12 November 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

CBA Bongkar “Bola Golf” Bank Mandiri Rp696 Juta, Anggaran Golf Fiktif? 1004418958-100kb

CBA Bongkar “Bola Golf” Bank Mandiri Rp696 Juta, Anggaran Golf Fiktif?

Hedi Batubara 22 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Golf kembali menjadi sorotan setelah aktivitas olahraga yang identik dengan kalangan pejabat dan pengusaha tersebut bersinggungan dengan penggunaan anggaran serta citra pejabat publik.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai golf kerap menjadi persoalan ketika dilakukan oleh pejabat atau menggunakan anggaran lembaga. Menurut dia, olahraga tersebut tidak menjadi masalah sepanjang penggunaan fasilitas maupun anggarannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Sorotan terhadap golf sebelumnya muncul setelah beredarnya video berdurasi sekitar 14 detik yang menampilkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saat itu, Dadan Hindayana, bermain golf bersama sejumlah orang. Video tersebut beredar luas pada Desember 2025, ketika sejumlah wilayah Sumatera tengah dilanda bencana banjir dan longsor.

Dadan kemudian mengakui bahwa sosok dalam video tersebut memang dirinya. Namun, ia memberikan penjelasan bahwa kehadirannya di lapangan golf berkaitan dengan kegiatan Persatuan Golf Alumni (PGA) IPB pada 14 Desember 2025. Menurut Dadan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana penggalangan dana untuk beasiswa dan bantuan bencana Sumatera.

Dadan menyebut total dana yang terkumpul mencapai Rp450 juta, terdiri atas Rp250 juta untuk beasiswa dan Rp200 juta untuk bantuan bencana.

Belakangan, isu golf kembali mencuat setelah CBA menyoroti penggunaan anggaran Bank Mandiri untuk kegiatan golf bersama stakeholder.

Uchok menyebut kegiatan golf Bank Mandiri tersebut menelan anggaran sekitar Rp696.707.056. Menurut dia, kegiatan itu dijelaskan sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan stakeholder, sementara pembiayaannya ditempatkan pada pos Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri.

“Alasannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder, dan beban anggaran dibebankan pada Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri,” ujar Uchok, Selasa (22/9/2026).

CBA kemudian mempertanyakan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Uchok menyebut terdapat persoalan berupa tidak ditemukannya bukti pendukung yang menurutnya diperlukan, seperti kuitansi tagihan pengeluaran golf serta daftar nama stakeholder yang mengikuti kegiatan.

Atas persoalan itu, CBA meminta penggunaan anggaran tersebut ditelusuri lebih jauh, termasuk siapa peserta kegiatan, siapa yang menerima fasilitas, serta apa manfaat kegiatan bagi perusahaan. Sejumlah laporan media yang mengutip CBA juga menyebut nilai kegiatan tersebut Rp696,7 juta.

Namun, angka anggaran maupun dugaan kekurangan dokumen tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau penyimpangan hukum. Hal itu masih perlu diverifikasi melalui dokumen pertanggungjawaban, pemeriksaan internal maupun proses hukum apabila memang terdapat dasar untuk dilakukan penyelidikan.

Sorotan berikutnya mengarah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). CBA menyebut anggaran permainan golf Dewan Komisioner OJK mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 dan sekitar Rp12 miliar pada 2024. Angka tersebut merupakan klaim atau catatan yang disampaikan CBA dan dikutip sejumlah media.

CBA juga merinci sejumlah pos fasilitas golf. Untuk kode anggaran 5131024000, CBA menyebut realisasinya sekitar Rp2,9 miliar pada 2023 dan Rp1,4 miliar pada 2024.

Sementara untuk kode 5131024002, realisasi yang disebut CBA mencapai sekitar Rp1,2 miliar pada 2023 dan sekitar Rp1 miliar pada 2024.

Menurut CBA, besarnya angka tersebut layak dipertanyakan dari sisi transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan fasilitas pejabat. Terlebih OJK merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen di sektor tersebut.

Uchok menempatkan rangkaian persoalan itu dalam satu pertanyaan besar: ketika pejabat atau lembaga menggunakan anggaran untuk kegiatan golf, sejauh mana kegiatan tersebut memiliki hubungan yang jelas dengan kepentingan institusi dan bagaimana pertanggungjawaban uang yang digunakan.

Dalam kasus Bank Mandiri, CBA meminta dokumen pendukung kegiatan dibuka dan aliran anggarannya ditelusuri. Sedangkan untuk OJK, angka-angka yang disampaikan CBA juga membutuhkan penjelasan dari OJK mengenai nomenklatur anggaran, tujuan penggunaannya, penerima fasilitas serta mekanisme pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, persoalannya bukan pada golf sebagai olahraga. Yang menjadi perhatian publik adalah ketika permainan golf berkaitan dengan fasilitas pejabat atau penggunaan anggaran lembaga, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

MAKI Ultimatum KPK, Tahan Dua Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK atau Diperaperadilkan IMG-20260909-WA0071

MAKI Ultimatum KPK, Tahan Dua Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK atau Diperaperadilkan

Hedi Batubara 19 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan ultimatum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menahan dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar.

