Gus Murtadho Ingatkan Publik Waspadai Nada Otoritarian dalam Pidato Presiden Prabowo 

  • Bagikan

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama, Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Murtadho, mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati menyikapi arah komunikasi politik pemerintah. Menurutnya, dalam beberapa kesempatan pidato, Presiden Prabowo Subianto kerap menggunakan nada yang terkesan menggertak pihak-pihak yang mengkritik kebijakan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Murtadho merespons pidato Prabowo dalam forum ekonomi nasional yang digelar di Jakarta. Dalam kesempatan itu, presiden sempat berkelakar dengan menyebut kemungkinan perlunya “sedikit-sedikit otoriter” dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Gus Murtadho, pernyataan bernada gurauan sekalipun tetap perlu dicermati karena dapat membentuk persepsi publik terhadap komitmen demokrasi pemerintah. Ia menilai kritik dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi, bukan ancaman terhadap stabilitas kekuasaan.

“Rakyat harus hati-hati, karena hampir dalam setiap pidato terdapat nada yang menggertak pihak yang mengkritik kebijakan rezim. Padahal kritik adalah unsur utama kontrol publik,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Ia juga menegaskan bahwa tradisi demokrasi di Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang berbagai elemen bangsa, termasuk kalangan ulama dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Karena itu, menurutnya, setiap sinyal yang berpotensi mengarah pada pembatasan kritik harus disikapi secara kritis namun tetap proporsional.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai pernyataan presiden dalam forum tersebut lebih merupakan retorika politik yang disampaikan dalam suasana santai, bukan indikasi perubahan arah sistem pemerintahan. Mereka menekankan pentingnya membaca konteks pidato secara utuh sebelum menarik kesimpulan.

Perdebatan ini menunjukkan dinamika ruang publik yang terus berkembang. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan politik, keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kebebasan berpendapat tetap menjadi isu utama dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *