12 November 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Disorot CBA, Aliran Dana Miliaran Rupiah ke Rekening Mantan Pejabat Disnakertrans DKI Hikmah Sirait Dinilai Janggal Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi,

Disorot CBA, Aliran Dana Miliaran Rupiah ke Rekening Mantan Pejabat Disnakertrans DKI Hikmah Sirait Dinilai Janggal

Hedi Batubara 17 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Nama mantan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kasudin Nakertrans) Jakarta Timur, Hikmah Sirait, kembali mencuat ke publik. Bukan terkait kinerjanya saat menjabat, melainkan terkait dugaan aliran dana fantastis ke rekening pribadinya yang terungkap melalui jejak perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti adanya perkara nomor 62/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Tim mengenai gugatan utang piutang antara pihak berinisial OS dengan JPS, yang menyeret nama mantan pejabat Pemda DKI Jakarta tersebut.

“Meskipun Hikmah Sirait telah dicopot dari jabatannya menjelang Hari Buruh Internasional tahun 2014 lalu, namun dari data yang mencuat ke publik, ia terbukti memiliki kekayaan yang fantastis. Hal ini terlihat dari adanya transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah ke rekening pribadinya di BNI dengan nomor 072349xxxx,” ujar Uchok kepada tim Markaberita.com, Rabu (17/06/2026).

Berdasarkan data keuangan yang bocor, terdapat rincian aliran dana yang masuk ke rekening Hikmah Sirait dalam kurun waktu 2019 hingga 2022:

Tahun 2019: Transfer dari PT. Biotek sebesar Rp1,2 miliar.

Tahun 2020: Transfer dari PT. Biotek sebesar Rp2,4 miliar.

Tahun 2021: Transfer senilai Rp3 miliar.

Tahun 2022: Transfer dari pengusaha JPS sebesar Rp4,5 miliar.

Jika ditotal, Hikmah Sirait yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menerima aliran dana mencapai lebih dari Rp11,1 miliar.

Uchok Sky Khadafi mempertanyakan legalitas dan asal-usul dana tersebut, mengingat posisinya sebagai abdi negara yang seharusnya terikat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

“PP tersebut menegaskan bahwa setiap ASN wajib mewujudkan pola hidup sederhana dan menghindari gaya hidup mewah sebagai prinsip utama pelayan publik. Namun, melihat nominal miliaran rupiah yang masuk ke rekeningnya, pertanyaan mendasarnya adalah dari mana sumber uang tersebut? Apakah ini hasil dari praktik bisnis pribadi yang sah, atau ada relasi kuasa yang disalahgunakan?” cecar Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menyoroti keberanian pihak-pihak terkait dalam melakukan praktik pinjam-meminjam uang dengan nominal besar di luar jalur perbankan resmi atau lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ini bukan sekadar perkara utang-piutang biasa. Jika praktik pinjam-meminjam dilakukan tanpa izin OJK dan melibatkan mantan pejabat publik dengan aliran dana yang fantastis, maka aparat penegak hukum harus segera melakukan pendalaman. Publik berhak tahu apakah dana ini murni bisnis atau ada indikasi gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang di masa lalu,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai asal-usul aliran dana miliaran rupiah yang disorot oleh CBA tersebut.

Akbar Faizal Menyesal membeli mobil listrik China, BYD Mobil byd

Akbar Faizal Menyesal membeli mobil listrik China, BYD

Hedi Batubara 11 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politisi Indonesia, Akbar Faizal, mengaku menyesal membeli mobil listrik China, BYD Seal. Ini diungkapkannya setelah mendapatkan pengalaman buruk pada layanan after sales ketika unit miliknya mengalami masalah.

Dalam cuitannya di platform X, mantan anggota DPR RI periode 2009-2013 dan 2014-2019 ini mengatakan penjualan BYD di Indonesia hebat. Tapi, ia mempertanyakan pelayanan yang diberikan oleh produsen asal China tersebut.

“Saya membeli mobil BYD Seal Premium di Sudirman. Desember 2025, mobil bermasalah karena oleng dan joget saat dikendarai. Pihak BYD, leasing, asuransi, dan bengkel yang dipilih diler saling lempar tanggung jawab,” ucap Akbar Faizal, dikutip, Sabtu, 11 April 2026.

Akbar Faizal mengaku harus menunggu selama dua bulan untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan BYD Seal miliknya yang bermasalah. Namun setelah menerima kembali unitnya pihak bengkel salah melakukan analisa yang malah memperburuk keadaannya.

“Dua bulan lebih mobil saya tak jelas nasibnya. Hingga ditangani bengkel mereka. Ternyata mereka salah analisa dan jogetnya makin parah. Saya kembalikan ke mereka lagi. Sudah masuk bulan ke-4 tanpa kejelasan,” ungkap Akbar Faizal.

