MoneyTalk,Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan tersebut, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Hashim Djojohadikusumo, menyinggung perihal sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan baru.
Qodari
MoneyTalk, Jakarta – kali ini dalam tayangan channel YouTube Hairun Imam pada Selasa 10/09), akan membahas isu Tokoh yang menarik dan sedang ramai dibicarakan di jagat politik Indonesia.
Sosok tersebut adalah Mahfud MD. Yang akhir-akhir ini sangat aktif melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi.
Padahal, sejak awal keterlibatannya di kabinet, Mahfud dikenal sebagai salah satu pembela Jokowi. Namun, akhir-akhir ini, serangan Mahfud terhadap Presiden Jokowi semakin intens, hingga banyak pihak yang mempertanyakan konsistensi dan motif di balik perubahan sikap tersebut.
Mahfud MD, yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam, kini sering kali melontarkan kritik keras terhadap Presiden Jokowi.
Beberapa waktu lalu, Mahfud menyatakan bahwa Jokowi menginginkan perpanjangan masa jabatan atau bahkan tiga periode untuk mempertahankan kekuasaannya.
Padahal, beberapa tahun lalu, saat masih menjadi Menko Polhukam, Mahfud justru membantah keras segala tuduhan terkait perpanjangan masa jabatan dan tiga periode bagi Presiden Jokowi.
Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mahfud berubah begitu cepat?
Ada spekulasi yang mengatakan bahwa perubahan sikap Mahfud ini mungkin karena beliau sering berkumpul dengan kelompok-kelompok politik yang memiliki pandangan kritis terhadap Presiden Jokowi.
Dalam video kutipan tayang terpisah podcast dengan Dedy Cobuziee Seperti yang disampaikan Fahri Hamzah dalam kritikannya, Mahfud MD dianggap tidak konsisten dalam pendiriannya.
Fahri menyebut bahwa ketika masih menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud adalah pembela setia Jokowi.
Namun, setelah keluar dari jabatan tersebut dan gagal maju dalam kontestasi politik, ia mulai menyuarakan kritik-kritik pedas terhadap sistem yang dulu ia bela.
Selain itu, analis politik M. Qodari dalam acara yang lain dalam tayangan itu juga mengkritik perubahan drastis Mahfud MD.
Menurut Qodari, pergeseran sikap Mahfud ini mungkin disebabkan oleh kekecewaan pribadi.
Perlu diingat bahwa pada Pilpres 2019, Mahfud sempat disebut-sebut akan menjadi calon wakil presiden Jokowi.
Bahkan, Mahfud sudah melakukan fitting baju, namun pada saat-saat terakhir, Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya.
Mungkinkah ini yang menjadi awal mula kekecewaan Mahfud?
Di sisi lain, Qodari juga menyoroti bagaimana Mahfud sering kali menyerang sistem dan institusi negara, bahkan membongkar berbagai kasus korupsi dan suap yang sebelumnya tidak diungkap ketika ia masih menjadi bagian dari pemerintah.
Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Mahfud tidak menyelesaikan masalah-masalah tersebut saat ia berada di posisi berwenang sebagai Menko Polhukam?
Jika ia benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan tersebut, bukankah seharusnya itu diselesaikan ketika ia masih berada “on the top of the system,” seperti kata Fahri Hamzah
Selain itu, banyak pihak yang merasa bingung dengan perubahan sikap Mahfud yang dinilai kontradiktif. Ketika masih menjabat, ia menepis berbagai isu negatif terhadap Presiden Jokowi dan selalu tampil sebagai pembela pemerintah.
Namun, setelah keluar dari kabinet, Mahfud malah menjadi salah satu pengkritik utama kebijakan dan tindakan pemerintah Jokowi, terutama terkait isu-isu seperti tambang ilegal, suap, dan korupsi.
Apakah ini bagian dari strategi politik Mahfud ataukah ada alasan lain yang lebih personal?
