di tengah penurunan margin bunga bersih dan tingginya rasio beban operasional.

Kedua, bagaimana menjaga kualitas kredit dan memastikan peningkatan penyaluran pinjaman tidak menimbulkan risiko kredit bermasalah pada masa mendatang.

Ketiga, bagaimana memperkuat sistem pengawasan internal agar persoalan yang melibatkan mantan karyawan tidak terulang.

Keempat, bagaimana memastikan setiap pengaduan nasabah ditangani secara transparan, cepat, dan memberikan kepastian penyelesaian.

Kelima, bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan dan tata kelola perusahaan.

MNC Bank sendiri menyediakan saluran pengaduan melalui call center 1500 188, email customer_care@mncbank.co.id, serta kantor cabang. Nasabah yang tidak puas dengan penyelesaian bank juga dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

OJK perlu memastikan perlindungan nasabah

Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan MNC Bank perlu dilihat secara menyeluruh. Catatan laba positif tidak otomatis berarti seluruh persoalan fundamental dan tata kelola telah terselesaikan.

Penurunan NIM, kenaikan LDR, penurunan CAR, serta peningkatan beban pencadangan merupakan indikator yang layak dicermati. Di sisi lain, kasus yang melibatkan mantan karyawan dan sempat memunculkan klaim nasabah mengenai dana miliaran rupiah menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal perbankan.

OJK perlu memastikan bahwa bank menjalankan prinsip kehati-hatian, memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, serta memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bank bukan hanya besarnya aset, pertumbuhan kredit, atau laba bersih. Kepercayaan masyarakat, keamanan simpanan, transparansi, dan tanggung jawab terhadap nasabah merupakan fondasi utama keberlangsungan bisnis perbankan.

Bank Sahabat Sampoerna Dikepung Persoalan: Laba Tergerus, Kredit Macet Membayangi, Nasabah Pernah Mengadu ke OJK PT Bank Sahabat Sampoerna

Bank Sahabat Sampoerna Dikepung Persoalan: Laba Tergerus, Kredit Macet Membayangi, Nasabah Pernah Mengadu ke OJK

Hedi Batubara 2 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Di balik bisnis perbankan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, PT Bank Sahabat Sampoerna menghadapi sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian publik. Mulai dari penurunan laba bersih, peningkatan beban pencadangan kredit, rasio kredit bermasalah, perkara hukum yang melibatkan nasabah, hingga pengaduan nasabah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaan kredit, perlindungan nasabah, serta efektivitas pengawasan internal bank yang berada di bawah naungan Sampoerna Group tersebut.

Data laporan keuangan memperlihatkan bahwa kinerja Bank Sahabat Sampoerna tidak sepenuhnya berjalan mulus. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, bank ini menghadapi tekanan terhadap profitabilitas di tengah besarnya penyaluran kredit dan kewajiban kepada masyarakat.

Laba Bersih Terus Tertekan

Salah satu persoalan yang patut dicermati adalah penurunan laba bersih perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan, Bank Sahabat Sampoerna membukukan laba bersih sekitar Rp15,04 miliar sepanjang 2024. Angka tersebut anjlok sekitar 75,75 persen dibandingkan laba tahun 2023 yang mencapai Rp62,01 miliar.

Tekanan terhadap laba belum sepenuhnya berakhir pada 2025. Bank tersebut kembali mencatat laba bersih Rp13,95 miliar, turun sekitar 7,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan itu tidak bisa dilepaskan dari tekanan pendapatan bunga. Sepanjang 2025, pendapatan bunga tercatat Rp1,52 triliun, turun 13,04 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp1,75 triliun.

Pendapatan bunga bersih juga mengalami penurunan dari Rp828,60 miliar menjadi Rp671,86 miliar.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tekanan terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari kegiatan intermediasi perbankan.

Persoalan lainnya terlihat dari besarnya biaya penurunan nilai aset keuangan atau impairment. Pada 2024, biaya tersebut mencapai Rp281,08 miliar, meningkat sekitar 34,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban tersebut menjadi salah satu faktor yang menekan keuntungan perusahaan.

Kredit Bermasalah, Alarm bagi Pengelolaan Risiko

Persoalan kualitas kredit juga menjadi perhatian.

Dalam laporan keuangan publikasi kuartal IV 2025, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross Bank Sahabat Sampoerna tercatat sebesar 3,79 persen. Sementara NPL net berada pada angka 2,28 persen.

Angka tersebut menunjukkan adanya kredit yang mengalami masalah pembayaran dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Bahkan, berdasarkan keterangan Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra kepada Kontan pada Juni 2026, posisi NPL gross pada akhir Maret 2026 mencapai 4,51 persen. Angka ini memang membaik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 4,81 persen.

Namun, NPL net justru tercatat 2,70 persen, sedikit meningkat dibandingkan 2,64 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan demikian, persoalan kualitas kredit masih menjadi tantangan yang harus dihadapi manajemen.

Bank Sahabat Sampoerna sendiri mengakui adanya tekanan terhadap kualitas kredit UMKM akibat pelemahan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi.

Perusahaan menyatakan memperkuat mitigasi risiko, sistem pemantauan kredit, serta mekanisme peringatan dini untuk mengantisipasi potensi kredit bermasalah.

Kewajiban Bank Mendekati Rp15 Triliun

Besarnya kewajiban perusahaan juga menjadi bagian yang perlu dicermati.

Laporan keuangan publikasi per 31 Desember 2025 mencatat total liabilitas Bank Sahabat Sampoerna mencapai sekitar Rp14,90 triliun. Sementara total aset berada pada angka Rp18,17 triliun.

Namun, penting dipahami bahwa liabilitas bank tidak bisa langsung disamakan dengan utang perusahaan yang bermasalah. Sebagian besar kewajiban perbankan merupakan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Dalam laporan yang sama, dana deposito tercatat sekitar Rp10,39 triliun. Selain itu, terdapat liabilitas kepada bank lain sekitar Rp651,65 miliar dan pinjaman atau pembiayaan yang diterima sekitar Rp428,09 miliar.

Sementara itu, penyaluran kredit pada akhir 2025 tercatat sekitar Rp11,38 triliun.

Komposisi tersebut perlu dicermati untuk melihat bagaimana bank menjaga likuiditas, mengelola kewajiban, serta memastikan kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana strategi manajemen menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit.

Nasabah Pernah Datangi OJK, Mengaku Dirugikan Miliaran Rupiah

Persoalan yang lebih serius muncul dari pengaduan sejumlah nasabah Bank Sahabat Sampoerna di Medan pada Juni 2021.

Diberitakan Analisadaily, sejumlah nasabah mendatangi kantor OJK untuk meminta penyelesaian persoalan yang mereka alami. Mereka meminta regulator menindaklanjuti pengaduan sekaligus membantu pengembalian uang yang menurut mereka telah disetorkan.

Dalam laporan tersebut, pengacara nasabah Abdul Syukur Siregar menjelaskan bahwa persoalan bermula dari penyerahan tiga sertifikat hak milik sebagai agunan kepada Bank Sahabat Sampoerna sejak 2017.

Salah satu nasabah disebut telah membayar Rp1,1 miliar untuk menebus sertifikat kedua. Namun, menurut keterangan kuasa hukumnya, sertifikat tersebut belum dikembalikan setelah pembayaran dilakukan.

Kasus itu juga menyeret dua orang yang ketika itu disebut bekerja di lingkungan Bank Sahabat Sampoerna, yakni Firman Siddiek dan Jackson.

Menurut pemberitaan tersebut, keduanya telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dalam perkara penyalahgunaan wewenang.

Persoalan lain datang dari nasabah berinisial SG yang mengaku mengalami kerugian sekitar Rp1,4 miliar. Uang tersebut disebut diserahkan kepada salah satu pegawai, tetapi pihak bank menyatakan tidak menerima setoran tersebut.

Para nasabah kemudian meminta OJK turun tangan.

Kasus tersebut menjadi catatan penting mengenai perlindungan konsumen perbankan, khususnya ketika transaksi atau pembayaran yang dilakukan nasabah melalui oknum pegawai menimbulkan sengketa dengan institusi bank.

Meski demikian, pengaduan nasabah tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tanggung jawab hukum berada pada pihak bank. Penyelesaian dan tanggung jawab masing-masing pihak harus mengacu pada bukti transaksi, putusan pengadilan, dan hasil pemeriksaan regulator.