Hal itu agar ada kepastian hukum terhadap anggota DPR tersebut, yang telah menyandang status tersangka lebih dari satu tahun, tapi tidak dilakukan penahanan hingga kini, sehingga kasusnya belum dapat dlimpahkan ke tahap selanjutnya.

“Saya betul-betul kecewa dengan kinerja KPK dalam kasus CSR BI ini. Segera tahan agar ada kepastian hukum. Kalau belum juga ditahan, maka kami akan benar-benar ajukan praperadilan,” kata Boyamin Saiman, Koordinator MAKI di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Boyamin kembali menagih janji Ketua KPK Setyo Budiyanto yang akan segera menahan dua anggota DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi CSR BI, namun janji tersebut tidak terbukti hingga kini.

Ia meminta KPK tdak bangga dengan operasi tangkap tangan (OTT). Menurut dia, maraknya OTT justru dinilai menurunkan kualitas pemberantasan korupsi, itu sendiri.

MAKI lantas menyoroti soal OTT di Kementerian ATR/BPN dan HGB Summarecon Bogor yang hanya menyasar pejabat eselon I, pejabat di kabupaten, pihak swasta dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

“KPK bilang empat dari 8 tersangka, merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Dan uang yang disita Rp 106,3 miliar itu disebut miliknya Menteri ATR. Tetapi anehnya menterinya sama sekali tidak disentuh oleh KPK,” katanya.

Boyamin menilai KPK di era kepimpinan Setyo Budiyanto ada kencederungan tidak memiliki keberanian untuk menjerat pejabat negara setingkat menteri, termasuk anggota DPR.

KPK sekarang, lanjut dia, paling tinggi berani hanya menjerat wakil menteri, pejabat eselon I di pusat, kepala daerah dan pejabat daerah seperti kepala dinas dan lain-lain.

“Saya lihat KPK tidak memilliki keberanian untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan menteri dan anggota DPR. KPK mungkin mendapatkan tekanan secara politik dari penguasa, sehingga kasusnya jadi berlarut-larut,” ujarnya.

Karena itu, dalam kasus CSR BI, MAKI berharap KPK tidak menerus melakukan buying time atau mengulur-ngulur waktu, serta menebar janji terus akan menahan dua tersangka korupsi CSR BI.

“Proses hukum tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada kepastian hukum. Tahan tersangka dan segera limpahkan ke tahap selanjutnya agar perkaranya bisa segera disidangkan,” tandasnya.

Ia berpandangan, bahwa kasus CSR BI bisa segera dituntaskan, karena KPK telah mengumpulkan bukti yang dinilai cukup untuk melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya.

Bahkan KPK disebut juga telah menyita sejumlah aset milik kedua tersangka selama penyidikan berlangsung.

“Jadi, dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia, KPK itu sudah pegang lima alat bukti, yaitu saksi, dokumen, petunjuk, ahli, dan alat bukti elektronik. Apalagi yang ditunggu,” katanya.

Boyamin masih menunggu itikad baik dari KPK untuk segera menahan dua anggota DPR, Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka kasus CSR BI.

Namun, apabila tidak segera menahan tersangka, tidak menutup kemungkinan, MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, mengadukan pimpinan KPK karena dianggap membuat kasus CSR BI mangkrak.

“Sekarang kita masih full menangani kasus pro bono, gratisan advokasi publik. Ada Praperadilan Judol Budie Arie, Praperadiilan KPK kasus Menhut Raja Juli Antoni, PTUN pembatalan pelantikan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dan masih banyak lagi. Kasus CSR BI mungkin akan segera kita masukan,” katanya.

Diketahui, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Beberapa lokasi tersebut seperti Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya saat ini merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, hingga kini kasusnya masih berlarut-larut. Satori dan Heri Gunawan tak kunjung ditahan, meskipun penetapan tersangka keduanya sudah lebih dari satu tahun.

Tidak hanya itu keduanya juga mangkir dari panggilan KPK ketika sudah menjadi tersangka. Satori mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin 31 Agustus 2026, sementara Heri Gunawan mangkir pada pemeriksaan Kamis, 11 Juni 2026..

Viral! Uang Rp17 Miliar Milik Keluarga Shabrina Adfi Raib di BTN, Lapor ke OJK dan DPR Namun Belum Ada Tanggapan selebgram sekaligus TikToker Shabrina Adfi

Viral! Uang Rp17 Miliar Milik Keluarga Shabrina Adfi Raib di BTN, Lapor ke OJK dan DPR Namun Belum Ada Tanggapan

Hedi Batubara 10 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Publik dihebohkan oleh pengakuan selebgram sekaligus TikToker Shabrina Adfi terkait hilangnya dana tabungan fantastis senilai Rp17 miliar milik ibu mertua dan keluarganya di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). (lebih…)

Rakyat Tercekik Pinjol, Komisioner OJK Disorot Gegara Anggaran Golf dan Rumah Miliaran  Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah

Rakyat Tercekik Pinjol, Komisioner OJK Disorot Gegara Anggaran Golf dan Rumah Miliaran 

Hedi Batubara 9 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketika masyarakat masih bergulat dengan cicilan, biaya hidup yang terus meningkat hingga terpaksa mengandalkan pinjaman online (pinjol), fasilitas mewah bagi jajaran pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru menjadi sorotan.

Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti anggaran fasilitas golf bagi Dewan Komisioner OJK. Berdasarkan catatan yang dikutip CBA, terdapat sejumlah pos anggaran fasilitas golf dengan nilai miliaran rupiah pada 2023 dan 2024.

CBA menyebut anggaran permainan golf Dewan Komisioner OJK mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.

Lebih rinci, CBA menyebut realisasi anggaran fasilitas golf dengan kode 5131024000 pada 2023 mencapai sekitar Rp2,9 miliar, sedangkan pada 2024 sekitar Rp1,4 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran fasilitas golf dengan kode 5131024002 disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar pada 2023 dan sekitar Rp1 miliar pada 2024.

Angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai besarnya anggaran fasilitas pejabat OJK di tengah persoalan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Sorotan tidak berhenti pada fasilitas golf.

Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, juga menyoroti besarnya anggaran rumah jabatan bagi pejabat OJK.

Menurut Febri, rumah jabatan sejumlah anggota Dewan Komisioner OJK memiliki nilai yang mencapai miliaran rupiah.

“Selain anggaran golf untuk komisioner OJK, ada juga anggaran rumah jabatan untuk anggota Dewan Komisioner OJK,” kata Febri.

Febri menyebut sejumlah nilai rumah jabatan yang menurutnya terkait dengan fasilitas pejabat OJK, antara lain rumah jabatan Ketua Dewan Komisioner sebesar Rp5,7 miliar.

Kemudian rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner disebut sebesar Rp4 miliar.

Ada pula rumah jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner senilai Rp3,3 miliar.

Selain itu, disebut terdapat rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner senilai Rp3,2 miliar.

Sementara rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner disebut mencapai Rp1,7 miliar.

Febri juga menyebut rumah jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner senilai Rp1,8 miliar serta rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner sebesar Rp1 miliar.

“Namanya juga komisioner atau pejabat, tentu fasilitas harus dijamu dengan kemanjaan dan kenyamanan, meskipun anggaran berasal dari upeti sektor perbankan atau keuangan,” ujar Febri.

Rakyat Bertanya: Perlindungan atau Kenyamanan?

Menurut Febri, besarnya fasilitas tersebut terasa ironis jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan hukum dan pengaduan di sektor jasa keuangan.

Ia menyebut perkara hukum yang ditangani OJK mencapai 889 perkara pada 2024 dan meningkat menjadi 1.080 perkara pada 2025.

Data tersebut, kata Febri, semestinya menjadi momentum untuk mempertanyakan seberapa efektif lembaga pengawas sektor jasa keuangan bekerja memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Kalau bicara kenyamanan, golf cuma pemanasan. Yang bikin ternganga adalah rumah jabatan. Dan ini bukan rumah biasa, ini istana yang dibayar dari ‘upeti sektor keuangan’,” kata Febri.

Febri kemudian melontarkan kritik bernada satire terhadap besarnya fasilitas pejabat OJK.

“Apakah main golf dan tinggal di rumah miliaran rupiah membuat pekerjaan jadi lebih lambat, atau justru sebaliknya, makin nyaman makin santai?” ujarnya.

Ia menilai publik berhak mempertanyakan keseimbangan antara fasilitas yang diterima pejabat dengan kualitas pelayanan serta perlindungan yang dirasakan masyarakat.

“Kalau anggaran kenyamanan berbanding terbalik dengan kecepatan dan ketegasan menangani masalah transaksi para nasabah, berarti kita sedang membayar mahal bukan untuk perlindungan, tapi untuk kenyamanan orang-orang OJK,” tegas Febri.

Febri bahkan menyindir, jika fasilitas pejabat terus bertambah, bukan tidak mungkin suatu saat anggaran sepatu golf pun ikut menjadi perhatian.

“Mungkin nanti perlu ditambah anggaran sepatu golf yang solnya dari emas, supaya makin mantap melangkah ke lapangan. Semoga saja langkah ke meja kerja menangani 1.080 perkara itu secepat langkah ke lapangan golf,” tutup Febri.

CBA Desak Meutya Hafid Laporkan BCA dan Bank Mandiri ke Polisi serta Kejagung Terkait Rekening Judol Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid

CBA Desak Meutya Hafid Laporkan BCA dan Bank Mandiri ke Polisi serta Kejagung Terkait Rekening Judol

Hedi Batubara 8 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak berhenti pada pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk transaksi judi online (judol).

Uchok meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menindaklanjuti temuan rekening yang diduga terlibat dalam transaksi judi online dengan melaporkan pihak perbankan terkait kepada aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, langkah pelaporan rekening kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) saja dinilai belum cukup.

