MoneyTalk.id,Jakarta – Wacana mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kembali mengemuka di tengah menguatnya sentralisasi kewenangan dan pengelolaan fiskal. Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar menilai, kondisi tersebut perlu dikritisi karena berpotensi membuat daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat.
Media mengatakan, apabila hampir seluruh kebijakan dan pembangunan diorkestrasi dari pusat, maka keberadaan pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, patut dipertanyakan.
“Kalau semuanya diorkestrasi oleh pusat, kita mungkin tidak perlu lagi pemilihan gubernur. Apa itu yang ingin kita inginkan?” ujar Media Wahyudi Askar di ILC, Jumat (11/9/2026).
Menurut dia, jika arah pengelolaan negara benar-benar semakin tersentralisasi, maka hal tersebut justru bertentangan dengan gagasan para pendiri bangsa mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Media kemudian mengingatkan kembali perdebatan klasik antara Soekarno dan Mohammad Hatta mengenai bentuk negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
“Pak Soekarno unitaris, Pak Hatta federalis,” katanya.
Ia menjelaskan, Hatta pada akhirnya menerima pilihan negara kesatuan dengan sikap legowo. Namun, penerimaan tersebut menurutnya disertai harapan agar pemerintah pusat mengelola negara dengan baik dan memberikan kewenangan serta sumber daya keuangan yang memadai kepada daerah.
“Pak Hatta dengan legowo mengatakan mungkin federal bukan saatnya, tapi dengan catatan agar pusat mengelola negara dengan baik dan uang itu juga diserahkan kewenangannya kepada daerah,” jelasnya.
Persoalan yang terjadi saat ini, menurut Media, justru menunjukkan kecenderungan berbeda. Ia mempertanyakan keberadaan sumber daya fiskal yang dinilainya semakin terkonsentrasi di Jakarta.
“Sekarang itu yang tidak terjadi. Di mana uangnya? Di Jakarta. Siapa penentunya? Jakarta,” tegasnya.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat daerah menghadapi keterbatasan dalam menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya sendiri.
Media bahkan menggunakan istilah “kolonial developmentalism” untuk menggambarkan situasi ketika pembangunan tetap berjalan, tetapi kewenangan dan pengambilan keputusan dinilai sangat ditentukan dari pusat.
“Pembangunan itu terjadi. Kita mungkin tidak dijajah, tapi kita dijajah lewat regulasi,” ujarnya.
Ia menilai persoalan keadilan fiskal antara pusat dan daerah belum mendapatkan ruang pembahasan yang cukup luas di tengah masyarakat.
Padahal, menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari berkurangnya lapangan pekerjaan hingga kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan.
“Sayangnya imajinasi soal keadilan fiskal ini terhadap daerah ini tidak bisa dimunculkan di ruang-ruang publik. Tidak banyak yang paham isu ini,” katanya.
Media mencontohkan kondisi di Bandung. Ketika lapangan kerja berkurang atau kemampuan fiskal daerah menurun, masyarakat bisa saja langsung menunjuk kepala daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab.
“Mereka mungkin akan menjawab, ‘Wah, kemungkinan yang salah adalah wali kotanya.’ Gilanya lagi, wali kota juga enggak berani jujur bahwa ini yang salah adalah Jakarta,” ujarnya.
Menurut dia, keadaan tersebut semakin problematis apabila pemerintah daerah pada akhirnya memilih menerima keadaan tanpa melakukan kritik terhadap pola hubungan fiskal dan kewenangan pusat-daerah.
“Di daerah sudah mulai masuk kepada, ya sudah, terima saja. Ini bukan pembangunan yang kita inginkan,” katanya.
Media juga meminta para pemimpin daerah tidak hanya menjalankan kebijakan pusat, tetapi berani menyuarakan kepentingan masyarakat yang mereka pimpin.
Ia mengingatkan bahwa konstituen kepala daerah bukanlah presiden, melainkan masyarakat di daerah masing-masing.
“Jadilah role model, jadilah pemimpin yang kuat. Bahwa yang menjadi konstituen dari pemimpin di daerah itu bukan presiden. Konstituennya adalah rakyat, masyarakat yang ada di daerah itu,” tegasnya.
Menurut Media, persoalan fiskal yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak dalam jangka pendek. Ketimpangan kewenangan dan sumber daya antara pusat dan daerah dapat memberikan konsekuensi terhadap generasi muda dalam 10, 15 hingga 20 tahun mendatang.
“Kalau Bapak Ibu dengan segala hormat tidak berani, maka yang tersiksa ke depan adalah kami yang muda-muda ini. Karena kekacauan fiskal ini akan berdampak pada 10, 15, 20 tahun ke depan,” katanya.
Karena itu, ia menilai sudah waktunya dilakukan pembicaraan yang lebih serius mengenai desain hubungan pusat dan daerah, termasuk membuka kembali ruang bagi gagasan yang selama ini dianggap sensitif, yakni federalisme.
Media mengatakan, apabila gagasan pemerintahan yang kuat dan terpusat kembali menjadi pilihan, maka masyarakat juga harus berani menghadirkan gagasan alternatif.
Ia menyebut gagasan tersebut sebagai bentuk “imajinasi” mengenai masa depan tata kelola Indonesia.
“Kalau imajinasi Pak Prabowo hari ini kekuatan pusat harus di Jakarta, saya kira kita juga harus berani menghidupkan imajinasi yang lain,” katanya.
Media kemudian mengajak publik untuk kembali mengingat pemikiran Mohammad Hatta mengenai federalisme dan hubungan pusat-daerah.
“Andai bisa almarhum Bung Hatta, mungkin saat ini juga saat yang tepat, Bang. Kita menghidupkan kembali imajinasi soal federalisme itu,” ujarnya.
Menurut dia, perdebatan tersebut bukan semata-mata mengenai mengganti bentuk negara, melainkan keberanian untuk membayangkan kembali bagaimana kewenangan, sumber daya fiskal, dan pembangunan dapat dibagi secara lebih adil antara pusat dan daerah.
“Kita harus berani berimajinasi. Ini adalah pandangan ke depan bahwa imajinasi harus dibalas juga dengan imajinasi,” pungkasnya.
