7 November 2026

Pertamina

Pertamina Terkesan Sengaja Menelantarkan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi Di Aceh Peningkatan Utang dan Kemampuan Pertamina Melunasinya

Pertamina Terkesan Sengaja Menelantarkan Pemanfaatan Potensi Panas Bumi Di Aceh

Hedi Batubara 19 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem seyogyanya menyurati Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk meminta agar porsi saham PT Pertamina Geotermal Energi Tbk (PGE) di dalam PT Geothermal Energi Seulawah (GES) untuk diturunkan dari sebesar 75% menjadi di bawah 50% saja.

Sementara itu, Gubernur Aceh melalui surat nomor 541/53157 tanggal 1 November 2013 telah menunjuk PT Geothermal Energi Selawah sebagai pemenang tender untuk mengelola Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) Seulawah Agam.

“Tindakan Gubernur Aceh menyurati Menteri ESDM itu sangat perlu dilakukan sebab, jika melihat sejak disepakati porsi saham pembentukan perusahan Joint Venture PT Geothermal Energi Seulawah pada 10 Mei 2016, yaitu PT Pertamina Geotermal Energi Tbk menguasai 75% saham dan BUMD Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh hanya 25% sahamnya, akan tetapi hingga hari ini tidak ada progress apapun alias jalan di tempat, ini menyedihkan,” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Rabu (19/3/2025).

Padahal, lanjut Yusri, dengan memberikan porsi mayoritas 75% kepada BUMN Pertamina awalnya diharapkan bisa sebagai lokomotif menarik perusahaan daerah agar bisa lebih cepat merealisasikan proyek pembangkit listrik panas bumi, namun faktanya malah lokomotifnya menjadi faktor penghambatnya.

“Ironisnya, jangankan mampu melakukan pengeboran eksplorasi untuk bisa menentukan potensi uapnya, hanya menyiapkan tiga lokasi tapak bor (wellpad) saja tak mampu, meskipun sudah disyaratkan oleh Keputusan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 9 Juli 2024 untuk perpanjangan waktu eksplorasi kedua yang akan berakhir pada 8 April 2025,” ungkap Yusri.

“Jujur sekarang kami sedih melihat tidak ada kemajuan apapun hingga saat ini, sebab kami sudah sejak tahun 1992 hingga 1993 sudah melakukan survei terpadu (geologi, geokimia dan geofisika/mengebor 3 sumur untuk survei landain suhu) di daerah potensi panasbumi Gunung Seulawah Agam dengan menggunakan PT Tenaga Nusantara group atas perintah kerja dari Fungsi Panas Bumi Unit I Eksplorasi & Produksi Pertamina Pangkalan Berandan dan Dinas Geothermal Pertamina Pusat,” imbuh Yusri.

Yusri mengatakan, CERI pun pada 8 September 2024 secara khusus telah mengkritik kebijakan PT Pertamina Geothermal dengan judul berita “Aneh Setelah IPO, Pertamina Geotermal Malah Mau Investasi di Luar Negeri Bukan di Indonesia”.

“Asal tau saja, dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun sebuah lapangan panas bumi baru bisa dikomersilkan untuk pembangkit listrik, terhitung sejak tajak sumur bor eksplorasi dimulai,” ungkap Yusri.

Padahal, perlu diingat, kata Yusri, porsi energi baru terbarukan Indonesia berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), saat ini baru 13,09% dari target seharusnya 17,8% di tahun 2023.

“Oleh sebab itu, sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan porsi energi baru terbarukan sebagai energi primer dalam sistem kelistrikan nasional, maka sudah seharusnya semua stake holder energi di pusat diharapkan serius mendorong agar pembangkit tenaga listrik panas bumi Seulawah Agam sudah bisa komersial di akhir tahun 2029,” pungkas Yusri.

Perang Intelijen Di Pertamina Dan Posisi Dirut Simon Mantiri Posisi Penting Diisi Elite Partai, Pertamina Jadi Area Bancakan?

Perang Intelijen Di Pertamina Dan Posisi Dirut Simon Mantiri

Hedi Batubara 11 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Henry Kissinger Mengatakan Control Oil and You Control Nations Amerika Melakukan itu Terhadap Indonesia. Operasi Intelijen CIA Menargetkan Pertamina Sejak Tahun 1973 Hingga Sekarang. Kontra Intelijen Pun Dilakukan Pihak Terkait. Tapi Tampaknya Presiden-Presiden di Indonesia dan Direktur-Direktur di Pertamina Lebih Senang Dengan Operasi CIA. Mengapa?*

Sejarah bermula pada Oktober 1973 ketika Raja Faisal dari Arab Saudi bersama OPEC mengembargo minyak kepada negara-negara barat pendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Setelah embargo, pada Maret 1974 harga minyak melambung dari USD 3 perbarel menjadi USD 12 perbarel. Oil Boom kedua pada 1979 membuat harga minyak menjadi USD 39 perbarel.

