Jakarta,MoneyTalk – Lucu dan tragis sekali, Bocil anak kesayangan mantan Presiden yang hidupnya sangat dimanja, dan yang pastinya hidup bergelimang harta, tidak mengerti suka dukanya hidup yang sangat keras seperti umumnya kehidupan kaum marginal, tiba-tiba bermimpi ingin menjadi Capres, dan belakangan targetnya turun dan menginginkan jadi Cawapresnya Anies Baswedan (AB). Orang-orang pasti tertawa dan berkata,”belum juga mulai bertarung sudah menyerah duluan, batal Nyapres balik jadi Nyawapres. Dasar Bocil !”.

Celakanya, jangankan ia (AHY) yang ingin jadi Cawapresnya Anies, bahkan Anies Baswedan (AB) sendiri yang sudah diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi Bacapres 2024, sampai detik ini belum dapat kepastian jadi tidaknya AB untuk menjadi Capres R.I definitif 2024. Ini terjadi mengingat Partai Nasdem masih belum mencukupi syarat ambang batas 20 % atau mininal 115 kursi di DPR RI. Sedangkan partai-partai yang semula menyatakan ingin berkoalisi (baca: kerjasama) dengan Nasdem, masih terlihat pikir-pikir, belum memutuskan secara pasti arah kerjasamanya dengan Nasdem.

Ini benar-benar mimpi di siang bolong seorang “PURNAWIRAN MAYOR” yang ingin LANGSUNG MENJADI CAPRES/CAWAPRES 2024. Sedangkan menjadi DANYON saja baru beberapa bulan dan itupun baru memimpin kurang lebih 500 anggota, tiba-tiba ia bermimpi mau memimpin 270 juta Rakyat Indonesia. Pengalaman tempurnya juga belum ada, sebab sejak kecil terlalu dimanja oleh Peponya (SBY). Sekolah di luar negeri terus, belum pernah merasakan sekolah di bangku reot dan atap bolong, belum pernah juga bertugas di daerah-daerah konflik seperti dulu di Aceh dan Papua.

Apakah kita semua lupa atau tidak mengerti, bahwa PURNAWIRAWAN MAYOR itu selevel dengan DANRAMIL, mitra kerjanya baru level Kecamatan. Jadi harusnya sebelum AHY bermimpi menjadi Capres/Cawapres, hendaknya bermimpi dululah untuk menjadi Calon Bupati atau Calon Walikota, itupun jika ada rakyat yang mau memilih. Kalau mendukung saja pasti banyak, karena berharap sesuatu darinya, namun kalau disuruh memilihnya, rakyat butuh waktu 10 tahun berpikir tanpa putus.

Ya, Rakyat Indonesia pastinya butuh waktu minimal 10 tahun lagi untuk berpikir, layakkah AHY didukung dan dipilih menjadi Calon Bupati atau Calon Walikota, sebab untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden R.I itu terlampau tinggi, dan bukan maqamnya orang sembarangan, yang hanya modal popularitas hasil dari sisa-sisa popularitas peponya yang sudah sangat jadul, yang tidak lagi bisa memenuhi tuntutan zaman yang berkembang sangat cepat.

Siapapun boleh menyangsikan pernyataan saya ini yang terkesan sembarangan dan mengada-ada, namun pertanyaan terakhir saya ini akan menjadi bukti petunjuk otentik, betapa apa yang saya katakan itu benar adanya: Adakah di dunia ini Partai Politik yang dikuasai oleh satu keluarga dengan terlebih dahulu menyingkirkan semua para pendirinya, selain Partai Demokrat pimpinan AHY? Adakah Partai Politik di dunia ini yang AD/ART nya dirubah oleh satu orang, sendirian, yang mana dia bukan pendirinya, selain apa yang dilakukan oleh SBY atau keluarganya di Partai Demokrat Pimpinan AHY?.

Adakah di dunia ini Partai Politik yang pemilihan Ketua Umumnya disodorkan oleh bapaknya sendiri untuk disepakai oleh kongres, kecuali SBY yang menyodorkan anaknya sendiri (AHY) untuk disepakati menjadi Ketum Partai Demokrat? Adakah di dunia ini, Partai Politik yang didaftarkan ke Dirjen HAKI dengan atas nama satu orang sebagai pendirinya, selain apa yang dilakukan oleh SBY di Partai Demokrat pimpinan AHY? Sejak kapan UU Partai Politik membolehkan satu atau dua orang sebagai Pendiri Parpol? Sapere aude !…(MT).