Sejumlah Perkara Hukum Tercatat dalam Laporan Tahunan

Persoalan hukum juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Dalam Laporan Tahunan 2024, Bank Sahabat Sampoerna mencatat sejumlah perkara yang berkaitan dengan nasabah maupun pihak ketiga.

Beberapa nama dan entitas yang disebut dalam pencatatan perkara tersebut antara lain PT Sejahtera Sama Kita, PT Inklusi Keuangan Nusantara, Elias Thomas, Moladin, Idlinsah, dan Rachmawati Muyiddin.

Laporan tersebut juga mencatat perkara pidana yang dilaporkan ke Polsek Sukarami berkaitan dengan pihak ketiga bernama Suleman. Sementara perkara yang melibatkan Belia Puspitania disebut telah dicabut.

Bank menyatakan perkara-perkara yang dicatat tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi perusahaan.

Penting digarisbawahi, pencatatan perkara dalam laporan tahunan bukan berarti bank telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Status dan hasil masing-masing perkara harus dilihat secara terpisah.

Namun, banyaknya persoalan hukum yang tercatat tetap menjadi alasan bagi publik untuk meminta keterbukaan mengenai mekanisme pengawasan internal, pengendalian risiko, dan penyelesaian sengketa nasabah.

Di Mana Pengawasan OJK?

Dengan berbagai persoalan tersebut, pengawasan OJK menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Apakah seluruh pengaduan nasabah telah ditindaklanjuti? Bagaimana hasil pengawasan terhadap tata kelola perusahaan? Apakah terdapat temuan pelanggaran yang berujung pada teguran atau sanksi administratif?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka.

Hingga penelusuran sumber yang tersedia, belum ditemukan dokumen resmi yang cukup untuk memastikan adanya teguran atau sanksi administratif OJK terhadap Bank Sahabat Sampoerna terkait persoalan-persoalan tersebut. Karena itu, tidak tepat menyatakan bank telah dijatuhi sanksi tanpa bukti resmi.

Namun, OJK tetap memiliki peran penting untuk memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, serta perlindungan konsumen.

Terlebih, bank merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat. Kepercayaan nasabah harus dijaga melalui pelayanan yang bertanggung jawab dan mekanisme pengaduan yang efektif.

Manajemen Harus Buka Data, Jangan Hanya Bicara Pertumbuhan

Di tengah berbagai catatan tersebut, Bank Sahabat Sampoerna perlu memberikan penjelasan komprehensif kepada publik.

Manajemen perlu menjelaskan perkembangan kredit bermasalah, efektivitas penyelesaian pengaduan nasabah, perkara hukum yang masih berjalan, serta strategi memperbaiki profitabilitas.

Penjelasan juga diperlukan mengenai kewajiban perusahaan, kualitas aset, dan langkah konkret menjaga keamanan dana masyarakat.

Sebab, persoalan perbankan bukan hanya soal berapa besar aset, berapa banyak kredit yang disalurkan, atau seberapa luas jaringan kemitraan digital yang dibangun.

Ukuran penting lainnya adalah bagaimana bank memperlakukan nasabah ketika muncul persoalan.

Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui promosi dan pertumbuhan bisnis. Kepercayaan harus dibuktikan melalui transparansi, tanggung jawab, serta keberanian menyelesaikan setiap persoalan secara adil.

Bank Sahabat Sampoerna tentu memiliki kesempatan untuk menjawab berbagai catatan tersebut. Namun, publik juga berhak meminta OJK memastikan bahwa setiap pengaduan nasabah mendapatkan penanganan yang semestinya.

Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi bisnis perbankan justru terkikis akibat persoalan yang tidak diselesaikan secara transparan.

Klaim Nasabah Allianz Life Dipersoalkan, Gugatan Miliaran Rupiah Menguat, OJK Diminta Buta Mata

Hedi Batubara 2 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama PT Asuransi Allianz Life Indonesia kembali menjadi sorotan. Di balik besarnya bisnis asuransi dan nilai premi yang dihimpun, perusahaan asuransi jiwa ini menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari penolakan klaim nasabah, pembatalan polis, pengaduan konsumen hingga gugatan hukum bernilai miliaran rupiah.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai perlindungan pemegang polis. Sebab, masyarakat membeli produk asuransi dengan harapan memperoleh perlindungan finansial ketika menghadapi risiko kesehatan, kecelakaan maupun kematian.

Namun, sejumlah keluhan nasabah memperlihatkan bahwa proses memperoleh manfaat asuransi tidak selalu berjalan mulus. Ada nasabah yang mengaku klaimnya ditolak dengan alasan riwayat kesehatan, sementara sebagian lainnya mempersoalkan pembatalan polis setelah mengajukan klaim.

Salah satu persoalan terbaru muncul melalui gugatan Krisdayanto Loi terhadap Allianz Life Indonesia senilai Rp1,5 miliar. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Oktober 2026 dengan nomor perkara 1278/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL.

Perkara itu berkaitan dengan sengketa klaim asuransi meninggal dunia dan term life. Sidang pertama dijadwalkan pada 29 Oktober 2026.

Pihak Allianz menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung. Perusahaan juga menegaskan komitmennya membayarkan klaim yang sah sesuai ketentuan polis dan prinsip itikad baik.

Meski demikian, munculnya gugatan tersebut menambah daftar persoalan klaim yang perlu mendapat perhatian publik. Pokok perkara dan pembuktian masing-masing pihak harus diuji melalui proses persidangan.

Persoalan penolakan klaim bukan hanya muncul dalam satu perkara. Pada Juni 2026, seorang pemegang polis bernama David Tjawi menyampaikan keluhan melalui kanal surat pembaca Kompas.

Ia mempersoalkan pembatalan polis dan penolakan klaim yang dikaitkan dengan riwayat medis masa lalu. David mengaku telah menjelaskan riwayat kecelakaan pada 2019 kepada petugas Allianz ketika mengajukan asuransi pada 2024.

Menurut pengakuannya, petugas memberikan arahan bahwa riwayat tersebut tidak perlu dicantumkan dalam formulir permohonan asuransi. Namun, persoalan itu kemudian muncul ketika klaim diajukan.

Kasus lain juga menjadi perhatian pada awal 2026. Seorang nasabah mengeluhkan penolakan klaim biaya pengobatan sebesar Rp141 juta. Nasabah tersebut mengaku telah menjadi pemegang polis sejak 2016 dan sebelumnya beberapa kali memperoleh pembayaran klaim untuk penyakit yang sama.

Namun, klaim yang diajukan pada November 2025 ditolak dengan alasan penyakit tersebut termasuk pengecualian permanen yang berkaitan dengan diabetes melitus.

Nasabah mengaku telah mengajukan peninjauan ulang, termasuk melampirkan keterangan dokter. Akan tetapi, menurut pengaduannya, keputusan penolakan tetap dipertahankan.

Tentu, setiap klaim harus diperiksa berdasarkan isi polis, riwayat kesehatan, informasi ketika pendaftaran, serta ketentuan pengecualian yang disepakati. Namun, perusahaan juga harus memastikan bahwa proses pemasaran dan penjelasan produk dilakukan secara transparan.

Jangan sampai konsumen baru mengetahui adanya persoalan pengecualian atau pembatalan polis ketika sedang membutuhkan manfaat perlindungan.

Sebelumnya, pada 2025, Allianz Life juga menjadi sorotan dalam sengketa klaim meninggal dunia senilai Rp750 juta yang diajukan Faduhusa Laia sebagai ahli waris Kasihani Daeli.

Dalam pemberitaan media pada Mei 2025, pihak ahli waris mempersoalkan penolakan klaim oleh Allianz dengan alasan adanya riwayat pengobatan sebelum pengajuan polis.

Kuasa hukum ahli waris mempertanyakan alasan pembatalan polis dan penolakan pembayaran klaim tersebut. Perkara itu diberitakan sedang melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rangkaian pengaduan tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Bagi nasabah, persoalannya bukan hanya soal besaran uang pertanggungan. Ada harapan bahwa perusahaan akan menjalankan kewajibannya ketika risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi.

Di sisi keuangan, Allianz Life juga perlu dicermati secara objektif. Data keuangan menunjukkan perusahaan masih membukukan laba, sehingga tidak tepat menyebutnya mengalami kerugian tanpa dasar laporan keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan yang diberitakan Media Asuransi, hingga September 2025 Allianz Life mencatatkan laba bersih setelah pajak Rp789,40 miliar. Angka tersebut turun 12,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp904,53 miliar.

Pada periode yang sama, liabilitas perusahaan meningkat 5,44 persen dari Rp29,23 triliun menjadi Rp30,82 triliun.