Padahal, bengkel dan dealer tersebut merupakan rekomendasi dari pihak asuransi. Namun, bengkel tersebut ternyata tak dapat membenahi masalah yang ada pada BYD Seal miliknya.

Hal tersebut diperparah dengan pihak jasa pembiayaan yang meneror Akbar Faizal karena belum membayar cicilan pada bulan April 2026. Padahal, sebelumnya ia membayar angsuran secara rutin dan penunggakan ini sebagai bentuk protesnya karena tidak dapat menggunakan mobilnya selama 4 bulan.

“Pada Maret, untuk pertama kalinya saya ambangkan cicilan meski tetap saya bayar. Namun per April, saya tak mau bayar. Pihak Clipan Finance seperti orang gila menelpon menagih. Mereka gunakan puluhan nomor. Kuabaikan. Hari ini, Jumat 10 April Clipan kirim surat peringatan pertama. Mereka tak peduli nasib mobil saya,” ucapnya.

Akbar Faizal pun juga mengirimkan somasi ke tiga pihak, yakni BYD, Clipan Finance, dan Asuransi MAG (Multi Artha Guna). Akbar juga me-mention Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perusahaan tersebut.

“Saya meminta OJK mulai bekerja serius menangani perusahaan payah seperti ini. Itu tugas kalian,” ujarnya.

Transisi ISO 20022 dan Kegelisahan Oligarki, kata Pengamat soal Pertemuan Pengusaha dengan Presiden Prabowo IMG-20260130-WA0096

Transisi ISO 20022 dan Kegelisahan Oligarki, kata Pengamat soal Pertemuan Pengusaha dengan Presiden Prabowo

Hedi Batubara 12 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pertemuan antara kalangan pengusaha besar—yang juga disebut sebagai bagian dari kelompok oligarki—dengan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari tekanan kondisi ekonomi global yang dinilai sedang tidak stabil.

Menurut Amir, situasi internasional yang kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga potensi konflik terbuka seperti kemungkinan perang Amerika Serikat dan Iran, berimplikasi langsung pada arus dana global, transfer senjata, serta stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, ia melihat munculnya kebutuhan perlindungan dari kalangan pengusaha terhadap negara.

“Pertemuan itu terjadi karena kondisi ekonomi Indonesia dan internasional sedang tidak baik. Ada pengusaha yang juga pemilik bank, sehingga kepentingannya bukan hanya bisnis, tetapi juga stabilitas sistem keuangan,” ujar Amir dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Amir menyoroti perubahan besar dalam sistem perbankan internasional melalui penerapan standar ISO 20022, yang menggantikan pesan keuangan lama berbasis MT menjadi MX berbasis XML, termasuk pesan pacs.008 sebagai evolusi dari MT 103.

Standar baru ini, yang mulai diterapkan penuh secara global sekitar 2025, memungkinkan data transaksi lebih rinci, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang (AML), serta mempercepat pemrosesan pembayaran lintas negara.

Ia menjelaskan bahwa struktur ISO 20022 mencakup:

-Group Header sebagai informasi umum transaksi

-Payment Information berisi detail pengirim

-Credit Transfer Transaction Information memuat data penerima

Kategori pesan utama meliputi:

-pain untuk inisiasi pembayaran perusahaan ke bank

-pacs untuk kliring dan settlement antarbank

-camt untuk pelaporan kas dan rekening

“Dengan sistem baru ini, aliran dana menjadi jauh lebih transparan dan terpantau. Oligarki tidak lagi mudah mendatangkan uang dari luar tanpa rasionalitas transaksi yang jelas,” kata Amir.

Amir menilai penerapan standar baru tersebut akan memperketat pengawasan terhadap transaksi bernilai besar. Ketidakseimbangan antara profil rekening dan dana masuk—misalnya rekening dengan saldo kecil tiba-tiba menerima dana sangat besar—akan lebih mudah terdeteksi oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

Ia juga menyinggung pentingnya langkah penertiban di sektor moneter, termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia, meski menurutnya belum ada pengumuman resmi terkait aturan baru.

Dalam situasi ekonomi yang dinilai menekan—tercermin dari meningkatnya penagihan cepat pada sektor utilitas seperti listrik—Amir berpendapat pemerintah harus berhati-hati memberi perlindungan kepada kelompok pemodal besar.

“Kalau oligarki meminta perlindungan khusus, Presiden sebaiknya menolak. Stabilitas negara harus diutamakan, bukan kepentingan kelompok,” tegasnya.

Amir juga mengaitkan dinamika ini dengan pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Charles dari Inggris, yang menurutnya membuka pembahasan mengenai potensi dana dan posisi moneter Indonesia dalam sistem global.

Ia berpendapat keluarga kerajaan Inggris memiliki pemahaman historis terhadap arsitektur keuangan dunia, sehingga dialog tersebut dinilai strategis bagi pengelolaan aset dan kekuatan finansial Indonesia.

Selain itu, Amir menyebut adanya pemanfaatan instrumen keuangan tertentu—yang ia sebut sebagai Indonesia One atau M-One—sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan negara, meski detail implementasinya belum dipublikasikan secara luas.

Secara keseluruhan, Amir Hamzah melihat pertemuan antara Presiden Prabowo dan kalangan pengusaha besar sebagai refleksi dari perubahan besar sistem keuangan global, bukan sekadar agenda politik domestik.

Transisi ke ISO 20022, meningkatnya pengawasan arus dana, serta tekanan geopolitik internasional dinilai akan mengubah relasi antara negara dan oligarki di Indonesia.

“Era baru transparansi finansial sedang dimulai. Negara harus memastikan perubahan ini memperkuat kedaulatan ekonomi, bukan justru memperlemah,” pungkasnya.

CWIG Nilai Pengunduran Diri Ketua OJK Tak Cukup: Kegagalan Fungsi Pengawasan dalam Transisi Aset Digital, Kasus Token ASIX Jadi Preseden IMG-20250612-WA0160

CWIG Nilai Pengunduran Diri Ketua OJK Tak Cukup: Kegagalan Fungsi Pengawasan dalam Transisi Aset Digital, Kasus Token ASIX Jadi Preseden

Hedi Batubara 1 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG), Henry Hosang, menilai pengunduran diri Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dengan alasan “tanggung jawab moral” belum menjawab secara memadai persoalan mendasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan, khususnya terkait pengalihan kewenangan pengawasan aset digital dari Bappebti ke OJK.

Henry menegaskan bahwa isu yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan gejolak pasar atau fluktuasi indeks, melainkan menyangkut indikasi kegagalan kebijakan dan kelemahan pelaksanaan fungsi pengawasan secara struktural pada masa transisi aset kripto, yang secara administratif berada dalam lingkup tanggung jawab pimpinan OJK.

Pengalihan kewenangan pengawasan aset digital dari Bappebti ke OJK resmi berlaku sejak 10 Januari. Sejak saat itu, kewenangan pengawasan, proses verifikasi, serta tanggung jawab perlindungan konsumen atas aset kripto secara normatif dan yuridis berada di bawah OJK.

Namun demikian, berdasarkan fakta yang tersedia di ruang publik, sejumlah token masih beredar tanpa adanya informasi yang transparan mengenai proses penilaian ulang. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah token ASIX, yang dipromosikan figur publik Anang Hermansyah dan sempat diperdagangkan di bursa kripto nasional, sebelum akhirnya dilakukan delisting pada bulan Juli, atau sekitar enam bulan setelah OJK menjalankan kewenangan pengawasan secara penuh.

“Delisting tersebut menimbulkan pertanyaan yang sah secara hukum dan patut diketahui publik: langkah verifikasi apa yang telah dilakukan OJK selama masa transisi enam bulan tersebut,” ujar Henry.

Menurut Henry, delisting ASIX setidaknya menunjukkan adanya ketidaksesuaian token dengan ketentuan yang berlaku, sehingga wajar apabila publik mempertanyakan apakah verifikasi ulang terhadap aset digital hasil pengalihan kewenangan telah dilakukan secara menyeluruh, proporsional, dan berbasis prinsip kehati-hatian.

Ia menilai bahwa tanpa penjelasan terbuka, muncul persepsi bahwa OJK lebih mengandalkan status legal sebelumnya di bawah Bappebti, tanpa melakukan evaluasi mendalam yang menjadi karakter utama rezim pengawasan OJK.

Henry menambahkan bahwa sejak awal, CWIG telah menyampaikan peringatan dan masukan kepada OJK agar pengalihan kewenangan tidak dilakukan secara administratif semata, melainkan disertai penilaian ulang menyeluruh terhadap seluruh token, khususnya token yang dipromosikan figur publik dan diklaim sebagai produk “anak bangsa”. Namun, hingga saat ini, CWIG menilai respons kebijakan tersebut belum terlihat secara konkret di ruang publik.

“OJK seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat. Ketiadaan informasi terbuka mengenai proses verifikasi justru berpotensi menimbulkan risiko perlindungan konsumen,” kata Henry.

Lebih lanjut, Henry menyampaikan bahwa CWIG mencatat adanya indikasi awal bahwa sebagian token yang beredar di pasar berpotensi tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek transparansi, tata kelola, maupun mitigasi risiko bagi investor ritel. Saat ini, CWIG menyatakan sedang melakukan pengumpulan dan verifikasi data secara independen untuk memastikan penilaian tersebut berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kondisi ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan tanggung jawab moral. OJK sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang memiliki kewajiban hukum dan administratif untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi konsumen.

“Yang diperlukan adalah evaluasi kebijakan, audit internal yang objektif, serta keterbukaan informasi kepada publik, agar kepercayaan terhadap sistem pengawasan tetap terjaga. Tanpa langkah tersebut, pengunduran diri berisiko dipersepsikan sebagai simbolik,” ujar Henry.