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Jakarta,MoneyTalk – Hari ini, Rabu, 31 Mei 2023, Partai Demokrat dihubungi oleh media nasional untuk mendapatkan klarifikasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa “Demokrat sering ke Istana. PKS juga ke Istana, tetapi maunya malam”. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.

Berhubung pernyataan presiden itu menjadi perhatian masyarakat luas dan pernyataan yang mengait Partai Demokrat itu bisa disalahmengertikan, DPP Partai Demokrat perlu memberikan respons dan penjelasan sebagai berikut:

Setelah berita itu tersebar di berbagai media massa, DPP Partai Demokrat segera mengumpulkan keterangan, apakah memang ada pertemuan Partai Demokrat dengan Presiden Joko Widodo. Kami mengartikan bahwa yang dimaksud Partai Demokrat adalah pimpinan Partai Demokrat yang memungkinkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana.

Karenanya, dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, saya bertanya dan memohon penjelasan dari Bapak SBY baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun sebagai Presiden RI Ke-6. Saya juga bertanya dan memohon penjelasan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono untuk tujuan yang sama, karena sekali lagi, dua tokoh inilah yang memungkinkan baik secara organisatoris maupun secara pribadi bertemu presiden di Istana.

Penjelasan Bapak SBY mengait hal ini adalah sebagai berikut:
1) Bapak SBY dalam waktu 3,5 tahun ini, tercatat 3 kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertama, terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, siang hari. Pertemuan itu atas inisiatif dan undangan Presiden Joko Widodo. Kedua, pada saat Bapak SBY menghadiri pernikahan Saudara Kaesang di Solo. Pertemuan itu terjadi malam hari, dan waktu itu Bapak SBY hadir bersama AHY beserta istri dan EBY beserta istri, untuk memenuhi undangan yang waktunya juga malam hari, guna mengucapkan selamat atas pernikahan putra Presiden Joko Widodo. Ketiga, Bapak SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada tanggal 15 November 2022 waktunya juga malam hari karena undangan yang diterima Bapak SBY adalah menghadiri Gala Dinner G20 pada malam hari.

2) Ketiga pertemuan tersebut yang menentukan tempat dan waktunya adalah Presiden Joko Widodo, dan Bapak SBY menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, yang sedang mengemban amanah saat ini. Artinya, ketiga pertemuan itu inisiatif datang dari Presiden Joko Widodo. Bukan atas inisiatif Bapak SBY apalagi meminta waktunya malam hari.

Penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat AHY adalah sebagai berikut:
1) Selama 3,5 tahun terakhir ini, Ketua Umum AHY hanya pernah satu kali bertemu Presiden Joko Widodo tanggal 9 Maret 2021 (sekitar 2 tahun lalu). Pertemuan itu atas permintaan pihak Istana dan tempat yang dipilih adalah Istana Bogor, dan waktu yang ditentukan adalah malam hari. Jadi waktu pertemuan yang malam hari itu juga bukan atas permintaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Namun, sebagaimana sikap Bapak SBY yang menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, demikian juga sikap Ketua Umum AHY.

2) Sebenarnya, pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Bapak SBY dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Waktu itu, Bapak SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Joko Widodo adalah Ketua Umum AHY. Singkat kata, AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari.

3) Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat. Begitulah pengakuan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Ketua Umum AHY.

Empat kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketum AHY, terjadi 2 – 3 tahun yang lalu. Pertemuan-pertemuan itu bukan yang sering digambarkan oleh publik sebagai pertemuan politik yang lazim dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah.

Dengan penjelasan ini, diharapkan insan media dan masyarakat luas mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya, dan tidak memiliki praduga yang tidak baik kepada Partai Demokrat seolah-olah Partai Demokrat juga ikut mencari jalan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan meminta waktunya malam hari. Kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh “kucing-kucingan” yang semua itu tidak pernah kami lakukan.

Jika ada perbedaan pendapat dengan pihak Istana, kami Partai Demokrat termasuk Bapak SBY dan Ketum AHY siap untuk “dikonfrontir” baik dengan Presiden Joko Widodo maupun pembantu-pembantunya. Ini sangat penting agar kebenaran tegak di negeri yang kita cintai ini.

Demikian respons dan penjelasan Partai Demokrat berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang kami utarakan di atas, yang saat ini menjadi perhatian masyarakat luas.(MT)

Teuku Riefky Harsya
Sekretaris Jenderal