Sementara itu, beban perusahaan tercatat Rp13,44 triliun, turun 9,09 persen dibandingkan periode September 2024 sebesar Rp14,79 triliun.

Utang klaim justru mengalami penurunan 10,45 persen, dari Rp350,09 miliar menjadi Rp313,52 miliar.

Adapun aset perusahaan mencapai Rp37,31 triliun. Rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) berada pada level 277 persen.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih mencatatkan keuntungan dan memiliki rasio solvabilitas di atas ketentuan minimum. Namun, penurunan laba dan kenaikan liabilitas tetap menjadi indikator yang patut dicermati dalam membaca perkembangan bisnis perusahaan.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2024 Allianz Life membukukan laba konsolidasi setelah pajak Rp1,06 triliun, meningkat 104,7 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp442 miliar.

Perusahaan juga mengumumkan pembayaran klaim sebesar Rp4,1 triliun sepanjang 2024. Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam sejumlah pengaduan nasabah tidak boleh digeneralisasi seolah-olah seluruh klaim Allianz ditolak.

Di tengah berbagai pengaduan tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting.

OJK memiliki tanggung jawab memastikan industri asuransi menjalankan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, tata kelola perusahaan yang baik, serta penyelesaian pengaduan secara adil.

Setiap pengaduan penolakan klaim perlu diperiksa secara proporsional. Apabila perusahaan terbukti melanggar ketentuan atau tidak menjalankan kewajibannya kepada konsumen, regulator harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

Namun, tudingan bahwa Allianz Life telah menerima teguran atau sanksi khusus dari OJK terkait persoalan klaim tersebut juga harus dibuktikan melalui dokumen resmi regulator. Tidak tepat menyebut adanya sanksi tanpa dasar pengumuman atau keputusan OJK yang dapat diverifikasi.

Publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan, berapa banyak pengaduan yang diterima, bagaimana penyelesaiannya, dan apakah terdapat pelanggaran yang telah dinyatakan oleh regulator.

Persoalan Allianz Life menjadi pengingat bahwa kepercayaan merupakan modal utama industri asuransi. Perusahaan tidak cukup hanya menunjukkan besarnya aset, pendapatan premi, dan rasio solvabilitas.

Kepercayaan nasabah juga ditentukan oleh bagaimana perusahaan memperlakukan pemegang polis ketika mengajukan klaim.

Apabila nasabah merasa dipersulit ketika membutuhkan haknya, reputasi perusahaan dapat ikut dipertaruhkan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki sistem penanganan klaim transparan dan mekanisme keberatan yang adil akan lebih mudah mempertahankan kepercayaan publik.

Karena itu, Allianz Life perlu memberikan penjelasan terbuka terhadap setiap persoalan yang menjadi perhatian konsumen. OJK juga perlu memastikan setiap pengaduan ditangani berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, asuransi bukan hanya bisnis menghimpun premi. Ada janji perlindungan yang harus dipenuhi. Jangan sampai masyarakat rajin membayar premi bertahun-tahun, tetapi justru harus berjuang panjang ketika meminta haknya.

Prudential Dikepung Keluhan Nasabah, Klaim Dipersoalkan hingga Kondisi Keuangan Jadi Sorotan!

Hedi Batubara 31 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama Prudential Indonesia kembali menjadi sorotan. Perusahaan asuransi jiwa yang selama bertahun-tahun membangun citra sebagai salah satu pemain besar industri asuransi Indonesia itu menghadapi persoalan yang tidak bisa dianggap ringan, mulai dari keluhan nasabah mengenai pencairan klaim, penolakan pembayaran, proses reimbursement yang berlarut-larut, hingga perdebatan mengenai transparansi perlindungan pemegang polis.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pelayanan yang diterima nasabah sudah sebanding dengan premi yang mereka bayarkan setiap bulan?

Keluhan nasabah menjadi perhatian karena asuransi seharusnya memberikan kepastian perlindungan ketika pemegang polis menghadapi risiko kesehatan maupun persoalan keuangan. Namun, sejumlah pengalaman yang mencuat ke ruang publik justru memperlihatkan adanya nasabah yang harus berjuang untuk mendapatkan pembayaran klaim.

Salah satu kasus yang menyita perhatian terjadi pada Juli 2026. Seorang nasabah Prudential Syariah mengeluhkan klaim biaya rawat inap sebesar Rp123 juta yang belum dibayarkan setelah hampir tiga bulan mengurus reimbursement.

Kasus itu viral setelah nasabah menyampaikan pengalamannya melalui media sosial Threads. Ia mengaku klaim awal tidak dapat diproses karena perusahaan menyebut dirinya pernah menjalani perawatan dengan diagnosis serupa di Rumah Sakit Hermina Jatinegara.

Nasabah tersebut membantah pernah menjalani perawatan di rumah sakit itu. Ia bahkan mengaku meminta bukti riwayat pengobatan, tetapi tidak mendapatkannya.

Persoalan semakin panjang ketika nasabah harus memenuhi sejumlah dokumen tambahan secara bertahap. Menurut pengakuannya, setiap kali dokumen diserahkan, perusahaan kembali meminta dokumen lain setelah berselang sekitar 14 hari.

Keluhan tersebut memunculkan dugaan adanya pelayanan klaim yang berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian kepada pemegang polis.

Namun, kasus itu akhirnya diselesaikan. Prudential Syariah menyatakan klaim telah dibayarkan sesuai ketentuan polis. Nasabah bersangkutan juga mengonfirmasi bahwa persoalannya sudah selesai pada 3 Juli 2026.

Protes Nasabah di Medan, Klaim Rp20 Miliar Dipersoalkan

Sebelum kasus Rp123 juta tersebut, Prudential juga pernah menghadapi gelombang protes nasabah di Medan, Sumatera Utara, pada 2024.

Koordinator kelompok nasabah yang mengaku menjadi korban, Henki Nduru, menyebut terdapat ratusan nasabah yang mengalami persoalan klaim dengan nilai keseluruhan mencapai Rp20 miliar.

Dalam aksi tersebut, nasabah mempersoalkan pembayaran manfaat asuransi yang menurut mereka tidak sesuai dengan nilai perlindungan dalam polis. Bahkan, muncul tuduhan pembayaran klaim meninggal dunia hanya diberikan sekitar 10 hingga 50 persen dari nilai polis.

Persoalan ini kemudian menjadi sorotan karena menyangkut hak pemegang polis yang telah membayar premi selama bertahun-tahun.

Prudential membantah tuduhan tidak sanggup membayar klaim. Manajemen menyatakan setiap pengajuan akan diperiksa secara individual berdasarkan ketentuan polis.

Pada Desember 2024, Prudential menyatakan persoalan klaim nasabah di Medan tersebut telah diselesaikan melalui komunikasi langsung dengan nasabah bersangkutan.

Gugatan Wanprestasi Rp373,2 Juta

Persoalan lain juga muncul melalui jalur hukum.

Pada Oktober 2024, PT Prudential Life Assurance digugat oleh Ramses Simbolon atas dugaan wanprestasi dengan nilai sengketa Rp373,2 juta.

Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Oktober 2024 dengan nomor perkara 1136/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.

Gugatan ini menambah daftar persoalan hukum yang pernah menyeret perusahaan asuransi tersebut.

Selain itu, pada Februari 2024, seorang pemegang polis bernama Linda Sari melalui kuasa hukumnya, Nico Senjaya, mengeluhkan penolakan klaim penyakit kritis Giant Saccular Aneurysm.

Menurut kuasa hukum, kliennya memiliki beberapa polis, termasuk perlindungan penyakit kritis. Namun, klaim tersebut ditolak dengan alasan adanya diagnosis penyakit lain yang dipersoalkan oleh pihak nasabah.

Kuasa hukum juga mempersoalkan dugaan pembatalan polis secara sepihak.

Prudential ketika itu menyatakan telah menerima pengaduan dan sedang melakukan investigasi serta verifikasi data untuk mencari penyelesaian.

Kasus tersebut juga memperlihatkan pentingnya transparansi perusahaan dalam menjelaskan alasan penolakan klaim kepada pemegang polis.

Utang Prudential Tembus Rp3,1 Triliun, Liabilitas Rp50,7 Triliun

Di tengah berbagai keluhan tersebut, kondisi keuangan Prudential Indonesia menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan PT Prudential Life Assurance per 30 Juni 2026, perusahaan mencatat total aset sebesar Rp58,85 triliun.

Sementara itu, jumlah utang perusahaan tercatat sekitar Rp3,12 triliun, meningkat dibandingkan posisi Juni 2025 yang sebesar Rp2,87 triliun.

Jika diperinci, komponen utang pada Juni 2026 meliputi:

Utang klaim: Rp168,24 miliar.

Utang reasuransi: Rp98,59 miliar.

Utang komisi: Rp220,42 miliar.

Utang pajak: Rp161,61 miliar.

Biaya yang masih harus dibayar: Rp615,02 miliar.

Utang lainnya: Rp1,85 triliun.

Selain utang tersebut, Prudential memiliki cadangan teknis sebesar Rp47,62 triliun.

Cadangan teknis terdiri atas cadangan premi Rp44,63 triliun, cadangan premi yang belum merupakan pendapatan Rp820,89 miliar, cadangan klaim Rp2,16 triliun, serta cadangan risiko bencana.

Dengan demikian, total liabilitas perusahaan mencapai sekitar Rp50,74 triliun.

Angka ini perlu dibaca secara hati-hati. Liabilitas perusahaan asuransi tidak sama dengan utang bank atau pinjaman bermasalah. Sebagian besar merupakan kewajiban kontraktual untuk memenuhi perlindungan dan manfaat kepada pemegang polis.

Namun, besarnya kewajiban tersebut tetap perlu menjadi perhatian karena perusahaan harus memastikan kecukupan aset dan kemampuan membayar kewajiban sesuai waktu yang dijanjikan.

Data tersebut berasal dari laporan keuangan bulanan Prudential per Juni 2026 yang berstatus belum diaudit.

Hasil Investasi Minus Rp3,18 Triliun, Apakah Prudential Merugi?

Persoalan lain yang menarik perhatian adalah kinerja investasi perusahaan.

Dalam laporan keuangan per Juni 2026, Prudential mencatat hasil investasi minus sekitar Rp3,18 triliun.

Angka ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya ketika hasil investasi masih positif sekitar Rp388,62 miliar.

Penurunan hasil investasi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan, mengingat perusahaan asuransi jiwa mengelola dana dalam jumlah besar untuk memenuhi kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis.

Namun, kondisi tersebut tidak berarti perusahaan mengalami kerugian bersih.

Dalam laporan yang sama, Prudential masih membukukan laba setelah pajak sebesar Rp798,7 miliar selama semester pertama 2026.

Pendapatan premi juga meningkat menjadi Rp12,17 triliun dari Rp9,73 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Artinya, terdapat tekanan pada hasil investasi, tetapi perusahaan masih mampu menghasilkan laba.

Data ini penting agar persoalan investasi tidak disalahartikan sebagai kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar klaim.

Dibandingkan 2024, laba setelah pajak meningkat dari sekitar Rp1,69 triliun menjadi Rp2,44 triliun.

Total aset juga meningkat dari Rp58,02 triliun menjadi Rp64,26 triliun.

Sementara itu, liabilitas kontrak PAYDI atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi mencapai Rp40,10 triliun.

Besarnya angka tersebut harus dipahami sebagai kewajiban berdasarkan kontrak produk asuransi, bukan otomatis sebagai utang bermasalah.

Dengan demikian, laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan belum menunjukkan adanya kondisi kebangkrutan.

RBC 580 Persen, Seberapa Kuat Kemampuan Prudential Membayar Klaim?

Salah satu indikator penting dalam industri asuransi adalah Risk Based Capital (RBC).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dengan memperhitungkan risiko yang dihadapi.

Pada akhir 2025, RBC Prudential tercatat 466 persen. Dalam laporan bulanan Juni 2026, angkanya meningkat menjadi 580 persen.

Angka tersebut jauh di atas batas minimum solvabilitas 100 persen dan target internal paling rendah 120 persen dari modal minimum berbasis risiko sebagaimana dijelaskan dalam laporan perusahaan.

Pada semester pertama 2026, Prudential juga melaporkan pembayaran klaim dan manfaat Rp8,9 triliun kepada lebih dari 149.000 nasabah.

Dari jumlah tersebut, pembayaran klaim medis mencapai Rp3,3 triliun.

Angka-angka tersebut menunjukkan perusahaan masih mempunyai kapasitas keuangan yang relatif kuat berdasarkan indikator solvabilitas.

Namun, RBC yang tinggi tidak otomatis menjawab seluruh persoalan pelayanan. Kemampuan keuangan perusahaan dan kepuasan nasabah merupakan dua persoalan berbeda.

Perusahaan bisa memiliki kondisi permodalan yang kuat, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan kualitas pelayanan, transparansi, dan kecepatan penyelesaian klaim.

Prudential Catat 308 Pengaduan Nasabah Sepanjang 2025

Persoalan pelayanan juga dapat dilihat melalui publikasi penanganan pengaduan perusahaan.

Dalam publikasi pengaduan periode Januari hingga Desember 2025, PT Prudential Life Assurance mencatat total 308 pengaduan nasabah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 186 pengaduan berkaitan dengan klaim atau sekitar 60 persen.

Sementara itu, pengaduan pelayanan polis tercatat 53 kasus, pembayaran premi 20 kasus, dana investasi 19 kasus, dan transaksi keuangan lainnya 30 kasus.

Perusahaan melaporkan seluruh 308 pengaduan tersebut telah selesai ditangani, tanpa pengaduan yang masih dalam proses maupun berstatus tidak selesai.

Prudential juga mencatat jumlah nasabahnya telah melampaui 750.000 orang per 31 Desember 2025.

Angka pengaduan ini tentu tidak bisa langsung dianggap sebagai bukti perusahaan melakukan pelanggaran. Namun, dominasi pengaduan terkait klaim memperlihatkan bahwa persoalan pembayaran manfaat merupakan isu penting dalam hubungan perusahaan dengan pemegang polis.

Selain itu, status selesai dalam laporan pengaduan merupakan kategori administratif penanganan. Hal tersebut tidak selalu berarti setiap nasabah mendapatkan hasil penyelesaian sesuai harapan awalnya.

Putusan MK Ikut Menjadi Perhatian Industri Asuransi

Persoalan klaim asuransi juga mendapat perhatian Mahkamah Konstitusi. Pada Januari 2025, Prudential memberikan tanggapan atas putusan MK mengenai Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Putusan tersebut pada pokoknya membatasi pembatalan atau penolakan klaim asuransi secara sepihak berdasarkan persoalan ketidaklengkapan pemberitahuan informasi oleh pemegang polis.

MK menetapkan bahwa pembatalan perjanjian asuransi berdasarkan ketentuan tersebut harus melalui kesepakatan atau penetapan pengadilan.

Prudential menyatakan sedang mempelajari putusan tersebut dan berkoordinasi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia serta OJK mengenai implementasinya.

Putusan ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah tidak boleh hanya bertumpu pada penafsiran sepihak terhadap isi polis.

Kejelasan informasi, transparansi pemeriksaan riwayat kesehatan, serta alasan penolakan klaim harus dapat dipertanggungjawabkan.

OJK Perlu Memastikan Hak Pemegang Polis Terlindungi

Rangkaian persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengawasan terhadap perusahaan asuransi tidak cukup hanya melihat rasio solvabilitas, pertumbuhan premi, laba, dan jumlah aset.

OJK juga perlu memastikan mekanisme penanganan klaim berjalan secara transparan, tidak diskriminatif, dan tidak membebani nasabah dengan permintaan dokumen yang berulang tanpa penjelasan memadai.

Nasabah yang mengajukan klaim berhak memperoleh alasan tertulis apabila pengajuannya ditolak. Mereka juga berhak mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi serta mekanisme keberatan apabila tidak menerima keputusan perusahaan.

Dalam persoalan yang tidak mencapai kesepakatan, nasabah dapat menggunakan mekanisme pengaduan internal, mengajukan pengaduan kepada OJK, atau menempuh penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Pada akhirnya, kepercayaan terhadap industri asuransi tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset dan keuntungan perusahaan.

Kepercayaan justru diuji ketika nasabah mengalami musibah dan membutuhkan manfaat perlindungan yang selama ini dibayar melalui premi.

Prudential boleh mencatatkan laba triliunan rupiah dan RBC ratusan persen. Namun, perusahaan juga harus memastikan tidak ada nasabah yang merasa harus berjuang sendirian untuk memperoleh haknya.

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Hedi Batubara 30 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Transformasi PT Bank KB Indonesia Tbk atau KB Bank (BBKP), yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Bukopin, masih menyisakan sejumlah persoalan serius. Mulai dari kredit bermasalah dalam jumlah besar, kerugian triliunan rupiah, penurunan laba, hingga keluhan nasabah mengenai rekening yang dinonaktifkan dan saldo yang disebut hilang.

Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi manajemen KB Bank. Sebab, di tengah upaya memperbaiki kinerja dan membangun kembali kepercayaan pasar, bank yang dikendalikan investor asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank, masih harus menyelesaikan persoalan kualitas kredit dan pelayanan terhadap nasabah.

Salah satu persoalan paling menonjol adalah kredit macet warisan dari periode sebelumnya ketika bank masih bernama Bank Bukopin.

Berdasarkan pemberitaan Kontan, per Desember 2025, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross KB Bank mencapai 9,97 persen. Sementara NPL net berada di angka 6,33 persen, dengan total penyaluran kredit Rp44,39 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kualitas kredit masih menjadi tantangan besar bagi perseroan.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengakui bahwa perusahaan masih melakukan pembenahan terhadap portofolio kredit bermasalah yang berasal dari periode sebelumnya.

Manajemen menjalankan sejumlah strategi, antara lain restrukturisasi kredit, penagihan secara intensif, serta penjualan aset dan kredit bermasalah.

Kunardy menyebut proses penyelesaian kredit bermasalah tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan regulasi.

Namun, besarnya rasio NPL tetap menjadi perhatian karena kredit bermasalah dapat menekan pendapatan bunga, meningkatkan kebutuhan pencadangan, serta mengurangi ruang bank untuk menyalurkan kredit baru.

Rugi Rp6,33 Triliun, Kemudian Berbalik Untung

Persoalan berikutnya terlihat dari perjalanan kinerja keuangan KB Bank. Pada tahun buku 2024, perseroan mencatat kerugian bersih konsolidasian sekitar Rp6,33 triliun. Kerugian tersebut kemudian berhasil dibalik menjadi laba bersih Rp66,59 miliar pada 2025.

Pencapaian itu menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, keuntungan yang berhasil dibukukan belum sepenuhnya menggambarkan bahwa seluruh persoalan fundamental bank telah selesai.

Bahkan, memasuki semester pertama 2026, laba bersih KB Bank kembali mengalami tekanan.

Bisnis Indonesia melaporkan, hingga Juni 2026, KB Bank membukukan laba bersih konsolidasian Rp19,02 miliar. Angka tersebut merosot sekitar 95,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp389,66 miliar.

Padahal, pendapatan bunga bersih justru mengalami pertumbuhan 36,57 persen menjadi Rp782,68 miliar.

Total aset perseroan juga meningkat 11,22 persen secara tahunan menjadi Rp93,01 triliun.

Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan yang perlu dijelaskan lebih jauh oleh manajemen. Pertumbuhan aset dan pendapatan bunga bersih belum mampu menjaga laba bersih pada level yang sama dengan tahun sebelumnya.

Beban operasional, biaya pencadangan, dan kualitas kredit menjadi sejumlah aspek yang perlu dicermati dalam membaca kinerja bank.

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih

Gambaran lain mengenai kualitas kredit KB Bank terlihat dalam laporan keuangan tahunan 2025.

Berdasarkan laporan keuangan tersebut, kredit dengan kategori macet atau kolektibilitas 5 mencapai sekitar Rp4,047 triliun.

Selain itu, terdapat kredit kurang lancar sekitar Rp579,45 miliar dan kredit diragukan sekitar Rp205,96 miliar.

Besarnya kredit macet tersebut memperlihatkan bahwa proses pemulihan kualitas aset membutuhkan kerja serius.

Dalam laporan keuangan, bank juga mencatat kredit yang telah direstrukturisasi mencapai sekitar Rp8,74 triliun pada akhir 2025.

Restrukturisasi memang menjadi salah satu instrumen untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan debitur memenuhi kewajiban setelah mendapatkan keringanan.

Persoalannya, apabila restrukturisasi tidak diikuti pemulihan kemampuan pembayaran debitur, risiko kredit bermasalah dapat kembali meningkat.

Karena itu, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai seberapa besar kredit restrukturisasi yang benar-benar pulih dan berapa yang masih berpotensi menjadi kredit macet.

Nasabah Keluhkan Rekening Dinonaktifkan dan Saldo Hilang

Di tengah persoalan keuangan tersebut, pelayanan dan perlindungan nasabah juga menjadi perhatian.

Salah satu keluhan pernah dipublikasikan melalui platform Media Konsumen pada 10 Januari 2025.

Seorang nasabah bernama Marwah NST mengeluhkan rekening KB Bank miliknya tiba-tiba dihapus atau dinonaktifkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam pengaduannya, nasabah tersebut menyebut saldo rekeningnya tidak lagi dapat diakses dan mempertanyakan keberadaan dana yang sebelumnya tersimpan.

Nasabah mengaku telah menghubungi layanan pelanggan KB Bank. Namun, ia diminta mendatangi kantor cabang terdekat, sementara di wilayah tempat tinggalnya tidak tersedia kantor cabang yang mudah dijangkau.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena rekening sebelumnya dibuka secara daring melalui aplikasi KBStar.

Keluhan itu kemudian mendapatkan tanggapan dari KB Bank Customer Care. Dalam tanggapannya, pihak bank menyampaikan telah menerima pengaduan dan akan memproses keluhan nasabah tersebut.

Meski demikian, kasus tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi bank dalam menjelaskan status rekening, mekanisme penonaktifan, serta kepastian pengembalian atau akses terhadap dana nasabah.

Perlu digarisbawahi, pengaduan tersebut merupakan kesaksian nasabah yang dipublikasikan di Media Konsumen, bukan bukti bahwa dana nasabah secara permanen hilang atau terjadi penggelapan.

Transaksi Abnormal Ikut Menjadi Sorotan

Persoalan keamanan transaksi KB Bank juga pernah menjadi perhatian pada September 2025. Mengutip pemberitaan IDX Channel pada 6 Oktober 2025, induk usaha KB Bank, KB Kookmin Bank di Korea Selatan, sebelumnya mengumumkan adanya transaksi abnormal pada rekening penyelesaian dana KB Bank Indonesia pada 25 September 2025.

Dalam pengumuman tersebut disebutkan adanya penarikan dana sebesar 3,18 won tanpa permintaan penarikan normal.

Menanggapi peristiwa tersebut, pihak KB Bank menyatakan telah melakukan langkah pengamanan dan memastikan dana nasabah secara keseluruhan tetap aman.

Perwakilan bank menyebut kejadian tersebut sebagai persoalan teknis yang dapat diatasi dengan cepat.

Walaupun pihak bank telah memberikan penjelasan, kejadian tersebut tetap menjadi pengingat pentingnya sistem pengendalian internal, keamanan transaksi, dan transparansi informasi kepada nasabah.

Dugaan Pungutan Biaya Pelunasan di Banyuwangi

Masalah pelayanan juga mencuat di KB Bank Cabang Genteng, Banyuwangi. Pada April hingga Mei 2026, sejumlah pemberitaan media lokal mengangkat keluhan nasabah bernama Sayudi terkait proses pelunasan kredit.

Nasabah tersebut melalui kuasa hukumnya mempersoalkan dugaan hambatan prosedural dalam proses pelunasan pinjaman yang tersisa.

Dalam pemberitaan Jejak Indonesia News, disebutkan Sayudi memiliki pinjaman pokok Rp123 juta sejak 2018. Setelah kantor cabang Bank Bukopin di Banyuwangi ditutup pada Desember 2023, nasabah berupaya menyelesaikan kewajibannya melalui kantor cabang Genteng.

Persoalan kemudian berkembang setelah muncul keberatan mengenai proses administrasi dan pelayanan pelunasan.

Pemberitaan Jatim Rasio News pada Mei 2026 juga menyoroti dugaan permintaan biaya flagging sebesar Rp600.000 dalam proses percepatan pelunasan kredit.

Menurut pemberitaan tersebut, biaya itu kemudian dihapus setelah muncul protes dari nasabah.

Kuasa hukum nasabah, Budi Santoso, mempersoalkan dasar pengenaan biaya tersebut dan meminta adanya kejelasan prosedur.

Kasus ini perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak bank, terutama mengenai dasar hukum pungutan, ketentuan dalam perjanjian kredit, serta standar pelayanan pelunasan pinjaman.

Bagaimana Pengawasan OJK?

Berbagai persoalan tersebut tentu berkaitan dengan pentingnya fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai lembaga pengawas industri perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.

OJK juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit bermasalah melalui siaran pers pada 13 Mei 2026.

