6 November 2026

Pertamina

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menegaskan besarnya setoran ke negara sejumlah Rp307 triliun oleh Pertamina membuktikan kontribusi Pertamina terhadap penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bahkan, khusus setoran pajak Pertamina sebesar Rp219,06 triliun, sudah melebihi 10 persen dari realisasi penerimaan perpajakan APBN 2022 yang mencapai Rp2.034,5 triliun.

“Ini kan sangat luar biasa. Kita harus mengakui besarnya kontribusi Pertamina, baik terhadap penerimaan pajak maupun PNBP,” kata Faisol Riza dalam keterangan tertulis kepada media.

Diketahui, sepanjang 2022, PT Pertamina (Persero) telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp307,2 triliun, yang terdiri atas pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus. Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 83 persen dibandingkan 2021.

Khusus setoran pajak, pada 2022 Pertamina juga membayarkan pajak Rp219,06 triliun atau meningkat 88 persen dibandingkan 2021.

Ia menambahkan setoran Pertamina tersebut diharapkan turut memacu BUMN lain untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi kepada penerimaan negara.

Jika seluruh BUMN bersama-sama meningkatkan kinerja dan kontribusi kepada penerimaan negara, diharapkan pula semakin mengatrol realisasi penerimaan pajak APBN.

“Kita harus akui, dalam hal ini Pertamina adalah benchmark. BUMN lain bisa menjadikannya sebagai contoh,” lanjut Politisi Fraksi PKB ini.

Di sisi lain, Faisol menegaskan, bahwa kontribusi Pertamina juga membuktikan bahwa sebagian laba yang diraih BUMN, termasuk laba dari penjualan bahan bakar minyak (BBM), pada akhirnya akan disetor ke negara.

Hal inilah yang membedakan dengan SPBU lain di luar Pertamina, yang tidak memberikan kontribusi penerimaan pajak dan PNBP untuk negara.

“Kemana laba mereka? Tentu dibawa pemiliknya ke luar negeri,” imbuh Faisol.

Setoran ke kas negara sebesar itu, memang tak lepas dari kinerja Pertamina yang luar biasa. Pada 2022, BUMN energi tersebut mencatat laba bersih terbesar di antara BUMN yang ada, yakni US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun, yang berarti meningkat tajam 86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertamina juga berhasil meningkatkan kinerja operasional 2022 di semua Subholding. Produksi minyak dan gas mencapai 967 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau tumbuh 8% dari pencapaian 2021, produksi kilang mencapai 313,9 juta BBL atau tumbuh 6 persen, realisasi penjualan produk BBM dan Non-BBM mencapai 97,86 juta KL atau tumbuh 5 persen.

Selain itu, efektivitas pengangkutan muatan kapal Pertamina mencapai 89 persen atau tumbuh 3 persen produksi listrik dari Geothermal dan new renewable energy lain mencapai 4.659 GWh, pemasangan jaringan gas rumah tangga mencapai 254.063 sambungan rumah tangga atau tumbuh 4.760 persen.

JAKARTA, MoneyTalk – Sepanjang 2022, Pertamina Group telah berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai Rp307,2 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus.

PT Pertamina berhasil membukukan kinerja positif untuk periode tahun 2022 dengan mencatatkan laba bersih sebesar US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun. Raihan tersebut meningkat 86% dari laba perusahaan pada tahun 2021.

Di tengah kondisi volatilitas harga minyak dan dinamisnya nilai tukar Rupiah, Pertamina terbukti tetap dapat meningkatkan kinerja tahun 2022 dengan melakukan berbagai upaya baik secara operasional maupun finansial.

Sepanjang 2022, Pertamina Group telah berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai Rp307,2 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus.

Jumlah setoran ke negara ini meningkat 83% dibandingkan tahun 2021. Adapun khusus setoran pajak, Pertamina pada tahun 2022 telah membayarkan pajak sebesar Rp219,06 triliun, meningkat 88% dibandingkan tahun 2021.

“Pencapaian ini tentu berkat kerja bersama seluruh Perwira Pertamina. Kinerja positif ini juga tentu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Jakarta.