“Kalau hanya dilaporkan ke kedua lembaga ini seperti sibuk memotong rumput, tapi lupa siapa yang membiarkan rumput liar tumbuh subur di halaman rumah sendiri,” tegas Uchok, Selasa (8/9/2026).

Ia bahkan meminta Komdigi mempertimbangkan pelaporan jajaran direksi dan komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Uchok menyoroti jumlah rekening yang disebut terindikasi digunakan dalam transaksi judi online. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 7.317 rekening nasabah BCA dan 4.649 rekening nasabah Bank Mandiri yang disebut terkait transaksi judol.

“Ini bukan main-main. Ini serius. Ada dugaan kesengajaan oleh bank,” kata Uchok.

Uchok mempertanyakan bagaimana ribuan rekening dapat digunakan dalam aliran dana yang diduga berkaitan dengan judi online dalam skala besar tanpa terdeteksi atau dihentikan lebih awal oleh sistem pengawasan perbankan.

“Kalau ribuan rekening dipakai untuk aliran dana judol dalam skala besar, lalu sistem bank BCA dan Mandiri seolah tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Petugas kasir? Atau mereka yang duduk di kursi paling atas yang punya wewenang?” ujarnya.

Menurut dia, pemblokiran rekening merupakan langkah yang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya tindakan pemerintah.

“Kami meminta Ibu jangan berhenti di level blokir rekening saja. Itu langkah paling gampang dan paling dangkal. Yang harus Ibu lakukan adalah melaporkan jajaran direktur dan komisaris kedua bank ini ke Kepolisian dan Kejagung,” katanya.

Uchok menilai dugaan keterlibatan atau pembiaran dalam penggunaan rekening untuk transaksi judi online harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Ia menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Uchok khawatir penindakan yang hanya berujung pada pemblokiran rekening tidak menyentuh persoalan utama mengenai bagaimana rekening-rekening tersebut dapat digunakan dalam jaringan transaksi judi online.

“Jangan biarkan yang terjadi hanya: rekening diblokir, berita naik sehari, lalu semua kembali seperti biasa. Uang berputar, judol tetap jalan, dan yang bertanggung jawab tidak pernah tersentuh,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan penanganan judi online tidak hanya menyasar pemilik rekening atau akun pembayaran yang berada di lapisan bawah, tetapi juga menelusuri seluruh rantai transaksi dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.

“Kalau hal ini dibiarkan, berarti kita sedang mengirim pesan yang sangat jelas: selama tidak ada yang dituntut secara hukum, pelanggaran ini cuma urusan administrasi, bukan kejahatan yang merugikan rakyat,” kata Uchok.

Karena itu, CBA meminta Meutya Hafid mengambil langkah lebih jauh dengan meneruskan dugaan penyalahgunaan layanan perbankan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan.

“Kami tunggu langkah nyata, bukan sekadar laporan ke lembaga yang sifatnya mengatur, bukan menindak. Laporkan ke pihak yang berwenang menindak tegas,” ujarnya.

Uchok menilai penelusuran terhadap aliran dana judi online harus dilakukan secara menyeluruh agar pemblokiran rekening tidak hanya menjadi tindakan sementara.

“Ini soal keberanian menuntut pertanggungjawaban sampai ke puncak, bukan cuma memangsa yang di bawah,” pungkasnya.

Kronologi Bella Arswendita Soroti Transaksi Mencurigakan di Bank Mandiri, Desak Transparansi Bank dan OJK  Kreator konten sekaligus mantan penyiar radio Prambors FM, Bella Arswendita

Kronologi Bella Arswendita Soroti Transaksi Mencurigakan di Bank Mandiri, Desak Transparansi Bank dan OJK 

Hedi Batubara 7 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kreator konten sekaligus mantan penyiar radio Prambors FM, Bella Arswendita, menjadi sorotan setelah mengungkap dugaan transaksi anomali pada rekening perbankannya. Bella meminta pihak bank dan regulator memberikan penjelasan terbuka mengenai transaksi yang menurut pengakuannya tidak pernah dilakukan.

Keluhan itu disampaikan Bella melalui video di akun TikTok @bellswen pada Jumat, 28 Agustus 2026. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit 32 detik tersebut, Bella secara terbuka mempertanyakan keamanan rekening nasabah sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak perbankan.

“Bank Mandiri tolong banget ini mah, masa kejadian lagi yang kayak gini? Saya akan tuntut!” kata Bella dalam video yang kemudian beredar luas di media sosial, Senin (7/9/2026).

Berdasarkan pemberitaan Arah Pena, Bella mengaku kehilangan sekitar Rp4,5 juta melalui layanan Livin’ by Mandiri. Ia juga menyebut kejadian serupa telah dialaminya sampai tiga kali sepanjang 2026.

Bella mengungkapkan bahwa transaksi yang dipersoalkan terjadi melalui QR dengan nama penerima yang menurutnya asing. Beberapa transaksi disebut menggunakan kata seperti “Digi”, “Tech”, dan “Top Up”.

Ia mengatakan sebelumnya telah menemukan transaksi dengan nominal lebih kecil, antara lain sekitar Rp200 ribu dan Rp500 ribu, yang menurutnya terjadi berulang.