Oii Boom pertama dan kedua membuat negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengalami resesi. Sejak saat itulah CIA melancarkan operasi intelijen kepada negara-negara anggota OPEC. Operasi CIA setelah Oil Boom 1974 adalah membunuh Raja Faisal pada tahun 1975. Sedangkan operasi CIA setelah Oil Boom 1979 adalah menyerang Iran melalui Presiden Irak, Saddam Husein pada tahun 1980. Arab Saudi dan Iran adalah produsen terbesar di OPEC.

Selanjutnya CIA membantu negara-negara produsen minyak non OPEC untuk berproduksi secara besar-besaran. Hingga produksinya lebih besar dari negara-negara OPEC. Membuat terjadinya banjir minyak sejak tahun 1981 dan harganya turun menjadi USD 25 perbarel.

Untuk negara anggota OPEC Indonesia, dimana kenaikkan harga minyak menjadi penopang utama pembangunan, CIA melakukan operasi membangkrutkan Pertamina. TO-nya Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo. Kekuasaannya yang sangat besar dan tidak dikontrol pemerintah dan DPR, menjadikan Pertamina seperti usaha pribadi. Hal ini membuat operasi CIA menjadi mudah.

Pertama, Ibnu Sutowo dimasukan dalam pergaulan para “Raja Minyak” dunia di New York, bersama raja minyak Rockefeller. Yang membuat jenderal kampung anak transmigran di Sumatera Selatan itu bergaya hidup bak Sultan. Uang Pertamina diselewengkan untuk membiayai gaya hidupnya yang hedon. Kedua, mengarahkan Ibnu Sutowo agar Pertamina melakukan ekspansi bisnis besar-besaran di luar bidangnya yang sangat beresiko. Ketiga, mengalihkan bisnis-bisnis Pertamina menjadi bisnis pribadi, yang salah satunya Hotel Hilton.

Puncaknya Pertamina mengalami krisis keuangan dengan hutang USD 10,5 miliar pada tahun 1976. Membuat Ibnu Sutowo keluar dari Pertamina. Hutang itupun ditutup APBN. Dibentuk tim bernama Komisi Empat untuk menyelidiki Pertamina. Hasilnya Ibnu Sutowo terbukti melakukan banyak korupsi. Tapi Presiden Suharto tidak memprosesnya, dengan alasan Ibnu Sutowo adalah pejuang kemerdekaan. Yang membuat banyak pihak curiga.

Operasi CIA terhadap Ibnu Sutowo dan Pertamina ini bukan tidak diketahui oleh intelijen Indonesia. Tetapi karena intelijen Indonesia waktu itu sangat terbelah antara Pro Amerika dan Nasionalis. Setelah tersingkirnya Waperdam Subandrio sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang Pro Komunis. Sayangnya di era Suharto intelijen pro Amerika sangat berkuasa, membuat intelijen nasionalis menyimpan dendam melakukan kontra intelijen.

Kelompok Intelijen Indonesia pro Amerika yang membantu operasi CIA, beralasan bahwa Ibnu Sutowo memiliki niat dan rencana untuk menjadi presiden menyingkirkan Suharto. Karena Ibnu Sutowo seorang jenderal, memiliki banyak uang dan kedekatan dengan Rockefeller “Elit Global Penguasa Dunia”. Alasan yang lumayan masuk di akal, namun sulit diterima. Mengingat dampaknya yang besar bagi negara hanya untuk menyingkirkan satu orang.

Operasi CIA terhadap Pertamina ternyata tidak berhenti di Ibnu Sutowo. CIA di Indonesia terus melakukan operasi terhadap Direktur-Direktur Pertamina selanjutnya hingga saat ini. Tujuannya menghambat produksi minyak di Indonesia terutama oleh Pertamina. Membuat APBN tergerus membiayai impor minyak. Namun operasi CIA tentu mendapat perlawanan dari intelijen Indonesia yang nasionalis.

Lalu bagaimana perang intelijen dalam kasus korupsi Pertamina Rp 193,7 Triliun di tahun 2023 ? Dan dimana posisi Dirut Simon Aloysius Mantiri dalam perang intelijen di Pertamina saat ini?

Penulisan: Nirmal Ilham,Tenaga Ahli DPR RI

Oplos Theory Mengkaji Ulang Peran BUMN dan Urgensi Pembentukan Super Holding

Oplos Theory

Hedi Batubara 9 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Belakangan ini muncul perdebatan apa bendanya oplos dengan blending. Perdebatan ini muncul setelah Kejaksaan Agung berbantah-bantahan dengan Pertamina mengenai status barang bukti ron 90 impor yang diubah oleh Pertamina menjadi ron 92.

Menurut KBBI, oplos berarti mencampur atau campuran. Penjelasan Oplos adalah kata kerja yang berarti mencampur, misalnya mencampur obat, cat, atau beras Oplosan adalah kata benda yang berarti hasil mengoplos, campuran, atau larutan.

Sedangkan blending menurut KBBI Kata “blending” dalam KBBI berarti mencampur atau menggabungkan. “Blending” berasal dari bahasa Inggris. Arti kata “blending”: Mencampur, Menggabungkan, Pencampuran, Penggabungan. Contoh penggunaan kata “blending”: Blending BBM adalah proses pencampuran dua atau lebih jenis bahan bakar minyak dengan karakteristik berbeda untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi tertentu.

Dua duanya sebenarnya sama, mencampur dua jenis atau lebih, sehingga menjadi sesuatu yang diinginkan. Baik oplos maupun blending dimaksudkan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Umumnya dilakukan dalam rangka menaikkan nilai ekonomi barang yang di blending atau dioplos tersebut.

Dalam kasus perbuatan pidana melawan hukum yang dilakukan pejabat Pertamina. Jalan ceritanya dimulai dari impor BBM Ron 90 (pertalite) sebagaimana yang ditugaskan pemerintah, kemudian diubah atau dioplos atau di blending sebagian oleh Pertamina menjadi Ron 92 (Pertamax). Menurut kejaksaan Agung hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Segerombolan pejabat Pertamina ditangkap dengan tuduhan korupsi. Bagaimana tuduhan korupsi terjadi? Bagaimana oplos dinyatakan sebagai korupsi? Ron 90 atau Pertalite adalah BBM yang diberikan kompensasi oleh pemerintah. Kompensasi adalah ganti uang yang diberikan oleh pemerintah atas selisih harga ron 90 yang dijual Pertamina dengan harga pasar ron 90. Kompensasi pertalite per liter rata rata 2000 rupiah. Pemerintah membayar pertalite senilai 2000 rupiah setiap liter pertalite yang terjual. Namanya bukan subsidi tapi kompensasi dari APBN kepada Pertamina.

Lalu korupsinya dimana? Dengan skema kompensasi ron 90 maka seluruh impor Ron 90 diberikan kompensasi negara. Nah apa yang terjadi? sebagian ron 90 ternyata diubah menjadi Pertamax. Tapi tagihan kompensasinya 100 % kepada negara. Disinilah korupsi pertama terjadi.

Tidak sampai disitu korupsi kedua berlanjut. Pertamax atau BBM ron 92 yang dihasilkan dari oplosan atau blending Pertalite atau ron 90, menjadi barang gelap. Barang yang tidak jelas asal usulnya. Agar Ron 92 hasil oplosan ini menjadi legal maka perlu dibuat dokumen fiktif, yakni dokumen transaksi impor ron 92. Maka dengan demikian biaya impor fiktif ini bisa ditagih ke bagian keuangan Pertamina.

Kasus ini memang salah satu kasus yang paling canggih mengenai cara mencuri uang Pertamina dan uang negara dari titik impor sampai ke pengoplosan dan penjualan. Koruptornya dapat berkali kali dalam seluruh rantai suplai BBM dari impor, pengaspalan, sampai ke depo tempat pengoplosan atau blending terjadi. Modus nya juga lengkap transaksi fiktif, dokumen fiktif, barang oplosan, tapi hasilnya cuan yang sangat besar. Negara dirugikan 193 triliun rupiah setiap tahun. Nilai itu tidak mungkin ditampung oleh oknum sekelas karyawan pertamina. Uang sebanyak itu hanya bisa dilahap oleh bandit besar, bandit di atas bandit, mafia di atas mafia.

Sejarah Oplos

Pertamina adalah perusahaan paling tua di dunia dalam urusan minyak. Kilang Pertamina adalah kilang pertama di dunia yang membuat bahan bakar minyak. Jadi Pertamina itu perusahaan kelas atas, bukan perusahaan kelas blending atau kelas oplosan.

Pertamina adalah perusahaan tempat belajar banyak perusahaan minyak dunia. Karena kualitas crude dan selanjutnya BBM terbaik di dunia telah dihasilkan oleh perusahaan hulu dan oleh kilang kilang milik Pertamina. Dalam soal menghasilkan BBM Pertamian adalah yang nomor satu di dunia. Sejarahnya demikian.

Lalu bagaimana Pertamina berubah menjadi perusahaan kelas oplosan? Siapa yang membawa teori ini, siapa yang punya ide mengoplos minyak di Pertamina? Ini perlu riset mendalam, karena pertamina tidak memiliki tradisi oplos sejak zaman belanda sampai dengan suharto berhenti jadi presiden, pertamina bukan kelas oplos.

Dulu minyak terbaik di dunia di Minas terhubung dengan kilang Pertamina tempat minyak diolah di pangkalan brandan diangkut ke seluruh dunia. Begitulah minyak di seluruh wilayah Indonesia yang terbaik diolah di kilang, menjadikan Pertamina adalah perusahaan terbesar di Asia diluar perusahaan Jepang di masanya.