Henry menilai momentum pengunduran diri Ketua OJK seharusnya dimanfaatkan sebagai titik awal pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pengawasan aset digital, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap tekanan publik dan dinamika pasar.

“Apabila evaluasi struktural tidak dilakukan, maka persoalan token figur publik hari ini berpotensi berkembang menjadi masalah perlindungan konsumen yang lebih luas di masa mendatang,” tutup Henry.

SPKR Desak KPK Tangkap Jampidsus, Dugaan Penggelapan Aset Jiwasraya Rp377 Miliar 1767009779473

SPKR Desak KPK Tangkap Jampidsus, Dugaan Penggelapan Aset Jiwasraya Rp377 Miliar

Hedi Batubara 29 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Juru Bicara Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR), Amri, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dan menangkap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terkait dugaan penggelapan aset dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Amri menegaskan, hingga kini eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara Jiwasraya belum dilaksanakan secara menyeluruh, meski putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak 2021 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun.

“Putusan kasasi sudah inkrah, tapi sampai hari ini aset rampasan negara belum dieksekusi sepenuhnya. Ini menjadi pertanyaan besar dan membuka ruang dugaan penyimpangan,” ujar Amri dalam keterangan persnya, Senin (29/12/2025).

Ia mengungkapkan, Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung pada 11 Maret 2025 baru menyatakan mampu mengeksekusi sebagian kecil barang rampasan. Total nilai penyelamatan aset Jiwasraya yang dilaporkan baru mencapai Rp5,56 triliun, jauh di bawah total kerugian negara.

SPKR juga menyoroti adanya dugaan penggelapan aset melalui surat bernomor R-769/F.2/Fd.2/05/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani Direktur Penyidikan pada Jampidsus saat itu, Febrie Adriansyah. Surat tersebut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut blokir sejumlah saham yang dititipkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Menurut Amri, surat itu meminta agar administrasi sub rekening efek yang sebelumnya disita dikembalikan ke rekening asal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), termasuk saham Bank Jabar Banten (BJBR) sebanyak 472.166.000 lembar. Potensi kerugian negara akibat pelepasan aset tersebut diperkirakan mencapai Rp377,7 miliar, dengan asumsi harga saham BJBR saat ini.

“Pada saat surat itu diterbitkan, perkara sudah berstatus P21. Artinya kewenangan pengelolaan barang bukti berada pada Jaksa Penuntut Umum, bukan lagi penyidik. Namun faktanya justru ada perintah pencabutan blokir,” tegas Amri.

Ia menambahkan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2931/K/Pid.Sus/2021, saham tersebut dinyatakan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara. Karena itu, tindakan pengembalian aset dinilai bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara.

“Ini seperti perampokan di siang bolong. Aset negara yang seharusnya dirampas justru dikembalikan dengan menggunakan surat tanpa kewenangan,” kata Amri.

SPKR meminta KPK tidak ragu menindaklanjuti laporan masyarakat sipil terkait dugaan penggelapan aset Jiwasraya. Amri menegaskan, jika praktik semacam ini dibiarkan, maka pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi di mata publik.

“KPK harus berani bertindak. Jangan sampai penggelapan aset menjadi modus baru korupsi di tubuh aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Yanuar Rizky Bongkar “Tabir Laba Moneter BI dan OJK”: Usul Dana CSR Triliunan Dialihkan ke SWF Seperti Cina Polemik Standar Kebijakan di BPK dan OJK, Kompleksitas Praktik Audit di Indonesia?

Yanuar Rizky Bongkar “Tabir Laba Moneter BI dan OJK”: Usul Dana CSR Triliunan Dialihkan ke SWF Seperti Cina

Hedi Batubara 7 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dalam tayangan kanal Awalil Rizky Podcast pada Minggu (5/10), ekonom senior Yanuar Rizky kembali melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola keuangan negara, khususnya menyangkut Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam perbincangan berdurasi lebih dari satu jam itu, Yanuar menyoroti posisi BI yang menurutnya unik tapi problematik. “BI itu tidak masuk dalam APBN, tapi punya anggaran sendiri, dan tetap tercatat di LKPP. Nah, karena sama-sama lembaga negara yang mencetak laba, muncul kecemburuan dari lembaga lain,” ujarnya.

Menurut Yanuar, BI selama ini menikmati laba besar dari operasi moneter, namun penggunaannya tidak transparan. “Renumerasinya besar, CSR-nya juga fantastis, bisa 2–3 triliun setahun. Bahkan kalau pakai aturan 5%, bisa tembus puluhan triliun. Saya pikir ini perlu ditata ulang,” katanya.

Ia mengusulkan agar Indonesia meniru langkah Cina, yang sejak 2008 membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) bernama China Investment Corporation (CIC) dari laba moneter bank sentralnya. “Cina itu pakai laba moneter bank sentral untuk modal SWF. BI juga bisa begitu. Daripada CSR dipakai buat DPR atau kesejahteraan pegawai, lebih baik disetorkan ke SWF negara. Itu lebih transparan dan bermanfaat,” tegasnya.

