12 November 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Aset Bank UOB Naik, Iuran ke OJK Turun, CBA Minta Ada Pemeriksaan Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Aset Bank UOB Naik, Iuran ke OJK Turun, CBA Minta Ada Pemeriksaan

Hedi Batubara 1 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – PT Bank UOB Indonesia kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Hendri Subiakto, mempertanyakan tagihan yang dilayangkan Bank UOB, kini perhatian datang dari Center for Budget Analysis (CBA).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa kembali perhitungan iuran yang dibayarkan PT Bank UOB Indonesia kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

Menurut Uchok, terdapat perbedaan nilai iuran yang dinilainya perlu mendapat penjelasan apabila dibandingkan dengan perkembangan total aset PT Bank UOB Indonesia dalam dua tahun terakhir.

Ia menyebut, total aset PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp156,1 triliun. Sementara pada tahun 2025, total aset tersebut meningkat sekitar Rp14 triliun menjadi kurang lebih Rp170 triliun.

Namun, berdasarkan data yang disampaikan CBA dan merujuk pada hasil audit KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, nilai iuran kepada OJK pada tahun 2025 disebut sebesar Rp63,3 miliar. Sementara pada tahun 2024, nilai iuran tercatat mencapai sekitar Rp84 miliar.

“Padahal total aset PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2025 sebesar Rp170 triliun, tetapi iuran yang dibayarkan hanya sekitar Rp63,3 miliar. Sedangkan pada tahun 2024, ketika total aset sebesar Rp156,1 triliun, iurannya justru mencapai sekitar Rp84 miliar,” ujar Uchok Sky Khadafi, Senin (31/8/2026).

Menurut CBA, perbedaan tersebut menjadi hal yang perlu dikaji dan diperiksa kembali, terutama terkait kesesuaian metode perhitungan iuran dengan ketentuan yang berlaku.

Uchok menilai, perhitungan iuran tersebut perlu ditelusuri dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

“Kalau memang perhitungannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tentu hal ini perlu diperiksa. Jangan sampai ada kekeliruan dalam penerapan perhitungan yang pada akhirnya berpotensi merugikan,” tegasnya.

CBA pun meminta OJK melakukan pengecekan dan klarifikasi secara terbuka terhadap data serta mekanisme penghitungan iuran PT Bank UOB Indonesia.

Uchok mempertanyakan apakah perbedaan nilai tersebut telah diketahui dan diverifikasi oleh OJK. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses pungutan dilakukan sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.

“Apakah OJK sudah mengetahui dan melakukan pengecekan terhadap perhitungan tersebut? Ini yang perlu dijelaskan. Karena itu, kami meminta agar dilakukan cek dan ricek secara menyeluruh,” pungkas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari PT Bank UOB Indonesia maupun OJK terkait sorotan dan permintaan pemeriksaan yang disampaikan CBA tersebut.

Video Nasabah Menangis Diduga Barang di Safety Box Raib Viral, CBA Desak OJK Periksa Bank MNC ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Video Nasabah Menangis Diduga Barang di Safety Box Raib Viral, CBA Desak OJK Periksa Bank MNC

Hedi Batubara 31 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Video yang memperlihatkan seorang nasabah menangis saat memeriksa isi safety box miliknya viral di media sosial. Dalam narasi video yang beredar, sejumlah barang milik nasabah tersebut diduga telah hilang atau raib.

Video tersebut disebut beredar luas di Instagram dan menarik perhatian publik. Peristiwa dalam video itu juga dikaitkan dengan layanan safety deposit box di Bank MNC.

Menanggapi viralnya video tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan secara objektif dan profesional.

Menurut Uchok, rekaman video yang telah beredar di ruang publik dapat menjadi informasi awal bagi OJK untuk menelusuri duduk perkara yang sebenarnya.

