21 Oktober 2026

Blog

Jakarta,MoneyTalk – Pemerintah Kota Bekasi paska dipimpin plt. Tri Adhianto Tjahyono bukannya membaik malah lebih parah dalam tata kelola anggaran.

Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah kasus penyelewengan anggaran sejak Tri menjabat sebagai Walikota Bekasi. Dalam kurun waktu 2022 saja terdapat 19 temuan dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 21,1 miliar.

Jika dibandingkan periode sebelumnya, potensi penyimpangan anggaran Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Tri melambung tinggi.

Temuan penyimpangan anggaran yang terbukti dan telah diaudit BPK di tahun 2020 terdapat 18 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 5,3 miliar. Tahun 2021 turun menjadi 12 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 1,5 miliar.

Setelah Tri Adhianto Tjahyono menjabat di tahun 2022 temuan penyimpangan yang teraudit BPK naik 14 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Total nilai kerugian negara mencapai Rp 21, 1 miliar.

Lebih parah lagi, BPK telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot Bekasi agar mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 19,6 miliar namun yang ditindaklanjuti hanya senilai Rp 1,7 miliar.

Berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis CBA meminta Aparat Penegak Hukum khususnya KPK untuk memperhatikan Kota Bekasi. Karena paska Rahmat Effendi, penyimpangan anggaran di kota Bekasi masih sangat parah. (MT)

Jajang Nurjaman
Koordinator CBA

Mengapa semua gugatan Nurul Gufron-KPK di Kabul kan MK?

Jakarta,MoneyTalk – Sedangkan semua gugatan soal PT 20%. Tak satupun yang di kabulkan. Semua nya di tolak. Termasuk Gugatan DPD?

Setelah Reformasi. Diantara buah nya adalah: Terbentuk nya KPK dan MK.

Apakah Gugatan Rakyat untuk mendapatkan Kedaulatan nya untuk menetapkan dan menentukan seorang Pemimpin yang peduli pada kepentingan Rakyat. Semua nya di tolak dalam hal gugatan PT 0%.

Sebalik nya gugatan sesama lembaga hasil reformasi soal perpanjangan kekuasaan di KPK di setujui bulat – bulat?

Kalau alasan perpanjangan masa jabatan di KPK untuk efektifitas pemberantasan korupsi. Apakah pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan masa jabatan usia seseorang di KPK?

Padahal banyak kasus yang masuk di KPK tidak terselesaikan secara tuntas dalam sejumlah kasus laporan masyarakat. Contohnya: Laporan Ubedillah Badrun soal dugaan Pembelian saham Anak2 Jokowi dengan perusahaan pembakar hutan. Apakah KPK berani menyentuh nya? Dan sejumlah kasus lain nya yang menyentuh sejumlah elit di pusaran kekuasaan.

Lalu efektif lah MK memperpanjang usia jataban seorang pejabat KPK? Di tengah kritikan sejumlah mantan Pimpinan KPK soal Firli beberapa waktu lalu?

Bagaimana KPK di beritakan berupaya menjegal Anies Baswedan dengan berbagai cara sehingga menimbulkan polemik. Demikian juga posisi Filri yang mendapat kritikan oleh masyarakat?

Tapi, lalu oleh MK mengabulkan semua guguran KPK yang di wakili oleh Nurul Gufron sebagai pejabat KPK. Lah gimana itu MK di jadikan vested interest untuk perpanjang kekuasaan oleh orang yang masih menjabat?

Bagaimana MK mensikapi Gugatan Rakyat yang di wakili oleh sejumlah Elemen Masyarakat untuk mendapatkan Hak2 Konstitusional dan Kedaulatan nya sebagaimana di jamin oleh UUD1945. Tapi di kandaskan oleh MK?

Padahal MK lahir dari buah reformasi dan perjuangan Rakyat mengakhiri kekuasaan yang anti demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dan MK dalam putusan terhadap gugatan PT 20% itu. Adalah mempertahan kedaulatan Partai dan Gabungan nya. Dan tidak mengabulkan Gugatan Rakyat untuk mendapatkan Kedaulatan Rakyat.

Apakah Kedaulatan Partai saat ini adalah jelmaan dari kedaulatan Rakyat?

Tidak MK mengabaikan Gugatan PT 20% dan mengabulkan gugatan 0% sebagai wujud dari kedaulatan Rakyat itu sama saja mengkhianati Hasil Perjuangan Reformasi ber darah – darah. Membayar mahal Reformasi dengan gugurnya sejumlah Mahasiswa?

Mengapa saat ini MK hanya sibuk perpanjang usia kekuasaan di KPK dan mengabaikan salah tugas pokok nya menjaga konsitusi, demokrasi dan kedaulatan Rakyat?

Apalagi pimpinan MK saat ini berada di pusaran KKN dengan Istana. KKN adalah musuh reformasi. Tapi saat ini tampil utuh bahkan melebihi Orba.

Rakyat yang mendambakan tegak nya konsitusi di atas demokrasi dan kedaulatan rakyat bukan tegak nya konsitusi di atas kedaulatan partai politik dan gabungan nya semata.

MK memposisikan diri hanya sebagai penjaga usia kekuasaan saja. Tapi abai adalah misi dan visi yang sebenarnya untuk mengawal konsitusi, demokrasi dan kedaulatan yang di kehendaki oleh reformasi.

Maka pantas saja. Kalau Rakyat menghendaki MK di bubarkan karena keberadaan nya telah mengkhianati cita2 Reformasi.(MT)

Oleh: Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Jakarta,MineyTalk – Kasus penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor semakin merajalela. Sebagai contoh Center for Budget Analysis CBA menemukan 416 proyek bermasalah di tahun 2022 pada Sekretariat Dewan Kabupaten Bogor, ditambah proyek pembangunan sekolah serta jalan pada Dinas Pendidikan dan PUPR Pemkab Bogor.

Kasus penyalahgunaan anggaran di Pemkab Bogor sudah jelas tindakan korupsi yang masif, sayangnya paska diringkusnya 4 pejabat tinggi Pemkab Bogor termasuk Ade Yasin, belum ada tindak lanjut yang lebih serius dari Aparat Penegak Hukum khususnya KPK.

Sebagai catatan, kasus Ade Yasin hanyalah sebagian kecil dari masifnya praktik korupsi di Pemkab Bogor. Bahkan dari kasus Ade Yasin publik Kabupaten Bogor dapat menilai, saking masifnya praktik korupsi yang oknum pejabat Pemkab Bogor lakukan, Ade Yasin sampai harus menyuap oknum BPK agar bungkam dan pada akhirnya terciduk KPK.

Setelah penangkapan Ade Yasin, penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor kembali buntu, seolah-olah masalah korupsi di Kabupaten Bogor tuntas. Faktanya, masih banyak tabir yang belum dibongkar.

Sebagai bukti, hal ini tertuang dalam hasil audit BPK terbaru semester I 2022. Terdapat 14 kasus dengan nilai temuan sebesar Rp 42,9 miliar. Angka ini merupakan temuan terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Lebih memperhatikan lagi, dari 14 temuan dengan nilai puluhan miliar, BPK sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab Bogor, namun tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh internal Pemkab Bogor.

Fakta ini menunjukkan, Pejabat di Pemkab Bogor sangat santai bahkan terkesan menyepelekan pihak BPK. Mungkin mereka berpikir, KPK tidak akan lagi masuk ke wilayah Pemkab Bogor, dan oknum-oknum pejabat nakal bisa bebas melakukan penyalahgunaan anggaran secara masif di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta KPK untuk kembali turun gunung ke Kabupaten Bogor. Bongkar sampai tuntas kasus korupsi di Kabupaten Bogor, jangan biarkan oknum pejabat yang saat ini nyaman bertindak melanjutkan tindakan kotornya.

Jajang Nurjaman
Koordinator CBA

Jakarta,MoneyTalk – PDIP masih juga ngotot dengan Ganjar, padahal sudah sejak awal Penulis menyatakan Tinggalkan Ganjar, ambil Puan Kembali dan Pasangkan dengan Prabowo. Tentu saja sebagai Wapres. Hal ini masih belum terlambat, Prabowo masih Lajang, belum punya pendamping. Bila PDIP ambil Opsi Ini, PDIP akan Selamat dari Degradasi Drastis Pemilih atau kehilangan Elektabilitas habis-habisan. Setidaknya masih di atas 15 %. Tapi seandainya Opsi Ini tidak diambil, PDIP akan turun Super Drastis menjadi di bawah 15 %. Masa iya… Ya iyalah :S

uara PDIP di atas 20 % pada Pemilu tahun 2019 adalah Suara yg Diragukan Keabsahannya oleh para Anggota dan Pendukung PDIP sendiri. Itu menurut banyak teman-teman PDIP Penulis yang berdomisili di Jawa Timur, dan bahkan terutama di Jawa Tengah. Penghilangan super mudah kotak suara KARDUS BERGEMBOK BESI itulah Penyebab Utamanya.

Banyak Kader dan Anggota PDIP Pendukung Puan yang bahkan Bersumpah Tidak Akan Pilih Ganjar meskipun masih tetap Memilih PDIP dalam Pemilunya. Tetapi tidak sedikit pula yang kebablasan dengan Bersumpah Tidak Pilih PDIP dalam Pemilu, karena sangat amat Kecewa atas Penunjukkan Ganjar sebagai Capres PDIP. Sementara Ganjar sebagai Gubernur di Jawa Tengah mereka anggap TIDAK BERPRESTASI.

Sebagian sangat besar Tukang Bakso dan Pedagang Kecil juga Bersumpah tidak akan Mencoblos PDIP beserta Capresnya Ganjar dalam Perhelatan Pemilu dan Pilpres Tahun 2024 akibat ucapan Megawati : “TIDAK INGIN PUNYA MANTU TUKANG BAKSO.”

Begitupun sebagian sangat besar Ibu-Ibu Pengajian juga Bersumpah tidak akan Mencoblos PDIP dan Ganjar dalam Pesta Pemilu/Pilpres 2024 karena teguran sinis Megawati terhadap Ibu-Ibu Pengajian yang menurut Megawati BUANG-BUANG WAKTU saja ikut pengajian.

Penggemar Sepak Bola di Indonesia, tanpa pandang bulu, sudah pula bersumpah bahwa mereka bukan hanya haram memilih Ganjar dan PDIP dalam Pilpres dan Pemilu RI tahun 2024, tetapi justru bertekad membuat PDIP menjadi KUDA PONI atau MANUSIA LILIPUT yang bahkan tak tampak kepalanya apalagi batang hidungnya di tengah-tengah Lautan Manusia.

Last but not least, Neraka Paling Dalam bagi PDIP adalah Pembangkangan oleh Kader Tercintanya yang mendukung Prabowo sebagai Presiden, yaitu Joko Widodo alias Jokowi. Ini dipastikan akan MENGGERUS HABIS Pendukung PDIP di kandang sendiri di Jawa Tengah.

Kini kita tengok partai-partai Koalisi Pemerintah lainnya. Nasdem sudah pasti berlawanan dengan PDIP, bahkan telah lebih dulu bersimpang jalan dengan Presiden Jokowi yang tampaknya tidak mungkin diperbaiki lagi. Golkar adalah Partai Koalisi paling keras penentang PDIP ikut ke dalam KIB yang dibentuk Jokowi. Sementara PKB sudah merasa nyaman berkoalisi dengan Gerindra yang Percaya Diri mengusung Prabowo sebagai Capres mereka untuk tahun 2024 mendatang. Tampaknya Ketua Umum PKB yang merupakan Sandera KPK bermain cantik sehingga tak terpengaruh kuat oleh Penyanderaan dirinya itu. PAN dan PPP tidak bisa diharapkan karena Pimpinannya juga TERSANDERA KPK sehingga keduanya tersulap menjadi Partai Tanpa Gerbong. Dengan demikian tampaknya PDIP betul-betul akan berjalan sendirian mendukung Ganjar yang maju Tanpa Harapan karena Elektabilitasnya sesungguhnya sangat rendah, jauh di bawah Hasil-Hasil Survey yang ditampilkan selama ini. Hal ini sudah lama diketahui umum, tetapi baru-baru ini saja terbuka di media, bahkan dibongkar oleh Media yang katanya Jujur Terpercaya, KOMPAS. Jadi bagaimana caranya untuk kita tidak percaya? (MT)

Oleh : Indra Adil
Eksponen PKM IPB 77/78

 

Jakarta,MoneyTalk – Menjelang Pemilu 2024 aktivitas politik di dunia digital kian meningkat. Pemilu 2024 juga berpotensi menjadi panggung kembalinya para propagandis politik (Buzzer) yang telah muncul sejak dekade lalu.

Dengan kedok kebebasan berpendapat, mereka menggunakan akun anonim untuk menyebar hoax (disinformasi) yang memecah belah masyarakat.
Meski hoaks sudah ada sejak dahulu kala, namun penyebarannya di Indonesia baru memperoleh momentum pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 (Bata, 2019).

Sehingga hoaks berpotensi meraja lela di momentum Pemilu 2024 nanti, yang tentunya akan mengganggu dan berakibat fatal terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Dalam pemilu hoaks sering kali digunakan untuk menjatuhkan rival politik peserta Pemilu lainnya. Sebaliknya, hoaks juga digunakan untuk mengunggulkan salah satu calon peserta Pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Hoaks ini cenderung sengaja disebarluaskan oleh propagandis politik (Buzzer) di tengah masa-masa kampanye.
Penyebaran hoaks (disinformasi) yang dilakukan buzzer dapat diancam dengan aturan hukum. Beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur hal tersebut diantaranya adalah Pasal 280 UU Pemilu tentang larangan-larangan dalam berkampanye; Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang penghinaan, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut cukup sulit diberlakukan terhadap para Buzzer, karena mereka umumnya menggunakan identitas anonim dalam menjalankan aksisnya sehingga sulit untuk dilacak.