Sekarang bagaimana Pertamina? Semua bahan bakar dioplos di Pertamina, solar dioplos dengan sawit, ethanol di oplos dengan bensin dan gas dioplos dengan batubara melalui gasifikasi batubara. Siapa yang membawa teori oplos ini sehingga bensin atau Ron 86, dioplos dengan pertalite atau Ron 90 dan pertalite dioplos lagi menjadi pertamax atau Ron 92. Kelihatanya ada yang mengajarkan ke Pertamina theory oplos selama 10 tahun terakhir. Padahal Pertamina yang mengajarkan dunia bagaimana mencari minyak dan membuat BBM terbaik. Seperti dulu Indonesia mengajarkan dunia bagaimana membuat rokok terbaik.

Pembukaan Pos Pengaduan bagi Warga Korban Pertamax Oplosan 1740738288278

Pembukaan Pos Pengaduan bagi Warga Korban Pertamax Oplosan

Hedi Batubara 28 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sejak Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, ruang publik diisi oleh berbagai keresahan warga.

Pasalnya, terdapat dugaan modus korupsi berupa manipulasi bahan bakar minyak (BBM) beroktan 90 (Pertalite) menjadi RON 92 (Pertamax) yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, sehingga BBM jenis Pertamax yang beredar diduga kuat merupakan  hasil “oplosan” dari BBM jenis Pertalite. Para tersangka disebut menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun, yang terjadi hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Fadhil Alfathan, Direktur LBH Jakarta menjelaskan, dalam pemantauan di sosial media yang kami lakukan, secara umum, banyak warga mengungkapkan keresahannya terkait kejadian ini.

Mulai dari merasa tertipu oleh Pertamina, hingga kondisi kendaraan bermotornya yang memburuk akibat kualitas BBM jenis Pertamax yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan Pertamina. Keresahan warga semakin besar lantaran pihak Pertamina menyampaikan sanggahan-sanggahan terhadap polemik ini tanpa disertai bukti yang jelas dan akurat.

Menurut Fadhil, Pertamina tidak bisa asal menyampaikan klarifikasi atau sanggahan begitu saja. Perlu ada pemeriksaan mendalam oleh tim independen yang terjamin dan teruji integritasnya. Tim tersebut harus diisi oleh para ahli di bidang terkait dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan pemeriksaan tersebut, harapannya, ditemukan fakta-fakta kredibel yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Fadhil menambahkan bahwa jika benar dugaan pengoplosan ini terjadi, maka hal ini berdampak pada kerugian warga sebagai konsumen utama BBM. Dalam konteks tersebut, maka warga memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan pemulihan dan menjamin kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan.

Muhamad Saleh, Peneliti Hukum CELIOS menjelaskan bahwa kasus Pertamax Oplosan mencerminkan buruknya tata kelola energi di Indonesia, mulai dari subsidi BBM yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, hingga minimnya akuntabilitas dalam pengadaan minyak. Mekanisme yang ada cenderung reaktif, bukan preventif, sementara data impor dan transaksi pembelian minyak tidak terbuka bagi publik, membuka celah bagi praktik korupsi. Sayangnya, penyelesaian kasus korupsi di sektor ini masih berfokus pada kerugian negara, bukan pemulihan hak rakyat yang terdampak.

Saleh menekankan pentingnya langkah konkret dalam mengatasi korupsi energi. Masyarakat yang dirugikan akibat kualitas BBM yang buruk atau kenaikan harga akibat praktik korupsi harus mendapatkan kompensasi yang layak. Publik juga perlu diberikan ruang hukum yang efektif untuk menggugat pelaku korupsi, baik melalui class action maupun citizen lawsuit, guna memperkuat aspek keadilan bagi korban. Transparansi dalam kualitas BBM harus menjadi kewajiban, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi terkait bahan bakar yang mereka gunakan. Setiap kerugian akibat korupsi BBM harus dikembalikan kepada rakyat, bukan hanya menjadi pemasukan negara yang tidak berdampak langsung pada pemulihan masyarakat.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS, menambahkan “Hingga saat ini pemerintah hanya fokus kepada kerugian negara, namun tidak menghitung kerugian masyarakat sebagai konsumen Pertamax. Terdapat kerugian konsumen atau consumer loss yang ditimbulkan akibat adanya kasus Pertamax Oplosan. Kerugian ini ditimbulkan akibat masyarakat membayar lebih mahal barang dengan kualitas Ron 90, padahal membayar dengan harga kualitas Ron 92”.

Huda menambahkan “Akibatnya terdapat kerugian konsumen secara langsung sebesar Rp 47 miliar per hari atau Rp 17,4 triliun selama satu tahun praktik pengoplosan. Dampaknya menghilangkan Produk Domestik Bruto sebesar Rp 13,4 triliun karena dana masyarakat yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk keperluan lainnya, justru digunakan untuk menambah selisih harga Pertamax oplosan.”