“Seperti dilihat dalam video yang beredar dan viral di Instagram, Minggu (30/8/2026), cukup buat penyidik OJK sebagai panduan untuk membuka penyelidikan dan pemanggilan kepada jajaran direksi dan komisaris Bank MNC,” tutur Uchok Sky, Senin (31/8/2026).

Ia menilai, OJK perlu segera melakukan klarifikasi terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, termasuk pihak manajemen bank dan nasabah yang terlihat dalam video.

Menurut CBA, video yang beredar telah memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat mengenai keamanan barang berharga yang disimpan nasabah dalam safety box.

“Video yang beredar sudah cukup berbicara kepada publik dan OJK agar segera kasus ini ditangani secara objektif dan profesional agar bisa terungkap siapa dalang di balik dugaan hilangnya barang-barang di safety box,” tegas Uchok.

Uchok juga meminta OJK tidak hanya berhenti pada pemeriksaan terhadap manajemen bank. Menurut dia, nasabah yang terlihat mengenakan kemeja hitam dan menangis sambil membuka satu per satu amplop yang tersimpan di dalam safety box juga perlu dimintai keterangan.

“Dan OJK juga bisa memanggil seorang nasabah berkemeja hitam yang terlihat menangis sambil membuka satu per satu amplop yang tersimpan di dalam safety box yang terekam dalam video tersebut,” katanya.

Dalam video yang beredar, tampak seorang nasabah bersama sejumlah orang berada di lokasi yang disebut berkaitan dengan pemeriksaan safety box.

Selain nasabah tersebut, terlihat empat orang lainnya. Dua orang diduga merupakan pegawai bank, sementara dua orang lainnya tampak melakukan perekaman.

Nasabah bersama seorang yang diduga pegawai bank terlihat memeriksa satu per satu amplop yang tersimpan di dalam safety box. Dalam rekaman tersebut, pegawai yang berada di lokasi juga tampak menunjukkan sejumlah amplop bertuliskan angka-angka ke arah kamera.

Suasana kemudian berubah emosional ketika nasabah tersebut menyampaikan bahwa barang-barang yang menurutnya tersimpan di dalam amplop sudah tidak ditemukan.

“Saya sedih, Pak. Semua enggak ada lagi. Nih, Pak, kosong, Pak. Bener enggak, Pak? Saya mau bohong bagaimana, Pak?” kata nasabah tersebut sambil menangis dalam video.

Viralnya rekaman tersebut memunculkan desakan agar persoalan ini segera mendapat penjelasan secara terbuka dan transparan.

CBA menilai OJK memiliki peran penting untuk memastikan fakta sebenarnya di balik peristiwa tersebut, termasuk menelusuri prosedur pengamanan, akses, pencatatan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait safety box yang dimaksud.

Uchok menekankan, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai dugaan hilangnya barang-barang milik nasabah tersebut masih memerlukan pendalaman dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Pernyataan resmi dari Bank MNC dan hasil pemeriksaan OJK diperlukan untuk memastikan fakta serta kronologi sebenarnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kepercayaan nasabah terhadap sistem keamanan penyimpanan barang berharga di lembaga perbankan. Publik kini menanti langkah OJK dan penjelasan resmi dari pihak Bank MNC terkait video viral tersebut.

Blokir Rekening Aktivis Pati Dicabut Usai Viral, CBA Desak OJK Panggil Dirut Bank Mandiri ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Blokir Rekening Aktivis Pati Dicabut Usai Viral, CBA Desak OJK Panggil Dirut Bank Mandiri

Hedi Batubara 29 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pembukaan blokir rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, oleh Bank Mandiri dinilai sebagai buah dari tekanan publik, bukan hasil intervensi pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti lambannya respons OJK dalam menyikapi tindakan sewenang-wenang perbankan terhadap nasabah. Menurutnya, langkah Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, yang akhirnya meminta maaf dan membuka kembali rekening tersebut membuktikan adanya kesalahan fatal dalam prosedur yang diambil pihak bank.