“Ini bukan kehilangan saya yang pertama, sebelum-sebelumnya saya udah sampai blokir dan udah pokoknya sesuai prosedur. Saya langsung ke bank cabang terdekat,” ujar Bella sebagaimana dikutip Arah Pena.

Persoalan tersebut semakin membuat Bella khawatir setelah ia mengaku menemukan kejadian serupa pada rekening kekasihnya.

Menurut pemberitaan Arah Pena, sang kekasih disebut mengalami kerugian sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta. Bella juga menyebut adanya pengguna lain yang mengaku mengalami transaksi serupa dengan nominal lebih besar, bahkan mencapai Rp10 juta hingga Rp25 juta.

Namun, angka-angka tersebut merupakan pengakuan yang beredar di media sosial, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai pola kejahatan perbankan yang sama sebelum ada hasil investigasi resmi.

Bella mengaku tidak pernah memberikan akses kepada orang lain terhadap telepon genggam maupun kata sandinya. Ia juga mengatakan tidak pernah mengeklik tautan mencurigakan atau mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal.

Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana transaksi QR dapat terjadi apabila dirinya tidak merasa melakukan transaksi tersebut.

“Orang transaksi QR, gak pake pin, handphone yang gak di-hack. Kita juga gak semuanya orang tolol ya, gak yang ngeklik-klik link, kita tau kok,” ujar Bella.

Bella juga menyoroti proses penyelesaian pengaduan perbankan, termasuk mekanisme pengembalian dana atau chargeback. Ia mencontohkan pengalaman pengajuan chargeback atas transaksi sebelumnya di BCA yang menurutnya dapat memerlukan waktu hingga 50 hari kerja.

Dalam unggahannya, Bella menandai sejumlah lembaga dan pihak terkait, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank Mandiri, dan BCA.

Ia meminta penjelasan mengenai penyebab transaksi anomali, mekanisme pengamanan rekening serta prosedur yang harus ditempuh nasabah ketika mengalami transaksi yang tidak dikenali.

Bella juga mempertanyakan bagaimana nasabah mendapatkan kepastian ketika uang mereka hilang akibat transaksi yang mereka klaim tidak pernah dilakukan.

“Gak semua orang keadaan ekonomi itu bisa nunggu sampai 50 hari sampai uang itu kembali. Kalau sampai nggak bisa makan gimana?” kata Bella.

Ia berharap regulator maupun perbankan dapat menjelaskan secara terbuka mekanisme penanganan kasus tersebut.

“Pengen denger dari Bank Indonesia atau dari bank manapun kejelasan kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana caranya biar uang kita bisa kembali?” ujarnya.

Bella menyebut persoalan tersebut bukan kejadian pertama. Ia mengaku sudah mengalami kejadian serupa sebanyak tiga kali pada 2026.

Ia bahkan menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila persoalan tersebut kembali terjadi dan tidak mendapatkan penyelesaian.

Pemberitaan mengenai keluhan Bella kemudian menyebar luas. Salah satu laporan menyebut video yang diunggah pada 28 Agustus sempat memperoleh sekitar 941 ribu tayangan, 142 ribu tanda suka dan 36 ribu kali dibagikan.

Keluhan Bella juga mendapat respons dari warganet. Salah satu akun yang dikutip dalam pemberitaan, @KemangiNews, mempertanyakan keamanan dana nasabah dan meminta pengguna lain yang mengalami kasus serupa untuk ikut bersuara.

“Bank mana yang bisa dipercaya kalau kayak gini caranya?” demikian inti komentar akun tersebut yang kemudian turut mendapat perhatian di media sosial.

Komentar lainnya datang dari akun @Inaa_Rf yang mengingat Bella sebagai mantan penyiar Prambors dan mengaku khawatir dengan penggunaan bank BUMN. Akun tersebut kemudian mendapat tanggapan dari @KemangiNews yang menyebut masyarakat menjadi bingung ketika menghadapi persoalan keamanan dana di perbankan.

Ada pula warganet yang memberikan dukungan kepada Bella agar persoalan tersebut terus dikawal.

“Semangat Bells!! Semoga banyak yang speak up,” tulis salah satu pengguna media sosial yang dikutip dalam pemberitaan.

Belum Ada Kesimpulan Penyebab

Meski keluhan Bella telah menjadi perhatian publik, hingga pemberitaan yang tersedia belum ada kesimpulan resmi mengenai penyebab transaksi tersebut, pihak yang melakukan transaksi, maupun apakah transaksi tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan siber.

Arah Pena juga melaporkan bahwa hingga berita tersebut ditulis belum ada tanggapan dari Bank Indonesia, Bank Mandiri, BCA maupun pemerintah mengenai tudingan dan pertanyaan yang disampaikan Bella.

Karena itu, persoalan tersebut masih perlu ditelusuri melalui mekanisme pengaduan perbankan dan regulator serta, apabila diperlukan, proses hukum.