Pertamina, dengan komitmen untuk selalu bertumbuh, telah berhasil meningkatkan kinerja operasional tahun 2022 di semua Subholding.

Produksi minyak dan gas mencapai 967 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau tumbuh 8% dari pencapaian 2021, produksi kilang mencapai 313,9 juta BBL atau tumbuh 6%, realisasi penjualan produk BBM dan Non-BBM mencapai 97,86 juta KL atau tumbuh 5%, efektivitas pengangkutan muatan kapal Pertamina mencapai 89% atau tumbuh 3%, produksi listrik dari Geothermal dan new renewable energy lainnya mencapai 4.659 GWh, pemasangan jaringan gas rumah tangga mencapai 254.063 sambungan rumah tangga atau tumbuh 4.760%.

Pertamina sangat mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.159/2022 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kompensasi.

Dengan perubahan PMK tersebut Pemerintah melakukan percepatan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp319,81 triliun (termasuk pajak) yang terdiri atas piutang 2019 – 2021 sebesar Rp83,41 triliun (termasuk pajak) dan periode sampai dengan Triwulan III 2022 sebesar Rp236,40 triliun (termasuk pajak).

Pembayaran dana kompensasi tersebut berdampak kepada perbaikan arus kas operasi sehingga rasio-rasio keuangan dapat terjaga dengan baik pada kinerja tahun 2022.

Dalam memitigasi pergerakan nilai tukar kurs yang dinamis, Pertamina secara aktif melakukan transaksi lindung nilai dan penyeimbangan akun moneter yang berhasil memitigasi risiko nilai tukar sebesar US$657 juta.

Pertamina juga telah melakukan upaya-upaya untuk menekan biaya bunga atas pinjaman yang meningkat akibat dampak dari fluktuasi Indonesia Crude Price (ICP) dengan optimalisasi pengelolaan dana secara konsolidasi dan melakukan early repayment saat dana kompensasi telah diterima. Upaya ini menghasilkan penghematan atas biaya bunga secara konsolidasian sebesar US$466,75 juta.

Sebagai upaya untuk memitigasi volatilitas harga minyak mentah dunia, Pertamina melakukan penghematan melalui lindung nilai komoditas, strategi inventory management yang optimal, serta optimalisasi penggunaan minyak mentah domestik.

Selama tahun 2022, Pertamina berhasil melakukan pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi penyaluran JBT Solar adalah 17,5 juta KL vs kuota 17,6 juta KL dan realisasi penyaluran JBKP Pertalite adalah 29,5 juta KL vs kuota 29,9 juta KL.

Pertamina terus berupaya agar BBM bersubsidi dikonsumsi oleh yang berhak melalui berbagai program antara lain digitalisasi SPBU, penggunaan dashboard berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan distribusi BBM Bersubsidi di SPBU secara real time, mendorong masyarakat mendaftar Program Subsidi Tepat melalui website, dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

Dalam hal efisiensi, Pertamina telah melaksanakan program efisiensi di seluruh Pertamina Group yang berkontribusi pada penghematan sebesar US$838,4 juta.

Program-program tersebut di antaranya program penghematan biaya transportasi & handling minyak mentah di Subholding Upstream, optimasi biaya pengadaan minyak mentah dan ekspor produk di Subholding Refining & Petrochemicals, efisiensi pengadaan impor BBM di Subholding Commercial & Trading, optimasi biaya sewa kapal di Subholding Integrated Marine Logistics, dan sentralisasi serta penghematan pengadaan barang dan jasa di Holding Pertamina dan subholding PNRE, serta liability management di subholding Gas.

Pertamina terus mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk mengurangi emisi karbon dan melestarikan bumi.

Pertamina juga menyadari bahwa tantangan tahun 2023 tidak lebih mudah dibandingkan 2022.

“Oleh karena itu, Pertamina tetap akan menjaga dan meningkatkan kinerjanya serta memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Pertamina akan terus berkomitmen memenuhi kebutuhan energi, serta menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional,” pungkas Nicke.

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam mengejar target Minyak dan Gas (Migas) terkait lifting 1 juta barel.

