Gus Murtadho: Haji Isam Dapat Dukungan Pemerintahan Prabowo Hancurkan Hutan Papua

  • Bagikan

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho yang akrab disapa Gus Murtadho, melontarkan kritik keras terhadap rencana pengembangan program pangan dan energi strategis nasional di Merauke, Papua Selatan. Ia menilai proyek tersebut berpotensi menjadi babak baru penghancuran hutan berskala masif, setelah sebelumnya terjadi di Kalimantan.

Menurut Gus Murtadho, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru memberikan karpet merah kepada kepentingan korporasi besar yang selama ini dituding berkontribusi terhadap kerusakan hutan. Salah satu nama yang disorotnya adalah pengusaha nasional Haji Isam.

“Setelah menghancurkan hutan Kalimantan, kini Haji Isam mendapat dukungan pemerintah Prabowo untuk menghancurkan hutan Papua,” kata Gus Murtadho dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (27/12).

Ia mengungkapkan, proyek pangan dan energi strategis di Merauke berpotensi membuka lahan hingga sekitar 3 juta hektare, dengan rincian 2 juta hektare untuk sawah dan 1 juta hektare untuk perkebunan tebu. Skala pembukaan lahan tersebut dinilai sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan Papua yang selama ini dikenal sebagai salah satu benteng terakhir hutan tropis Indonesia.

Gus Murtadho menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa diperlakukan semata-mata sebagai objek proyek investasi. Di wilayah tersebut terdapat ekosistem hutan yang sangat kaya, sekaligus ruang hidup masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada alam.

“Ini bukan sekadar soal pangan dan energi. Ini soal keadilan ekologis, keberlangsungan hidup masyarakat adat, dan masa depan lingkungan Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang mengandalkan pembukaan hutan secara masif berulang kali terbukti menimbulkan bencana ekologis, konflik agraria, serta kerusakan sosial yang berkepanjangan.

Gus Murtadho mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana tersebut dan membuka ruang dialog yang melibatkan masyarakat adat Papua, organisasi lingkungan, serta publik secara luas. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hutan dan kemanusiaan.

“Jika pola lama ini terus diulang, Papua akan bernasib sama seperti Kalimantan dan Sumatera: hutan habis, rakyat tersisih, dan negara mewariskan krisis ekologis kepada generasi mendatang,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *