6 November 2026

Roy Murtadho

Penegakan Hukum Rusak, Roy Murtadho: Oknum TNI Pelaku Penyiraman Air Keras Bebas Pemecatan Aktivis NU Roy Murtadho

Penegakan Hukum Rusak, Roy Murtadho: Oknum TNI Pelaku Penyiraman Air Keras Bebas Pemecatan

Hedi Batubara 7 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis Roy Murtadho menyampaikan kritik keras terhadap ketimpangan penegakan hukum di Indonesia melalui akun media sosial X miliknya (@MurtadhoRoy). Ia menyoroti perbedaan perlakuan hukum antara mahasiswa yang menyerukan aksi demonstrasi dengan oknum pelaku kejahatan berat.

Dalam unggahannya, Roy menyentil tindakan aparat yang dinilai tebang pilih. Ia membandingkan nasib mahasiswa yang kerap ditangkap hanya karena membuat ajakan aksi di media sosial dengan oknum pelaku kejahatan yang dinilainya tidak mendapat hukuman setimpal.

“Mahasiswa yg cuman bikin ajakan demo di medsos, ditangkap, dipukuli & dipenjara berbulan2 sampai kuliahnya berantakan,” tulis Roy dalam unggahannya, Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut dilontarkan Roy saat merespons pemberitaan mengenai kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Ia menyayangkan hasil putusan banding yang membuat dua oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras tersebut tidak jadi dipecat dari kesatuannya.

“Sementara yg melakukan percobaan pembunuhan dgn melakukan penyiraman air keras ke wajah Andire, tidak mendapat hukuman yg memadai. Negara ini sudah rusak kawan2,” tegasnya.

Kritik tersebut menyoroti keresahan publik atas vonis hukum yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya ketika berhadapan dengan penegakan hukum bagi oknum aparat dibandingkan dengan masyarakat sipil atau aktivis.

Gus Murtadho: Rezim Prabowo Bobrok, Preman Dilindungi, Akademisi Kritis Dimusuhi Aktivis NU Roy Murtadho

Gus Murtadho: Rezim Prabowo Bobrok, Preman Dilindungi, Akademisi Kritis Dimusuhi

Hedi Batubara 31 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras dilontarkan aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Murtadho. Melalui unggahan di media sosial, ia menuding adanya ketimpangan perlakuan dalam tata kelola kekuasaan saat ini.

Dalam pernyataannya, Gus Murtadho menulis, “Rezim bobrok: preman ditemani & dilindungi. Sementara akademisi, aktivis & masyarakat yg kritis dimusuhi.”, Selasa (31/3/2026).

Pernyataan itu merujuk pada pemberitaan Tempo.co terkait pertemuan antara Sekretaris Kabinet dan Hercules tokoh yang dikenal sebagai preman. Dalam berita tersebut disebutkan adanya hubungan lama yang menjadi latar kedekatan personal.

Bagi Gus Murtadho, fenomena tersebut menjadi simbol dari arah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kelompok kritis. Ia menilai ada kecenderungan kekuasaan lebih akomodatif terhadap figur-figur kontroversial, sementara suara akademisi dan aktivis justru dipinggirkan.

Kritik ini memperpanjang daftar sorotan dari kalangan masyarakat sipil terhadap pemerintah, terutama terkait isu kebebasan berpendapat dan keberpihakan terhadap hukum.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan tersebut. Namun, perdebatan di ruang publik terus menguat, memperlihatkan polarisasi pandangan antara pendukung dan pengkritik kekuasaan.

Di tengah dinamika politik yang kian memanas, suara seperti yang disampaikan Gus Murtadho menjadi refleksi kegelisahan sebagian kelompok masyarakat terhadap arah demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia.

Gus Murtadho Soroti Dugaan Dana Hasbara Masuk ke Jaringan Aktivis NU Aktivis NU Roy Murtadho

Gus Murtadho Soroti Dugaan Dana Hasbara Masuk ke Jaringan Aktivis NU

Hedi Batubara 6 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras datang dari aktivis Nahdlatul Ulama, Roy Murtadho yang dikenal dengan panggilan Gus Murtadho. Ia menyoroti kemungkinan adanya aliran dana dari program Hasbara yang diduga telah menjangkau jaringan aktivis di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam pernyataannya, Gus Murtadho mengaku memiliki keyakinan bahwa program komunikasi publik Israel tersebut telah bergerak masuk melalui berbagai jaringan aktivisme. Ia bahkan mendorong agar dugaan tersebut dapat ditelusuri secara serius melalui investigasi terbuka.

“Saya sih yakin dana Hasbara sudah menjalar di jaringan aktivis NU. Silakan kalau mau diinvestigasi. Ini akan jadi aib terbesar dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia,” kata Roy Murtadho dalam pernyataan yang beredar di kalangan aktivis, Jumat (6/3/2026).

Pernyataan ini langsung memicu perhatian luas di kalangan aktivis dan pengamat gerakan Islam. Apalagi isu mengenai pengaruh propaganda global dan perang informasi di dunia digital semakin sering dibahas dalam diskursus geopolitik.

Hasbara sendiri dikenal sebagai program komunikasi dan hubungan masyarakat yang dikaitkan dengan upaya pemerintah Israel untuk membangun citra positif negara tersebut di dunia internasional. Program ini sering dipahami sebagai strategi diplomasi publik yang berfokus pada penyebaran narasi, informasi, maupun argumentasi yang mendukung posisi Israel dalam berbagai isu global.

Dalam praktiknya, Hasbara disebut memanfaatkan berbagai medium, mulai dari media massa, forum akademik, organisasi masyarakat, hingga kampanye digital di media sosial. Tujuannya adalah mempengaruhi opini publik internasional, khususnya terkait konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk isu yang berkaitan dengan Palestina.

Isu ini menjadi sensitif karena Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selama ini dikenal memiliki sikap tegas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Sejumlah tokoh NU juga aktif dalam berbagai forum internasional yang mengangkat isu kemanusiaan dan perdamaian di Timur Tengah. Karena itu, dugaan adanya infiltrasi dana propaganda asing ke jaringan aktivis dianggap sebagai persoalan serius jika benar terbukti.

Pernyataan Gus Murtadho juga dipandang sebagai dorongan agar organisasi masyarakat sipil menjaga transparansi, terutama terkait pendanaan kegiatan, program, maupun kerja sama internasional.

Sebagian aktivis menilai bahwa tudingan semacam ini perlu dibuktikan secara faktual melalui riset dan investigasi mendalam agar tidak menimbulkan fitnah atau polarisasi di tengah masyarakat.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan yang disampaikan Roy Murtadho tersebut. Namun diskursus mengenai pengaruh propaganda global di ruang aktivisme diperkirakan akan terus menjadi perdebatan di kalangan intelektual dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Gus Murtadho Ingatkan Publik Waspadai Nada Otoritarian dalam Pidato Presiden Prabowo  Aktivis NU Roy Murtadho

Gus Murtadho Ingatkan Publik Waspadai Nada Otoritarian dalam Pidato Presiden Prabowo 

Hedi Batubara 18 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama, Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Murtadho, mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati menyikapi arah komunikasi politik pemerintah. Menurutnya, dalam beberapa kesempatan pidato, Presiden Prabowo Subianto kerap menggunakan nada yang terkesan menggertak pihak-pihak yang mengkritik kebijakan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Murtadho merespons pidato Prabowo dalam forum ekonomi nasional yang digelar di Jakarta. Dalam kesempatan itu, presiden sempat berkelakar dengan menyebut kemungkinan perlunya “sedikit-sedikit otoriter” dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Gus Murtadho, pernyataan bernada gurauan sekalipun tetap perlu dicermati karena dapat membentuk persepsi publik terhadap komitmen demokrasi pemerintah. Ia menilai kritik dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi, bukan ancaman terhadap stabilitas kekuasaan.

“Rakyat harus hati-hati, karena hampir dalam setiap pidato terdapat nada yang menggertak pihak yang mengkritik kebijakan rezim. Padahal kritik adalah unsur utama kontrol publik,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Ia juga menegaskan bahwa tradisi demokrasi di Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang berbagai elemen bangsa, termasuk kalangan ulama dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Karena itu, menurutnya, setiap sinyal yang berpotensi mengarah pada pembatasan kritik harus disikapi secara kritis namun tetap proporsional.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai pernyataan presiden dalam forum tersebut lebih merupakan retorika politik yang disampaikan dalam suasana santai, bukan indikasi perubahan arah sistem pemerintahan. Mereka menekankan pentingnya membaca konteks pidato secara utuh sebelum menarik kesimpulan.

Perdebatan ini menunjukkan dinamika ruang publik yang terus berkembang. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan politik, keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kebebasan berpendapat tetap menjadi isu utama dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Gus Murtadho: Rakyat Ditelantarkan, Prabowo Sibuk Bantu Agenda Trump–Netanyahu Komunitas Muslim dan Keturunan India Menangkan Trump

Gus Murtadho: Rakyat Ditelantarkan, Prabowo Sibuk Bantu Agenda Trump–Netanyahu

Hedi Batubara 16 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama, Roy Murtadho atau yang dikenal sebagai Gus Murtadho, melontarkan kritik tajam terhadap langkah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya lebih berorientasi pada panggung global dibanding kepentingan rakyat di dalam negeri.

Dalam pernyataannya, Gus Murtadho menilai kondisi masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kesejahteraan hingga keadilan sosial. Namun di saat yang sama, pemerintah justru dianggap sibuk terlibat dalam agenda geopolitik internasional yang dikaitkan dengan kepentingan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Rakyat di negeri sendiri ditelantarkan, tapi malah membantu agenda Trump dan Netanyahu. Benar-benar bodoh dan biadab,” ujar Gus Murtadho dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Ia juga menuding langkah Prabowo di panggung internasional lebih didorong keinginan untuk tampil gagah dan memperoleh pengakuan global sebagai pemimpin yang memahami geopolitik. Menurutnya, sikap tersebut justru menunjukkan ketidaktepatan dalam membaca prioritas nasional.

“Sebenarnya Prabowo hanya ingin dilihat gagah dan dianggap mengerti geopolitik. Padahal kalau ia sadar, justru sedang memamerkan kebodohannya,” lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait kritik yang disampaikan aktivis NU tersebut. Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam isu perdamaian dunia merupakan amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif.

Perdebatan mengenai prioritas kebijakan luar negeri dan pemenuhan kebutuhan domestik diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Gus Murtadho: Prabowo Bagian dari Sistem Bobrok, Tragedi Anak di Flores Bukti Negara Gagal Hadir Aktivis NU Roy Murtadho

Gus Murtadho: Prabowo Bagian dari Sistem Bobrok, Tragedi Anak di Flores Bukti Negara Gagal Hadir

Hedi Batubara 3 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta -Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Murtadho menilai Presiden Prabowo Subianto tidak bisa diharapkan untuk membawa perubahan mendasar bagi rakyat. Menurutnya, Prabowo merupakan bagian inti dari sistem yang selama ini melanggengkan kerusakan struktural di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Murtadho saat menanggapi kisah tragis meninggalnya seorang anak di Kampung Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang diduga bunuh diri akibat putus asa menghadapi kondisi hidupnya.

“Presiden Prabowo tidak bisa diharapkan. Kenapa? Karena ia bagian inti dari sistem yang bobrok ini. Kerusakan struktural di Indonesia melekat dengannya,” ujar Gus Murtadho dalam pernyataan tertulisnya di media sosial, Selasa (3/2/2026).

Ia mengungkapkan, anak yang meninggal tersebut dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan ramah di sekolah. Namun tekanan hidup yang dihadapi membuatnya kehilangan harapan. Sebelum meninggal, anak itu hanya menyampaikan satu permintaan sederhana kepada ibunya.

“Ini bukan sekadar tragedi personal. Ini adalah potret kegagalan negara dalam melindungi warganya yang paling rentan,” tegasnya.

Menurut Gus Murtadho, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan minimnya perlindungan sosial masih menjadi persoalan serius yang tidak terselesaikan dari waktu ke waktu.

Ia menilai, selama negara masih dikendalikan oleh elite yang menjadi bagian dari sistem lama, harapan untuk menghadirkan keadilan sosial akan sulit terwujud. Karena itu, ia mendorong lahirnya gerakan alternatif dari bawah.

“Kita memang tidak punya harapan selain penyatuan gerakan kelas pekerja lintas sektor untuk mewujudkan negara kesejahteraan dengan program redistribusi sumber daya,” kata Gus Murtadho.

Ia menegaskan, negara seharusnya hadir memastikan setiap warga, terutama anak-anak, mendapatkan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan hidup yang layak agar tragedi serupa tidak terus berulang.

Dukung Prabowo Subianto Gabung Board of Peace Bentukan Trump, Gus Murtadho: Ketum PBNU Pro Zionis Israel IMG-20251225-WA0095

Dukung Prabowo Subianto Gabung Board of Peace Bentukan Trump, Gus Murtadho: Ketum PBNU Pro Zionis Israel

Hedi Batubara 31 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho yang akrab disapa Gus Murtadho, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf terkait sikap dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto yang bergabung dalam Board of Peace, sebuah inisiatif perdamaian global yang dikaitkan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Menurut Gus Murtadho, dukungan tersebut mencerminkan keberpihakan PBNU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf kepada kepentingan oligarki global dan kekuatan imperialisme Barat.