Yanuar bahkan menyebut angka CSR BI yang mencapai triliunan rupiah per tahun sebagai potensi dana publik yang tidak diawasi publik. “CSR itu ada gunanya, tapi harus dikurangi porsinya. Lebih baik dialihkan jadi modal SWF agar hasilnya kembali ke masyarakat, bukan hanya ke kalangan elite.”

Dalam bagian lain, Yanuar juga menyinggung tentang mandat BI yang masih sumir, karena fokus pada stabilitas nilai tukar tanpa ukuran konkret terhadap lapangan kerja dan inflasi. “Kalau ukurannya hanya nilai tukar, gubernur BI bisa diganti tiap hari. Padahal yang penting itu mandat konstitusionalnya: stabilitas harga dan penciptaan kerja, bukan angka politik.”

Diskusi kemudian melebar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai Yanuar juga belum menjalankan mandatnya secara penuh, terutama dalam hal penyidikan pidana sektor keuangan. Ia menjelaskan sejarah panjang penggabungan Bapepam dan Dirjen Lembaga Keuangan menjadi OJK, namun menilai lembaga ini gagal mereformasi fungsi pengawasan.

“OJK itu harusnya punya penyidik sendiri, bukan pinjam polisi terus. Dulu MOU antara OJK dan Polri itu justru tanda kegagalan reformasi. Sekarang malah tiga lembaga bisa menyidik bareng  OJK, polisi, kejaksaan. Itu bikin ketidakpastian hukum.”

Menurut Yanuar, reformasi OJK harus menyeluruh, termasuk dalam proses seleksi Dewan Komisioner. “Ketua OJK harus orang hukum yang paham litigasi, bukan ekonom birokrat. OJK itu pengawas, bukan pembuat kebijakan moneter. Kalau pimpinannya tidak punya pengalaman hukum, bagaimana mau menegakkan aturan?”

Ia juga menyoroti citra buruk penegak hukum di sektor keuangan yang membuat pelaku pasar kehilangan kepercayaan. “Pelaku pasar bayar iuran ke OJK, tapi ketika bermasalah malah enggak dapat perlindungan. Akhirnya mereka lari ke polisi atau kejaksaan, dan itu justru bikin tambah semrawut.”

Menutup pembicaraan, Yanuar mengingatkan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap BI, OJK, dan LPS dengan pengawasan DPR yang rasional dan berbasis mandat. “Kalau lembaga-lembaga itu menyimpang dari mandatnya, berarti mereka melanggar konstitusi. Tapi pengawasan jangan politis, harus berdasarkan kinerja dan mandat.”

Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa revisi UU BI dan OJK hanya dijadikan alasan untuk mengganti pejabat. “Kesan publik sekarang undang-undang dibuat cuma buat ganti orang. Ini yang bahaya, karena kehilangan arah filosofis.”

“Kami para ekonom cuma ingin publik melek. Belum tentu pendapat kami benar, tapi rakyat berhak tahu bagaimana negeri ini dikelola terutama uangnya.”

Konsumen Mendapat Ancaman, OJk Jangan Tutup Mata Uchok Sky Khadafi

Konsumen Mendapat Ancaman, OJk Jangan Tutup Mata

Hedi Batubara 4 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Isu tuntutan audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap salah satu perusahaan insurtech yang diduga melakukan manipulasi data, dengan modus yang disebut mirip kasus eFishery, harus menjadi perhatian yang sangat serius, Uchok Sky Khadafi dari Centre for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan, insurtech tersebut dilaporkan berhasil menarik pendanaan Seri B senilai lebih dari US$50 juta (sekitar Rp800 miliar) pada tahun 2021 dari sejumlah modal ventura terkemuka, termasuk East Ventures (EV) Growth, GGV Capital, eWTP Fund, Saratoga Investama Sedaya, dan Emtek.

”Bekerja sama dengan para broker internalnya, insurtech itu diduga mencuri data premi dari perusahaan asuransi lain untuk dicatatkan sebagai Gross Written Premium (GWP) mereka. Manipulasi data ini agar prospek perusahaan kelihatan kinclong di mata investor,” ungkap Uchok Sky, Senin 30 September 2025.

Kalau pemain-pemain FUSE ini terus menghantui masyarakat dengan cara memberi janji-janji manis tanpa ada tindakan yang berarti dari OJK berarti ada dugaan unsur kesengajaan OJK memberi racun kepada masyarakat, kata Uchok Sky

Uchok enggan menyebut nama spesifik, namun memberikan beberapa indikasi: insurtech ini berdiri sejak 2017, pernah dinobatkan sebagai insurtech terbesar di Indonesia, dan salah seorang pendirinya berasal dari Tiongkok. Perusahaan ini sempat mengklaim pendapatan GWP tembus Rp3 triliun pada 2022, tumbuh lebih dari 2.000% dari 2018.

