MoneyTalk, Jakarta – Pada Kamis (03/10), dalam sebuah pemaparan yang penuh emosi di Aula Universitas Muhammadiyah, Rocky Gerung kembali tampil dengan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan eksploitasi sumber daya alam, terutama nikel. Pidatonya, yang disampaikan dengan penuh semangat dan ketegasan, mengangkat isu-isu krusial mengenai dampak ekologis, politik antroposen, dan kebijakan-kebijakan yang dinilai merusak keberlanjutan Indonesia. Hadirin menyambut pidato tersebut dengan tepuk tangan gemuruh, menunjukkan betapa mendalamnya resonansi kritik Rocky dalam kalangan akademisi dan masyarakat.
Kritik terhadap Pemindahan IKN: Ekologi dan Politik Antroposen
Rocky Gerung memulai pidatonya dengan menyerang kebijakan pemindahan IKN yang dinilai tidak hanya sebagai sebuah proyek ambisius, tetapi juga sebagai ancaman bagi kelestarian ekosistem Kalimantan. Menurut Rocky, IKN adalah simbol dari ambisi politik yang tidak memperhitungkan kerusakan ekologi jangka panjang.
“Lebih berguna mana, cacing atau beliau?” Rocky berkata dengan nada sinis, merujuk pada proyek besar tersebut yang dinilai lebih memprioritaskan kepentingan politik daripada keberlangsungan ekosistem di Kalimantan.
Dalam pandangannya, proyek IKN yang dijalankan di Kalimantan, yang merupakan hutan tropis, berpotensi mengubah dan menghancurkan kehidupan alami yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Hal ini, menurut Rocky, adalah manifestasi dari apa yang ia sebut sebagai politik antroposen, di mana manusia berusaha untuk mendominasi alam tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Legalitas yang Dibentuk Setelah Keputusan Politik
Rocky juga menyoroti soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan dalam proyek IKN. Menurutnya, kebijakan pemerintah berjalan terbalik. AMDAL seharusnya dilakukan sebelum keputusan politik diambil, namun kenyataannya proyek IKN sudah dimulai sebelum adanya analisis lengkap terhadap dampak lingkungan.
Universitas-universitas besar, termasuk Universitas Muhammadiyah dan Universitas Mulawarman, bahkan diminta untuk melakukan kajian AMDAL sebagai upaya untuk membenarkan keputusan tersebut yang sudah terlanjur diambil. Ini bagi Rocky adalah bentuk manipulasi terhadap ilmuwan dan akademisi, menjadikan mereka sebagai instrumen legitimasi kebijakan pemerintah tanpa memberi ruang untuk kritik yang konstruktif.
Kritik terhadap Eksploitasi Nikel: Krisis Energi Global dan Ketahanan Ekologis
Rocky kemudian beralih ke topik lain yang tidak kalah pentingnya: eksploitasi nikel. Indonesia saat ini dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia, dengan rencana untuk melakukan hilirisasi agar menjadi pemasok bahan baku utama bagi industri kendaraan listrik global. Namun, Rocky mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak eksploitasi nikel yang intensif terhadap ekosistem dan krisis energi global.
“Indonesia frustrasi, karena nikel kita terus digali, sementara dunia internasional semakin mengandalkan teknologi baru yang tidak lagi bergantung pada nikel,” ujar Rocky dengan nada yang keras.
Dalam pandangannya, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam ini, kebijakan eksploitasi yang berlebihan justru dapat berbalik merugikan dalam jangka panjang. Ketika dunia beralih ke teknologi yang mengurangi ketergantungan pada nikel, Indonesia justru menggali lebih dalam dan lebih banyak nikel tanpa mempertimbangkan masa depan energi dan keberlanjutan alam.
Rocky mengutip laporan dari Foreign Policy, yang menyebutkan bahwa pasokan nikel Indonesia sangat vital bagi industri kendaraan listrik, tetapi pada saat yang sama, negara-negara besar mulai mengurangi ketergantungan mereka pada bahan tambang tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam keberlanjutan kebijakan eksploitasi nikel Indonesia.
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ketimpangan Global
Lebih lanjut, Rocky mengkritik bagaimana kebijakan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan nikel, masih sangat dipengaruhi oleh tekanan internasional dan kebutuhan ekonomi global, tanpa memperhitungkan ketahanan ekologis dan sosial dalam negeri. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mulai berpikir lebih jangka panjang mengenai dampak ekologis dari keputusan-keputusan tersebut, dan tidak hanya memandangnya dari sisi keuntungan ekonomi semata.
Universitas sebagai Alat Legitimasi Pemerintah
Rocky juga mengkritik peran universitas dalam proses ini. Baginya, universitas seharusnya menjadi tempat untuk menciptakan pengetahuan yang kritis dan menjadi suara rakyat, bukan menjadi alat legitimasi bagi kebijakan yang merusak lingkungan. Ia menyoroti bagaimana banyak universitas, termasuk yang di Kalimantan, terlibat dalam memberikan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah, padahal mereka seharusnya bisa mengeluarkan suara kritis dalam rangka menjaga kepentingan lingkungan dan sosial.
Menurut Rocky, universitas harus berperan aktif dalam mempertanyakan dan menilai kebijakan-kebijakan yang tidak ramah lingkungan, dan bukannya hanya menjadi instrumen untuk membenarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya gerakan ekologi radikal yang harus dimulai dari kampus dan mahasiswa, untuk melawan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan merusak alam.
Ekologis dan Tanggung Jawab Sosial
Di akhir pidatonya, Rocky menegaskan bahwa sudah saatnya masyarakat, terutama generasi muda dan akademisi, lebih sadar akan pentingnya keberlanjutan ekologi dan menuntut pemerintah untuk berhenti mengorbankan alam demi kepentingan politik dan ekonomi sesaat. Ia mengajak semua pihak untuk terlibat dalam gerakan yang mempertahankan hak-hak ekologis dan sosial masyarakat, serta mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dapat merusak ekosistem.
Pidato Rocky Gerung ini tidak hanya membuka wawasan baru mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan panggilan untuk bertindak kepada masyarakat dan akademisi agar lebih peduli dan aktif dalam melindungi masa depan Indonesia, yang semakin terancam oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan alam(c@kra)