“Sikap mendukung Prabowo bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump menunjukkan keberpihakan pada agenda oligarki, imperialisme, bahkan penjajahan zionis Israel,” kata Gus Murtadho dalam pernyataannya, Sabtu (31/1/2026).

Ia menilai, Board of Peace tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang secara terbuka mendukung Israel, termasuk dalam konflik Palestina.

“Trump adalah simbol dukungan Amerika terhadap zionisme Israel. Ketika PBNU mendukung langkah politik yang berada dalam orbit tersebut, maka secara ideologis itu bertentangan dengan sejarah dan sikap NU yang sejak awal membela kemerdekaan Palestina,” tegasnya.

Gus Murtadho juga mengkritik arah PBNU yang dinilainya semakin menjauh dari aspirasi warga nahdliyin di akar rumput.

“PBNU hari ini lebih dekat dengan kekuasaan dan kepentingan global ketimbang suara umat. Ini berbahaya bagi marwah NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah,” ujarnya.

Meski demikian, Gus Murtadho menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada pribadi Prabowo Subianto, melainkan pada arah kebijakan dan legitimasi moral yang diberikan oleh PBNU.

“Soal Prabowo adalah ranah politik negara. Tapi ketika PBNU ikut memberi pembenaran moral terhadap agenda global yang bermasalah, di situlah kami wajib bersuara,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, PBNU belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik yang disampaikan Gus Murtadho tersebut.

Gus Murtadho: Haji Isam Dapat Dukungan Pemerintahan Prabowo Hancurkan Hutan Papua 1766835232750

Gus Murtadho: Haji Isam Dapat Dukungan Pemerintahan Prabowo Hancurkan Hutan Papua

Hedi Batubara 27 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho yang akrab disapa Gus Murtadho, melontarkan kritik keras terhadap rencana pengembangan program pangan dan energi strategis nasional di Merauke, Papua Selatan. Ia menilai proyek tersebut berpotensi menjadi babak baru penghancuran hutan berskala masif, setelah sebelumnya terjadi di Kalimantan.

Menurut Gus Murtadho, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru memberikan karpet merah kepada kepentingan korporasi besar yang selama ini dituding berkontribusi terhadap kerusakan hutan. Salah satu nama yang disorotnya adalah pengusaha nasional Haji Isam.

“Setelah menghancurkan hutan Kalimantan, kini Haji Isam mendapat dukungan pemerintah Prabowo untuk menghancurkan hutan Papua,” kata Gus Murtadho dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (27/12).

Ia mengungkapkan, proyek pangan dan energi strategis di Merauke berpotensi membuka lahan hingga sekitar 3 juta hektare, dengan rincian 2 juta hektare untuk sawah dan 1 juta hektare untuk perkebunan tebu. Skala pembukaan lahan tersebut dinilai sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan Papua yang selama ini dikenal sebagai salah satu benteng terakhir hutan tropis Indonesia.

Gus Murtadho menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa diperlakukan semata-mata sebagai objek proyek investasi. Di wilayah tersebut terdapat ekosistem hutan yang sangat kaya, sekaligus ruang hidup masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada alam.

“Ini bukan sekadar soal pangan dan energi. Ini soal keadilan ekologis, keberlangsungan hidup masyarakat adat, dan masa depan lingkungan Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang mengandalkan pembukaan hutan secara masif berulang kali terbukti menimbulkan bencana ekologis, konflik agraria, serta kerusakan sosial yang berkepanjangan.

Gus Murtadho mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana tersebut dan membuka ruang dialog yang melibatkan masyarakat adat Papua, organisasi lingkungan, serta publik secara luas. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hutan dan kemanusiaan.

“Jika pola lama ini terus diulang, Papua akan bernasib sama seperti Kalimantan dan Sumatera: hutan habis, rakyat tersisih, dan negara mewariskan krisis ekologis kepada generasi mendatang,” pungkasnya.

Gus Murtadho: Alam Indonesia Dijarah Konglomerat, Warga Aceh Perlu Kembali Pikirkan Penentuan Nasib Sendiri 1765891550872

Gus Murtadho: Alam Indonesia Dijarah Konglomerat, Warga Aceh Perlu Kembali Pikirkan Penentuan Nasib Sendiri

Hedi Batubara 20 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Murtadho, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang dinilainya selama ini lebih menguntungkan konglomerat dibandingkan rakyat.

Menurut Gus Murtadho, kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh bukanlah proses alamiah, melainkan hasil dari praktik penjarahan yang dilegitimasi oleh negara.

“Alam Indonesia sudah terlalu lama dijarah oleh konglomerat dengan disponsori negara,” kata Gus Murtadho dalam pernyataannya di media sosial, Sabtu (20/12/2025).

Ia menilai jargon “NKRI harga mati” kerap digunakan secara tidak adil. Menurutnya, nasionalisme sering hanya dibebankan kepada rakyat, sementara sumber daya alam justru diserahkan kepada segelintir elite ekonomi.

“NKRI harga mati sesungguhnya hanya berarti nasionalisme untuk rakyat, tetapi tanah air untuk konglomerat,” ujarnya.

Lebih jauh, Gus Murtadho secara khusus menyinggung kondisi Aceh. Ia menyebut, dengan sejarah panjang konflik, eksploitasi sumber daya, dan janji kesejahteraan yang tak kunjung terpenuhi, warga Aceh memiliki alasan moral dan politik untuk kembali memikirkan hak menentukan nasib sendiri.

“Sudah waktunya, terutama warga Aceh, memikirkan kembali penentuan nasib sendiri. Ini bukan soal separatisme, tapi soal keadilan,” tegasnya.

Gus Murtadho menilai ketimpangan pusat dan daerah masih menjadi masalah struktural yang belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah. Otonomi khusus, menurutnya, belum menjawab akar persoalan selama kontrol sumber daya strategis tetap berada di tangan oligarki.

Pernyataan ini diperkirakan akan memicu perdebatan publik, terutama terkait batas antara kritik terhadap negara, tuntutan keadilan ekonomi, dan isu sensitif mengenai keutuhan wilayah Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait pernyataan Gus Murtadho tersebut.

Roy Murtadho: Dahnil Jadi Pejabat Bukan karena Prestasi, tapi Hasil Menjilat 1757413909550

Roy Murtadho: Dahnil Jadi Pejabat Bukan karena Prestasi, tapi Hasil Menjilat

Hedi Batubara 9 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah menuai kritik keras. Aktivis Partai Hijau Indonesia, Roy Murtadho, menuding jabatan baru Dahnil bukanlah hasil prestasi, melainkan buah dari sikap loyal tanpa batas terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah terbukti. Dahnil Anzar Simanjuntak jadi pejabat bukan karena prestasi, tapi hasil menjilat. Modelan kayak gini, diminta masuk comberan juga mau. Sudah bilang prajurit pula. Sedemikian rendahnya seorang mantan pimpinan Pemuda Muhammadiyah,” kata Roy dalam unggahan media sosialnya, Selasa (9/9/2025).

Pernyataan Roy menanggapi ucapan Dahnil yang sebelumnya menulis, “Innalillahi wa innailaihi rojiun. Mohon doa sobat semua. Saya prajurit Pak @prabowo apa pun yang beliau tugaskan saya laksanakan sepenuh hati.”

Dahnil dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah dalam reshuffle kabinet terbaru yang diumumkan Presiden Prabowo. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak, karena Dahnil selama ini lebih dikenal sebagai aktivis Pemuda Muhammadiyah dan juru bicara politik ketimbang sosok yang berkecimpung langsung dalam urusan haji.

Pemerintah menegaskan pelantikan dilakukan sesuai prosedur resmi, sementara sejumlah pihak menilai posisi strategis tersebut menuntut integritas sekaligus kemampuan teknis untuk mengelola layanan haji yang menyangkut jutaan jamaah setiap tahun.

Komentar Roy memicu perbincangan luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritiknya dengan menyoroti praktik “politik balas jasa” dalam penunjukan pejabat. Namun ada pula yang menilai pernyataan Roy terlalu personal dan menunggu pembuktian dari kinerja Dahnil di kementerian.

Isu ini mempertegas perdebatan lama mengenai standar pengisian jabatan publik di Indonesia. Apakah jabatan diberikan berdasarkan kompetensi dan prestasi, atau loyalitas kepada pemimpin politik.

Tugas berat menanti Dahnil dalam mengemban amanah baru, mulai dari pembenahan tata kelola haji, transparansi anggaran, hingga pelayanan jamaah. Di sisi lain, kritik tajam seperti yang dilontarkan Roy Murtadho bisa menjadi pengingat bahwa publik akan terus menilai bukan hanya dari kata-kata, melainkan hasil kerja nyata di lapangan

Baca Juga Berita Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

Hedi Batubara 6 November 2026
Bobby Rasyidin

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Hedi Batubara 6 November 2026
Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Hedi Batubara 6 November 2026
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!

Hedi Batubara 6 November 2026