“Dibukanya rekening Saudara Botok bukan karena intervensi OJK. Dalam hal ini, OJK terlihat mandul dan tidak menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengawasi Bank Mandiri yang bertindak sewenang-wenang kepada nasabah,” tegas Uchok, Rabu (26/8/2026).

Uchok menilai, sikap OJK yang hanya berpangku tangan di tengah polemik ini mencederai keadilan bagi nasabah. Oleh karena itu, CBA mendesak agar OJK segera memanggil dan memeriksa pimpinan tertinggi Bank Mandiri untuk mempertanggungjawabkan kebijakan pemblokiran tersebut secara transparan.

Sebelumnya, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa lembaganya tengah mendalami kasus ini. Pihak OJK menegaskan akan mengambil langkah pengawasan dan menindaklanjuti sesuai kewenangan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

CBA berharap OJK tidak tinggal diam dan dapat membuktikan taringnya sebagai lembaga pengawas independen demi menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

CBA Desak OJK Periksa Direksi dan Komisaris Bank Mandiri Terkait Gugatan Rp124,4 Miliar Direktur Utama Bank Mandiri Riduan.

CBA Desak OJK Periksa Direksi dan Komisaris Bank Mandiri Terkait Gugatan Rp124,4 Miliar

Hedi Batubara 27 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memanggil dan memeriksa jajaran direksi serta dewan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait gugatan PT Toba Surimi Industries (TSI) terhadap Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.

Menurut Uchok, gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan kerugian sekitar Rp124,4 miliar yang perlu mendapat perhatian serius dari otoritas pengawas perbankan.

“Pihak OJK sebaiknya segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada jajaran direksi dan dewan komisaris Bank Mandiri atas adanya gugatan dari PT Toba Surimi Industries kepada Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota yang merugikan senilai Rp124,4 miliar,” ujar Uchok.

Ia menilai pemeriksaan terhadap jajaran pimpinan Bank Mandiri penting dilakukan untuk mengetahui secara terang asal-usul dan mekanisme transaksi dana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Uchok menyoroti bahwa dana tersebut, berdasarkan informasi yang menjadi dasar kritik CBA, tidak sekadar berpindah melalui mekanisme transfer perbankan biasa. Ia menyebut terdapat penarikan dana secara tunai dalam jumlah besar.

“Direktur Utama Bank Mandiri Riduan sangat urgen dan relevan untuk menjelaskan asal muasal dana tersebut, yang mekanismenya bukan melalui proses transfer biasa, tetapi dana justru ditarik secara tunai dalam jumlah besar,” katanya, Rabu (27/8/2026).

Lebih lanjut, Uchok menduga dana tersebut kemudian mengalir ke sejumlah perusahaan yang disebut tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT TSI.

Ia menyebut antara lain PT BLN yang diduga menerima sekitar Rp35,2 miliar, kemudian PT MJPS sekitar Rp11,6 miliar, serta sejumlah pihak lainnya dengan total aliran dana yang disebut mencapai sekitar Rp123 miliar.

“Uang tersebut kemudian diduga dialirkan ke sejumlah perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT TSI, di antaranya PT BLN yang menerima sekitar Rp35,2 miliar serta PT MJPS sebesar Rp11,6 miliar dan lainnya hingga mencapai Rp123 miliar,” ujar Uchok.

Atas dasar itu, CBA meminta OJK tidak hanya melihat perkara tersebut sebagai persoalan antara nasabah dan bank, tetapi juga menelusuri aspek tata kelola, pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap prosedur perbankan.

Menurut Uchok, pemeriksaan terhadap direksi dan komisaris diperlukan untuk memastikan apakah terdapat kelemahan pengawasan atau prosedur yang memungkinkan terjadinya transaksi dan penarikan dana dalam jumlah besar.

Namun, ia mengkritik respons OJK yang dinilainya lambat dalam menangani persoalan tersebut.