Selain itu, hoaks dapat menjebak masyarakat dikarenakan misinformasi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga informasi yang tidak benar tetap mereka sebarkan lantaran tidak tahu terhadap kebenaran informasi tersebut.

Melihat fakta tersebut dan meningkatnya hoaks (misinformasi dan disinformasi) selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024, kerjasama multiforum sangatlah dibutuhkan dalam mengahadapi isu ini, khususnya kalangan kaum muda.

Upaya paling penting dalam menghadapi isu ini adalah peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya kaum muda. Pemerintah, penyelenggara Pemilu dan masyarakat sipil berperan penting dalam menanggulangi penyebaran hoaks di masyarakat khususnya kaum muda.

Menjelang Pemilihan Umum 2024, sosial media juga berpotensi menjadi sarana penyebaran hoaks (misinformasi dan disinformasi) yang dapat merusak kerukunan masyarakat Indonesia. Namun, potensi tersebut akan dapat diatasi apabila ada kerja sama yang baik antarelemen masyarakat, kerja sama yang baik antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah khususnya kominfo agar dapat melakukan takedown terhadap berita ataupun konten yang berisi hoaks sehingga dapat menciptakan pemilihan umum yang damai dan demokrasi yang berkualitas.(MT)

Mahmud Ali
Pegiat Pemilu dan demokrasi

Jakarta,MoneyTalk – setelah Musra (Musyawarah Rakyat) di Istora Senayan. Ada yang sebutkan Musra: Musuh Rakyat. Ahad (14/5). Orasi ber -api2 Jokowi tentang kriteria pemimpin harus berani dan tidak sebut nama Ganjar di acara itu. Spekulasi mengarah ke: Prabowo Subianto.

Prabowo lalu lakukan pertemuan dengan makan bersama Gibran. Nampaknya Prabowo bersiap umum kan pencapresan. Sedang menjaring cawapres? Atau ketemu Gibran hanya untuk ledek Megawati?

Karena setelah itu Gibran di panggil PDIP untuk klarifikasi atas dukungan Projo (relawan pro Jokowi) dan keluarga Jokowi yang tersiar dukung pencapresan Prabowo.

Ada pesan halus. Jokowi dan Megawati sedang main tik-tok soal pencapresan. Mega – PDIP capreskan Ganjar Pranowo. Jokowi main 2 kaki. Dukung Ganjar dan dukung Prabowo.

Dari dua permainan petak umpet itu. Kelihatan nya berusaha menghimpit Anies. Dan Anies di persulit dengan kasus Sekjen Nasdem: Jhonny G Plate.

Permainan for play pilpres. Ini menarik. Di kaji dan di cermati. Tapi pertanyaan nya: mengapa sampai Jokowi dan Megawati menurunkan kekuatan full power untuk berupaya menghentikan langkah Anies di pilpres dengan menurunkan dua pemain utama: Bowo dan Ganjar untuk ganjal Anies?

Sebelum nya setelah gagal Anies di sudutkan dengan kasus Formula E – KPK dan Gugatan Moeldoko-MA?

Apakah begitu takut dan khawatirnya Jokowi dan Megawati sehingga untuk mengkandaskan Anies. Bermain dengan berbagai jurus dan laga?

Publik mencermati sambil rileks dan santai mengamati permainan petugas Partai dan Emak Asuh nya itu. Karena kelihatan: Panik betul hadapi hajatan Pilpres 2024 nanti.

Padahal sebetul nya tidak perlu ngoyo gitu. Turun gelanggang. Back up Capres Andalan nya. Masa iya sih presiden jadi timses Capres yang masih jabat gubernur dan Mentri? Dan berusaha maksimal kalahkan mantan Gubernur yang adalah mantan menteri nya?

Bisa permainan Jokowi dan Megawati himpit Anies dengan serang ke jantung Nasdem dengan menahan Sekjen Nasdem. Akan bikin Surya Paloh gelagapan?

Tapi, nampak nya Bos Metro tv dan Media Indoensia akan memainkan sejumlah jurus. Untuk bangun benteng pertahanan untuk tetap kawal Anies. Dari gempuran Jokowi dan Megawati.

Apakah Jokowi dan Megawati sedang bersihkan gelanggang sebelum bertarung? Atau sedang bikin becek lapangan. Akhirnya licin dan tergelincir sendiri?

Apakah Jokowi dan Megawati sedang jadi gunting untuk gunting Anies? Atau akan gunting diri sendiri?

Asyik juga sih mencermati gelanggang politik para penakut yang takut bayangan dan takut perubahan.

Kalau perubahan: Ternyata semakin baik. Dan biasanya akan semakin baik. Kenapa harus takut? Takut pada pada perubahan?

Dan tidak perlu takut. Kalau matahari pasti akan terbit besok. Dan perubahan pasti terjadi.