Kasus Bella pada akhirnya bukan hanya menyangkut nominal kerugian yang dialaminya. Persoalan yang lebih besar adalah jaminan keamanan dana nasabah, transparansi investigasi transaksi digital, kecepatan penanganan pengaduan, dan kepastian pengembalian dana apabila terbukti terjadi transaksi tanpa otorisasi nasabah.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak Bank Mandiri dan regulator mengenai bagaimana transaksi tersebut dapat terjadi dan langkah apa yang akan dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali menimpa nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan atau Perdagangan (juga)? Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Otoritas Jasa Keuangan atau Perdagangan (juga)?

Hedi Batubara 7 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Sangat aneh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengambil kewenangan otoritas perdagangan. Memang benar, ada permasalahan tindak penyimpangan pembayaran harga yang dialihkan (transfer pricing) dan permainan dokumen faktur lebih rendah (underinvoicing) bukan berarti mengabsahkan kewenangan OJK di sektor perdagangan! Pertanyaannya apa landasan konstit6sional yang memberikan mandat kepada OJK sebagai lembaga pengawas keuangan mengambil alih kewenangan perdagangan komoditas?

Menurut sang Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, bahwa lembaganya mendapatkan mandat baru berupa pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam UU P2SK terbaru menurutnya OJK punya tugas baru, yaitu untuk pengawasan BMKS, yangmana bursa ini akan mulai aktif diberlakukan pada 1 Januari 2027. Atas dasar itu, OJK saat ini tengah mematangkan Peraturan OJK (POJK) untuk membangun infrastrukturnya.

Padahal, selama ini BMKS sellama ini berada dalam pengawasan BAPPEBTI, yaity Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaga badan pemerintah ini dibentuk untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. BAPPEBTI berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan perdagangan berjangka berjalan secara teratur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas industri.

Bahkan, Ketua OJK ini menyampaikan dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom 2026 di Jakarta, Kamis 3 September 2026, bahwa pada 8 September 2026 akan ada pengukuhan Kepala Eksekutif (KE) Pengawas BMKS periode 2026–2031, yaitu Sarjito. Perluasan kewenangan OJK ini jelas logika yang berantakan meskipun pengesahannya dilakukan melalui UU P2SK oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berantakannya tidak saja pada numenclateur OJK saja yang merupakan kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang berarti hanya memiliki otoritas pengawasan pada sektor jasa keuangan saja.

Melainkan, juga sesat pikir terhadap tambahan mandat tugas dan kewenangan non keuangan yang mengakibatkan tidak tepat lagi menyandang numenclateur OJK. Perluasan kewenangan OJK ini walaupun disahkan melalui kewenangan legislasi DPR RI jelas tindakan yang tak menggunakan akal sehat. Kerangka logika (logical framework) menjadi lucu atas keselerasan antara numenclateur beserta tugas pokok dan fungsinya. Sementara, sang Ketua OJK hanya menerima begitu saja perluasan kewenangan lembaganya yang menyimpang tersebut.

Kecuali, OJK berganti nama menjadi Otoritas Perdagangan Komoditas tentu ini lebih masuk akal meskipun tidak tepat lagi berpasangan dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga independen sektor keuangan. OJK yang mengawasi pasar modal atau Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pengawasan komoditas mineral dan strategis. Dengan memiliki dua kewenangan sekaligus yang sangat berkuasa atas keuangan dan perdagangan BMKS.

Tidak hanya itu, OJK nantinya akan lebih kuat (power) dibanding BI dan LPS sementara permasalahan jasa keuangan saja banyak yang tak beres. Jelas, tidak akan independen lagi sebagaimana mengurusi sektor keuangan saja. Bukankah reformasi lembaga keuangan dan non keuangan pasca 1998 dimaksudkan untuk tujuan menghindari konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan? Haruskah publik terus diberikan “tantangan” menguji UU (judicial review/JR) ke MK atas produk yang memang sengaja dibuat cacat dan rusak?

Penulis : Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Remunerasi Pegawai Rp3,8 Triliun pada 2025, CBA: Pengawasan OJK tak Becus dan Makan Gaji Buta  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Remunerasi Pegawai Rp3,8 Triliun pada 2025, CBA: Pengawasan OJK tak Becus dan Makan Gaji Buta 

Hedi Batubara 6 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Besarnya anggaran remunerasi pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menjadi sorotan. Center for Budget Analysis (CBA) mempertanyakan efektivitas kinerja lembaga pengawas industri jasa keuangan tersebut setelah persoalan konsumen, aktivitas keuangan ilegal, penipuan transaksi keuangan, hingga masalah pada sejumlah pelaku usaha jasa keuangan masih terus bermunculan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai besarnya remunerasi pegawai OJK semestinya berbanding lurus dengan kualitas pengawasan yang dirasakan masyarakat.

Kritik tersebut muncul setelah berdasarkan angka yang disampaikan CBA, remunerasi pegawai OJK mencapai sekitar Rp3,8 triliun pada 2025, dengan jumlah pegawai sekitar 4.716 orang. Pada 2024, jumlah pegawai disebut sekitar 4.441 orang dengan total remunerasi sekitar Rp3,6 triliun.