“Sepertinya OJK tidak akan melakukan secepat kilat untuk melakukan pemanggilan terhadap dewan komisaris dan direksi Bank Mandiri. Mereka bekerja sangat lambat seperti keong,” kata Uchok.

Uchok kemudian menyinggung penggunaan anggaran fasilitas golf bagi jajaran dewan komisioner OJK. Ia mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran apabila di saat yang sama terdapat persoalan serius di sektor perbankan yang membutuhkan pengawasan.

“Daripada melakukan pemanggilan kepada Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, dewan komisaris akan lebih asyik main golf,” sindirnya.

Uchok menyebut berdasarkan catatan CBA, anggaran yang berkaitan dengan fasilitas golf dewan komisioner OJK tercatat mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.

Lebih rinci, ia menyebut realisasi anggaran fasilitas golf dewan komisioner OJK dengan kode 5131024000 pada 2023 sebesar sekitar Rp2,9 miliar, sedangkan pada 2024 sekitar Rp1,4 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran fasilitas golf dengan kode 5131024002, menurut catatan CBA, mencapai sekitar Rp1,2 miliar pada 2023 dan sekitar Rp1 miliar pada 2024.

CBA menilai OJK seharusnya memprioritaskan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, terutama ketika muncul persoalan yang menyangkut transaksi bernilai besar.

“Yang lebih penting adalah OJK harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan serius. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan keberadaan OJK ketika ada persoalan besar di sektor perbankan,” ujar Uchok.

Ia pun meminta OJK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait, termasuk jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri, serta menelusuri seluruh aliran dana yang dipersoalkan dalam gugatan PT TSI.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai apakah transaksi yang dipersoalkan telah sesuai dengan ketentuan perbankan, sekaligus memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank.

CBA Soroti OJK, Dinilai Lamban Tangani Sengketa BCA dan Keluhan Nasabah Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi

CBA Soroti OJK, Dinilai Lamban Tangani Sengketa BCA dan Keluhan Nasabah

Hedi Batubara 24 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyesalkan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai belum serius menangani persoalan antara PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabahnya dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Uchok menilai OJK semestinya lebih aktif turun tangan dalam persoalan yang menyangkut perlindungan konsumen jasa keuangan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak seharusnya hanya berujung pada langkah hukum yang ditempuh PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) dengan menggugat BCA beserta jajaran direksinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Seharusnya yang turun dan masuk ke ranah hukum itu OJK, bukan PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS),” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Selain sengketa tersebut, Uchok juga menyoroti kasus yang viral terkait pengakuan seorang nasabah BCA di Tasikmalaya yang mengaku kehilangan dana sekitar Rp160 juta dari layanan mobile banking, meski menurut pengakuannya tidak pernah melakukan transaksi tersebut.

Ia mempertanyakan sikap OJK yang dinilai masih minim memberikan respons terhadap persoalan keamanan transaksi digital perbankan.

CBA, kata Uchok, meminta OJK mendorong manajemen BCA untuk bertanggung jawab dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami nasabah.

Ia juga meminta Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dan Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih memberikan perhatian serius terhadap keluhan nasabah serta memastikan sistem keamanan layanan mobile banking BCA dapat melindungi dana nasabah.

“Jangan sampai nasabah yang kehilangan uang justru merasa berjuang sendirian. OJK harus hadir dan memastikan hak-hak konsumen perbankan terlindungi,” katanya.

Uchok pun mengkritik prioritas kegiatan operasional OJK. Ia menyinggung anggaran kegiatan permainan golf Dewan Komisioner OJK yang disebutnya mencapai Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.

Menurutnya, anggaran tersebut menjadi sorotan apabila pada saat yang sama masih terdapat persoalan nasabah yang membutuhkan perlindungan dan penyelesaian dari regulator.

“Daripada membela para nasabah, lebih baik dan asyik para komisioner OJK kemungkinan main golf,” ujar Uchok.