Jadi jangan takut mati karena perubahan. Sehingga semua cara di tempuh untuk membendung perubahan. Rasanya tidak mungkin ya?

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan

 

Jakarta, MoneyTalk – Untuk saat ini, kebutuhan warga NU yg mayoritas tinggal di desa-desa adalah,1.Pendidikan, 2. Ekonomi dan 3. Kesehatan

Melihat kebutuhan riil warga NU tersebut, maka sayogyanya Pengurus NU mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU fokus kepada 3 program tersebut.

Untuk mencapai keberhasilan 3 program tersebut perlu menyadarkan warga NU semua, mulai dari Pengurus PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU serta warga NU yg ada di ranting.

Penyadaran yg diperlukan ada 2; yaitu penyadaran Pengurus dan penyadaran warga. Penyadaran Pengurus di berbagai tingkatan tentu harus punya kurikulum pendidikan penyadaran di level PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU dan Ranting.

Penyadaran yg dimaksud adalah penyadaran bahwa kebutuhan yg mendesak diperlukan oleh warga NU adalah Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan

Pendidikan dan Kesehatan akan bisa terpenuhi kalau ekonomi warga terpenuhi. Artinya perlu upaya pengembangan dan membangkitkan ekonomi warga NU.

Dan disini butuh inspirasi yg bisa menyadarkan para PENGURUS dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU, bagaimana cara memenuhi dan meningkatkan akan kebutuhan ekonomi warga NU?

Tentu pertanyaan ini, bisa dijawab dengan program Pendidikan Community Organizer (CO), dan Pendidikan Community Development agar warga NU bisa keluar dari kemiskinan absolut.

Dengan adanya Program diatas, maka dibutuhkan Ahli Community Organizer (CO) dan Community Development (Comdev) yang saat ini sangat dibutuhkan oleh semua Ranting di seluruh Indonesia, baik di desa maupun di kota.

Namun permasalahan adalah
siapakah ahli atau orang Penggerak Penyadaran CO atau Comdev yg bisa diterima oleh seluruh Pengurus dan warga NU dan bisa menggerakkan warga secara massif dan sdh terbukti?

Setelah Gus Dur diambil Allah, di PBNU (Pengurus Harian Tanfidziyah) yg mempunyai keahlian Menggerakkan Pengurus dan Warga NU di bidang CO atau Comdev adalah alm. KH. Abbas Muin dan KH. As’ad Said Ali.

Untuk Gerakan CO dan Comdev, seluruh warga NU dari Sabang sampai Merauke sdh merasakan hasil gerakan yg dilakukan oleh alm. KH. Abbas Muin.

kemudian, untuk menggerakkan Pendidikan Kader Penggerak NU seluruh Pengurus NU dari PBNU hingga Ranting NU bahkan warga NU serta banom-banom NU telah merasakan sentuhan tangan dingin Pak KH. As’ad Said Ali melalui Gerakan CO dan Comdev yang manfaat sangat dirasakan besar sekali oleh warga NU sampai sekarang.

Dan Warga NU tentu masih ingat,ketika sebelum ada program Pendidikan Kader Penggerak NU yg sering disingkat PKPNU. Dimana setiap akan melaksanakan Konferensi MWCNU dan Konferensi Ranting NU warga NU kesulitan menemukan Kader NU yang bisa memimpin dan menggerakkan warga NU dan Jam’iyyah NU serta banom-banom NU di level MWCNU dan Ranting NU.

Setelah dilakukan Pendidikan Penggerak Kader NU sejak 2011 maka kader NU banyak sekali ditemukan di tingkat Anak Ranting, dan MWC. Bahkan tidak sedikit Kader NU yg bertitel doktor mau menjadi Pengurus MWC NU dan Kader NU yg bertitel S2 mau menjadi Pengurus Ranting NU. Wow Dahsyat!

Seruni AS
Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, dan Warga NU Pinggiran.

JAKARTA, MoneyTalk – Demi membangun sinergi dalam hal edukasi pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyambangi Pesantren Madinatunnajah yang terletak di Tangerang Selatan.

Dalam kunjungan yang berlangsung penuh semangat ini, Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, ketua tim pengabdian masyarakat FH UI, menyampaikan maksud mereka untuk mengajak kolaborasi dalam mencegah kekerasan di lingkungan pesantren.

