MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pertemuan antara kalangan pengusaha besar—yang juga disebut sebagai bagian dari kelompok oligarki—dengan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari tekanan kondisi ekonomi global yang dinilai sedang tidak stabil.
Menurut Amir, situasi internasional yang kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga potensi konflik terbuka seperti kemungkinan perang Amerika Serikat dan Iran, berimplikasi langsung pada arus dana global, transfer senjata, serta stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, ia melihat munculnya kebutuhan perlindungan dari kalangan pengusaha terhadap negara.
“Pertemuan itu terjadi karena kondisi ekonomi Indonesia dan internasional sedang tidak baik. Ada pengusaha yang juga pemilik bank, sehingga kepentingannya bukan hanya bisnis, tetapi juga stabilitas sistem keuangan,” ujar Amir dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Amir menyoroti perubahan besar dalam sistem perbankan internasional melalui penerapan standar ISO 20022, yang menggantikan pesan keuangan lama berbasis MT menjadi MX berbasis XML, termasuk pesan pacs.008 sebagai evolusi dari MT 103.
Standar baru ini, yang mulai diterapkan penuh secara global sekitar 2025, memungkinkan data transaksi lebih rinci, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang (AML), serta mempercepat pemrosesan pembayaran lintas negara.
Ia menjelaskan bahwa struktur ISO 20022 mencakup:
-Group Header sebagai informasi umum transaksi
-Payment Information berisi detail pengirim
-Credit Transfer Transaction Information memuat data penerima
Kategori pesan utama meliputi:
-pain untuk inisiasi pembayaran perusahaan ke bank
-pacs untuk kliring dan settlement antarbank
-camt untuk pelaporan kas dan rekening
“Dengan sistem baru ini, aliran dana menjadi jauh lebih transparan dan terpantau. Oligarki tidak lagi mudah mendatangkan uang dari luar tanpa rasionalitas transaksi yang jelas,” kata Amir.
Amir menilai penerapan standar baru tersebut akan memperketat pengawasan terhadap transaksi bernilai besar. Ketidakseimbangan antara profil rekening dan dana masuk—misalnya rekening dengan saldo kecil tiba-tiba menerima dana sangat besar—akan lebih mudah terdeteksi oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
Ia juga menyinggung pentingnya langkah penertiban di sektor moneter, termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia, meski menurutnya belum ada pengumuman resmi terkait aturan baru.
Dalam situasi ekonomi yang dinilai menekan—tercermin dari meningkatnya penagihan cepat pada sektor utilitas seperti listrik—Amir berpendapat pemerintah harus berhati-hati memberi perlindungan kepada kelompok pemodal besar.
“Kalau oligarki meminta perlindungan khusus, Presiden sebaiknya menolak. Stabilitas negara harus diutamakan, bukan kepentingan kelompok,” tegasnya.
Amir juga mengaitkan dinamika ini dengan pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Charles dari Inggris, yang menurutnya membuka pembahasan mengenai potensi dana dan posisi moneter Indonesia dalam sistem global.
Ia berpendapat keluarga kerajaan Inggris memiliki pemahaman historis terhadap arsitektur keuangan dunia, sehingga dialog tersebut dinilai strategis bagi pengelolaan aset dan kekuatan finansial Indonesia.
Selain itu, Amir menyebut adanya pemanfaatan instrumen keuangan tertentu—yang ia sebut sebagai Indonesia One atau M-One—sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan negara, meski detail implementasinya belum dipublikasikan secara luas.
Secara keseluruhan, Amir Hamzah melihat pertemuan antara Presiden Prabowo dan kalangan pengusaha besar sebagai refleksi dari perubahan besar sistem keuangan global, bukan sekadar agenda politik domestik.
Transisi ke ISO 20022, meningkatnya pengawasan arus dana, serta tekanan geopolitik internasional dinilai akan mengubah relasi antara negara dan oligarki di Indonesia.
“Era baru transparansi finansial sedang dimulai. Negara harus memastikan perubahan ini memperkuat kedaulatan ekonomi, bukan justru memperlemah,” pungkasnya.
