12 November 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

MoneyTalk,Jakarta – Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) mendukung penuh desakan Center For Budget Analysis (CBA) agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Ketua Umum CWIG, Henry Hosang, menilai Presiden memiliki wewenang penuh untuk memberhentikan pimpinan lembaga negara yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.

“Presiden harus turun tangan. Wewenang itu ada di tangan beliau, dan sudah seharusnya digunakan demi melindungi kepentingan rakyat. Kepala OJK saat ini sudah tidak menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya,” tegas Henry.

Henry merujuk pada tiga kasus yang diungkap CBA sebagai bukti lemahnya kinerja OJK. Pertama, dugaan kelalaian pengawasan terhadap platform trading kripto ilegal Alphaone yang beroperasi sejak 14 Maret 2025 menggunakan mata uang digital Solana (SOL) dan diduga gagal membayar hasil investasi ribuan penggunanya.

Kedua, kasus delisting aset kripto ASIXV2 milik musisi Anang Hermansyah yang membuat investor harus menarik dana secara mandiri dan berpotensi mengalami kerugian, sementara OJK tidak mengambil langkah perlindungan.

Ketiga, dugaan korupsi dalam Program CSR OJK melalui pertanggungjawaban fiktif dana sosial. Meski KPK telah menetapkan dua tersangka dari unsur DPR, hingga kini belum ada satu pun pejabat OJK yang diproses hukum.

Henry menegaskan, lambannya penanganan ketiga kasus tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengganti pimpinan OJK yang dinilai gagal, tetapi juga memastikan seluruh kasus diselesaikan secara tuntas.

“Pemerintah harus bergerak cepat agar integritas OJK terjaga dan masyarakat kembali percaya pada sistem keuangan nasional,” tutup Henry.

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar untuk mengundurkan diri. Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai OJK di bawah kepemimpinan Mahendra gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan dana masyarakat.

Menurut Uchok, ada tiga kasus utama yang menjadi alasan mendesaknya permintaan tersebut.

Pertama, kasus platform trading kripto Alphaone yang mulai beroperasi pada 14 Maret 2025 menggunakan mata uang digital Solana (SOL) sebagai metode pembayaran. Meski dinyatakan ilegal, Alphaone diduga gagal membayar hasil investasi ribuan penggunanya. CBA menilai OJK lalai mengawasi dan membiarkan kasus ini terjadi.

Kedua, persoalan aset kripto ASIXV2 milik musisi Anang Hermansyah yang mengalami delisting. Masyarakat yang membeli token tersebut dengan harapan sesuai roadmap proyek, justru diminta melakukan penarikan dana secara mandiri yang berpotensi merugikan. CBA menilai OJK kembali bersikap pasif dalam melindungi konsumen.

Ketiga, dugaan korupsi dalam Program CSR OJK. CBA menyoroti adanya pertanggungjawaban fiktif terkait penggunaan dana sosial tersebut. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dari unsur DPR, hingga kini belum ada pihak dari OJK yang diproses hukum.

“Mahendra Siregar sebaiknya mengundurkan diri atau dicopot oleh Presiden Prabowo karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Presiden harus segera mengambil tindakan tegas, karena Kepala OJK sudah tidak bekerja sesuai tanggung jawabnya,” tegas Uchok.

CBA berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti ketiga persoalan ini demi menjaga integritas sektor jasa keuangan.

 

Penunjukan Pamitra Wineka, mantan CEO startup pertanian TaniHub sekaligus Presiden P2P lending TaniFund, sebagai Komisaris Independen PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) menuai kritik tajam.

Sorotan datang dari Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), yang menilai Kementerian BUMN gagal membangun sistem blacklist untuk mencegah pendiri startup bermasalah menduduki jabatan strategis di perusahaan pelat merah.

“Ini kelemahan nyata kinerja Kementerian BUMN. Bagaimana mungkin pendiri startup yang terhubung dengan kerugian publik justru diberi kursi komisaris di BUMN sektor pertambangan?” tegas Iskandar kepada wartawan, Ahad (10/8/2025).

Menurutnya, fenomena “rotasi pejabat bermasalah” di BUMN semakin mengkhawatirkan. Kasus Pamitra menjadi contoh nyata bagaimana figur yang terkait perusahaan bermasalah bisa berpindah ke posisi strategis tanpa hambatan.

Iskandar juga menyinggung lemahnya kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani fintech bermasalah. Ia mencontohkan TaniFund, yang baru dicabut izinnya pada Mei 2024—32 bulan setelah gagal bayar pada November 2021. Selama itu, laporan keuangan 2021–2023 tidak pernah diaudit forensik.

Sementara itu, Pamitra tampak tenang. Kejaksaan pun dinilai tak akan berani menyentuhnya, meski PT Tani Group Indonesia pernah menjadi “pasien” Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Investor TaniFund diketahui tidak menerima pembagian hasil sejak November 2021, sebelum akhirnya OJK mencabut izin pada Mei 2024.

Pamitra berbeda nasib dengan Donald Wihardja, Arie Sustiawan, dan Edison Tobing, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Jakarta Selatan karena diduga memanipulasi data perusahaan untuk meraup investasi dari MDI dan BRI Ventures, lalu menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi.