Kegiatan yang berlangsung pada minggu, 21 Mei 2023 ini juga dihadiri beberapa mahasiswa pengabdi FH UI tingkat sarjana. Agenda kunjungan ini merupakan salah satu kegiatan dari Unit Pengmas FHUI.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pengurus dan pengajar pesantren, Ibu Eva menjelaskan tujuan dari ajakan kolaborasi ini. Pesantren Madinatunnajah Tangerang Selatan diundang untuk bekerja sama dengan FH UI dalam mencegah kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen FH UI untuk turut serta dalam peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Pimpinan Pesantren KH Agus Abdul Ghofur M,Pd. menerima dengan hangat kunjungan ini. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, dimulai dengan pemaparan Bu Eva mengenai program Pengabdian Masyarakat FH UI dengan tema “Edukasi Pencegahan Kekerasan Fisik & Perlindungan Hukum terhadap Santri Pondok Pesantren di Indonesia”.

“Pesantren merupakan instansi Pendidikan yang unik dan memiliki corak tersendiri, sehingga kurikulum pendidikan dan pengasuhan akan memiliki kearifan masing-masing, untuk itu perlu pendekatan tersendiri dalam kegiatan kesehariannya” ucap bu Eva mengawali pertemuan.

Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang sudah ada sejak lama, menurut penelitian sejak era Giri Kedaton, atau lebih awal lagi. Kementerian Agama mencatat hingga saat ini jumlah pesantren di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar 36.600.

Sedangkan jumlah santri aktif sebanyak 3,4 juta dan jumlah pengajar (kiai/ustad) sebanyak 370 ribu. Banyaknya jumlah santri ini, dapat menjadi bukti kepercayaan masyarakat kepada Lembaga pesantren. Sehingga pesantren mampu menjadi Key opinion leader (KOL) dalam beberapa isu.

Melihat fakta ini, tim pengmas FH UI mengajak Pesantren untuk mengedukasi pengurus pesantren, pengajar, dan santri dalam mencegah Tindakan kekerasan. Mengacu pada Committee on the Rights of the Child (CRC Committee) atau Konvensi Anak dalam General Comment No 8 (2006) menegaskan pelarangan hukuman dengan kekerasan (corporal punishment), baik fisik maupun psikis. Tak bisa dipungkiri, beberapa waktu lalu terjadi beberapa kasus kekerasan fisik, psikis bahkan seksual di lingkungan pesantren.

KH Agus menyambut dengan hangat kunjungan ini, dan bersedia bekerja sama dengan tim pengabdi FH UI, Dia berkata, “Pada prinsipnya Pesantren Madinatunnajah ingin lingkungan pesantren kami bebas dari kekerasan, fisik, verbal, bully-an, dan lainnya. Kami pengen pesantren ini menjadi tempat yang baik untuk belajarnya santri/wati kami.”

Dia menambahkan, “Kami juga siap sekiranya nanti tim pengabdi buat acara di tempat kami, untuk edukasi santri kami dan guru-gurunya.”

Kunjungan ini menghasilkan kesepatakan antara tim pengabdi dan pesantren untuk melanjutkan agenda untuk melaksanakan kampanye nasional untuk Pesantren anti Tindakan kekerasan. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara pengabdi dan pengurus pesantren.

Jakarta,MoneyTalk – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar pemerintah tidak bangga dengan pernyataan IMF yang menilai kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil, di antara negara-negara lain.

Justru, LaNyalla meminta pemerintah introspeksi diri. Karena indikator utama pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktanya masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan pasca serangan wabah Covid-19 dua tahun lalu.

“Kalau mau bicara jujur, sektor riil di masyarakat masih mengalami ketidakpastian. Pelaku-pelaku usaha yang baru merintis mengalami kendala yang signifikan, dan beberapa berakhir dengan kebangkrutan. Ini menunjukkan kekhawatiran yang harus dicermati dan dianalisa bagaimana meningkatkan ekonomi yang stabil,” ujar LaNyalla, Senin (22/5/2023).

Menurut LaNyalla, gelombang PHK masih berjalan. Sebagian masyarakat merintis usaha baru dengan modal kredit. Dan bila usaha tersebut mengalami kegagalan, dampaknya angka NPL perbankan akan naik di akhir tahun nanti.

“Ini artinya pertumbuhan ekonomi belum sehat di tataran mikro. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya kongkrit dan kebijakan fiskal yang lebih kuat, agar aktivitas ekonomi terus bergerak,” tukasnya.

LaNyalla juga menyoroti pertumbuhan yang belum dibarengi dengan pemerataan. Artinya, strategi ke depan pemerintah jangan hanya berpikir tumbuh tetapi juga merata.

“Jadi kalau tumbuh saja, tetapi uang itu hanya berputar di lantai bursa melalui aksi IPO dan sejenisnya, maka itu bukan pemerataan. Karena itulah sektor-sektor ekonomi yang lain perlu mendapat perhatian. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang sektor itu-itu saja,” ucap dia.

