MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Sutoyo Abadi menyoroti keras praktik investasi politik di Indonesia yang dinilainya dapat menjadi instrumen untuk membeli sekaligus mengendalikan kekuasaan negara.
Dalam rilis yang disampaikan pada Sabtu (12/9/2026), Sutoyo menyebut investasi politik sebagai salah satu bentuk investasi yang paling menguntungkan karena memiliki kemampuan memengaruhi arah kekuasaan.
“Fakta bisa terbaca dengan terang benderang, invest terbaik di Indonesia adalah investasi politik, investasi paling menguntungkan. Dengan modal cuan (kapital) yang besar bisa membeli dan mengendalikan kekuasaan negara,” kata Sutoyo.
Menurut dia, investasi politik dilakukan antara lain dengan membiayai pemilu atau pilpres serta memberikan dukungan kepada pejabat dan petinggi partai politik.
Ia kemudian menganalogikan strategi tersebut dengan mekanisme di bursa saham, yakni melalui diversifikasi portofolio untuk menyebar investasi ke berbagai sektor dan instrumen sehingga risiko tidak terkonsentrasi pada satu tempat.
“Artinya jangan taruh investasi di satu atau dua perusahaan saja. Tapi invest besar tersebar dalam saham yang peluang cuannya besar,” ujarnya.
Sutoyo menilai pemain dengan investasi politik besar pada akhirnya dapat memiliki posisi yang kuat dalam membentuk “pasar politik”.
“Pemain investasi besar, andalah yang membentuk pasar, bukan pasar yang membentuk pemilik saham investasi,” katanya.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan kompetisi politik yang menurutnya dapat direkayasa oleh pemilik modal besar.
“Bikin itu pasar politik atau bikinlah pilpres jadi-jadian, ciptakan kompetisi dan pasar jadi-jadian, toh semua instrumen politik negara sudah menjadi milik dan dalam kendalinya,” ujar Sutoyo.
Menurut dia, kondisi tersebut bahkan dapat memungkinkan pihak yang memiliki kekuatan modal politik menyusun skenario pemenangan pemilu hingga menentukan komposisi kabinet sesuai kepentingannya.
“Bisa menyelenggarakan Pilpres lengkap dengan paket siapa pemenangnya dan menyusun kabinet sesuai pilihan bonekanya,” katanya.
Soroti penguasaan sumber daya alam
Sutoyo juga mengaitkan investasi politik dengan penguasaan sumber daya alam, tanah, hingga wilayah pesisir dan laut.
Ia menyebut sumber modal bagi investasi politik dapat berasal dari penguasaan sumber daya ekonomi dalam skala besar.
“Sumber modal investasi politik dengan cuan besar, beli semua sumber daya alam, semua tanah, pantai dan lautan dan buat negara dalam negara,” kata Sutoyo.
Sutoyo juga menyebut sejumlah wilayah seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Jawa dalam pernyataannya terkait penguasaan sumber daya alam dan tanah.
Ia selanjutnya menyoroti aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan yang menurutnya berpotensi mengancam lingkungan dan memperbesar konsentrasi penguasaan ekonomi.
“Sekarang sedang menjarah Papua, ribuan ekskavator dia datangkan dari China. Pembelian ekskavator terbesar dalam sejarah umat manusia,” ujarnya.
Sutoyo juga mengkritik aktivitas penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dalam skala luas.
“Tebang semua hutan. Keruk tanah dan semua sumber daya alamnya buat proyek kelapa sawit ratusan bahkan ribuan ribu hektar,” katanya.
Kekuasaan dan kepentingan investasi
Lebih jauh, Sutoyo mengatakan ketika kekuatan investasi politik dan ekonomi telah terakumulasi serta didukung kekuasaan yang besar, pihak yang menguasai modal tersebut berpotensi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap negara.
“Dalam adagium politik ketika saham atau investasi politik ekonomi sudah bisa dikuasai dengan kekuasaan tak terbatas maka merekalah yang akan mengatur, menguasai dan mengendalikan negara,” tuturnya.
Sutoyo bahkan menggambarkan pemerintahan dalam kondisi tersebut hanya menjalankan kepentingan pemilik modal politik.
“Presiden dengan kabinetnya tugasnya semakin ringan tinggal menerima fee, sebagai boneka hanya menjaga kekuasaan pemilik investasi politik penjajahan dan menjalankan perintahnya,” katanya.
Ia menilai masyarakat pada akhirnya tetap menghadapi berbagai persoalan sosial dan politik, sementara perhatian publik dapat terpecah pada beragam isu.
“Rakyat tetap sebagai budak penjajah, dengan penderitanya cukuplah dibuat sibuk urusan ijasah palsu, MBG, KMP, sesekali demo mendatangi MK, KPK, Mabes Polri, Polda dan Istana untuk melepas rasa jengkel, rasa penat dan kemarahannya,” ujar Sutoyo.
Sutoyo menutup pernyataannya dengan kritik keras terhadap apa yang disebutnya sebagai penguasa investasi politik di Indonesia.
“Sadis, ganas, bengis dan kejam penguasa investasi Politik sedang terjadi di Indonesia,” katanya.
Pernyataan mengenai investasi politik, penguasaan sumber daya alam, penyelenggaraan pemilu, serta tudingan adanya pengendalian kekuasaan tersebut merupakan pandangan dan kritik Sutoyo Abadi sebagaimana disampaikan dalam rilisnya. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun terkait untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau tanggapan sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