Karena itu, ia meminta Pertamina untuk fokus mengejar target lifting migas tersebut. Seiring dengan peralihan kepemilikan migas dari Penanaman Modal Asing (PMA) menuju Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ia menyayangkan saat ini kinerja Pertamina belum memaksimalkan kesempatan tersebut.

“Saat ini, 70 persen hulu migas kita itu dikuasai oleh Pertamina,” ucap Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan, dan PT Pertamina Hulu Mahakam di Gedung Nusantara I, Senayan.

“Di satu sisi, kita senang dan bangga karena ini nasionalisme kita, tapi di sisi lain juga, dengan hengkangnya pemain global ya, beralihnya transisi dari mereka terhadap Pertamina. Di satu sisi, memang kita bahagia, tapi di sisi lain, dari sisi produksi juga, sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Diketahui, sepanjang Januari-Februari 2023, produksi minyak mencapai 576 MBPOD dan produksi gas mencapai 2.785 MMSCFD. Masing-masing dari jumlah tersebut dinilai perlu didorong untuk ditingkatkan, mengingat pemerintah menyampaikan akan melakukan pengeboran ladang migas sebanyak 991 sumur secara agresif.

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu mengingatkan bahwa sektor migas menjadi penyelamat APBN.

“Di tengah-tengah iklim ICP kita yang sangat dinamis, harga minyak dunia juga sangat dinamis. Satu-satunya untuk menyelamatkan APBN kita (adalah) dengan naiknya ICP. (Maka dari) itu adalah bagaimana (cara) menaikkan produksi di-lifting kita. Itu yang menjadi concern kita (di) komisi VII,” terang Politisi Partai Golkar itu.

Demi mengejar target tersebut, Lamhot menekankan Pertamina untuk tidak terpengaruh oleh intervensi dari luar Pertamina. Oleh karena itu, menurutnya, intervensi dari luar berupa adanya pengaturan jabatan-jabatan struktural dan proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energi perlu dihentikan.

“Kita rekomendasikan supaya intervensi ditangani agar tidak menjadi hambatan atau pun tidak menjadi beban ketika kita ingin mencapai target kita satu juta barel per day. Ini yang utama,” pungkas Lamhot

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengingatkan, baik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) maupun PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), untuk melakukan pengawasan yang lebih tajam terhadap penerapan prosedur kerja, khususnya di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan.

Dirinya tidak ingin insiden tewasnya 3 (tiga) pekerja di area Blok Rokan Pertamina terulang kembali.

“Saya minta Direktur PHE juga perlu mencermati dengan lebih mendalam agar tidak terjadi yang meninggal tiga orang di Rokan,” ucap Gus Falah, sapaan akrabnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan, dan PT Pertamina Hulu Mahakam di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

“Walaupun memang bukan kesalahan dari pihak PHR, tapi ini menjadi sorotan. PHR itu membawa nama baik PHE, PHE membawa nama baik Pertamina. Saya minta pengawasan PHR harus menjadi lebih tajam,” tambahnya.

Selain pengawasan yang lebih tajam, bagi Falah, PHR tidak boleh membiarkan permasalahan yang terjadi di area Blok Rokan Pertamina semakin menumpuk. Oleh karena itu, ia meminta PHR agar membuat sejumlah prioritas dalam menyelesaikan masalah sekaligus segera mengambil solusi yang efektif.

“Untuk Rokan, geraknya harus lebih dinamis, karena saya lihat Rokan punya persoalan yang menumpuk, persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Maka, mengambil langkah (yang penting) menjadi sesuatu yang lebih baik,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Diketahui, kecelakaan kerja di lingkungan Blok Rokan menjadi sorotan pasca alih kelola dari tangan PT Chevron ke PT PHR pada 9 Agustus 2021 lalu. Pada Jumat (24/2/2023) lalu, terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan 3 (tiga) pekerja PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) meninggal dunia saat bekerja di area operasi kerja Blok Rokan.

Perusahaan tersebut merupakan subkontraktor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Terhitung bulan Juli 2022-Januari 2023, sejak dikelola oleh PT PHR, telah terjadi sebanyak 7 (tujuh) kecelakaan kerja yang menyebabkan 7 pekerja meninggal dunia.