Berdasarkan penelusuran redaksi, insurtech yang sesuai dengan profil tersebut merujuk pada Fuse, yang didirikan oleh PT Fuse Teknologi Indonesia pada 2017 oleh Andy Yeung. Perusahaan ini diketahui mendapat pendanaan dari Saratoga dan eWTP Technology and Investment Fund.

Menurut Uchok Sky, modus operandi yang dilakukan insurtech ini memiliki kemiripan dengan kasus manipulasi data keuangan eFishery, yang sempat ditangani oleh Bareskrim Polri.

Mengingat anjloknya pembiayaan startup Indonesia pada semester I 2025 (total modal susut menjadi hanya US$161,3 juta), Uchok mendesak OJK bertindak cepat dan transparan untuk menjaga kepercayaan investor dan masyarakat terhadap ekosistem startup, khususnya insurtech.

Sedangkan itu ditempat terpisah Adhi Nursetyo selaku praktisi asuransi menekankan bahwa isu integritas data dan tata kelola harus menjadi fokus utama, khususnya dalam kaitannya dengan pendanaan startup.

Ia mengingatkan bahwa proses penarikan investor mensyaratkan transparansi dan uji tuntas (due diligence) yang ketat.

“Investor kan juga ada proslpstartup. Apalagi cara-cara mereka untuk narik investor,” ujar Adhi Nursetyo kepada awak media.

Menurut Adhi, kasus-kasus kontroversial seperti ini semakin menegaskan pentingnya kepatuhan pada regulasi OJK yang mewajibkan industri asuransi beroperasi secara “tertutup”. Artinya, hanya entitas yang memiliki izin resmi dari OJK yang disebut Perusahaan Perasuransian yang memiliki izin

Ancaman Nyata dari Penjual Tak Bersertifikasi

Selain masalah integritas data perusahaan, Adhi juga menyoroti ancaman yang lebih dekat dengan konsumen, yaitu maraknya penjualan produk asuransi oleh individu yang tidak memiliki sertifikasi resmi.

Ia mewajibkan bahwa setiap perorangan yang menjual produk asuransi seharusnya terdaftar sebagai agen di perusahaan asuransi tertentu dan memegang Sertifikasi Agen Asuransi.

“Banyak yang enggak punya sertifikasi agen tapi ikut jualan asuransi dan dapat komisi. Ini yang biasanya bikin kusut karena mereka enggak terlalu ngerti asuransi tapi jago ‘ngerayu’ konsumen,” kata Adhi.

Dampak dari praktik ini adalah minimnya penjelasan detail kepada konsumen mengenai jaminan, batasan, dan syarat-syarat polis. “Akar masalahnya adalah tidak adanya/kurangnya penjelasan atas produk asuransi yang dibeli oleh konsumen. Giliran terjadi klaim pada ribut,” tutup Adhi.

Adhi Nursetyo mengimbau masyarakat untuk membeli asuransi hanya melalui agen resmi atau perusahaan Pialang Asuransi berizin OJK, seperti kantornya, untuk memastikan perlindungan konsumen maksimal.

‎Skandal ‘Angka Cantik’ Insurtech: OJK Didesak Audit Dugaan Manipulasi Data Premi Rp3 T, Investor Terancam! OJK Siapkan Infrastruktur Pengawasan Aset Crypto, Menjawab Tantangan dan Peluang di Era Digital

‎Skandal ‘Angka Cantik’ Insurtech: OJK Didesak Audit Dugaan Manipulasi Data Premi Rp3 T, Investor Terancam!

Hedi Batubara 1 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – ‎Integritas ekosistem startup Indonesia kembali diuji. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didesak untuk segera melakukan audit forensik mendalam terhadap sebuah perusahaan asuransi digital (insurtech) terkemuka, yang kuat diduga telah memanipulasi data premi bruto (Gross Written Premium atau GWP) hingga mencapai angka fantastis Rp3 triliun. Manipulasi ini diduga dilakukan demi menarik pendanaan Seri B senilai US$50 juta lebih (sekitar Rp800 miliar) dari sejumlah investor kakap.

‎​Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa insurtech yang disorot mengarah pada Fuse (PT Fuse Teknologi Indonesia) berhasil mengamankan pendanaan besar pada tahun 2021 dari venture capital ternama seperti East Ventures (EV) Growth, GGV Capital, Saratoga Investama Sedaya, dan Emtek.

Modus Operandi ‘Mencuri’ Data Premi

Uchok menjelaskan, modus yang diduga digunakan untuk menciptakan prospek palsu (false prospectus) di mata investor sangat meresahkan.

”Modusnya diduga adalah bekerja sama dengan broker internal untuk ‘mencuri’ atau memindahkan data premi dari perusahaan asuransi lain, lalu dicatatkan sebagai GWP mereka sendiri. Ini adalah upaya menciptakan prospek ‘kinclong’ yang palsu di mata investor,” jelas Uchok, Senin 15 September 2025.