Berdasarkan permasalahan di atas, sejak 26 Februari 2025, LBH Jakarta dan CELIOS telah membuka pos pengaduan secara daring bagi warga yang terdampak dugaan pengoplosan RON 92 (Pertamax). Hingga saat siaran pers ini dibuat, telah masuk 426 pengaduan warga yang merasa terdampak. Untuk memperluas akses pengaduan, pada 28 Februari 2025 ini, kami juga membuka pos pengaduan secara luring. Harapannya, warga dapat berpartisipasi secara leluasa dan dapat bersama-sama mendorong pemulihan hak warga sebagai konsumen utama BBM.

Uchok Sky Kritik Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara 1740659508547

Uchok Sky Kritik Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara

Hedi Batubara 27 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyampaikan pandangannya terkait penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara. Menurutnya, kebijakan pengangkatan Erick  tersebut dapat menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan di masyarakat.

Pandangan ini muncul setelah beberapa isu terkait BUMN menjadi perhatian publik sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN. Sejumlah media sebelumnya telah memberitakan mengenai polemik di beberapa perusahaan BUMN, termasuk PT Rekayasa Industri (Rekind), GOTO, serta dugaan keterkaitan bisnis Mahaka Grup di perusahaan seperti Pertamina, PLN, Telkomsel, dan HIMBARA.

Pernyataan Uchok ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun TikTok miliknya pada Rabu (26/02/2025), di mana ia mengulas kebijakan pemerintah terkait Danantara. Berikut kutipan pernyataan yang telah dirangkum redaksi:

“Halo Kawan, akhirnya Danantara diluncurkan juga oleh Presiden Prabowo. Meski mendapat kritik dari banyak pihak, termasuk kritik yang kami sampaikan, nyatanya Presiden Prabowo tetap mempertahankan Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Padahal, kami menaruh perhatian besar agar Pak Prabowo berani untuk tidak lagi menempatkan Erick Thohir di Danantara. Ya sudahlah.”

Uchok lantas menyoroti komitmen pemerintahan saat ini dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara. “Jika benar Pak Prabowo sungguh-sungguh ingin memperbaiki tata kelola BUMN dan memastikan pengelolaan yang transparan, kami percaya Bapak memiliki keberanian itu,” lanjutnya

Dalam pernyataan lainnya, Uchok merujuk pada berbagai pemberitaan media mengenai dinamika bisnis yang melibatkan beberapa BUMN. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara.

Menutup pernyataannya, Uchok menyampaikan harapannya agar Danantara dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan tidak menghadapi kendala di masa depan. “Semua tergantung Pak Prabowo,” tutup Uchok Sky

Soal Antrean LPG Subsidi 3 kg, Lain Kali Jangan Lupa Sowan Ke Pertamina Peningkatan Utang dan Kemampuan Pertamina Melunasinya

Soal Antrean LPG Subsidi 3 kg, Lain Kali Jangan Lupa Sowan Ke Pertamina

Hedi Batubara 9 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pertamina mengetahui semuanya tentang LPG, tentang berapa jumlah tabung LPG subsidi 3 kg, jumlah semua tabung LPG non subsidi. Jadi tentu saja Pertamina mengetahui cukup atau tidaknya tabung-tabung tersebut beserta isinya. Pertamina juga mengetahui persis apakah benar jumlah tabung dan isi LPG subsidi 3 kg mencapai 97 %? atau ternyata banyak pengoplosan LPG subsidi menjadi non subsidi. Jika ada tabung liar atau tabung yang ilegal, maka tentu Pertamina juga akan segera tau. Jadi untuk menertibkan distribusi LPG subsidi 3 kg, tanyakkan Pertamina bagai mana caranya. Kolonuwun dulu.

Kalau Pertamina punya niat baik, maka masalah BBM dan LPG yang baru baru ini heboh, akan lebih mudah teratasi. Sebaliknya jika Pertamina menikmati keadaan sekarang, subsidi yang besar, kompensasi yang besar dan keduanya yakni subsidi dan kompensasi menjadi sumber keuntungan pasti Pertamina, maka karut marut pengelolaan BBM dan LPG akan terus berlangsung. Inikan bisnis barang impor yang dimonopoli pertamina atas tugas dari negara. Duitnya ada banyak, mana mungkin bisa langka!

Bahkan dengan sistem BBM subsidi dan kompensasi dari APBN, maka Pertamina tidak perlu bersusah payah memasarkan BBMnya dan LPGnya. Penjualannya bersifat pasti, Pendapatannya juga bersifat pasti, keuntungannya juga bersifat pasti. Untuk apa melakukan reform atau perbaikan jika itu nanti akan mengurangi pendapatannya?. Kalau ada yang mau melakukan reform maka harus sowan ke Pertamina dulu. Kalau tidak bisa berabe.