JAKARTA, MoneyTalk – Empat faktor penyebab kebakaran kilang Pertamina yang telah diucapkan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati dalam acara rapat dengar pendapar (RDP) antara PT Pertamina dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (4/4/2023), patut dipertanyakan.

“Nicke menjelaskan, empat faktor penyebab itu diperoleh dari hasil audit oleh auditor internasional atas kejadian ledakan empat tangki mogas di kilang Balongan yang terjadi pada 29 Maret 2021 lalu. Namun Nicke tidak ada menyebutkan satupun kalimat adanya faktor kelalaian manusia atau human error yang menyebabkan kebakaran, ini menyedihkan,” ungkap ungkap Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Rabu (5/4/2023).

Menurut Yusri, CERI justru menemukan fakta yang berbeda. Temuan itu berdasarkan keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Rudi Hartono kepada media tanggal 20 Mei 2021. Rudi mengungkapkan bahwa berdasarkan LP 147/IV/2021/Jabar oleh Polres Indramayu tanggal 29 Maret 2021, setelah gelar perkara Bareskrim Mabes Polri akan menetapkan tersangka.

“Ada kalimat lanjutan dari Karopenmas, sudah ditemukan unsur-unsur kealpaan, kelalaian di sana, sehingga menimbulkan kebakaran, ledakan dengan segala macam, menjadi peristiwa pidana,” lanjut Yusri.

Kemudian, lanjut Yusri, pernyataan Karopenmas Mabes Polri itu sudah pernah secara resmi dikonfirmasi oleh CERI pada 9 November 2022, terkait proses tender 4 tangki mogas yang berlarut-larut dan belum ditunjuk pemenang tendernya hingga Maret 2023.

“Tetapi tidak ada jawaban, meskipun Kabareskrim turut kami kirimkan juga surat konfirmasi tersebut,” ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, soal akurasi penjelasan CERI tersebut pun mudah dilacak, ada jejak digitalnya sehingga mudah ditelisik oleh siapa pun.

“Jadi, keempat faktor penyebab menurut Nicke itu, pertama akibat faktor lightning atau petir, kedua akibat overflow atau meluber, ketiga akibat kebocoran hydrogen dan keempat akibat faktor sulfidasi akibat endapan minyak mentah yang kandungan sulfurnya tinggi, kami beranggapan perlu direview lagi,” kata Yusri.

Yusri lantas mengingatkan, jangan sampai Pertamina menghamburkan puluhan juta Dolar Amerika untuk pembayaran auditor internasional, tapi diagnosisnya kurang lengkap, yang berakibat resepnya kurang lengkap, dan membuat penyakitnya tak bisa sembuh.

Lebih lanjut Nicke dalam RDP tersebut menegaskan, untuk mengantisipasi hasil audit tersebut, Pertamina telah merogoh kocek USD 600 juta untuk memasang LPS (Lightening Protection System) dua lapis.

“Kami berpendapat, Nicke terkesan telah berbohong, jika hanya menyebutkan hanya empat faktor tanpa menyebutkan adanya faktor kelalaian manusia dari faktor yang ada. Lagipula, jangan petir selalu dijadikan kambing hitam, bisa jadi karena faktor kelalaian manusia yang tepat penyebabnya,” tegas Yusri.

“Dipasang anti petir semahal apapun, kalau sudah bocor seperti yang terjadi di Balongan, Plumpang, Cilacap, pasti akan terbakar kapan saja, sebab sumber panas tidak harus dari petir” tambah Yusri.

Selain itu, jelas Yusri, soal luber tersebut bukanlah faktor penyebab. “Itu akibat adanya alat atau pipa yang sudah rusak tetapi terlambat diganti, disini ada faktor kelalaian,” kata Yusri.

Begitu juga tentang pernyataan Nicke menyebutkan faktor hidrogen sebagai penyebab kebakaran kilang.

“Mengapa menyalahin hidrogen, kenapa menjadi masalah, bukankah hydrogen sudah ada bersamaan kilang beroperasi, hidrogen itu bisa membentuk segitiga api tentu akibat pipa atau sambungannya yang bocor, bisa jadi akibat kelalaian merawat dan mendeteksi potensi kebocorannya,” timpal Yusri.