Sebelumnya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan dunia, dan masih terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian. Pernyataan itu disampaikan Kristalina dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di sela rangkaian KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu kemarin.(MT)

Jakarta,MoneyTalk – Ramai diberitakan oleh banyak media prihal dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto (PS) dibandingkan dengan mendukung Ganjar Pranowo (GP) untuk perhelatan Capres 2024. Sinyalemen ini diperkuat lagi dengan munculnya Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Jokowi yang turut memberikan dukungan untuk PS. Analisa politik dari sebagian orang ini berangkat dari anggapan, bahwa Presiden Jokowi tidak menghendaki Capres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden, yang dikhawatirkannya akan bisa memenangkan Anies Baswedan (AB). Bagaimana saya menilai semua anggapan ini? Baiklah, akan saya bahas !.

Pertama, di berbagai release lembaga survei terpercaya, elektabilitas AB masih stagnan bahkan cenderung menurun dan tidak sebanding dengan popularitasnya. Jika sudah demikian, untuk apa Presiden Jokowi khawatir dengan kemenangan AB, tidak logis bukan? Selain itu, Partai NASDEM yang selama ini menjadi sponsor dan pengusung utama AB untuk jadi Bacapres, suaranya terus menerus anjlok dan kadernya di Kabinet (Menkominfo) terlibat korupsi trilunan rupiah serta ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ini tentu telah membuat Surya Paloh gemetaran, apalagi kalau kemudian ditemukan bukti ia dan partainya terlibat atau menerima setoran dari Jhonny G. Plate. Olehnya, AB bukanlah ancaman nyata bagi Presiden Jokowi.

Kedua, kita semua faham bahwa pendukung PS dan AB adalah orang-orang garis keras dan garis bingung, parahnya lagi tuna sejarah. Adian Napitupulu, saya dan semua teman-teman seperjuangan mantan Aktivis ’98, berbicara bertahun-tahun di berbagai media, menjelaskan apa dan bagaimana yang pernah dilakukan oleh kedua orang tersebut di kilasan Sejarah Indonesia Menjelang 1998 (untuk PS), dan di kilasan Sejarah Indonesia Menjelang 2017 (untuk AB), tak akan pernah didengar apalagi dimengerti dan difahami oleh pendukung-pendukungnya. Bagi mereka pokok’e PS atau AB, keine diskussion mehr ! Tak ada diskusi lagi !.

Kalau sudah begini, maka tiada jalan lain lagi bagi Presiden Jokowi dan keluarganya yang mereka benci, dan bolak-balik difitnah sebagai Keturunan PKI, selain harus terus memepet PS agar dianggap sebagai pendukungnya. Dan kalau Presiden Jokowi dan keluarganya sudah dianggap sebagai pendukung PS, maka pendukung PS akan pusing tujuh keliling, dan menganggap PS nantinya bakal dikendalikan oleh Jokowi. Kenapa tidak? Setelah bertarung politik yang menguras keringat, emosi dan uang di Pilpres 2014 dan 2019, PS dan Sandiaga Uno mau juga dijadikan bawahan oleh Presiden Jokowi dengan diangkatnya mereka berdua sebagai Menteri alias Pembantu Presiden. Seni politik tingkat tinggi Jokowi ini pada akhirnya telah berhasil memecah kristalisasi dukungan untuk PS, hingga retakan dukungan politik itu sebagian terbagi atau pindah ke AB.

Olehnya, jikapun nantinya Capres diikuti oleh tiga Paslon, maka yang diuntungkan sebenarnya adalah GP ! Orang boleh menduga, jika nantinya ada tiga Paslon Capres yang maju, maka GP akan kalah di putaran kedua, sebagaimana Ahok yang kalah di putaran kedua ketika bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Logika politik apa itu? Itu sangat tidak mungkin, mengingat dukungan untuk GP dari pendukung Jokowi itu tetap utuh jikapun ada yang pindah dukungan itu hanya beberapa ketua organisasi relawan. Dukungan untuk GP ini bahkan bisa bertambah lebih besar, selama tidak ada kasus besar yang menimpa GP hingga Pilpres 2024. Pikirkan saja, PS dan AB itu sebenarnya jauh lebih dulu mendeklarasikan dan dideklarasikan sebagai Bacapres oleh partai pengusungnya daripada GP yang baru dideklarasikan menjadi Capres menjelang Lebaran Idul Fitri April 2023 lalu.

Namun apa kenyataannya? PS dan AB sampai detik ini belum menemukan kesepakatan mengenai siapa Bacawapresnya. Yang lebih tragis lagi, koalisi yang digagas PS dan Surya Paloh (SP) juga masih koalisi bongkar pasang, alias koalisi jadi-jadian, yang sewaktu-waktu parpol yang bergabung dengannya akan lari menjadi pendukung GP. Sedangkan GP saat ini malah memiliki stok banyak untuk bisa dijadikan sebagai Cawapresnya. Semuanya orang berpengaruh, memiliki banyak pendukung dan bukan figur politisi jadi-jadian atau karbitan, semacam AHY yang dikarbit SBY, atau MI yang jadi Ketua Parpol karena merebut singgahsana politiknya dari Gus Dur berkat kongkalikongnya dengan SBY yang saat itu jadi Presiden. Percayalah, tanpa dukungan dari SBY, MI saat itu hanyalah politisi pemula yang tak memiliki pengaruh apa-apa sebagaimana AHY.

