MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Murtadho, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan pihak Istana yang mengingatkan agar kritik Ketua BEM UGM disampaikan sesuai “adab”.
Melalui unggahan di media sosial, Gus Murtadho mempertanyakan standar “adab” yang digunakan pemerintah dalam merespons kritik mahasiswa. Ia bahkan secara terbuka menyinggung gaya pidato Presiden Prabowo Subianto.
“Kalo yang dimaksud ADAB adalah kesopanan. Emang Prabowo kalo pidato punya ADAB? Lawak!” tulisnya, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Gus Murtadho, ukuran utama dalam menyampaikan kritik bukanlah soal sopan atau tidak sopan, melainkan pada bobot argumentasi. Ia menegaskan bahwa yang harus diuji adalah apakah kritik tersebut adekuat, berbasis data, dan memiliki substansi yang kuat.
“Yang biasa pake kata ‘Nadasmu!’ kan Prabowo? Timbangan kritik itu pada bobot argumentasinya, adekuat atau tidak, bukan sopan atau tidak,” lanjutnya.
Pernyataan ini muncul setelah pemberitaan Kompas.com berjudul “Istana Tidak Tahu Peneror Ketua BEM UGM, Ingatkan Kritik sesuai Adab” menjadi sorotan publik. Dalam pemberitaan tersebut, pihak Istana menegaskan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Gus Murtadho justru menilai pendekatan tersebut menunjukkan kegagapan memahami esensi demokrasi. Ia menyebut, pejabat Istana seharusnya fokus pada substansi kritik, bukan pada gaya penyampaiannya.
“Parah. Gini aja pejabat istana nggak paham dan sok paling sopan,” tegasnya.
Pernyataan itu langsung memantik perdebatan di ruang publik. Sebagian warganet mendukung pandangan bahwa kritik dalam demokrasi harus dinilai dari substansi dan argumentasinya. Namun tak sedikit pula yang menilai etika tetap menjadi bagian penting dalam tradisi politik Indonesia.
Perdebatan soal “adab versus substansi” ini kembali membuka diskursus lama: apakah kritik keras otomatis dianggap tidak beretika, atau justru menjadi alarm penting bagi kekuasaan?
Di tengah situasi politik yang sensitif, suara-suara kritis dari kalangan aktivis seperti Gus Murtadho memperlihatkan bahwa ruang demokrasi masih terus diuji—bukan hanya soal apa yang dikritik, tetapi juga bagaimana kritik itu dipersepsikan oleh penguasa.