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Diduga Raib, CBA Minta OJK Panggil Bos BCA Uchok Sky Khadafi

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Diduga Raib, CBA Minta OJK Panggil Bos BCA

Hedi Batubara 23 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabahnya menggugat PT Bank Central Asia Tbk (BCA) beserta jajaran direksinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perdata tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum atas hilangnya dana nasabah senilai Rp2,58 miliar melalui transaksi pemindahan dana yang disebut dilakukan tanpa otorisasi.

Kasus yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya menunggu proses persidangan, tetapi segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan hilangnya dana nasabah tersebut.

Menurut Uchok, OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

“Seharusnya OJK sudah turun tangan melakukan pemanggilan kepada komisaris, Presiden Direktur Bank BCA Hendra Lembong, Direktur Bank BCA, dan Wakil Presiden Direktur John Kosasih,” kata Uchok, Sabtu (21/8/2027

Ia menilai, meskipun perkara tersebut sudah masuk ke ranah pengadilan, bukan berarti fungsi pengawasan OJK berhenti.

“Biarpun kasus ini sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, OJK jangan hanya berdiam diri dalam hati yang beku, atau sekadar menonton saja seperti Patung Pancoran Dirgantara menyaksikan nasabah Bank BCA yang akan dirugikan,” ujar Uchok.

Uchok meminta OJK segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan transaksi pemindahan dana tanpa otorisasi yang mengakibatkan dana nasabah senilai Rp2,58 miliar hilang.

“OJK harus bertindak cepat melakukan penyelidikan atas hilangnya dana nasabah senilai Rp2,58 miliar dengan modus melalui transaksi pemindahan dana tanpa otorisasi,” tegasnya.

Jangan Biarkan Nasabah Berjuang Sendirian

Uchok menegaskan, lembaga pengawas sektor jasa keuangan tidak boleh membiarkan nasabah menghadapi sengketa dengan institusi perbankan seorang diri.

Menurut dia, posisi OJK sebagai regulator harus mampu memberikan kepastian bahwa mekanisme perlindungan konsumen berjalan ketika muncul dugaan transaksi yang tidak diotorisasi.

“OJK tidak boleh takut dengan perusahaan perbankan seperti Bank BCA. OJK tetap harus membela duit nasabah yang raib di bank tersebut. Jangan sampai nasabah Bank BCA tersebut berjuang sendirian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” katanya.

Ia juga mempertanyakan sikap OJK apabila tidak melakukan pemeriksaan terhadap dugaan hilangnya dana tersebut.

“Kalau OJK diam dan takut tidak melakukan pembelaan kepada nasabah Bank BCA tersebut, ini artinya OJK lebih menikmati anggaran upeti atau mendapat anggaran pungutan dari perbankan yang nilainya sangat fantastis,” lanjut Uchok.

Soroti Pungutan OJK

Selain menyoroti perlindungan nasabah, Uchok juga mengaitkan persoalan tersebut dengan besarnya penerimaan pungutan yang diperoleh OJK dari sektor jasa keuangan.

Ia menyebut, berdasarkan data yang digunakannya, anggaran pungutan dari sektor perbankan kepada OJK mencapai Rp8,1 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp8,3 triliun pada 2024, dan mencapai Rp8,4 triliun pada 2025.

“Anggaran upeti dari perbankan buat OJK pada tahun 2023 mendapat sebesar Rp8,1 triliun, tahun 2024 senilai Rp8,3 triliun, dan tahun 2025 mencapai Rp8,4 triliun,” tutur Uchok.

Uchok menilai besarnya penerimaan pungutan tersebut seharusnya berjalan beriringan dengan semakin kuatnya pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan perlindungan terhadap konsumen.

Ia meminta OJK menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik dengan memastikan dugaan transaksi tanpa otorisasi tersebut diperiksa secara menyeluruh.

“Yang paling penting adalah bagaimana OJK memastikan uang nasabah aman dan hak nasabah terlindungi,” pungkasnya.