Ketiga, terus terang sebenarnya banyak juga pendukung Presiden Jokowi yang merasa tidak dihargai oleh Presiden Jokowi, sebab begitu Jokowi kembali lagi jadi Presiden, mereka tak pernah lagi diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Padahal mereka selama ini sudah berjuang habis-habisan, baik waktu, tenaga maupun uang, bahkan nyaris nyawa, mengingat menjadi pendukung Presiden Jokowi itu penuh resikonya, yakni menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok radikal, intoleran dan teroris. Namun berkat dukungan pada Jokowi yang muncul dari hati sanubari yang ikhlas, mereka sebenarnya juga tidak pernah merasa kecewa, putus asa apalagi balik badan dan menjadi penyerang Pemerintahan Jokowi. Mereka selama ini tetap setia menjaga Pemerintahan Jokowi sampai nantinya berakhir jabatannya.

Orang-orang yang saya sebut terakhir ini, memiliki komitmen dan loyalitas tanpa batas. Karenanya, mereka akan terus setia mendukung figur yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi penerus kepemimpinan nasionalnya, sebagai perwujudan kesetiaannya pada Presiden Jokowi. Maka, ketika Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memilih GP, pendukung-pendukung setia Presiden Jokowi ini tentu sudah menyiapkan segalanya, baik itu tenaga, waktu dan dananya untuk menyukseskan GP. Salah satu di antara loyalis Presiden Jokowi yang tak terbantahkan dan siap mendukung penuh Capres GP ini adalah R. Haidar Alwi. Pengusaha, organisatoris yang memiliki banyak pengalamannya di bidang managemen kesejahteraan. Beliau seorang pengusaha ahli pertambangan yang memiliki kepedulian besar untuk menyupport para pejuang yang memiliki komitmen besar untuk menjaga Pancasila dan NKRI.

R. Haidar Alwi low prifile, tapi siapa yang tidak tau kalau pengusaha pejuang ini selalu menyantuni kaum fakir miskin tiap saat di negeri ini? Ribuan anak-anak yatim piatu telah dibantunya, para lansia dan orang-orang di panti jompo dibantunya, demikian pula dengan komitmennya untuk menjaga berbagai aset kekayaan alam Indonesia –khususnya di bidang pertambangan– dari penjarahan besar-besaran gerombolan oligarki telah dilakukannya, dengan terus menerus menjalin komunikasi intensif dengan para aparatur negara yang berkepentingan. “Saya ingin mendukung penuh Mas Ganjar bukan hanya dengan waktu dan tenaga saya saja, melainkan juga dana yang saya punyai. Bukan karena saya ini kaya raya berlimpah harta, melainkan karena saya cinta Indonesia dan mau mendengar suara batin Presiden Jokowi yang selama bertahun-tahun ini saya bela-belain mati-matian, meskipun saya tidak pernah beliau perhatikan. Tidak apa-apa, nawaitu saya adalah untuk kemaslakhatan bangsa, dan NKRI ini bagi saya adalah segalanya !” Begitulah Bang R. Haidar Alwi yang sering katakan pada saya.

Presiden Jokowi memang lihai dalam berpolitik, tindak tanduknya tidak akan mudah dibaca oleh lawan-lawan politiknya, kecuali oleh para pendukungnya sendiri yang selama bertahun-tahun ini mendukungnya dengan sepenuh hati. Ya, begitulah cinta yang sesungguhnya, sebagaimana yang dikatakan Penyair Agung Gibran Khalil Gibran dalam syairnya,” Cinta tidak di mulut, tidak juga di pikiran, melainkan di dalam hati !”. R. Haidar Alwi maupun Presiden Jokowi nampaknya faham betul dengan filosofi cinta agung Gibran Kahlil Gibran ini, makanya kita semua tak perlu heran, kenapa R. Haidar Alwi tetap mencintai dan loyal terhadap Presiden Jokowi meski meski sebenarnya terlihat tak diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Dan mengapa pula Presiden Jokowi memberikan nama untuk putranya, Gibran? Beliau berdua mengerti dan menghayati filosofi Cinta Kahlil Gibran, karenanya cintanya sudah berada di level yang tak terkatakan. Meskipun Presiden Jokowi secara kasat mata mendukung PS, namun hatinya memancarkan aura pilihan politiknya pada GP ! (MT)

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.