Pertanyaannya dalam kasus LPG subsidi 3 kg, apakah perlu bagi Pertamina merapikan supply chain?. Karena berapapun kebutuhan LPG nasional, maka Pertamina tinggal impor, lalu jual dengan harga yang ditetapkan pemerintah, struktur distribusi sangat lengkap dan sangat luas. Berapapun harga impor tidak masalah, semurah apapun harga yang ditetapkan pemerintah tidak masalah. Semua biaya, ditambah keuntungan bagi Pertamian dan keuntungan dalam seluruh rantai perdagangan LPG 3 kg semua akan diberikan oleh pemerintah. Jadi tidak kerugian bagi Pertamina, SPBE nya, agen agennya swasta teman temannya, dan pangkalan swasta yang diberikan ijin oleh pertamina, tidak ada kerugian sama sekali pada mereka. Margin bersifat pasti, dan ditambah lagi margin keuntungan agen dan pangkalan karena kebijakan Pemda.

Kasus antrean LPG kemarin seharusnya tidak perlu terjadi jika menteri ESDM mengirim surat ke pertamina meminta pertolongan dalam rangka menertibkan penyaluran LPG subsidi dan menertibkan harganya. Masalah menertibkan seperti ini adalah masalah sepele bagi Pertamina. Itu adalah masalah yang sangat gampang. Apalagi antree tidak mencapai ribuan orang. Karena perlu publik ketahui bahwa Pertamina itu menyalurkan LPG kepada ratusan juta orang.

Pertamina tau persis bagaimana mengeksekusi kebijakan seperti penertiban harga LPG. Bagaimana tidak tau semua SPBE, agen, sampai pangkalan, semuanya Pertamian yang ijinkan, Pertamian yang pasok, pertamina yang menjaga pasokannya, pertamina yang mengatur jarak antar agen dan cakupan wilayah kelolanya, pertamina yang tau kapasitas pangkalan. Intinya pertamina khatam 100 persen soal LPG ini.

Oleh karenanya jika Menteri ESDM mau melangkah lebih jauh menertibkan LPG yang banyak terjadi pengoplosan, banyak skandal isi tabung, harga LPG yang diterima masayarakat tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, maka satu satunya cara bagi Menteri ESDM adalah mengajukan surat permohonan pertolongan bantuan kepada Pertamina.

Mengapa? Karena selama ini distribusi LPG 3 kg tidak dipandang sebagai masalah. Pemerintahlah yang memandang ada masalah sehingga muncullah ide menjadikan pangkalan sebagai rantai distribusi akhir atau pangkalan sebagai pengecer sekaligus. Maksudnya agar bisa menertibkan harga. Padahal boleh jadi kalau ditertibkan maka banyak orang atau pihak pengusaha yang rugi. Kalau tidak ditertibkan maka seperti sekarang, semua sama sama senang. Tinggal pemerintah Prabowo Gibran mencari uang yang banyak untuk memastikan subsidi 8,7 miliar ton LPG tersedia di Indonesia. Nilainya sekitar 150-170 triliun rupiah setahun. Ok Gas!

Penulis : Salamuddin Daeng

Aktivis 98 Desak KemenESDM Lakukan Audit Investigatif Terhadap Pertamina 1738654091422

Aktivis 98 Desak KemenESDM Lakukan Audit Investigatif Terhadap Pertamina

Hedi Batubara 4 Februari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Potret antrean rakyat tengah mengantre membeli gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Jabodetabek imbas adanya perubahan kebijakan distribusi LPG 3 kg yang dibuat oleh KemenESDM membuat geram Aktivis 98, Uchok Sky Khadafi.

Uchok mendesak agar KemenESDM mencabut kembali kebijakan distribusi gas LPG 3 kg yang mulai diberlakukan sejak 1 Februari kemarin.

“Kontraproduktif itu kebijakannya. Bikin susah rakyat. Sebaiknya dicabut kebijakan itu,” tegasnya.

Uchok juga menyesalkan pernyataan yang dilontarkan dari salah satu pejabat KemenESDM yang menyebut para pengecer atau warung yang jual LPG 3 kg ilegal. Pejabat KemenESDM yang dimaksud Uchok itu adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar menyebut bahwa status para pengecer gas LPG 3 kg ilegal.

“Pengecer itu kan sebenarnya statusnya ilegal, di situlah pintu masuk LPG tidak tepat sasaran. Lalu harga, harga tuh ujung-ujungnya di pengecer bisa sampai Rp30 ribu, nggak sesuai dengan yang seharusnya,” ujar Achmad di Kementerian ESDM, Senin (3/2).

Menurut Uchok, tidak sepatutnya statement tersebut keluar dari mulut seorang pejabat KemenESDM.