Perkara gugatan PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabah terhadap BCA dan jajaran direksinya kini menjadi perhatian publik. Dugaan transaksi pemindahan dana tanpa otorisasi tersebut pada akhirnya akan diuji melalui proses hukum, sementara OJK diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

1.500 Kredit Bermasalah di BDL Lamongan, CBA: KPK Jangan Tinggal Diam Periksa Dirut Nur Rahmawati Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi,

1.500 Kredit Bermasalah di BDL Lamongan, CBA: KPK Jangan Tinggal Diam Periksa Dirut Nur Rahmawati

Hedi Batubara 14 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), Nur Rahmawati, terkait sorotan terhadap kredit bermasalah di bank milik Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut.

Uchok menilai persoalan kredit macet yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut dia, posisi Direktur Utama membuat Nur Rahmawati harus dapat menjelaskan secara menyeluruh proses penyaluran hingga penanganan kredit bermasalah di Bank Daerah Lamongan (BDL).

“Sebagai Direktur Utama, tentu harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terkait persoalan kredit bermasalah tersebut. KPK perlu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada unsur pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemberian kredit,” kata Uchok dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Sorotan terhadap BDL Lamongan mencuat menyusul adanya informasi mengenai lebih dari 1.500 kredit yang masuk kategori bermasalah atau macet. Nilai pencairan kredit kepada sejumlah debitur disebut mencapai miliaran rupiah.

Dalam sejumlah kasus yang menjadi sorotan, terdapat pencairan dana secara bertahap dengan nilai sekitar Rp3,2 miliar, Rp2 miliar hingga Rp3,25 miliar kepada debitur yang kemudian menghadapi persoalan dalam pengembalian kredit.

Selain itu, terdapat ratusan nasabah dengan total kredit yang disebut mencapai sekitar Rp386 miliar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas penyaluran kredit, pengawasan internal, serta langkah penyelamatan aset bank.

Uchok meminta KPK tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai perkara kredit macet biasa. Menurutnya, perlu ditelusuri apakah terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau unsur pidana dalam proses pemberian kredit.

“Kalau jumlah kredit bermasalahnya besar, jangan hanya dilihat sebagai persoalan bisnis perbankan. Harus ditelusuri bagaimana kredit itu disetujui, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana analisis kelayakannya, dan mengapa kredit tersebut akhirnya bermasalah,” ujarnya.

Ia juga meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dengan menelusuri seluruh dokumen penyaluran kredit, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Direktur Utama BDL Nur Rahmawati, S.E., menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menangani kredit macet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian kredit macet, salah satunya kerja sama dengan Kejaksaan dalam proses penagihan,” jelas Nur Rahmawati.

Bank Daerah Lamongan merupakan bank milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah berdiri sejak 1952. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BDL berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BDL memiliki fokus usaha antara lain penyaluran kredit, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan deposito.

Uchok menegaskan, besarnya nilai kredit bermasalah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah selaku pemilik bank. Ia meminta evaluasi menyeluruh dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Pemilik bank harus memastikan tata kelola dan pengawasan berjalan dengan baik. Jangan sampai kredit bermasalah yang jumlahnya besar pada akhirnya menjadi beban keuangan daerah,” kata Uchok.

Ia berharap KPK dapat melakukan pendalaman secara objektif berdasarkan data dan hasil audit, sehingga dapat diketahui secara jelas apakah persoalan tersebut murni akibat risiko bisnis perbankan atau terdapat dugaan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti.

Uchok juga mendorong agar hasil audit dan pemeriksaan terhadap kredit bermasalah BDL dibuka secara transparan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ASNI Desak Kapolda Metro Jaya Turun Tangan Usut Tuntas Kasus BAT Bank IMG-20260730-WA0087

ASNI Desak Kapolda Metro Jaya Turun Tangan Usut Tuntas Kasus BAT Bank

Hedi Batubara 30 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kasus dugaan praktik keuangan ilegal yang melibatkan PT BAT Instrumen Bank Internasional (BAT Bank) memantik reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat.