Soal adanya sulfidasi atau endapan sulfur, menurut Yusri hal itu lantaran Pertamina sekarang membeli minyak mentah kandungan sulfur tinggi.

“Sementara dulu kilang Pertamina dibangun dengan desain mengolah minyak mentah kandungan sulfur rendah. Padahal, pada saat kilang merubah makanan dari sweet crude ke sour crude, sudah pasti terencana, ada kajian teknis dan evaluasinya, tinggal eksekusi untuk perbaikan dan monitornya yang lebih ketat,” urai Yusri.

Intinya, kata Yusri, CERI meyakini bahwa Pertamina sudah punya standard safety yang baik, setidaknya untuk perusahaan minyak wajib menerapkan Process Safety Management (PSM) yang meliputi kegiatan Process Hazard Analysis (PHA) dan kegiatan Mechanical Integrity (MI).

“Jika semua dijalankan dengan ketat dan disiplin, sulit rasanya bisa terjadi kebakaran beruntun seperti yang dialami Pertamina selama ini,” ungkap Yusri.

Sedihnya, kata Yusri lagi, dalam perdebatan kemaren di gedung DPR, pertanyaan kritis tidak muncul, kalimat yang muncul dari wakil rakyat hanya Dirut Pertamina kurang sedekah. “Ini soal kompetensi dan integritas wakil rakyat,” pungkas Yusri.[MT]

PALEMBANG, MoneyTalk – Memasuki pertengahan bulan Ramadan dan mulai mendekati masa libur lebaran, Pertamina terus memastikan kebutuhan energi masyarakat menjelang masa arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah senantiasa aman.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan bahwa berbagai persiapan sudah dipetakan agar layanan dan kebutuhan energi terpenuhi dengan baik menjelang Lebaran Idul fitri 2023.

“Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) Pertamina tahun 2023 siap mengamankan pasokan dan distribusi BBM dan LPG selama arus mudik Lebaran tahun ini,” ujar Nikho.

Ia menuturkan, Pertamina Patra Niaga kembali mengaktifkan Tim Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 1444H mulai pada 1 April hingga 2 Mei 2023 mendatang.

Selama masa Satgas RAFI, untuk wilayah Sumbagsel, konsumsi jenis gasoline diprediksi mengalami peningkatan sebesar 24%, untuk BBM jenis gasoil tidak ada perubahan signifikan. Peningkatan juga diprediksi terjadi untuk konsumsi LPG sekitar 9,7%, serta untuk Avtur mengalami peningkatan sekitar 27%. Proyeksi ini dibandingkan dengan rata-rata konsumsi normal di bulan Januari sampai dengan Februari 2023.

Berbagai persiapan juga sudah dilakukan, seperti menyiagakan sarana dan fasilitas utama yang meliputi 10 Terminal BBM, 2 Terminal LPG, 675 SPBU, 62 SPBE, 482 Agen LPG, dan 6 DPPU.

“Saat masa Satgas RAFI ini kami memastikan stok dalam keadaan aman, sehingga distribusi tidak terganggu dan masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dan libur lebaran dengan nyaman dan tenang,” terang Nikho.

Selain layanan utama, layanan siaga serta layanan tambahan juga disiapkan, antara lain 87 SPBU siaga, 347 agen LPG siaga dan 5540 outlet pangkalan LPG siaga, 4 Kiosk Pertamina Siaga, 15 Motoris Pertamina Delivery Service (PDS), 16 Mobil Tanki Standby.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, baik untuk kebutuhan selama di perjalanan mudik maupun ketika sudah di kampung halaman akan kami siapkan, sehingga masyarakat bisa tenang dan nyaman menikmati liburannya,” imbuhnya.

“Dapat pula kami sampaikan bahwa pasca kejadian Kilang Dumai, pasokan BBM dan LPG di wilayah Sumbagsel tidak berpengaruh dan masih aman,” tutup Nikho.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Pada Sabtu Malam 1/4 terjadi ledakan di kilang milik unit Pertamina Dumai yang melukai sembilan orang. Hal ini menambah daftar buruk Pertamina Grup yang punya visi menjadi The Best Global Company in the Region.

Dalam sebulan terakhir, kebakaran di Pertamina sudah mengakibatkan korban luka dan kematian lebih dari 2 lusin korban.