‎​Perlu digarisbawahi, Fuse beroperasi sebagai platform agregator (pembanding produk dan premi), bukan sebagai perusahaan asuransi yang menanggung risiko. Perbedaan peran ini krusial di tengah dugaan manipulasi data ini. Bisnis asuransi berizin penuh hanya boleh dijalankan oleh perusahaan yang mendapat lisensi OJK.

GWP ‘Ajaib’ Rp3 Triliun dan Ancaman Krisis Kepercayaan

Insurtech yang berdiri sejak 2017 ini menarik perhatian karena mengklaim pencapaian GWP mencapai Rp3 triliun pada 2022, atau tumbuh lebih dari 2.000% dibandingkan tahun 2018.

‎​”Angka pertumbuhan yang terlampau ‘ajaib’ ini harus diwaspadai. Kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus manipulasi data keuangan eFishery yang sempat mengguncang ekosistem startup. Ini jelas merusak kepercayaan publik dan investor,” tegas Uchok.

Kasus eFishery sendiri diketahui telah ditangani oleh Bareskrim Polri sejak akhir 2024. Oleh karena itu, CBA mendesak OJK tidak hanya melakukan audit, tetapi juga melaporkan temuan pidana ke Bareskrim Polri. Jika terbukti ada manipulasi, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 508 dan 378 KUHP terkait pemalsuan laporan keuangan dan penipuan korporasi.

Respons Hukum dan Taruhan OJK

‎Desakan agar OJK bertindak tegas datang di tengah tren penurunan pendanaan startup Indonesia, di mana laporan mencatat pembiayaan anjlok 43% pada semester pertama 2025. Terbuktinya manipulasi data hanya akan memperburuk krisis kepercayaan ini.

Menariknya, pemberitaan ini langsung memicu reaksi hukum. INANEWS yang merilis informasi ini dikabarkan segera digugat oleh perusahaan insurtech terkait melalui kuasa hukumnya dari Assegaf Kawilarang & Associates atas dugaan pencemaran nama baik.

Langkah hukum ini menunjukkan ketegangan antara tuntutan transparansi media dan perlindungan reputasi korporasi. Kecepatan dan ketegasan OJK kini dipertaruhkan untuk menjaga ekosistem keuangan tetap sehat, jujur, dan terpercaya di mata investor domestik maupun global.

CBA: Dana Nasabah di BNI Tak Lagi Aman, Masyarakat Harus Waspada Uchok Sky Khadafi

CBA: Dana Nasabah di BNI Tak Lagi Aman, Masyarakat Harus Waspada

Hedi Batubara 28 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – ‎Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan rekening dormant (tidak aktif) senilai Rp204 miliar di salah satu kantor cabang Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Barat.

Dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025), Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, uang sebanyak itu berhasil dipindahkan ke sejumlah rekening penampung hanya dalam waktu 17 menit angka yang mengejutkan dan menunjukkan perencanaan matang.

Kasus ini memantik kekhawatiran publik terhadap keamanan dana nasabah di perbankan nasional. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan masyarakat untuk ekstra waspada.

“Pembobolan rekening BNI menandakan menyimpan duit di perbankan sudah tidak aman dan nyaman lagi. Di dalam bank pun banyak kejahatan yang mengakali atau merampok uang tabungan nasabah,” ujar Uchok kepada wartawan, Ahad (28/9/2025).

Ia menekankan, kejadian ini bukan sekadar ulah penjahat luar, tetapi melibatkan orang dalam selevel Kepala Cabang. Uchok bahkan menilai kasus serupa bisa saja menimpa bank pelat merah lain.

Polisi telah menetapkan sembilan tersangka, yang dibagi dalam tiga kelompok besar:

1. Kelompok Karyawan Bank

AP (50) – Kepala Cabang Pembantu BNI, memberikan akses ke sistem perbankan.

Galih Rahadyan Hanarusumo (GRH) – Consumer Relations Manager KCP, terlibat langsung dalam eksekusi.

2. Kelompok Eksekutor (Pembobol Dana)

Candy alias Ken (41) – Mastermind, mengaku sebagai anggota Satgas Perampasan Aset.

Dana Rinaldy (44) – Konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku.

Nida Ardiani Thaher (36) – Mantan pegawai bank yang melakukan akses ilegal ke sistem core banking.

Raharjo (51) – Mediator yang mempertemukan kepala cabang dengan sindikat.

Tony Tjoa (38) – Fasilitator keuangan ilegal.

3. Kelompok Pencucian Uang

Dwi Hartono (39) – Membantu membuka blokir dan memindahkan dana hasil kejahatan.

Ipin Suryana (60) – Menyediakan rekening penampungan dan menerima dana ilegal.