Perubahan sikap Mahfud MD ini sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik, atau justru sebagai bentuk inkonsistensi yang perlu dikritisi lebih lanjut?(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik, M Qodari, hadir dalam channel YouTube *Total Politik* pada Senin, 26 Agustus 2024, untuk memberikan pandangannya terkait dinamika politik yang sedang berkembang di Indonesia.
Money Talk, Jakarta, – Pengamat politik M Qodari menyampaikan pandangannya terkait pencalonan Airin Rachmi Diany oleh PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pilkada 2024.
MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik, Qodari, dalam acara podcast “Unpacking Indonesia” yang dipandu oleh Zulvan Lindan di kanal YouTube, memberikan pandangannya terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang mendukung Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Qodari, demonstrasi tersebut wajar terjadi mengingat sensitivitas isu yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Namun, ia juga menyoroti adanya “penumpang gelap” yang menunggangi aksi tersebut untuk menyerang Presiden Jokowi.
Dalam acara yang berlangsung pada Sabtu, 24 Agustus 2024 itu, Qodari menyinggung bahwa keputusan MK sering kali menimbulkan polemik, terutama karena adanya dugaan pengaruh politik dari partai tertentu. Hal ini menurutnya, sudah menjadi bagian dari realitas politik di Indonesia yang harus dihadapi, meskipun ia menyatakan tidak berani berkomentar lebih jauh sebelum ada bukti konkret terkait dugaan tersebut.
Tinjauan Kritikal terhadap MK dan DPR
Qodari juga menyatakan bahwa saat ini persepsi publik terhadap MK lebih positif dibandingkan dengan DPR. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa MK bersikap lebih altruistik dibandingkan DPR yang dianggap egois dalam menjalankan peran politiknya. Namun, ia mengingatkan bahwa opini publik bisa sangat dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang di media sosial, yang sering kali tidak sepenuhnya objektif.
Ia menambahkan bahwa kritik terhadap DPR muncul meskipun lembaga tersebut sebenarnya telah menjalankan perannya dengan benar. Sementara itu, keputusan-keputusan MK yang dianggap “kebablasan” justru mendapatkan pembelaan dari masyarakat. Ini, menurut Qodari, adalah hal yang perlu dikaji lebih dalam oleh mahasiswa yang turut serta dalam aksi-aksi tersebut.
Penumpang Gelap dan Kritik Terhadap Jokowi
Dalam pembahasannya, Qodari menyinggung bahwa dalam beberapa demonstrasi, terlihat adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi untuk menyerang Presiden Jokowi secara personal, termasuk keluarga beliau. Menurutnya, hal ini menandakan adanya kepentingan politik tertentu yang menunggangi aksi-aksi tersebut, sehingga fokus demonstrasi bergeser dari isu utama yang seharusnya diprotes.
Ia menilai bahwa meskipun demonstrasi dilakukan dengan tujuan untuk mengawal keputusan MK, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya eskalasi yang sangat cepat, di mana aksi protes yang awalnya ditujukan kepada MK kemudian beralih menjadi serangan verbal terhadap Presiden Jokowi.
Realitas Politik dan Tantangan Pilkada 2024
Qodari juga menyatakan bahwa Pilkada 2024 akan menjadi ajang yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya, terutama karena kedekatan antara calon-calon kepala daerah dengan partai politik yang akan berperan besar dalam pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya. Ia menyoroti bahwa partai politik cenderung akan mengajukan kandidat yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki hubungan kuat dengan kekuasaan yang ada.
Dalam penutupnya, Qodari mengingatkan bahwa realitas politik di Indonesia saat ini tidak memungkinkan terjadinya perubahan yang drastis, terutama dalam hal komposisi kekuatan partai politik di pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kabinet yang akan terbentuk nantinya pasti akan didominasi oleh partai politik besar, mengingat pentingnya menjaga kesatuan dan nasionalisme dalam konsep pemerintahan yang akan datang.(c@kra)