Pada tragedi 3/3 kebakaran di Pertamina Pelumpang terakhir mengakibatkan 20 orang lebih tewas, setelahnya pada 26/3 tewas 3 orang akibat kebakaran di kapal tanker Pertamina dalam perjalanan Bali-Lombok.

Berkali-kali pihak manajemen Pertamina mengatakan bahwa Insiden Pelumpang adalah insiden terakhir. Nyatanya, Sabtu kemarin kembali lagi.

Jelas sudah bahwa kebakaran demi kebakaran bukan karena petir ataupun perubahan cuaca melainkan karena kelalaian Pertamina.

Kebakaran di Pelumpang terjadi karena kelalaian petugas saat sedang mengisi pertamax di tank penyimpanan. Kebakaran Sabtu kemarin diduga karena adanya kelalaian dari operator kompresor gas yang meledak sehingga korban terkena pecahan kaca dan merusak beberapa rumah di kota Dumai.

Bahkan kasus Dumai, Kepala Dinas Disnaker Riau mengatakan tidak pernah ada update laporan K3 dari pihak Pertamina.

Bila dalam kebakaran Pelumpang, pertamina bisa memungkiri untuk disalahkan bahkan dengan kerja para buzzers bayaran menciptakan opini tentang siapa yang mengizinkan adanya pemukiman di sekitar depo apakah Gubernur DKI Jokowi apa Gubernur DKI Anies Baswedan.

Namun isu kebakaran kali ini pihak Pertamina tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah kesalahan dan tanggungjawab Pertamina semata.

Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang sudah membayar besar para pejabatnya harusnya memastikan seluruh operasi kilang maupun depo nya sudah melengkapi K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja) dengan baik.

Kebakaran Pertamina kerap terjadi karena lemahnya manajemen yaitu Direksi maupun Komisaris dalam melakukan pengendalian dan evaluasi K3 di lingkungan Pertamina.

Bila publik masih mempercayai Direksi dan Pertamina saat ini, artinya publik masih akan menyaksikan kebakaran demi kebakaran di masa depan.

Mereka sudah dikasih kesempatan untuk menghindari kebakaran-kebakaran tersebut namun cara pihak direksi dan komisaris nyata-nya gagal dan tidak layak dilanjutkan.

DPR dan Presiden harus mengevaluasi kinerja Direksi dan Komisaris Pertamina saat ini. Bila perlu mereka di blacklist untuk menjadi direksi dan komisaris di perusahaan BUMN manapun.

Ketegasan harus diperlihatkan oleh pengambil keputusan terutama Presiden dan Meneg BUMN, sebagai pelajaran bahwa jabatan direksi dan komisaris Pertamina bukan balas jasa (free lunch) namun jabatan adalah implementasi tanggungjawab yang harus menjadi teladan mengelola sebuah BUMN.

Kedepan, BUMN Strategis seperti Pertamina tidak boleh diisi oleh orang-orang yang “berjasa” namun harus diberikan kepada mereka yang berdedikasi dan memiliki tanggungjawab tinggi memajukan BUMN.

Setiap kejadian kebakaran, tidak bisa dikambinghitamkan kepada pejabat Pertamina lokal atau cabang melainkan harus dimulai dari mengevaluasi kebijakan makro dari para Direksi dan komisaris mengendalikan keselamatan kerja dibawah grup Pertamina.

Kejadian Dumai terakhir, sudah cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk mempidanakan para direksi dan seluruh komisaris Pertamina karena kebijakan abai K3, kejadian tersebut terjadi kembali.

Kedepan kebakaran kilang dan depo Pertamina akan terjadi lagi karena tidak ada langkah pencegahan yang signifikan dari para direksi dan komisaris tersebut.

Alangkah malu Presiden Jokowi dan Meneg Bimn Erick Thohir bila membiarkan Direksi dan Komisaris Pertamina tersebut masih menjabat manakala kebakaran yang dijanjikan akan berhenti nyatanya tidak bisa berhenti. Berapa banyak kerugian materi dan nyawa dari kejadian-kejadian kebakaran tersebut.