Dalam keterangannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan bahwa pertumbuhan kredit yang sehat harus disertai kepastian hukum, integritas, profesionalisme, dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, OJK juga secara rutin melakukan pemeriksaan dan penegakan ketentuan perlindungan konsumen terhadap pelaku industri jasa keuangan.

Namun, hingga penelusuran sumber publik untuk pemberitaan ini, belum ditemukan dokumen resmi yang secara spesifik mengonfirmasi adanya sanksi atau teguran tertulis OJK kepada KB Bank terkait seluruh persoalan yang diuraikan di atas.

Karena itu, perlu dibedakan antara kewenangan pengawasan OJK, penegakan aturan terhadap industri perbankan secara umum, dan sanksi yang benar-benar telah dijatuhkan kepada KB Bank.

Publik tetap berhak meminta penjelasan apakah OJK pernah melakukan pemeriksaan khusus terhadap persoalan kredit bermasalah, pengaduan rekening nasabah, transaksi abnormal, serta dugaan pungutan dalam proses pelunasan kredit.

Kepercayaan Nasabah Menjadi Taruhan

Persoalan KB Bank tidak bisa hanya dilihat dari keberhasilan membalikkan kerugian menjadi keuntungan.

Keberhasilan transformasi perbankan harus diukur melalui kualitas kredit, kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan, kekuatan permodalan, keamanan transaksi, serta kepastian perlindungan dana masyarakat.

Apalagi, KB Bank merupakan bagian dari industri perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Manajemen perlu menjelaskan secara transparan perkembangan penyelesaian kredit macet warisan Bukopin, efektivitas restrukturisasi, penyebab penurunan laba semester pertama 2026, serta langkah penyelesaian pengaduan nasabah.

OJK juga perlu memastikan setiap pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran ditindaklanjuti secara profesional dan memberikan kepastian bagi konsumen.

Jangan sampai keberhasilan membukukan laba justru menutupi persoalan mendasar yang masih membayangi perusahaan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KB Bank bukan hanya mampu keluar dari kerugian triliunan rupiah, melainkan juga sanggup membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana dan kualitas pelayanan perbankan.

Kredit Macet Pinjol ModalRakyat Menggunung, OJK Bertindak

Hedi Batubara 30 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Modal Rakyat Indonesia, perusahaan penyelenggara layanan pinjaman daring atau fintech peer-to-peer (P2P) lending dengan merek ModalRakyat, menghadapi sejumlah persoalan serius terkait kualitas pendanaan, kredit macet, gugatan pemberi dana, serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sorotan terbaru muncul setelah rasio tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman lebih dari 90 hari atau TWP90 ModalRakyat dilaporkan mencapai 51% per 1 Juni 2026. Angka tersebut jauh melampaui batas 5% yang menjadi tolok ukur dalam pengawasan kualitas pendanaan industri pinjaman daring. OJK menyatakan telah melakukan pengawasan secara ketat dan meminta perusahaan melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai ketentuan. (Bisnis.com, 10 Juli 2026).

Angka tersebut menjadi peringatan serius bagi pengelolaan risiko perusahaan. Sebab, tingginya pinjaman bermasalah dapat mengganggu arus pengembalian dana kepada pemberi pinjaman atau lender, sekaligus menekan kepercayaan terhadap platform yang mempertemukan pemilik dana dengan peminjam.

Kredit Macet 51 Persen, Jauh di Atas Ambang Pengawasan

Data yang diberitakan Bisnis.com berdasarkan keterangan OJK menunjukkan TWP90 ModalRakyat mencapai 51% per 1 Juni 2026. Pada periode lima bulan pertama 2026, TWP90 industri pinjaman daring secara keseluruhan tercatat 4,42%.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kualitas pendanaan ModalRakyat jauh lebih berat dibandingkan gambaran umum industri pada periode yang sama. Namun, kedua angka harus dibaca berdasarkan periode pengukuran dan definisi statistik yang digunakan.

TWP90 mengukur porsi pendanaan yang belum berhasil dikembalikan lebih dari 90 hari setelah jatuh tempo sesuai metode pelaporan yang berlaku. Angka ini bukan berarti 51% dari seluruh utang perusahaan kepada kreditur telah dinyatakan gagal dibayar, melainkan indikator risiko pada portofolio pendanaannya.

OJK, melalui Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, menyatakan telah melakukan pengawasan ketat terhadap ModalRakyat dan meminta penyelenggara melakukan perbaikan.

Sampai data yang dirujuk dalam pemberitaan tersebut, belum tersedia rincian terbuka yang cukup untuk memastikan berapa nilai nominal pendanaan bermasalah yang membentuk rasio 51% tersebut. Karena itu, angka rupiah kredit macet perlu ditelusuri melalui laporan portofolio dan laporan keuangan perusahaan. Sumber: https://finansial.bisnis.com/read/20260710/563/1987214/rapor-merah-pinjol-ojk-18-risiko-kredit-macet-10-masuk-pengawasan

Situs Perusahaan Catat Pendanaan Macet 41,37 Persen

Gambaran lain terlihat pada situs resmi ModalRakyat. Dalam statistik kualitas pendanaan yang terakhir diperbarui pada 1 September 2026, perusahaan mencantumkan kategori pendanaan lancar sebesar 50%, dalam perhatian khusus 4,77%, kurang lancar 5,24%, diragukan 1,21%, dan macet 41,37%.

Data tersebut memperlihatkan bahwa porsi pendanaan yang dikategorikan macet mencapai lebih dari dua perlima dari komposisi kualitas pendanaan yang ditampilkan. Angka ini perlu menjadi perhatian karena menunjukkan besarnya persoalan pembayaran pada portofolio perusahaan.

Meski demikian, kategori kualitas pendanaan tersebut tidak boleh disamakan begitu saja dengan TWP90. TWP90 menggunakan ukuran keterlambatan lebih dari 90 hari, sedangkan tabel kualitas pendanaan menampilkan klasifikasi yang lebih terperinci. Keduanya juga merujuk pada tanggal pembaruan yang berbeda.

Pada halaman statistik yang sama, ModalRakyat mencatat total pendanaan sejak berdiri sebesar Rp12,68 triliun, pendanaan aktif Rp37,53 miliar, dan jumlah peminjam aktif sebanyak 1.297. Statistik tersebut terakhir diperbarui pada 1 Oktober 2026, sedangkan rincian kualitas pendanaannya bertanggal 1 September 2026.

Angka pendanaan kumulatif Rp12,68 triliun merupakan total penyaluran sejak perusahaan berdiri, bukan jumlah utang perusahaan saat ini. Demikian pula, pendanaan aktif tidak otomatis berarti seluruhnya bermasalah atau menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar menggunakan neracanya sendiri.

Sumber: https://www.modalrakyat.id/statistics

Persoalan ModalRakyat sebelumnya juga mencuat melalui gugatan pemberi dana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2024.

Berdasarkan pemberitaan Kontan dan Katadata, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 187/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, dengan nilai sengketa Rp300 juta. Dalam perkara tersebut, Toko Sumber Sembako turut tercantum sebagai turut tergugat.

Pemberitaan Kontan pada 1 Maret 2024 menyebutkan pihak ModalRakyat membenarkan adanya lender yang mengajukan gugatan. Perusahaan menyatakan berharap proses hukum berjalan tertib dan dapat membuktikan komitmennya kepada klien serta mitra usaha.

Gugatan itu berkaitan dengan dugaan wanprestasi atau persoalan pemenuhan kewajiban dalam hubungan pendanaan. Kuasa hukum lender, Grace Sihotang, juga pernah menyampaikan dugaan persoalan pembayaran klaim asuransi atas pendanaan yang gagal dibayar.

Dugaan tersebut merupakan klaim yang perlu dinilai berdasarkan bukti dan proses hukum. Tidak tepat menyimpulkan perusahaan terbukti melakukan pelanggaran hanya berdasarkan adanya gugatan. Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/modal-rakyat-tengah-mempelajari-gugatan-yang-dilayangkan-lender

https://katadata.co.id/amp/digital/fintech/65de0cf0ba20f/pinjol-modal-rakyat-digugat-rp-300-juta-dan-dipanggil-ojk

OJK Minta Perbaikan, Termasuk Transparansi Asuransi

OJK tidak hanya menyoroti gugatan tersebut, tetapi juga meminta ModalRakyat memperbaiki sejumlah aspek internal.

Dalam keterangan yang diberitakan Kontan pada 9 Maret 2024, Agusman menjelaskan bahwa OJK telah memanggil ModalRakyat pada 21 Februari 2024. Pertemuan itu membahas persoalan gugatan lender dan upaya penyelesaian melalui mediasi.