Dengan perhitungan matematis sederhana, angka tersebut setara sekitar Rp806 juta per pegawai per tahun pada 2025 dan sekitar Rp810 juta per pegawai per tahun pada 2024. Angka itu merupakan rata-rata dari total remunerasi, bukan berarti setiap pegawai OJK menerima jumlah tersebut secara langsung.

Uchok mempertanyakan apakah besarnya anggaran tersebut telah menghasilkan peningkatan kualitas pengawasan yang sebanding.

“Kalau remunerasi pegawai begitu besar, publik tentu berhak mempertanyakan apa hasil yang diberikan OJK, khususnya dalam mengawasi perusahaan jasa keuangan dan melindungi konsumen. Tak becus dan makan gaji buta,” demikian substansi kritik CBA yang disampaikan pada Minggu (6/9/2026).

Data OJK sendiri menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan masih menjadi pekerjaan besar.

Dalam siaran pers OJK Juli 2026, sejak 1 Januari hingga 13 Juli 2026, OJK menerima 383.124 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Dari jumlah tersebut terdapat 57.366 pengaduan.

Pengaduan itu berasal dari berbagai sektor. Sebanyak 18.578 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 25.443 dari industri financial technology atau fintech, 11.418 dari perusahaan pembiayaan, 1.039 dari perusahaan asuransi, sedangkan 888 pengaduan lainnya berasal dari pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa persoalan hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan belum selesai.

Bahkan pada 2025, jumlah pengaduan melalui mekanisme perlindungan konsumen juga mencapai puluhan ribu. OJK mencatat hingga 17 November 2025 terdapat 470.678 permintaan layanan, termasuk 48.355 pengaduan. Sektor perbankan menyumbang 17.939 pengaduan, fintech 18.678, perusahaan pembiayaan 9.591, asuransi 1.442, serta pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya 705 pengaduan.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan konsumen bukan kasus sporadis. Setiap tahun regulator masih menerima puluhan ribu pengaduan dari masyarakat yang berhadapan dengan pelaku usaha jasa keuangan.

Bukan hanya pengaduan masyarakat yang menjadi perhatian.

OJK mencatat sepanjang 2025 telah memberikan 175 peringatan tertulis kepada 144 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 40 instruksi tertulis kepada 40 PUJK, serta 43 sanksi denda kepada 40 PUJK dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen.

Pada periode yang sama, terdapat 177 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen, dengan total kerugian yang diganti mencapai sekitar Rp82,46 miliar, ditambah denominasi dolar AS dan dolar Singapura.

Data tersebut justru memperlihatkan dua sisi persoalan.

Di satu sisi, OJK memang melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Namun di sisi lain, banyaknya peringatan, denda, dan penggantian kerugian konsumen menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap konsumen masih terjadi di industri yang berada dalam pengawasan regulator.

Karena itu, pertanyaan CBA mengenai efektivitas pengawasan tidak semata-mata dapat dilihat dari berapa banyak sanksi yang dijatuhkan. Ukuran lainnya adalah apakah pengawasan mampu mencegah pelanggaran sebelum masyarakat menjadi korban.

Persoalan lain yang memperkuat gambaran besarnya tantangan perlindungan konsumen adalah penipuan transaksi keuangan.

Melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), hingga akhir 2025 OJK mencatat jumlah rekening yang dilaporkan terkait penipuan mencapai 681.890 rekening. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127.047 rekening telah diblokir.

Total kerugian dana yang dilaporkan mencapai sekitar Rp9 triliun, sedangkan dana korban yang berhasil diblokir sekitar Rp402,5 miliar. OJK juga mencatat terdapat 193 Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terkait dalam laporan tersebut.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya ancaman penipuan di ekosistem keuangan digital.

Masalahnya bukan hanya bagaimana pelaku penipuan ditangkap, tetapi juga bagaimana sistem industri jasa keuangan dapat memperkuat deteksi dini, mencegah transaksi mencurigakan, mempercepat pemblokiran rekening, serta mengembalikan dana korban.

Aktivitas keuangan ilegal juga masih menjadi persoalan besar.

Sepanjang 2025, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dikoordinasikan OJK menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal serta 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Jumlah tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Hingga akhir 2024, OJK mencatat total entitas ilegal yang telah dihentikan atau diblokir sejak 2017-2018 mencapai 3.240 entitas, terdiri dari pinjaman online ilegal, investasi ilegal dan gadai ilegal.

Memasuki 2026, persoalan tersebut juga belum berhenti. Hingga 26 Februari 2026, OJK menerima 6.792 pengaduan terkait entitas ilegal. Sebanyak 5.470 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 1.295 investasi ilegal dan 27 gadai ilegal.

Pada periode yang sama, OJK mencatat 951 entitas pinjaman online ilegal dan dua entitas investasi ilegal telah dihentikan atau diblokir. Dengan demikian, total entitas ilegal yang telah dihentikan atau diblokir sejak periode sebelumnya mencapai 14.959 entitas.

Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pemblokiran dan penindakan terus dilakukan, kemunculan entitas ilegal tetap menjadi persoalan berulang.

Persoalan juga tidak hanya terjadi pada entitas ilegal.