Investigasi awal menunjukkan sindikat memanfaatkan kelemahan pada sistem core banking. Dengan bantuan oknum internal, mereka mengeksekusi pemindahan dana dalam tempo luar biasa singkat. Polisi menilai, kolaborasi antara pihak internal dan eksternal menjadi kunci sukses aksi kilat tersebut.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi reputasi BNI dan perbankan nasional. Kejadian tersebut bukan hanya merugikan finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan bank pelat merah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia diminta memperketat pengawasan, sementara BNI diharapkan memberikan jaminan pemulihan dana serta transparansi proses investigasi.

Uchok Sky Khadafi menutup pernyataannya dengan pesan keras:

“Jangan anggap uang di bank sudah pasti aman. Nasabah harus cermat, dan regulator wajib membuktikan bahwa perbankan negeri ini tidak memberi ruang bagi kolusi kejahatan.”

Kasus pembobolan Rp204 miliar ini menjadi alarm keras: jika pengamanan dan pengawasan tak diperkuat, ancaman serupa bisa menghantui seluruh industri perbankan nasional.

Dugaan Fraud Insurtech: CBA Minta OJK dan Bareskrim Segera Usut Uchok Sky Khadafi

Dugaan Fraud Insurtech: CBA Minta OJK dan Bareskrim Segera Usut

Hedi Batubara 15 Agustus 2025

Dugaan Fraud Insurtech: CBA Minta OJK dan Bareskrim Segera Usut

 

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta membongkar dugaan manipulasi keuangan oleh sebuah perusahaan asuransi digital (insurtech) dalam negeri untuk meraup dana segar dari investor atau modal ventura.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan modus yang dilakukan insurtech tersebut yakni dengan menggelembungkan gross written premium (GWP) atau pendapatan premi bruto.

“Bekerja sama dengan para broker internalnya, insurtech itu diduga mencuri data premi dari perusahaan asuransi lain untuk dicatatkan sebagai GWP mereka. Manipulasi data ini agar prospek perusahaan kinclong di mata investor,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Menurut Uchok Sky, fraud semacam itu tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak ekosistem insurtech dan usaha rintisan (startup) di dalam negeri, serta bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan sektor keuangan secara umum.

“Kami mendapat informasi kasus terkait insurtech ini pernah dilaporkan ke OJK tetapi belum ada tindaklanjutnya. Kami minta OJK transparan, segera investigasi dan audit tuntas, serta laporkan hasilnya ke publik. Ini bukan soal pembiayaan atau modal ventura saja, tetapi asuransi yang rentan terhadap isu fraud,” tegasnya.

Uchok Sky meminta OJK bertindak cepat, tegas dan transparan agar kepercayaan investor dan masyarakat terhadap asuransi, khususnya insurtech, tetap terjaga. Apalagi tren kinerja pembiayaan dan penyertaan modal vetura di Indonesia cenderung menurun.

Mengutip laporan DailySocial.id, pembiayaan startup Indonesia pada semester pertama 2025 anjlok 43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total modal yang digelontorkan susut menjadi hanya US$161,3 juta, terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Uchok Sky tidak menyebut nama insurtech dimaksud. Namun sebagai informasi, insurtech tersebut merupakan perusahaan berbasis di Indonesia yang berdiri sejak 2017 dengan salah satu pendirinya disebut berasal dari Tiongkok.

Pernah dinobatkan sebagai insurtech terbesar di Indonesia, perusahaan mencatat GWP tembus Rp3 triliun pada 2022, melejit lebih dari 2.000% dibandingkan 2018 dan dua kali lipat dari capaian 2021 sebesar Rp1,5 triliun.

Insurtech yang memiliki 30 cabang, termasuk di tiga di luar negeri ini, mengantongi pendanaan Seri B senilai lebih dari US$50 juta atau sekitar Rp800 miliar dari sejumlah investor pada 2021.

Mirip Kasus e-Fishery

Menurut Uchok Sky, modus yang dilakukan insurtech itu mirip dengan kasus manipulasi data keuangan eFishery, sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang budidaya perikanan, yang sempat mengguncang dunia startup di Indonesia.

Kasus eFishery ditangani oleh Bareskrim Polri sejak akhir 2024 dan telah menahan mantan CEO Gibran Huzaifah beserta dua orang lainnya. Mereka dituduh bekerja sama melakukan penipuan dan penggelapan dalam proses investasi pada eFishery.

Uchok Sky berharap OJK tidak berhenti pada hasil investigasi dan audit terhadap insurtech tersebut, tetapi harus menindaklanjutinya dengan langkah konkret, termasuk melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri.

Jika terbukti ada unsur manipulasi data keuangan, perusahaan dan individu yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 508 dan 378 KUHP yang mengatur sanksi pidana terkait pemalsuan laporan keuangan dan penipuan korporasi.

Potensi sanksi yang dapat dikenakan meliputi pidana bagi pihak yang terlibat, sanksi perdata jika ada pihak yang mengalami kerugian, serta pengawasan yang lebih ketat dari regulator terhadap perusahaan startup.

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026