MoneyTalk, Jakarta – Direktur Rujak Center for Urban Studies, Marco Kusumawijaya, menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan karakter Neo-Keynesian yang dibungkus dengan pendekatan politik populisme serta praktik koncoisme atau jejaring kedekatan kekuasaan.
Dalam pernyataannya, Marco menyebut pola tersebut dapat dikenali dari kecenderungan negara memperbesar peran belanja publik, intervensi ekonomi, serta penggunaan program-program populis untuk menjaga dukungan politik. Namun, menurutnya, strategi itu juga berpotensi melahirkan konsekuensi jangka panjang yang dapat diprediksi.
“Model Neo-Keynesian biasanya bertumpu pada stimulus negara dan penguatan peran pemerintah dalam ekonomi. Tetapi ketika dibarengi populisme dan koncoisme, efektivitas kebijakan bisa tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa kombinasi tersebut berisiko menimbulkan ketidakseimbangan fiskal, distorsi alokasi sumber daya, hingga melemahnya tata kelola jika distribusi proyek dan insentif ekonomi lebih dipengaruhi relasi kekuasaan daripada kebutuhan struktural pembangunan.
Marco menambahkan, tantangan utama ke depan adalah memastikan intervensi negara benar-benar mendorong produktivitas, pemerataan, dan transformasi ekonomi, bukan sekadar menjaga stabilitas politik sesaat. Transparansi anggaran, penguatan institusi pengawasan, serta keberpihakan pada sektor produktif dinilai menjadi kunci agar pendekatan Neo-Keynesian tidak berubah menjadi beban fiskal berkepanjangan.