Bisakah kita disebut manusia manakala jatuh kelubang yang sama untuk kedua kali. Cukup sudah kebakaran terjadi, kini saatnya mengkoreksi keadaan dan mengambil langkah tegas hentikan kebakaran Pertamina tersebut.[MT]

Achmad Nur Hidayat
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

BINTARO, MoneyTalk – Pertamina melalui PT PGN Tbk melaksanakan groundbreaking pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, usaha kecil dan komersial di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. PGN akan membangun pipa backbone dan pipa distribusi sekitar 352,8 kilometer.

PGN membangun infrastruktur pipa untuk kawasan Bintaro secara bertahap. Sebagaimana yang telah dicanangkan sebelumnya, perluasan jaringan gas di Tangerang Selatan ditargetkan menjangkau 35.749 Sambungan Rumah, 203 pelanggan kecil dan 38 komersial.

“Pipa backbone dan pipa distribusi diharapkan selesai pada Juni 2023. Kesiapan infrastruktur pipa diikuti dengan gas bumi yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai sektor,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknolologi PGN Achmad Muchtasyar, 14 Maret 2023.

Pembangunan jaringan gas bumi di kawasan Bintaro tetap mengutamakan keamanan, kebersihan, dan estetika pekerjaan mengingat selama konstruksi membutuhkan galian tanah di sekitar fasilitas umum maupun lingkungan perumahan warga. Oleh karena itu, PGN juga menyosialisasikan teknis kontruksi jaringan pipa kepada warga.

“Kami menyediakan personel yang dedicated, bertanggung jawab atas pekerjaan, memiliki perizinan terhadap perangkat kerja, dan tetap patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pengelola kawasan Bintaro serta undang-undang yang berlaku,” ujar Achmad.

Lanjut Achmad, PGN mengharapkan pekerjaan berjalan lancar dan zero incident selama kontruksi. Selain sosialisasi mengenai teknis konstruksi, PGN melakukan sosialisasi pemanfaatan dan cara berlangganan jargas kepada masyarakat, baik online maupun offline.

Upaya pengembangan jaringan gas juga didukung oleh PT Jaya Real Property selaku pengelola kawasan Bintaro untuk penempatan fasilitas infrastruktur gas bumi pada fasilitas umum, fasilitator perizinan (RT, RW), pengamanan infrastruktur gas bumi dari pihak ketiga lainnya, tanggap darurat, dan kemudahan lainnya.

“Perluasan jaringan gas rumah tangga hingga komesial di Bintaro akan menambah jangkauan infrastruktur dan layanan gas bumi di Tangerang Selatan dengan mengedepankan kaidah teknis keproyekan dan dari sisi investasi diharapkan dapat memenuhi kaidah keekonomian,” pungkas Achmad.[MT]

Rokan, MoneyTalk – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkomitmen terhadap penggunaan energi hijau (green energy) di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau.

Salah satu ikhtiarnya adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terbentang seluas 28,2 hektare (Ha) di kawasan kompleks perumahan pekerja PHR di WK Rokan. Pembangunan PLTS tersebut berkolaborasi dengan PT Pertamina Power Indonesia selaku Subholding Pertamina di bidang Energi Baru dan Terbarukan.

Corporate Secretary PHR Rudi Arifianto mengatakan, PHR mendukung target pemerintah dalam Paris Agreement untuk mempercepat target transisi dan bauran energi dari Energi Baru dan Terbarukan sebesar 23% pada 2025, dan untuk mencapai net-zero emission pada 2060 dengan jangka menengah 29%-41% pada 2030.

Dia menambahkan, lokasi dan kondisi geografis WK Rokan memberikan potensi output daya fotovoltaik yang tinggi untuk instalasi PLTS yang merupakan sumber energi penghasil listrik yang ramah lingkungan.

“Dengan melimpahnya sumber tenaga surya di Blok Rokan, dirasa tepat bagi PHR untuk membangun PLTS di WK Rokan sebagai bentuk komitmen penggunaan energi ramah lingkungan,” kata Rudi, Rabu (8/3/2023).

Rudi menambahkan, PLTS tersebut dibangun di lahan dengan total luas 28,2 Ha dengan jumlah panel sebanyak 64.000 panel yang tersebar di 3 titik WK Rokan, yakni di kompleks perumahan pekerja di Rumbai, Duri dan Dumai.

“Metode yang digunakan yakni energi surya yang ada di WK Rokan dikumpulkan oleh PLTS yang dibangun dengan tipe ground mounted dan rooftop. Selanjutnya, energi yang ditangkap kemudian diubah melalui inverter sehingga energi listriknya dapat dimanfaatkan di WK Rokan,” terang Rudi.

“Kami telah melakukan studi terkait implementasi PLTS di WK Rokan termasuk studi pemilihan lokasi dan studi terkait dampak penetrasi PLTS terhadap kestabilan sistem kelistrikan WK Rokan serta benefit analysis yang telah dilakukan dan disimpulkan tidak mengganggu sistem kelistrikan di WK Rokan,” jelas Rudi.

Rudi mengatakan, kapasitas produksi yang akan dihasilkan PLTS tersebut yakni 25 MWp dengan potensi efisiensi sebesar USD 4,3 juta per tahun. Lebih lanjut Rudi menambahkan, PLTS tersebut menghasilkan energi sebesar 32,42 GWh per tahun. Saat ini, PLTS tersebut masih dalam tahap penyelesaian pembangunan dan direncanakan bisa digunakan pada tahun ini.

“PLTS yang kita bangun ini juga berdampak pada pengurangan emisi CO2 sebanyak 23.000 ton per tahun dan pengurangan pajak karbon sebesar US$ 48,261 per tahun yang tentu ini berdampak pada dunia,” kata Rudi.

PHR WK Rokan merupakan bagian dari PHR Regional Sumatera yang berada di bawah naungan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.[MT]

KARAWANG, MoneyTalk – PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang tergabung dalam Zona 5 Regional Jawa Subholding Upstream siap melanjutkan proyek Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) migas lepas pantai YY di perairan utara Karawang, Jawa Barat.

Sejumlah tahapan telah dituntaskan antara lain modifikasi, instalasi dan konstruksi ulang anjungan YYA di lokasi sumur YYA-1RW (relief well). Proyek PHE ONWJ ini menambah bukti kemampuan Pertamina, melalui anak perusahaannya di sektor hulu, dalam mengelola lapangan minyak dan gas lepas pantai.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream Pertamina, Wiko Migantoro pada Kamis, 26 Januari 2023 memeriksa langsung kesiapan pengoperasian guna memastikan aspek keamanan dan keselamatan kerja, serta kehandalan fasilitas operasi di sumur yang akan menjadi salah satu penyumbang produksi migas nasional.

“Kami menekankan agar aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan, serta keandalan operasi di berbagai lini harus dipastikan dengan cermat dan dikelola mulai dari tahapan planning, eksekusi dan kelak saat sudah beroperasi,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut hadir juga Direktur Pengembangan & Produksi PHE Awang Lazuardi, Direktur PHE ONWJ Wisnu Hindadari, General Manager Zona 5 Achmad Agus dan jajaran manajemen Zona 5 Regional Jawa serta manajemen Subholding Upstream Pertamina.

Sumur YYA-1RWST ini merupakan re-entry dan side-track dari sumur Relief Well YYA-1RW dengan melakukan refurbishment instalasi lama. Ke depan, sumur ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari sumur produksi di lapangan ONWJ.

Saat ini, keseluruhan produksi minyak PHE ONWJ mencapai sebesar 27.080 BOPD dan gas mencapai 80,01 MMSCFD. Jumlah tersebut diproduksikan dari sekitar 247 sumur. Namun demikian, jumlah sumur tersebut akan terus bergerak karena PHE ONWJ melakukan upaya well intervention dan juga pemboran.

Hingga saat ini tim Optimasi Pengembangan Lapangan fokus menyelesaikan tahapan akhir dan ditargetkan dapat on stream pada akhir Januari ini.

Dengan akan diproduksikannya sumur YYA, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan atas kenaikan produksi di PHE ONWJ. Cadangan Optimasi Pengembangan Lapangan YY mencapai 2,7 Million Barrels of Oil (MMBO) dan 3,1 Billion Cubic Feet (BCF).[MT]