Pada 2025, misalnya, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero). OJK menyatakan pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan pengawasan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan tertanggung.

Memasuki 2026, OJK juga mencabut izin sejumlah perusahaan jasa keuangan. Dalam daftar pengumuman resminya, OJK antara lain mencatat pencabutan izin PT Bank Perekonomian Rakyat Citra Bersada Abadi pada 19 Agustus 2026. OJK juga mencabut izin PT Asuransi Sonwelis Takaful pada Juni 2026 setelah proses penyelesaian kewajiban dan rencana penghentian kegiatan usaha.

Bagi CBA, persoalan utama bukan semata-mata besarnya anggaran OJK. Yang lebih penting adalah hubungan antara anggaran, jumlah pegawai, kewenangan regulator, serta hasil pengawasan yang diterima masyarakat.

OJK memiliki kewenangan luas terhadap sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, aset keuangan digital dan kripto, serta berbagai sektor jasa keuangan lainnya.

Karena kewenangan tersebut sangat luas, publik memiliki alasan untuk meminta ukuran kinerja yang lebih konkret.

Berapa banyak pelanggaran yang berhasil dicegah?

Berapa banyak konsumen yang berhasil diselamatkan sebelum mengalami kerugian?

Berapa cepat laporan masyarakat ditangani?

Berapa besar dana korban yang berhasil dikembalikan?

Dan yang tidak kalah penting, seberapa efektif pengawasan OJK mencegah masalah yang sama berulang?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena data resmi OJK sendiri menunjukkan besarnya volume pengaduan masyarakat. Pada 2026 hingga pertengahan Juli saja, lebih dari 57 ribu pengaduan telah masuk melalui APPK. Sementara sepanjang 2025, OJK mencatat puluhan ribu pengaduan dan melakukan berbagai sanksi terhadap PUJK.

Dengan demikian, kritik CBA terhadap remunerasi pegawai OJK sekitar Rp3,8 triliun tidak berhenti pada persoalan nominal anggaran.

Yang dipersoalkan adalah apakah biaya besar yang dikeluarkan negara dan industri untuk menjalankan regulator tersebut telah menghasilkan kualitas pengawasan yang sebanding.

Terlebih OJK pada 2025 memiliki Rencana Kerja dan Anggaran sebesar sekitar Rp11,557 triliun. Dengan kewenangan yang luas dan dukungan anggaran besar, tuntutan terhadap akuntabilitas kinerja tentu semakin tinggi.

OJK memang telah menunjukkan berbagai tindakan pengawasan, mulai dari memberikan sanksi kepada PUJK, memblokir entitas ilegal, menangani pengaduan konsumen hingga mencabut izin usaha perusahaan yang tidak lagi memenuhi ketentuan.

Namun, bagi CBA, ukuran keberhasilan regulator seharusnya tidak berhenti pada banyaknya tindakan setelah persoalan terjadi.

Hilangnya Isi Safe Deposit Box, Komisi XI DPR Desak OJK Periksa MNC Bank Secara Menyeluruh Screenshot_20260902-210720

Hilangnya Isi Safe Deposit Box, Komisi XI DPR Desak OJK Periksa MNC Bank Secara Menyeluruh

Hedi Batubara 2 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera memeriksa PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) menyusul dugaan hilangnya surat berharga di dalam Safe Deposit Box (SDB).

Harris menegaskan, permasalahan ini menyangkut hajat hidup konsumen dan nasabah sehingga harus ditangani sebagai prioritas utama. Terlebih lagi, industri perbankan merupakan sektor yang sangat bergantung pada faktor kepercayaan (trust) serta keamanan sistem.

“SDB pada dasarnya memang merupakan fasilitas yang disediakan bank untuk memberikan tempat penyimpanan yang aman bagi nasabah,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut. Rabu (02/09/26).

Menurut Harris, jika dugaan hilangnya isi SDB di MNC Bank tersebut benar terjadi, OJK perlu melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh. Pemeriksaan harus mencakup keandalan sistem keamanan, standar operasional prosedur (SOP), hingga pengawasan fasilitas SDB di bank tersebut.

Secara spesifik, penelusuran harus meliputi:

Akses fisik menuju ruang penyimpanan SDB, Rekaman kamera pengawas (CCTV), Mekanisme penggunaan kunci dan sistem akses ganda.

Buku pencatatan keluar-masuk ruangan dan Audit pihak-pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengakses area SDB.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, juga meminta OJK segera turun tangan guna melakukan penyelidikan secara objektif dan profesional.

Uchok menilai, video yang sempat viral di media sosial Instagram pada Minggu (30/8/2026) dapat dijadikan petunjuk awal yang valid bagi OJK untuk menelusuri duduk perkara yang sebenarnya.

“Seperti dilihat dalam video yang beredar dan viral di Instagram, Minggu (30/8/2026), hal itu sudah cukup menjadi panduan bagi penyidik OJK untuk membuka penyelidikan serta memanggil jajaran direksi dan komisaris Bank MNC,” tutur Uchok Sky, Senin (31/8/2026).

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026