OJK menyampaikan bahwa ModalRakyat telah melakukan penagihan dan restrukturisasi pendanaan, meskipun masih terdapat hambatan dalam pelunasan penuh. Regulator juga meminta perusahaan meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan para pemberi dana.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah publikasi mengenai penerapan asuransi pendanaan. OJK meminta perusahaan memperjelas informasi terkait asuransi dan ilustrasi klaim agar lender memahami perlindungan yang benar-benar tersedia.

Pada April 2024, Kontan kembali memberitakan bahwa OJK meminta perbaikan internal terkait publikasi penerapan asuransi.

Rangkaian langkah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan kemampuan peminjam mengembalikan pinjaman, tetapi juga komunikasi risiko, pengelolaan klaim, dan perlindungan pemberi dana.

Namun, pemanggilan dan permintaan perbaikan oleh OJK tidak dengan sendirinya berarti izin usaha perusahaan telah dicabut atau perusahaan dinyatakan melakukan tindak pidana. Sumber:https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-ojk-terkait-pemanggilan-fintech-modal-rakyat

https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-minta-modal-rakyat-lakukan-perbaikan-internal-perihal-penerapan-asuransi

Pendanaan kepada Satu Peminjam Disorot, Nilainya Rp3 Miliar

Masalah lain yang pernah diberitakan adalah penyaluran pendanaan kepada satu peminjam dengan nilai yang diduga melampaui batas maksimum pada ketentuan yang berlaku saat transaksi dilakukan.

Kontan pada 6 Maret 2024 melaporkan bahwa ModalRakyat pernah menyalurkan dua pendanaan kepada perusahaan sektor pertanian, PT BATS, dengan total nilai Rp3 miliar.

Transaksi pertama tercatat pada 17 April 2023 sebesar Rp1 miliar. Sembilan hari kemudian, tepatnya 26 April 2023, terdapat transaksi kedua senilai Rp2 miliar. Kedua pendanaan tersebut menggunakan produk berbasis invoice.

Dalam laporan tersebut, sumber Kontan menyebut kedua transaksi terindikasi gagal bayar. Data transaksi yang diperoleh media itu juga mencantumkan bunga efektif 12,75% dan tenor 90 hari.

Persoalan yang disorot adalah nilai pendanaan kepada satu peminjam yang mencapai Rp3 miliar, sementara batas maksimum yang disebut dalam pemberitaan tersebut adalah Rp2 miliar.

Informasi ini penting untuk menilai proses penilaian kredit, konsentrasi risiko, serta pengawasan terhadap peminjam. Apabila pendanaan terkonsentrasi pada sedikit peminjam dengan nilai besar, kegagalan satu atau dua debitur dapat memberikan dampak signifikan terhadap portofolio.

Meski demikian, penilaian apakah transaksi tersebut secara hukum melanggar ketentuan harus mempertimbangkan aturan yang berlaku pada saat transaksi, struktur transaksi, dan hasil pemeriksaan regulator. Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/modal-rakyat-salurkan-pendanaan-melebihi-aturan-batas-maksimum-rp-2-miliar

Keuntungan dan Kerugian Perusahaan Belum Bisa Disimpulkan dari Kredit Macet

Persoalan lain yang perlu diperiksa adalah kondisi keuangan PT Modal Rakyat Indonesia, terutama pendapatan, beban operasional, laba bersih, kerugian, kewajiban, serta kemampuan perusahaan menjaga modalnya.

Pada Juni 2025, Bisnis.com memberitakan bahwa CEO ModalRakyat, Christian Hanggra, mengakui perlambatan ekonomi dan strategi penyaluran kredit yang lebih ketat berdampak pada pertumbuhan perusahaan pada kuartal I-2025. Ia tidak menyebutkan angka pasti laba atau rugi perusahaan, tetapi mengatakan kondisi tersebut turut memengaruhi EBITDA.

Christian juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berfokus pada pembiayaan produktif menghadapi tantangan karena kondisi ekonomi nasional dan global, termasuk pelemahan daya beli serta kesulitan usaha di sejumlah sektor.

Pernyataan itu menunjukkan adanya tekanan bisnis, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ModalRakyat mengalami kerugian bersih dalam jumlah tertentu. EBITDA, laba bersih, dan arus kas merupakan ukuran yang berbeda.

Situs resmi ModalRakyat menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2021 hingga 2025. Laporan-laporan tersebut menjadi sumber utama untuk menelusuri kondisi keuangan perusahaan secara lebih akurat.

Untuk mengetahui apakah perusahaan benar-benar untung atau rugi, diperlukan pemeriksaan terhadap laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta opini auditor. Tanpa angka dari dokumen tersebut, nilai laba bersih, rugi bersih, total utang, dan ekuitas tidak sepatutnya diperkirakan atau dikarang. Sumber: https://finansial.bisnis.com/read/20250622/563/1887115/fintech-p2p-lending-catat-laba-rp871-miliar-modal-rakyat-sektor-konsumtif-dominan, dan Laporan keuangan perusahaan: https://www.modalrakyat.id/statistics

Dalam menilai kondisi ModalRakyat, perlu dibedakan antara utang peminjam, kewajiban perusahaan kepada pihak lain, dan dana yang dikelola melalui platform.

Dalam skema P2P lending, perusahaan menyediakan sistem yang mempertemukan pemberi dana dengan peminjam. Pada situs resminya, ModalRakyat menyatakan bahwa transaksi pinjam-meminjam merupakan hubungan perdata antara pemberi dan penerima pinjaman, sedangkan perusahaan memfasilitasi layanan digital tersebut.

Karena itu, nilai pendanaan kumulatif tidak bisa langsung disebut sebagai utang perusahaan. Demikian pula, pinjaman yang macet tidak otomatis menjadi kerugian dengan jumlah yang sama dalam laporan laba rugi perusahaan.

Namun, tingginya kredit macet tetap dapat menimbulkan risiko bisnis dan reputasi. Apabila lender kesulitan memperoleh kembali dananya, kepercayaan terhadap platform dapat menurun, penyaluran pendanaan baru dapat tertekan, dan biaya penagihan maupun penyelesaian sengketa berpotensi meningkat.

Untuk memastikan apakah PT Modal Rakyat Indonesia mempunyai utang perusahaan yang besar, diperlukan data kewajiban pada neraca, termasuk utang usaha, pinjaman bank, kewajiban kepada pihak berelasi, serta kewajiban lain yang tercatat dalam laporan keuangan.

Transparansi dan Pemulihan Dana Menjadi Ujian

Rangkaian persoalan ModalRakyat menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pendanaan dan perlindungan lender dalam industri pinjaman daring. TWP90 sebesar 51% yang dilaporkan per 1 Juni 2026, ditambah catatan kualitas pendanaan macet 41,37% pada situs perusahaan per 1 September 2026, menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian.

Di sisi lain, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui penagihan kepada peminjam. Perusahaan juga perlu memberikan informasi yang jelas mengenai status setiap pendanaan bermasalah, nilai pokok yang belum dibayar, proses restrukturisasi, perkembangan klaim asuransi, serta perkiraan penyelesaian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

OJK perlu terus memantau pelaksanaan perbaikan, sedangkan pemberi dana memerlukan akses informasi yang memadai agar dapat memahami posisi dan risiko pendanaannya.

Hingga angka-angka tersebut dapat diuji dengan laporan keuangan dan data pemulihan pinjaman, pertanyaan mengenai nilai pasti utang perusahaan, besaran kerugian, dan kemampuan ModalRakyat memenuhi seluruh kewajibannya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa status berizin dan diawasi OJK tidak berarti suatu pendanaan bebas risiko atau dijamin negara. Kepercayaan terhadap industri pinjaman daring pada akhirnya bergantung pada kualitas kredit, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap aturan, dan kemampuan seluruh pihak menyelesaikan kewajibannya.

Pinjol Esta Kapital Terseret Kasus Denda KPPU Rp1 Miliar, Kredit Macet dan Pengawasan OJK Jadi Sorotan

Hedi Batubara 27 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Bisnis pinjaman online (pinjol) kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada 97 perusahaan fintech pendanaan, termasuk PT Esta Kapital Fintek. Perusahaan tersebut dikenai denda administratif Rp1 miliar dalam perkara penetapan suku bunga atau manfaat ekonomi layanan pinjaman daring.