Koordinator Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI), Pamit Andrianto, secara tegas mendesak aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk turun tangan mengusut tuntas aktivitas lembaga tersebut yang dinilai meresahkan dan berpotensi memicu kerugian luas bagi masyarakat.

​Pamit Andrianto menilai, langkah tegas yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat Cerdas Waspada Investasi Global (DPP CWIG) dalam mendampingi para korban merupakan tindakan tepat untuk membongkar modus operandi dugaan penipuan berkedok investasi keuangan ini.

​Modus pamer dokumen DDC tersebut sarat unsur penyesatan publik. ASNI menyorot tajam pada tindakan CEO BAT Bank, yang dikenal sebagai Dato Sulaiman.

Berdasarkan kesaksian korban, dalam pertemuan di kantor BAT Bank, pimpinan entitas tersebut memamerkan dokumen Demand Deposit Certificate (DDC) kepada para calon nasabah Platinum Membership dengan cara khusus menggunakan bantuan lampu LED dan senter ponsel untuk menonjolkan gambar Burung Garuda serta atribut pengaman visual.

​Tak hanya itu, dokumen tersebut juga disertai klaim lisan yang menyebutnya sebagai bagian dari ‘printing money of Indonesia’.

​Menanggapi hal tersebut, Pamit Andrianto menyatakan bahwa narasi dan cara-cara teatrikal yang digunakan oleh pihak BAT Bank sangat berbahaya.

Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar strategi pemasaran komersial yang agresif, melainkan bentuk pembohongan publik yang sengaja dirancang untuk mengecoh psikologis calon korban.

​“Penggunaan atribut lambang negara seperti Burung Garuda yang dipertontonkan secara dramatis dengan lampu senter, lalu diklaim sebagai pencetakan uang negara oleh entitas swasta, adalah pelecehan terhadap simbol kedaulatan sekaligus upaya manipulasi yang menyesatkan akal sehat publik,” tegas Pamit Andrianto dalam keterangannya, Rabu (29/07/2026).

​ASNI mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penawaran investasi instan yang menawarkan keuntungan fantastis namun tidak memiliki legalitas yang jelas dari otoritas resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI).

​Sebagaimana diungkapkan oleh pihak CWIG, BAT Bank terbukti tidak memiliki izin operasional yang sah sebagai lembaga keuangan di Indonesia.

Andrianto menegaskan jika langkah hukum DPP CWIG melaporkan CEO BAT Bank Dato Sulaiman ke Polda Metro Jaya dapat direspons serius oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri agar kasus ini terungkap dan terang benderang.

​“Negara tidak boleh kalah oleh entitas ilegal yang mempermainkan kepercayaan publik. Kami di ASNI mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh DPP CWIG demi memulihkan keadilan bagi para korban dan memberikan efek jera agar praktik-praktik lancung serupa tidak berulang di masa depan,” tegas Andrianto.

Setkab RI Apresiasi Kampung Nelayan Merah Putih di Tongke-Tongke Sanjai Screenshot_20260712-211832

Setkab RI Apresiasi Kampung Nelayan Merah Putih di Tongke-Tongke Sanjai

Hedi Batubara 12 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Tim Humas Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia melakukan kunjungan untuk mendokumentasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dijalankan di kawasan tersebut.

Kunjungan yang berlangsung pada Minggu (5/7/2026) ini menjadi bagian dari upaya Setkab RI mendokumentasikan berbagai inisiatif pengembangan kawasan nelayan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi perikanan, serta penguatan tata kelola ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah kegiatan pemberdayaan nelayan, mulai dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbengkelan bagi Nelayan, Bimtek Kewirausahaan, Sosialisasi Literasi Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga demonstrasi penggunaan perangkat Fish Finder dan Global Positioning System (GPS). Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penangkapan ikan sekaligus menunjang keselamatan nelayan saat melaut.

Selain itu, Tim Humas Setkab RI juga menyaksikan pelepasan pengiriman komoditas tuna menggunakan kontainer menuju Jakarta melalui jalur distribusi Makassar–Jakarta. Pengiriman tersebut merupakan distribusi domestik keempat yang dilakukan Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar hasil perikanan Kabupaten Sinjai.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Ir. H. Burhanuddin, yang mewakili Bupati Sinjai, mengatakan keberhasilan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.

“Sinergi yang ditunjukkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus memacu produktivitas Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke agar menjadi role model kampung nelayan yang maju, mandiri, dan sejahtera di Indonesia,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jajaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang, BP2MHKP Makassar, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Pemerintah Desa Tongke-Tongke, serta pengurus Koperasi Merah Putih Tongke-Tongke.

Melalui pendokumentasian ini, praktik baik pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan semakin dikenal luas dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan nelayan di berbagai daerah. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan potensi sektor perikanan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Eks Pegawai Mengaku Diintimidasi Usai Ciptakan Sistem Antikorupsi di OJK, Tuding Ada Ancaman hingga Teror Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Eks Pegawai Mengaku Diintimidasi Usai Ciptakan Sistem Antikorupsi di OJK, Tuding Ada Ancaman hingga Teror

Hedi Batubara 26 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Sebuah unggahan di media sosial mendadak viral setelah seorang pengguna Instagram dengan akun @haekalasyraf mengaku mengalami intimidasi, ancaman, hingga pemaksaan berhenti bekerja setelah mengembangkan sistem algoritma yang diklaim mampu mendeteksi dugaan fraud dan korupsi di sektor keuangan.

Unggahan tersebut menuai perhatian luas warganet karena berisi tuduhan serius terhadap sejumlah oknum di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam unggahannya, pemilik akun mengaku merupakan lulusan S1 Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan S2 Akuntansi UI dengan spesialisasi Assurance, Financial Report, dan Sistem Informasi Analitik. Ia juga mengklaim memiliki pengalaman lebih dari lima tahun di bidang keuangan dan teknologi.

Menurut pengakuannya, ia pernah direkrut sebagai calon pejabat OJK dan mendapat penugasan khusus untuk mengembangkan algoritma pendeteksi fraud pada sektor kredit.

Ia menyebut sistem yang dibuatnya berhasil hingga mendapat apresiasi dari jajaran pimpinan.

Namun, setelah melewati masa percobaan dan menjelang pengangkatan sebagai pegawai tetap, ia mengaku justru dipaksa mengundurkan diri.

Dalam narasinya, ia menuding mengalami intimidasi, ancaman, hingga tekanan agar menandatangani berita acara pemberhentian.

Tak hanya itu, unggahan tersebut juga memuat klaim bahwa dirinya mengalami berbagai bentuk teror setelah keluar dari lembaga tersebut, mulai dari dugaan penyadapan telepon genggam, pengawasan di sekitar rumah, hingga ancaman melalui pesan media sosial.

“Kalau kamu miskin diamlah, suaramu tidak didengar,” demikian salah satu kutipan ancaman yang diklaim diterimanya, Jumat (26/6/2026).

Unggahan itu kemudian memicu beragam respons dari warganet. Sebagian meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait mengusut dugaan tersebut secara transparan apabila memang terdapat bukti yang mendukung. Sebagian lainnya mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan karena seluruh tuduhan tersebut masih merupakan klaim sepihak yang belum terverifikasi.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai isi unggahan tersebut. OJK selama ini memiliki mekanisme pengaduan dan tata kelola internal terkait dugaan pelanggaran etik maupun administrasi.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut isu perlindungan terhadap pelapor dugaan penyimpangan (whistleblower), integritas lembaga negara, serta pentingnya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Apabila tuduhan tersebut benar, maka diperlukan penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, klarifikasi resmi juga penting agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merugikan berbagai pihak.

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026