“Menyakitkan itu statementnya bagi rakyat kecil, gak peka dia sama kondisi rakyat. Masa pengecer atau warung yang jual LPG 3 kg disebut ilegal. Rakyat ini sedang terluka karena banyak problem kehidupan menghimpit mereka. Ini seenak jidat bilang pengecer ilegal, jangan taburi garam ke dalam luka. Itu menyakitkan,” lirih Uchok sembari menyeka air mata saat diwawancarai awak media di Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Uchok menegaskan, jika KemenESDM punya niat serius melakukan tata kelola yang baik soal distribusi LPG 3 kg bukan dengan menyengsarakan rakyat apalagi menuding para pedagang kecil ilegal.

“Harusnya mereka introspeksi ke dalam bukan salahkan rakyat dengan berbagai tudingan. Cabut itu pernyataan jangan gagah-gagahan di tengah kesulitan rakyat,” tandasnya.

Terakhir, Uchok menyarankan agar KemenESDM melakukan investigasi secara komprehensif terkait penerapan subsidi yang tidak tepat sasaran.

“KemenESDM sebaiknya lakukan audit investigatif kepada Pertamina. Karena Pertamina yang berhubungan langsung dengan para agen. Agen jual ke pengecer berapa, misal kemahalan, kenapa Pertamina gak pernah tindak agen-agen itu. Kenapa dibiarkan kondisi demikian. Jadi, KemenESDM kalau mau tertibkan distribusi, ya benahi dulu itu Pertamina bukan main palu godam aja ke rakyat,” tegasnya.

Selain Mafia Minyak, ada juga Mafia Alkes dan Obat – obatan Di Pertamina 1736848256927

Selain Mafia Minyak, ada juga Mafia Alkes dan Obat – obatan Di Pertamina

Hedi Batubara 14 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – dr Jimmy Waworuntu adalah mertua dari Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ST, MBA. Dimana Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Langsung Simon ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari Senin, 4 November 2024.

Selain mengurus Minyak, sebaik Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga harus memperbaiki tata kelola kesehatan pekerja termasuk alat kesehatan (Alkes) dan obat obatan di Perusahaan Pertamina.

Disinyalir mafia kesehatan di Pertamina bisa disebut gila – gilaan. Para mafia umumnya bermain di Alat kesehatan dan obat obatan. Ada modus alat kesehatan yang diduga Mark up. Dan juga ada modus lainnya yang bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Gara gara mafia kesehatan bermain di Pertamina, yang menjadi tumbal pertama adalah dr Jimmy Waworuntu Mertua dari Direktur Utama Pertamina sendiri.

Dimana waktu itu, dr Jimmy bertugas di kesehatan Pertamina, dan oleh atasannya kemudian dipindahkan ke rumah sakit di Sorong. Dan Rumah sakit Sorong ini, dr Jimmy yang lugu dan polos dijebak oleh permainan canggih para mafia alat kesehatan dan Obat obatan.

Maka untuk itu, Direktur Eksekutif CBA(Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi meminta kepada Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk segera membersihkan para mafia yang bermain di alat alat kesehatan dan obat obatan.

Jangan ada lagi korban atau tumbal seperti yang sudah dialami oleh dr Jimmy Waworuntu. Perusahaan Pertamina harus dibersihkan dari segala macam mafia termasuk mafia di bidang kesehatan dan obat obatan, ujar Uchok Sky

Para mafia ini harus disikat agar perusahaan Pertamina selalu dalam kinerja yang baik dan terganggu dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan negara,tutup Uchok Sky.

Perekonomian Gelap, Solusinya Bukan Transisi Energi PLN dari Alat Pembangunan Bangsa Menjadi Alat Komersial Oknum Pejabat?

Perekonomian Gelap, Solusinya Bukan Transisi Energi

Hedi Batubara 25 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Di tahun 2024, perekonomian Indonesia begitu gelap. Potensi SDM yang banyak dan terampil serta pasar yang besar tidak kelihatan. Pilar utama perekonomian yaitu keuangan dan energi disoroti. Ternyata ada banyak masalah di sektor keuangan tapi tidak di sektor energi.

PT PLN Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkit listrik, sudah berhasil menerangi kegiatan ekonomi dan industri dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Seperti batubara yang melimpah, sinar surya yang menyengat, angin yang menghembus, dan air bendungan yang terus mengalir.

Begitupun dengan Pertamina dan PGN (Perusahaan Gas Negara) juga tiada henti memberikan energi bagi kegiatan ekonomi dan industri. Walaupun kedua BUMN itu lebih menyukai membeli sumber energi dari luar, daripada mencari dan menggali dari perut bumi Indonesia yang kaya.

Untuk energi listrik, tidak ada masalah. Swasembada energi listrik sudah terjadi sejak tahun 2010. Memasuki tahun 2011, justru terjadi over suplai. Dan di tahun 2021, sekitar 25 persen energi listrik tidak terpakai. Kemubaziran itu terjadi hingga saat ini.

Sehingga ketika Presiden Prabowo mengatakan ingin swasembada energi. Untuk energi listrik, perkataan itu menjadi bahan tertawaan orang-orang yang banting tulang di sektor ketenagalistrikan. Prestasi yang sudah diraih sejak 2010, ingin diklaim Prabowo di tahun 2025. Sebaliknya untuk sektor energi minyak dan gas, ucapan Prabowo itu menaikkan bulu kuduk orang-orang di Pertamina dan PGN.

Jika Prabowo seorang negarawan, pemimpin panutan yang jujur, tentu secara spesifik menyebut ingin swasembada migas. Bukan secara umum menyebut swasembada energi. Penyebutan ingin swasembada energi hanya membuat Prabowo dicap sama seperti politisi pada umumnya yang menumpuk di DPR.

Dan lebih parah lagi, Prabowo justru mengutak-atik sektor ketenagalistrikan dengan rencana besarnya untuk melakukan transisi energi. Sedang di sektor migas, tidak memiliki rencana besar. (Nilai impor migas tahun 2023 berdasarkan data BPS mencapai USD 35,8 milyar atau hampir Rp 600 triliun).

Prabowo tidak melihat yang sedang terjadi di eropa barat terutama Jerman, bagaimana kebijakan transisi energi menjadi malapetaka. Karena menutup pembangkit listrik berbahan batubara dan nuklir, menggantinya dengan gas alam Rusia yang ramah lingkungan. Ketika perang Rusia-Ukraina terjadi, pasokan terhenti. Terjadi krisis energi.

Sangat beresiko mengubah sesuatu yang sudah baik. Apalagi menyangkut energi listrik untuk negara sebesar dan seluas Indonesia. Swasembada energi listrik sejak 2010 dan surplus sejak 2011, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Butuh kerja keras berpuluh-puluh tahun, mengingat Indonesia lahir dalam kondisi negara miskin.

Prabowo sebaiknya melihat perekonomian yang terjadi di tahun 2024, bahwa ada 13 gerai Matahari tutup. 20 bank tutup. 30 pabrik tekstil tutup. 400 gerai Alfamart tutup. Ribuan kios di pusat-pusat perbelanjaan tutup, termasuk di Tanah Abang. Sepanjang jalan di Jabodetabek disesaki tulisan rumah dan ruko dijual. Jika permasalahan ini tidak bisa ditanggulangi, Prabowo akan ditinggalkan.

Penulis : Nirmal Ilham, Tenaga Ahli DPR RI

Ada Apa Kejagung Dendam Kepada Pertamina ? Pengamat Minta Prabowo Subianto Tidak Pilih Jaksa Agung yang Diajukan Elite Parpol karena Antisipasi Abuse of Power

Ada Apa Kejagung Dendam Kepada Pertamina ?

Hedi Batubara 22 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Kantor Pertamina dan beberapa rumah direksi PT Pertamina (persero) serta direksi subholding baru-baru ini, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dan Sebelumnya, Tim Pidsus Kejagung sudah pernah mendatangi kantor PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina, akhir Oktober 2024.

Kabarnya Kejagung saat ini sedang mengumpulkan data-data impor BBM di Patra Niaga dan import minyak mentah di Kilang Pertamina periode 2018 sampai dengan 2023.

Menanggapi penggeledahan Pertamina Direktur CBA (Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Kejagung lagi mencari alat sadap Kejaksaan tahun 2024 yang diduga fiktif alias duplikasi dalam pengadaannya di Kantor Pertamina.

Hal ini, kata Uchok Sky bisa dilihat dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit BPK tahun anggaran 2023 atas Kejagung. Nah, di LHP menyebutkan ada pengadaan alat intelijen di 2023 yang menggunakan pinjaman luar negeri yang nilainya kalau dirupiahkan lebih dari Rp 1 triliun. Lalu, mengapa ada lagi anggaran atau proyek sejenis atau setidaknya pengadaan alat yang berfungsi sama di 2024 di Kejaksaan Agung.

Selanjutnya Uchok Sky Menyarankan Tim Pidsus Kejagung untuk membersihkan rumah sendiri dulu. Agar Publik tidak mencurigakan kepada aparat kejaksaan Agung ketika melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada petinggi Pertamina.

Pemanggilan dan pemeriksaan petinggi Pertamina ini tidak transparan sehingga jangan sampai publik menganggap dan mencurigakan ini sebuah permainan Kejagung yang diduga modus pemerasan untuk akhir tahun, Uchok Sky.

Dan Terakhir Uchok Sky Meminta kepada Presiden Prabowo agar segera mengganti jaksa Agung ST Burhanuddin dengan orang orang profesional dan mempunyai satu Istri, agar Kejaksaan Agung bisa profesional dalam menjalankan tugasnya, tutup Uchok Sky.

Baca Juga Berita Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

Hedi Batubara 6 November 2026
Bobby Rasyidin

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Hedi Batubara 6 November 2026
Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Hedi Batubara 6 November 2026
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!

Hedi Batubara 6 November 2026