MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan aktivis Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar, memicu perbincangan di ruang publik setelah ia menyinggung dugaan penggunaan private jet oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Gus Umar menilai tindakan tersebut mencerminkan persoalan etika pejabat publik, terlebih sosok Nasaruddin Umar sebelumnya dikenal sebagai imam besar di Masjid Istiqlal.
“Miris memang Menag Nasaruddin Umar yg ex imam besar masjid istiqlal gak punya etika naik private jet sebagai Menag. Gimana ges menurut kalian?” ungkapnya, Kamis (19/2/2026).
Melalui pernyataannya, Gus Umar mengungkapkan keprihatinan terhadap sikap kesederhanaan yang seharusnya melekat pada pejabat negara, khususnya yang berasal dari lingkungan keagamaan. Menurutnya, sensitivitas terhadap kondisi masyarakat menjadi hal penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Isu ini kemudian memantik beragam respons dari masyarakat. Sebagian pihak menilai kritik tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang wajar dalam demokrasi, sementara yang lain meminta agar informasi terkait penggunaan fasilitas penerbangan ditelusuri secara utuh sebelum disimpulkan sebagai pelanggaran etika.
Pengamat politik Rokhmat Widodo juga menekankan bahwa pejabat publik memang dituntut menjaga transparansi, terutama terkait penggunaan fasilitas negara maupun pribadi dalam menjalankan tugas. Dalam konteks ini, figur-figur yang memiliki latar belakang kuat di organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dinilai membawa ekspektasi moral yang lebih tinggi di mata masyarakat.
Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan detail penggunaan private jet tersebut—apakah berkaitan dengan tugas kedinasan, fasilitas pihak lain, atau keperluan pribadi. Klarifikasi dari pihak terkait dinilai penting untuk meredam polemik sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa publik semakin kritis terhadap gaya hidup pejabat, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan keteladanan moral. Transparansi dan komunikasi terbuka pun menjadi kunci agar isu serupa tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