Aktivis Uchok bahkan mendesak Kejaksaan menelusuri jejak Donald Wihardja sebelum bergabung di MDI Ventures, termasuk saat menjadi Partner di Convergence Ventures, yang kini bernama AC Ventures.

“Apalagi salah satu pendiri AC Ventures, Pandu Sjahrir, kini duduk di posisi strategis di Danantara. Ini bisa jadi pintu masuk membongkar jaringan yang lebih besar,” ujar Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Bekas Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya (Investree) Adrian Asharyanto Gunadi bukan hanya bikin Heboh Publik Indonesia. Tapi juga bikin malu Otoritas Jasa Keuangan.

‎Hal ini bermula dari pernyataan Agusman Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro Dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah menyatakan bahwa Adrian Telah ditetapkan sebagai tersangka dan termasuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO) serta dalam “status red notice”

‎Dan OJK terus berkordinasi dengan Aparat penegak hukum agar bisa membawa Adrian ke tanah air, dan mengembalikan kerugian lender. Namun ternyata,Direktur Utama PT.Investee Radhika Jaya, Adrian Asharyanto Gunadi tidak masuk dalam daftar red Notice Internasional Criminal Police Organization (Interpol).

‎Ketika Money talk.id masuk situs Web WWW.Interpol.Int, nama Adrian Gunadi hingga saat ini belum tercantum dalam situs milik Interpol tersebut

‎Hanya 8 nama buron yang diburu oleh Pemerintah Indonesia yang masuk daftar red Notice Interpol seperti Fredy Pratama, Evelina Fadil Pietruscka, Manfred Armin Pietruscka, Randy Mendomba, Edo Kurniawan, Richard Jude Dachbach, Sofyan Iskandar Nugroho, Dan Febri Irwansyah Djatmiko

‎Dan Kini Adrian Gunadi sedang menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di JTA Investree Doha Consultancy. Nama Andrian itu terpacak dalam laman resmi jtaivestree.qa bersama Amir Ali Salemi yang menjabat sebagai Chairman JTA Investree Doha.

CBA dan CWIG Minta OJK Delisting Token Asix Anang Hermasyah dari market.

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menyebutkan bahwa aset kripto kera p digunakan sebagai sarana untuk memindahkan dan mencuci dana hasil kegiatan ilegal seperti judi online.

Bahkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan perputaran duit terkait judi online mencapai Rp359,8 triliun.

Dari jumlah itu, ada Rp28 triliun yang lari ke luar negeri lewat kripto. Fenomena ini diperparah dengan fakta bahwa volume transaksi melalui exchange global kini mencapai USD15 miliar, jauh di atas Pedagang Aset Keuangan Digital (PKAD) lokal yang hanya mencatat sekitar USD 5 miliar.

Berdasarkan data Crypto CrimeReport menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar US$8,6 miliar ditahun 2022, ini setara dengan Rp139 triliun secara global.

Dari kekusutan soal kripto diatas Central Budget Analysis (CBA) menyoroti soal lemahnya regulasi dan pengawasan dari lembaga pemegang kendali aset kripto tersebut.

Menurut Direktur CBA ,Uchok Sky Khadafi kekusutan dudah terjadi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sampai pada pengalihan kewenangan dan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dimana pihak OJK tidak terbuka kepada publik ketika melakukan verifikasi persyaratan token anak bangsa.

“Tidak terbuka verifikasi ini membuat OJK sepertinya mengeluarkan izin asal asalan, atau diduga ada jual beli ijin,” kata Uchok.

Sehingga Uchok Sky bingung, melihat banyak penyimpangan dalam meloloskan izin aset kripto dalam negeri yang disebut token anak bangsa maupun dari luar negeri.

“Sebaiknya OJK Harus teliti dong atas izin tersebut agar perusahaan kripto ini bukan tempat ternyaman bagi para koruptor untuk pencucian uang dan juga tempat penampungan uang hasil keuntungan judi online,” tegas Uchok Sky.

“Jangan sampe OJK cuci piring atas pengesahan aset kripto di indonesia, salah satu contoh cuci piring OJK, token anak bangsa ASIX yang dirilis Februari 2022, milik Anang Hermansyah, yang sempat mengalami penurunan,” lanjut Uchok.

CBA minta OJK lakukan tindakan tegas delisting terhadap token anak bangsa AXIS, milik Anang Hermansyah. Yang telah merugikan masyarakat karena harga mengalami kehancuran.

Senada dengan CBA, Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) menyoroti masalah kekusutan token anak bangsa ini.

Ketua umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) Henry Hosang menyoroti salah satu token anak bangsa ASIX+ atau ASIX v2 diduga melakukan pembohongan publik.

“Anang Hermansyah harus bertanggung jawab semua roadmap janji manisnya di awal peluncuran token nya, sekarang roadmapnya mangkrak,” kata Henry.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp556,53 triliun sepanjang Januari-November 2024.

Jumlah pelanggan aset kripto hingga November 2024 mencapai 22,1 juta pelanggan. Sementara itu, pelanggan yang aktif bertransaksi melalui calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) dan PFAK pada November 2024 berjumlah 1,3 juta pelanggan.