Persoalan ini menambah daftar tantangan yang dihadapi industri pinjol di tengah meningkatnya kredit macet, tekanan kemampuan bayar masyarakat, dan tuntutan agar regulator memperketat pengawasan. Namun, penting dicatat bahwa denda KPPU merupakan perkara persaingan usaha, bukan bukti bahwa Esta Kapital mengalami kerugian keuangan atau gagal membayar kewajibannya.

Denda Rp1 Miliar, Esta Kapital Tempuh Jalur Hukum

Dalam siaran pers tertanggal 27 Maret 2026, KPPU menyatakan 97 pelaku usaha fintech P2P lending terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Majelis KPPU menilai terdapat kesepakatan penetapan suku bunga dan/atau manfaat ekonomi yang mengurangi persaingan harga dalam industri pinjaman daring. Total denda yang dijatuhkan kepada seluruh perusahaan mencapai Rp755 miliar.

PT Esta Kapital Fintek tercantum dalam daftar perusahaan yang dikenai denda Rp1 miliar. [Sumber: siaran pers resmi KPPU, 27 Maret 2026.]

Perusahaan tersebut kemudian mengambil langkah hukum. Pada 9 April 2026, Esta Kapital termasuk di antara perusahaan fintech yang mengajukan permohonan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pendaftaran permohonan keberatan itu dikonfirmasi oleh juru bicara PN Jakarta Pusat pada 10 April 2026. Dengan demikian, putusan KPPU dan langkah keberatan perusahaan harus dibaca sebagai dua bagian dari proses hukum yang berlangsung. [Sumber: Tirto, 10 April 2026.]

Perkara ini memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai mekanisme penentuan biaya pinjaman, tingkat persaingan antarpelaku usaha, dan perlindungan konsumen. Bagi masyarakat yang menggunakan pinjol, biaya pendanaan merupakan salah satu faktor yang menentukan berat atau ringannya kewajiban pembayaran.

Kredit Macet Industri Pinjol Meningkat

Persoalan Esta Kapital juga perlu dilihat dalam situasi industri pinjaman daring nasional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberitakan Bisnis.com menunjukkan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 industri pinjol mencapai 4,73% pada Agustus 2026, meningkat dari 4,32% pada Juli 2026.

Angka tersebut mendekati batas 5% yang menjadi perhatian dalam pengawasan industri. Kenaikan itu menunjukkan bahwa kemampuan bayar peminjam masih menjadi tantangan bagi perusahaan penyelenggara pendanaan digital.

OJK menyatakan terus memantau kualitas pendanaan dan mendorong penyelenggara memperbaiki pengelolaan risiko. Meski demikian, angka TWP90 nasional tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Esta Kapital memiliki rasio kredit macet yang sama. [Sumber: Bisnis.com, 9 Oktober 2026.]

Untuk mengetahui kondisi Esta Kapital secara lebih akurat, diperlukan data terbaru mengenai rasio TWP90 perusahaan, jumlah pembiayaan bermasalah, nilai pendanaan yang belum dibayar, serta perkembangan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman.

Data tersebut penting karena besarnya penyaluran dana tidak selalu menggambarkan kualitas portofolio pembiayaan. Pertumbuhan usaha harus diikuti dengan kemampuan menilai risiko, menagih pembayaran sesuai ketentuan, dan menjaga kepentingan pemberi maupun penerima dana.

Bagaimana Kondisi Keuangan Esta Kapital?

Hingga penelusuran sumber yang tersedia untuk artikel ini, belum ditemukan laporan keuangan terbaru yang terverifikasi dan cukup lengkap untuk menyimpulkan bahwa PT Esta Kapital Fintek sedang mengalami kerugian bersih, krisis likuiditas, atau lonjakan utang bermasalah.

Karena itu, angka kerugian, total utang, nilai kredit macet, dan kondisi kas perusahaan tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa dokumen pendukung.

Esta Kapital sendiri pernah melaporkan perkembangan bisnis yang positif. Dalam pemberitaan Kontan pada 24 Februari 2024, perusahaan menyebut penyaluran dana sepanjang 2023 mencapai Rp197,4 miliar, meningkat 39% dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama Esta Kapital, Yefta Surya Gunawan, saat itu menyatakan rasio kredit macet berada pada 1,87%, dengan tingkat keberhasilan bayar 90 hari atau TKB90 sebesar 98,13%. Pada 2022, rasio kredit macet yang dilaporkan sebesar 2,61%.

Angka tersebut merupakan data historis tahun 2023, bukan gambaran kondisi perusahaan saat ini. Perkembangan terbaru diperlukan untuk mengetahui apakah kualitas pembayaran tetap terjaga di tengah tekanan industri pinjol. [Sumber: Kontan, 24 Februari 2024.]

Dengan demikian, penilaian terhadap kesehatan keuangan Esta Kapital harus bertumpu pada data terbaru, bukan hanya besarnya denda KPPU atau perkembangan kredit macet industri secara keseluruhan.

Pengawasan OJK Menjadi Sorotan

OJK merupakan regulator yang berwenang mengawasi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dalam perkara penetapan suku bunga pinjol, KPPU juga merekomendasikan agar OJK mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mendukung persaingan usaha yang sehat.

Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari putusan KPPU terhadap industri secara keseluruhan. Rekomendasi itu tidak dengan sendirinya berarti Esta Kapital telah menerima teguran khusus atau sanksi administratif dari OJK.

Dalam penelusuran sumber yang tersedia, belum ditemukan dokumen resmi yang cukup untuk memastikan adanya teguran khusus OJK kepada Esta Kapital terkait kredit macet, kondisi keuangan, atau pelanggaran lain pada 2026.

Meski demikian, pengawasan terhadap perusahaan pendanaan digital tetap penting. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai risiko pendanaan, kualitas pembayaran, biaya pinjaman, mekanisme pengaduan, dan prosedur penyelesaian masalah.

Bagi pemberi dana, transparansi menjadi sangat penting karena dana yang ditempatkan melalui platform P2P lending bukan simpanan bank yang dijamin seperti produk simpanan perbankan. Risiko kerugian tetap ada apabila penerima dana gagal memenuhi kewajibannya.

Transparansi dan Perlindungan Konsumen Dipertaruhkan

Kasus yang melibatkan Esta Kapital memperlihatkan bahwa perusahaan fintech tidak cukup hanya memiliki izin usaha. Tata kelola, persaingan harga, pengelolaan risiko, dan keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Perkara KPPU menyoroti persaingan usaha, sedangkan persoalan kredit macet berkaitan dengan kemampuan peminjam memenuhi kewajiban serta kualitas pengelolaan pendanaan. Kedua persoalan tersebut memiliki aspek pengawasan yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.

Publik kini membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai perkembangan perkara keberatan Esta Kapital, kondisi terbaru kualitas pembiayaannya, dan langkah perusahaan dalam menjaga kepentingan pemberi dana maupun peminjam.

Kejelasan informasi juga diperlukan agar masyarakat dapat membedakan persoalan hukum yang sedang diproses, risiko bisnis yang melekat pada layanan pendanaan digital, dan dugaan masalah keuangan yang membutuhkan bukti tersendiri.

Pada akhirnya, ukuran kesehatan perusahaan pinjol bukan hanya besarnya penyaluran dana atau imbal hasil yang ditawarkan. Kemampuan menjaga kualitas pembiayaan, memenuhi kewajiban, menjalankan usaha sesuai aturan, serta melindungi konsumen merupakan faktor yang tidak kalah penting.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ancaman Serangan Siber Ke Perbankan OJK Diminta Bank Siap Siaga

Laba Pinjol RupiahCepat Tembus Rp210 Miliar, Utang Usaha Membengkak dan 131 Ribu Pengaduan Konsumen Jadi Sorotan

Manulife Indonesia Raup Triliunan Rupiah, Klaim Nasabah Dipersoalkan: Di Mana Pengawasan OJK?

Kinerja MNC Bank Disorot, Laba Tertekan, Kredit Bermasalah dan Perlindungan Nasabah Jadi Perhatian

Bank Sahabat Sampoerna Dikepung Persoalan: Laba Tergerus, Kredit Macet Membayangi, Nasabah Pernah Mengadu ke OJK

Klaim Nasabah Allianz Life Dipersoalkan, Gugatan Miliaran Rupiah Menguat, OJK Diminta Buta Mata

Prudential Dikepung Keluhan Nasabah, Klaim Dipersoalkan hingga Kondisi Keuangan Jadi Sorotan!

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Pinjol Esta Kapital Terseret Kasus Denda KPPU Rp1 Miliar, Kredit Macet dan Pengawasan OJK Jadi Sorotan

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo