21 Oktober 2026

Blog

Kinerja GoTo Buruk, Investasi Telkomsel di Saham GoTo Rugi Rp6,74 Triliun Pada 2022 Tahapan Rekrutmen BUMN 2023

Kinerja GoTo Buruk, Investasi Telkomsel di Saham GoTo Rugi Rp6,74 Triliun Pada 2022

moneytalkadmin 22 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Rugi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) tahun 2022 mencapai Rp40,4 triliun. Lebih besar dari rugi tahun 2021 sebesar Rp22,5 triliun.

Kinerja perusahaan GoTo sejauh ini tidak menunjukkan perbaikan. Sebaliknya, rugi GoTo membesar. Rugi usaha mencapai Rp30,3 triliun, atau 2,66 kali lipat dari pendapatan usaha sebesar Rp11,4 triliun.

Sedangkan total akumulasi rugi GoTo membengkak dari Rp79,1 triliun pada akhir tahun 2021 menjadi Rp118,5 triliun pada akhir tahun 2022.

Dengan kinerja yang sangat buruk dan akumulasi rugi yang terus membengkak, harga saham GoTo juga ikut anjlok, dari Rp338 per saham pada saat IPO April 2022 menjadi Rp91 per saham pada penutupan akhir tahun 2022.

Penurunan harga saham GoTo membuat nilai investasi Telkomsel di saham Goto anjlok, dengan nilai kerugian mencapai Rp6,74 triliun, seperti terungkap dari laporan keuangan Telkom tahun buku 2022, halaman 50.

Dengan kondisi rugi terus, harga saham GoTo akan sulit naik. Harga Rp91 per saham seharusnya juga sangat kemahalan. Sepertinya ada yang mainkan harga saham GoTo untuk bertahan di sekitar Rp90-an hingga Rp110-an per saham.

Artinya, ada yang melanggar ketentuan Bursa, apakah itu _price fixing_ atau _insider trading_. Otoritas Jasa Keuangan harus menyelidiki kemungkinan ada praktek kejahatan keuangan tersebut yabg bisa merugikan investor publik.

Karena, fluktuasi harga saham GoTo sangat tidak normal. Tidak ada faktor yang bisa menjelaskan fluktuasi harga saham yang tidak normal tersebut.

Patut diduga ada pihak yang dengan sengaja mengkatrol harga saham GoTo dari Rp91 per saham pada akhir tahun 2022 menjadi Rp130 per saham pada 8 Maret 2023. Naik sekitar 43 persen. Tidak normal.

Apakah praktek ini untuk menjaga alias “memanipulasi” pasar, agar harga saham GoTo menjadi lebih tinggi pada saat penutupan laporan keuangan triwulan I (31 Maret) 2023?

Harga saham GoTo anjlok lagi menjadi Rp109 per saham per 31 Maret 2023, dan masih anjlok lagi menjadi Rp91 per saham pada 13 April 2023. Harga saham GoTo masih dikatrol lagi menjadi Rp115 per saham per 19 Mei 2023.

Tidak ada alasan harga saham GoTo bisa naik. Karena prospek bisnis GoTo tidak menunjukkan perbaikan. Sebaliknya kinerja GoTo masih tetap buruk, dengan membukukan rugi besar, rugi Rp4,04 triliun pada triwulan I 2023. Rugi ini belum termasuk beban amortisasi goodwill sekitar Rp2,75 triliun per triwulan atau Rp11 triliun per tahun.

Dengan tidak memperhitungkan beban amortisasi goodwill pada laporan keuangan triwulan I 2023, manajemen GoTo dapat disangkakan menyembunyikan informasi penting, dan melanggar prinsip akuntansi yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan dan DPR harus memeriksa manajemen GoTo terkait dugaan manipulasi harga saham dan dugaan manipulasi laporan keuangan triwulan I 2023. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

 

Trust Indonesia Sarankan Nasdem Keluar dari Pemerintahan Demi Jaga Elektabilitas IMG_20230522_173653

Trust Indonesia Sarankan Nasdem Keluar dari Pemerintahan Demi Jaga Elektabilitas

moneytalkadmin 22 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli menyarankan Partai Nasdem untuk segera keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi demi menjaga tren bagus elektabilitas partai tersebut. Fadhli beralasan dengan keluarnya Partai Nasdem dari koalisi, maka publik percaya bahwa Nasdem memang serius mendorong citra perubahan yang diusungnya selama ini.

“Agar elektabilitas Partai Nasdem tetap bertahan atau bertambah maka sebaiknya Partai Nasdem segera menentukan sikapnya untuk berada di luar kekuasaan. Jadi Partai Nasdem itu semestinya tidak perlu mempertahankan diri berada di dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Karena dengan mundurnya Partai Nasdem dari kabinet Jokowi itu menandakan bahwa Partai Nasdem benar-benar serius melakukan perubahan,” ujar dia dalam keterangan kepada awak media.

Apalagi dengan penetapan Johny Plate sebagai tersangka korupsi, elektabilitas partai Nasdem pasti akan terancam. Fadhli percaya fakta tersebut akan dikapitalisasi menjadi isu negatif yang berpotensi menurunkan elektabilitas partai Nasdem.

“Ketika penangkapan Johny Plate sebagai tersangka, sesungguhnya itu tidak akan mempengaruhi pencapresan Anies melainkan justru akan mempengaruhi elektabilitas partai Nasdem itu sendiri. Yang paling ditakuti, isu negatif ini dikapitalisasi menjadi isu yang dapat menurunkan elektabilitas partai Nasdem. Jadi jika dilakukan survei, hipotesisnya adalah elektabilitas partai Nasdem akan menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya,” jelasnya.

Fadhli pun menyarankan Nasdem sesegera mungkin menyatakan diri keluar dari kabinet pemerintahan Jokowi. Pasalnya, jika dilakukan sebelum pengumuman reshuffle kabinet, maka Nasdem tentu akan mendapatkan apresiasi publik karena berani bersikap jantan dan lantang terhadap pemerintahan Jokowi.

“Jadi sebaiknya sebelum dilakukan reshuffle oleh Presiden Jokowi, sebaiknya Ketum Partai Nasdem secara gentle menyatakan diri untuk keluar dari kabinet Jokowi. Karena sesungguhnya jika masih berada dalam kabinet, maka partai Nasdem itu akan dianggap sebagai partai yang oportunis. Pada satu sisi, sudah melakukan korupsi tetapi di sisi lain tetap menginginkan kekuasaan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Momentumnya sangat bagus sebelum dilakukan reshuffle,” ungkap dia.

Terlebih menurut kandidat Doktor ini, partai Nasdem adalah partai yang paling mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect dari pencapresan Anies Baswedan. Jika Merujuk survei Trust Indonesia pada Februari lalu, partai Nasdem berhasil memperoleh coattail effect hampir sekitar 5 persen. Dengan keluar dari koalisi dan memperkuat dukungan terhadap Anies Baswedan, ungkapnya, berarti partai Nasdem serius untuk menggalang dukungan dari para pemilih Capres Anies Baswedan yang identik dengan antitesis Presiden Jokowi.

“Nasdem memperoleh coattail paling besar (dari pencapresan Anies Baswedan). Dari survei yang dilakukan Trust Februari lalu, Nasdem mendapatkan coattail hampir 5 persen dibandingkan PKS dan Partai Demokrat yang rata-rata di bawah 1 persen,” tutur dia.

Tebang Pilih Kasus Korupsi di Indonesia IMG_20230519_105405

Tebang Pilih Kasus Korupsi di Indonesia

moneytalkadmin 22 Mei 2023

Jakarta, MoneyTalk – Korupsi memang sudah ada sejak jaman dahulu, dan ini sering disebut oleh banyak kalangan sebagai bahaya laten. Sebab, sekalipun sudah diberantas dan dicegah tetap masih ada celah untuk melakukan korupsi.

Korupsi di Indonesia sendiri sudah menjangkit sejak lama dan sekalipun juga sudah dibuatkan lembaga khusus anti rasuah masih banyak yang keluar dari bangunan tersebut dengan memakai kostum berwarna orange.

Dan yang paling mutakhir kemarin, sekjend partai nasdem ditetapkan tersangka korupsi oleh kejaksaan agung Republik Indonesia dengan dugaan merugikan negara sekitar 8,3 Triliun rupiah.

Dan masih banyak juga kasus koruspsi di Indonesia ini yang sampai saat ini masih belum jelas dan diusut tuntas oleh lembaga anti rasuah, BPK, Bareskrim dan PPATK, seperti Formula E, pajak yang menyangkut pegawai kemenkeu.

Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Ahmad Ali meminta Kejaksaan Agung memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berkaitan dengan pengadaan tower BTS.

Ali menduga, ada aktor tersembunyi selain Menteri Kominfo Johnny G Plate dan lima tersangka lain dalam kasus korupsi dengan kerugian negara senilai Rp 8,3 triliun tersebut.

Sementara itu bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan meminta agar kasus korupsi BTS yang menjerat Johnny G Plate itu diusut tuntas dengan memeriksa berbagai pihak tanpa pandang bulu.

Lanjutnya Anies, Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu meraja rela di negeri ini,” ujarnya di hadapan relawan saat pidato di Tennis Indoor Senayan, Minggu, 21 Mei 2023.

Anies Baswedan juga menyebutkan berbagai contoh kasus yang telah mengundang perhatian publik. Kasus yang dia singgungg adalah pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang libatkan Ferdy Sambo, kasus narkoba Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra, dan rekening fantastis pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Dengan ditetapkannya sekjend Nasdem sebagai tersangka banyak menuai komentar untuk kejaksaan agar bisa segera mengungkap dan menelusuri aliran dana korupsi pengadaan tower BTS.

Dan sekaligus menjadi spekulasi banyak pengamat dan analis, bahwa penetapan sekjend Nasdem bisa jadi sangat politis. Karena, parta Nasdem sendiri mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024.

Anies Baswedan yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur DKI jakarta, menang dengan menonjolkan politik identitas yang saat itu mempunyai efek sampai pilpres 2019 yang tetap digaungkan, sehingga membuat rakyat hampir terpecah belah menjadi 2 kubu.

Oleh karenanya, lembaga anti rasuah, Bareskrim, PPATK, BPK dan Kejagung harus lebih tegas menjalankan tugas serta fungsinya dalam menegakkan hukum dinegara tercinta ini Indonesia, sehingga jangan sampai ada persepsi rakyat bahwa hukum menjadi pesanan bagi pemilik modal dan kekuasaan.

Agung Zulianto
Direktur Indonesia Berdikari

Nih..Penanganan Insiden Siber Malware, APK pada HP Android, yang sangat meresahkan publik. bisnis_ebanking_bankmandiri

Nih..Penanganan Insiden Siber Malware, APK pada HP Android, yang sangat meresahkan publik.

moneytalkadmin 22 Mei 2023

Jakarta, MoneyTalk – Menyebar informasi di Group Whatsapp dari Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, S.I.K kepada Kapolda Jateng, dan wakapolda Jateng, tentang Petunjuk Penanganan Insiden Siber Malware, APK pada HP Android.

Demikian informasi tersebut, dan isi dalam berbentuk surat adalah,

PETUNJUK PENANGANAN INSIDEN SIBER: MALWARE .APK PADA HP ANDROID

Kepada Yth:
1. Kapolda Jateng
2. Wakapolda Jateng

Tembusan:
Para Pejabat Utama Polda Jateng

Dengan hormat,
Berkaitan dengan semakin maraknya insiden siber berupa penyebaran malware android dengan ekstensi *.apk yang mengakibatkan jatuhnya korban dengan kerugian materiil, bersama ini disampaikan kepada Jenderal hal-hal sbb :
1. Penyebaran dilakukan melalui aplikasi perpesanan instant (whatsapp, telegram, dll) pada sebuah grup, oleh pengguna yang sebelumnya yang akunnya sudah ter-hack.

2. Perangkat yang berpotensi dapat menjadi target adalah perangkat dengan sistem operasi Android.

3. Pelaku menggunakan teknik social engineering (rekayasa sosial) dengan mengirimkan sebuah informasi yang bermuatan antara lain: pengiriman paket, penagihan langganan telepon, pdam, dan pajak, pengiriman undangan pernikahan, dll diikuti dengan mengirimkan sebuah file dengan ekstensi *.apk dengan nama file disesuaikan dengan informasi yang disampaikan sebelumnya.

4. Teknik social engineering yang dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan (karena penyebaran dilakukan oleh akun yang sudah dikenal), sehingga calon korban akan tidak ragu untuk klik dan melakukan instalasi file tersebut.

5. Malware yang menginfeksi merupakan jenis trojan – rootkit dimana akan memberikan akses penuh kepada pihak luar (bukan pemilik perangkat) untuk dapat melakukan apapun terhadap perangkat yang diinfeksi.

*Akibat yang ditimbulkan:*
– Perangkat akan dieksploitasi oleh pelaku dengan melakukan kendali (remote) dari jarak jauh, tanpa diketahui oleh pemilik perangkat.

– Pelaku akan mudah membaca OTP (One Time Password) yang dikirim melalui SMS oleh pihak bank, e-commerce, e-wallet dan aplikasi lain walaupun pelaku tidak memiliki SIM Card secara fisik.

– Pelaku akan dengan mudah melakukan transaksi mobile banking dari perangkat android yang telah terinfeksi malware.

– Pelaku akan dengan mudah membajak akun perpesanan instant (whatsapp, telegram), sehingga akan menyebarkan malware melalui grup-grup yang diikuti oleh akun tersebut untuk mendapatkan korban lain.

– Pelaku akan menghubungi pihak lain (rekan kerja / anggota) untuk memanfaatkan kedekatannya dengan meminjam uang, minta transfer uang, minta pulsa dll.

– Pelaku dapat dengan mudah melakukan SMS ke pihak lain yang mengakibatkan habisnya pulsa korban (transfer pulsa).

_*Mitigasi Insiden:*_
*Apabila mengetahui kejadian tersebut dan belum menjadi korban, disarankan melakukan langkah-langkah sbb:*
– Beritahu admin grup segera mengeluarkan akun penyebar dari grup.

– Admin grup segera menghapus pesan yang masuk dan aplikasi mencurigakan yang masuk ke dalam grup.

– Segera membuat pengumuman di grup untuk tidak klik dan menginstal aplikasi yang dikirimkan pelaku, walaupun itu dikirimkan oleh atasannya serta tidak menanggapi apabila ada komunikasi secara pribadi (japri) yang bermuatan akan mengambil keuntungan materi.

*Apabila sudah menjadi korban, disarankan untuk melakukan langkah-langkah sbb:*
– Jangan terburu mematikan (turn off) perangkat yang terinfeksi.

– Segera putuskan koneksi internet pada perangkat dengan membuat perangkat menjadi mode pesawat. Jangan sekali-kali menghubungkan perangkat dengan koneksi wifi, karena akan membuka celah kerentanan yang dapat diakses oleh pelaku.

– Segera lepas SIM card yang terpasang pada perangkat yang terinfeksi.

– Pindahkan SIM Card pada perangkat lain untuk tetap dapat menghubungi (menggunakan panggilan GSM) ke pihak bank, e-commerce, e-wallet, dll untuk melakukan pemblokiran akun sementara, serta menghubungi beberapa kolega terdekat untuk membantu menyebarkan informasi (membuat status) bahwa saat ini terjadi gangguan pada perangkat milik korban dan meminta untuk sementara dikeluarkan dari grup guna menghindari penyebaran malware ke pihak lain serta meminta untuk tidak menanggapi permintaan yang diluar kebiasaan korban (pinjam uang, minta uang, minta pulsa).

– Lakukan penghapusan aplikasi mobile banking, e-commerce, e-wallet, dll.

– Lakukan backup data-data penting ke komputer, antara lain: contact, foto, video, dokumen baik yang berada di perangkat yang terinfeksi maupun di memory card.

– Apabila sudah dibackup, lakukan factory reset (reset ke pengaturan pabrik) terhadap perangkat yang terinfeksi. Untuk memory card lakukan format ulang melalui komputer. Sehingga perangkat dan memory card kembali bersih.

– Apabila masih akan tetap menggunakan perangkat yang terinfeksi sebelumnya, lakukan restore data.

– Segera lakukan penggantian password pada aplikasi2 yang terinstal pada perangkat yang terinfeksi sebelumnya.

_*Langkah pencegahan:*_
– Pastikan pada SIM Card pra bayar terdapat cukup pulsa untuk melakukan panggilan darurat (jangan sampai pulsa 0).

– Apabila memungkinkan, pisahkan perangkat yang digunakan untuk aplikasi perpesanan dan mobile banking untuk menghindari kerugian materiil.

– Tidak klik tautan mencurigakan dan instal aplikasi sembarangan yang disebarkan melalui grup-grup perpesanan instant.

– Pada sebuah grup, admin agar tidak hanya 1, libatkan rekan lain yang mampu dan mau untuk menjadi admin pembantu, sehingga apabila admin utama terkena insiden masih ada admin lain yang bisa menangani utk hapus anggota dan hapus konten mencurigakan.

– Pastikan anggota grup terdiri dari orang-orang yang dikenal admin secara nyata.

– Tidak membagikan info keredensial (username dan password) kepada orang lain yang tidak dikenal atau menuliskan info kredensial di sembarang tempat.

– Lakukan penggantian password secara berkala.

– Gunakan password dalam bentuk “kalimat sandi” yang kompleks minimal 8 karakter, terdiri dari huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus. Sebagai contoh: S4yaA9enR@ha5!4 >> terdiri tidak hanya 1 kata melainkan gabungan kata menjadi kalimat yang memiliki arti dengan menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, & karakter khusus.

– Selalu update sistem operasi pada perangkat apabila terdapat pembaharuan dari penyedia perangkat.

– Selalu tautkan akun dengan email dan nomor telepon sebagai alat otentikasi 2 langkah (Two Factor Authentication).

– Pergunakan aplikasi authenticator sebagai opsi selain OTP.

– Siapkan email cadangan yang tehubung dengan email utama.

Demikian disampaikan kepada Jenderal sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut. (MT)

Dirreskrimsus Polda Jateng
Kombes Pol Dwi Subagio, S.I.K

Gara gara WC, PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan dilaporkan ke KPK IMG_20230520_144436

Gara gara WC, PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan dilaporkan ke KPK

moneytalkadmin 20 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – IPW mendesak KPK mendalami dan menyelidiki pengaduan masyarakat oleh Koalisi  Rakyat untuk Keadilan  terhadap  PJ bupati Bekasi Dani Ramdan yg diduga mendapatkan aliran dana dari proyek pengerjaan Toilet atau watercloset ( WC ) Sultan di Kabupaten Bekasi ( telusur.co.id 17 mei 2023)

Pelaporan dugaan korupsi wc sultan dalam penyelidikan KPK  berdasarkan sprin LIDIK – 08 /Lid – 01.00/01/01 2021 tanggal 22 januari 2021 yang hingga saat ini tidak terdengar perkembangan bermakna. IPW mendapat informasi bahwa ada seorang oknum polisi berinisial  Y  yang mengklaim dekat pejabat KPK dan  mampu melakukan lobby ke KPK . Apakah ada korelasi lamanya penyelidikan  tersebut dengan keberadaan oknum polisi Y ini menjadi pertanyaan .

Proyek pengadaan 488 wc untuk sekolah SD / SMP dikabupaten Bekasi  yang anggarannya melalui APBD 2020 Kabupaten Bekasi senilai 98 milyard ini sangat janggal dari segi harga satuannya yaitu untuk 1 ( satu ) toilet ukuran 3,5 x 3, 6 Meter persegi dianggarkan Rp 196, 8 juta sehingga publik Bekasi mengguncingkannya sebagai WC SULTAN. Bila menggunakan harga satuan bangunan menengah  5 juta/m2 maka maksimal harga adalah 12,6 M2 × 5.000.000 : 63 juta /perunit sehingga mark up nilai proyek sudah sangat jelas karena itu unsur kerugian negara sudah tampak . Untuk dapat dinilai sbg tindak pidana korupsi KPK tinggal membuktikan unsur melawan hukum atau adanya penyalah gunaan kewenangan dalm perkara wc sultan ini. Unsur melawan hukum dapat ditelusuri dgn mendalami prosedur pengadaan barang dan jasanya dalam menentukan HPS.

IPW juga mencermati bahwa ditengah proses penyelidikan KPK yang masih berlangsung tsb PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan melantik sdr. Benny Sugiarto Prawiro sebagai Kepala Dinas Cipta Karya  dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi , padahal sdr. Benny Sugiarto Prawiro diduga adalah pejabat yang paling bertanggung jawab dlm pengadaan 488 WC senilai 98 Milyard tersebut saat menjabat sebagai Kepala Bidang Bangunan Negara Dinaa Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Bekasi. Pengangkatan ini didiga tidak menerapkan prinsip2 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme oleh Pj Bupati Bekasi krn seharusnya yg dipromosikan adalah pejabat yg bersih dari isue KKN.

IPW mendorong agar Tim Penilai Akhir  penjabat Gubernur, Walikota dan Penjabat Bupati yang terdiri dari 17 Kementrian dan Badan Negara termasuk didalamnya Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan secara seksama  respon stake holder kabupaten Bekasi diantaranya Penolakan masyarakat dan juga pengaduan kepada KPK  serta  sikap  DPRD KABUPATEN Bekasi yang tidak mengusulkan Dani Ramdan.

IPW juga mendapatkan informasi dan data adanya dugaan penerimaan uang sejumlah 1 milyard  oleh PJ Bekasi DR yang diterima dari seorang berinisial R yang diserahkan di trans Mall Bandung untuk keperluan pengangkatan sdr DR sebagai penjabat Bupati . Penerimaan uang tersebut dalat dikualifikasi sebagai korupsi karenanya KPK perlu mendalami potensi dugaan korupsi ini.

Pemerintah sesuai amanat UU harus menempatkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi Kolusi dan Nepotisme karena itu harus peka dan cermat mempertimbangkan sikap stake holder Kabupaten Bekasi yangterkait rencana pengangkatan penjabat Bupati Bekasi agar kepercayaan publik pada pemerintah pusat terbangun. (MT)

Sugeng teguh santoso
Ketua IPW

Menkominfo Johnny Plate Ditahan Kejaksaan Agung, Elit Politik Saling Mempolitisasi IMG_20230520_143036

Menkominfo Johnny Plate Ditahan Kejaksaan Agung, Elit Politik Saling Mempolitisasi

moneytalkadmin 20 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Menjelang pilpres 2024, turbulensi politik semakin keras. Salah satu sebabnya, Jokowi dituduh mau ikut campur soal pencapresan, untuk melindungi dirinya setelah lengser 2024, sehingga cipta kondisi agar semua capres terdiri dari all the president’s men.

Harapan ini hanya ilusi. Presiden yang akan datang pastinya tidak akan mau mengorbankan kehormatannya untuk membela yang salah, apalagi membela kejahatan.

Di lain pihak, Anies Baswedan dianggap tidak bisa membela kepentingan rezim yang akan berakhir pada 2024, sehingga harus dijegal dari pencalonan presiden.

Upaya penjegalan Anies dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bukan satu cara, tetapi berlapis-lapis cara.

Misalnya, ada dugaan Anies akan ‘dijadikan’ tersangka korupsi formula-e atau lainnya. Tetapi, cara ini tidak mudah. Perlu alat bukti yang kuat. Kalau hanya mencari-cari kesalahan tanpa alat bukti, sangat sulit dan sangat bahaya.

Atau, partai politik pendukung Anies, Nasdem, Demokrat, atau PKS, dibuat mundur, baik “sukarela” atau dipaksa. Cara ini mungkin lebih mudah dari pada menjadikan Anies sebagai tersangka.

Sasarannya Nasdem atau Demokrat. PKS sejauh ini aman-aman saja.

Dukungan Demokrat kepada Anies bisa digagalkan dengan merebut Demokrat dari AHY. Ini sedang dilakukan Moeldoko, dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Sasaran tembak ke Nasdem lebih banyak, karena Nasdem menempatkan 3 menteri di kabinet 2019-2024. Yang paling menyolok adalah kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kominfo di kementerian komunikasi dan informasi (Kominfo).

Sebelumnya Kejaksaan Agung sudah menetapkan dan menahan lima tersangka korupsi BTS. Bahkan adik Menteri Kominfo sempat diperiksa, dan mengembalikan sejumlah uang sebagai pengganti fasilitas yang diterima dari Bakti Kominfo.

Menteri Kominfo Johnny Plate juga sudah diperiksa tiga kali sebagai saksi. Pada pemeriksaan ketiga, Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan.

Dampak penahanan Johnny Plate menimbulkan banyak tafsir dan saling mempolitisasi. Ada yang menuduh, penahanan ini bersifat politis dan ada unsur kriminalisasi? Artinya, Johnny Plate tidak bersalah tetapi dijadikan tersangka?

Kalau ini terjadi, Jaksa Agung sama saja melakukan bunuh diri. Sepertinya, Jaksa Agung tidak punya nyali seberani itu, menetapkan tersangka terhadap menteri dan politisi high profile, tanpa ada bukti kuat. Seperti juga KPK tidak terlalu berani mentersangkakan Anies dalam kasus formula-e.

Selain itu, penyelidikan kasus BTS sudah dimulai sejak 18 Juli 2022, jauh sebelum Nasdem menunjuk Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada 3 Oktober 2022.

Kejaksaan Agung menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan pada 2 November 2022, setelah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa 60 saksi, serta menggeledah sejumlah perusahaan.

Komentar Ahmad Sahroni, kader Nasdem, cukup bijaksana dalam menanggapi kasus ini. Ahmad Sahroni menduga semua ini semata permasalahan hukum.

Kemudian, kalau Johnny Plate memang terlibat korupsi, maka wajar kalau yang bersangkutan menjadi tersangka dan ditahan. Meskipun mungkin, dan sekali lagi mungkin, menjadi “korban” tebang pilih. Itu tidak penting lagi.

Kalau fakta hukumnya seperti itu, kalau Johnny Plate bersalah dalam kasus dugaan korupsi, seharusnya Surya Paloh belajar dari Prabowo ketika Eddy Prabowo, menteri KKP, ditangkap KPK. Atau juga belajar dari Megawati ketika Juliari Batubara, menteri sosial, ditangkap KPK.

Keduanya cukup tenang menghadapi permasalahan hukum kadernya, tidak “mempolitisasi” penangkapan tersebut.

Sangat bisa dipahami kalau Surya Paloh minta kasus dugaan korupsi di semua kementerian diusut tuntas. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang bersuara? Sedangkan rakyat sudah lama berteriak agar korupsi yang semakin merajalela, diusut tuntas.

Antara lain, kasus impor garam yang sudah ada tiga tersangka dari pejabat kementerian perindustrian. Atau dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu. Atau kasus Kereta Cepat Jakarta Bandung, kasus PCR, kasus kartu Prakerja, dan masih banyak lainnya.

Rakyat sudah berteriak ketika Nasdem masih menjadi partai pendukung pemerintah yang sangat loyal, termasuk mendukung revisi UU yang melemahkan KPK. Akibatnya, indeks persepsi korupsi anjlok dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022), dan jumlah rakyat miskin meningkat.

Lebih elegan kalau Nasdem bersikap lebih ksatria. Misalnya, menuntut Kejaksaan Agung bertindak adil dan transparan dalam menangani kasus ini, sambil menegaskan Nasdem tetap independen dalam pencapresan, tidak bisa didikte meskipun langit runtuh, dan tetap mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Pernyataan seperti itu akan mengundang simpati rakyat dan khususnya pendukung Anies. Jangan sampai ada persepsi, faktor (pencalonan) Anies dijadikan alasan untuk membela korupsi. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Rektor Universitas Moestopo Jajaki Kerja Sama dengan Universiti Malaya Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si.

Rektor Universitas Moestopo Jajaki Kerja Sama dengan Universiti Malaya

Farah Akhmad 19 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalik – Niat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk menjadi kampus kelas dunia sangatlah besar. Berbagai usaha untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan. Terbaru, Universitas Moestopo menjajaki kerjasama dengan Universiti Malaya, Malaysia.

Penjajakan tersebut dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si. yang menyambangi Universiti Malaya.

“Kami ingin kolaborasi hal-hal tentang pendidikan khususnya menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi agar kita bisa mewujudkan kampus kelas dunia,” ujar Prof. Paiman.

Prof. Paiman yang memiliki visi besar untuk Universitas Moestopo lalu melanjutkan jika kunjungan ini dia maksudkan sebagai langkah awal untuk meningkatkan akreditasi Universitas Moestopo, khususnya untuk Program Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Moestopo.

Karena itu, Prof. Paiman secara khusus mendatangi Faculty of Business and Accountancy, Graduate School of Business yang ada di Universiti Malaya.

“Universitas Moestopo ingin menjadi kampus kelas dunia yang saat ini telah memiliki akreditasi nasional dan akreditasi internasional untuk Program Pascasarjana. Kami percaya dengan usaha-usaha yang tulus, niat tersebut bisa terwujud,” katanya.

Seperti diketahui, Universitas Moestopo adalah salah satu universitas swasta tertua di Jakarta yang telah berdiri sejak 1961. Universitas Moestopo juga merupakan kampus swasta peraih penghargaan keberagaman agama dari ASIC, Inggris.

Di bawah naungannya, lahir Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yang sudah berakreditasi A (Unggul) dan dilengkapi dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut terakreditasi paripurna. Ada pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) yang juga sudah berakreditasi A.

Di FISIP tersedia dua program studi yakni Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi Manajemen Pelayanan Publik dan Administrasi Pembangunan, serta program studi Ilmu Hubungan Internasional dengan konsentrasi Keamanan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional. Keduanya pun sudah berakreditasi A.

Tak hanya itu, Universitas Moestopo juga memiliki Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang memiliki program studi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dan Manajemen SDM, serta program studi Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, dan Akuntansi Perpajakan.

Sementara itu, untuk Fakultas Ilmu Komunikasi hadir program studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Hubungan Masyarakat, Jurnalistik, Periklanan, dan Broadcasting. Semuanya sudah terakreditasi A. Terbaru, Universitas Moestopo juga menghadirkan Fakultas Teknik.

Tak berhenti sampai disitu, Universitas Moestopo juga memiliki Program Pascasarjana unggul dengan Program Studi Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Administrasi Publik, yang sudah terakreditasi A, serta Program Doktor Administrasi Publik.

“Kami percaya dengan penyelenggaraan pendidikan berkualitas, Universitas Moestopo mampu melahirkan generasi unggul yang akan memberi kontribusi pada pembangunan Bangsa Indonesia. Karena itu, mari kita dukung untuk tercapainya Universitas Moestopo sebagai universitas kelas dunia,” pungkas Prof. Paiman.

GP Pilih KH. Dr. As’ad Said Ali atau KH. Nasaruddin Umar 20230501_211940_0000

GP Pilih KH. Dr. As’ad Said Ali atau KH. Nasaruddin Umar

moneytalkadmin 19 Mei 2023

Jakarta, MoneyTalk – Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah,GP (Ganjar Pranowo) sebagai calon presiden (Capres) yang digelar di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat. Dimana ini membuat rakyat semakin percaya bahwa GP adalah the next jokowi dan dinanti banyak orang.

GP sendiri setelah ditetapkan sebagai kandidat capres oleh PDIP, langsung melakukan konsolidasi ke daerah-daerah dan sekaligus meminta masukan kepada para tokoh-tokoh siapa nanti yang layak menjadi cawapresnya dan akan menjadi pembahasan penting bagi elit PDIP.

Statement GP yang ada di media sosial mengungkapkan kriteria cawapresnya yang adalah Kriterianya ya sevisi misi, seideologi, bisa diajak kerjasama dari seluruh agenda persoalan bangsa. Dan sosok yang bisa bekerja sama, harus dekat dengan rakyat, serta tidak membawa isu-isu yang kemudian akan menyakiti kelompok lain yang ada di Indonesia.

Jika ditarik dari statement GP, bahwa sosok cawapres yang inginkannya adalah sosok yang humanis dan bisa diterima dikalangan luas. Adapun sosok yang bisa diterima kalangan luas yaitu KH. Nasaruddin Umar yang hari ini beliau Imam Besar Masjid Istiqlal dan sebagai salah satu anggota Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 hingga 2027.

Selain itu, ada juga tokoh NU kharismatik, yang sangat cocok sekali mendampangi GP. Dan Tokoh ini sangat dihormati di kalangan rakyat bawah maupun kyai NU. Dia adalah KH. Dr. As’ad Said Ali. Dimana Beliau juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum PBNU Periode 2010-2015. Dan saat ini juga menjabat Mustasyar PBNU periode 2022-2027.

Munculnya Tokoh – tokoh NU ini, membuat
Legislator PDIP Deddy Yevri Sitorus ikut angkat suara soal syarat bakal calon wakil presiden pendamping GP harus dari kalangan NU. Kedua tokoh ini, dianggap kader terbaik Nahdliyin yang hari ini sangat layak mendampingi GP.

Dan pernyataan Legislator PDIP Deddy Yevri Sitorus ini menunjukkan bahwa perjalanan PDIP dengan NU selalu sangat bersahabat, dan mesra serta sudah terbangun sejak era reformasi sampai sekarang.

Kemudian pertimbangan lain, dimana GP harus memilih KH. Dr. As’ad Said Ali atau KH. Nasaruddin Umar adalah, karena NU mempunyai Basis rakyat nahdliyin yang sangat jelas. Ada sekitar atau kurang lebih 108 juta jiwa basis NU yang akan mendukung capres atau cawapres, asal berasal dari tokoh – Tokoh NU.

Makanya saat ini, semua para capres melirik cawapres harus berasal dari kalangan nahdliyin agar bisa mendulang suara, dan bisa memenangkan pertarungan di pilpres 2024 nanti.

Dan kalau nanti PDI P, atau GP tidak memilih KH. Dr. As’ad Said Ali atau KH. Nasaruddin Umar, untuk mendampangi GP, maka tokoh – tokoh NU akan mau menjadi calon Wakil Presiden Anies Baswedan.

Agung Zulianto
Direktur Indonesia Berdikari

Menolak Rusaknya Demokrasi dan Maraknya Korupsi KPK Tolak Gratifikasi

Menolak Rusaknya Demokrasi dan Maraknya Korupsi

moneytalkadmin 19 Mei 2023

Jakarta,MoneyTalk – Praktek korupsi di era Jokowi semakin parah, meski di era sebelumnya korupsi telah terjadi.

Terkait ini, pemerintah harus mengevalusi dan merubah semua sistem kebijakannya terkait proses pencegahan korupsi dan penegakkan hukum.

Meminjam istilah Dr. Rizal Ramli saat mengevaluasi perjalanan 25 tahun reformasi dalam acara ILC (indonesia lawyer club, minggu lalu) bahwa saat ini adalah era Demokrasi “sure pay”, demokrasi pasti bayar, demokrasi berbayar. Bahwa saat ini begitu marak terjadi praktek demokrasi berbayar, yang mana uang berada diposisi yang paling atas, dan uang dapat mengatur apapun.

Karena itu korupsi menjadi merajalela, disana-sini ada korupsi. Praktek korupsi sepertinya sudah menjadi budaya bangsa saat ini.

Penulis sangat meyakini pendapat Dr.Rizal Ramli (RR) saat memberikan pandangannya di HUT InDEMO dan peringatan MALARI (15 Januari 2023), dihadapan para aktivis senior dan lintas angkatan, RR jelaskan bahwa untuk mencapai demokrasi yang diharapkan diperlukan perubahan sistem. Tidak saja perubahan pada sistem anti korupsi, mengawasan, penegakkan hukum, namun juga pada sistem elektoralnya. Salah satu penyebab rusaknya demokrasi dan maraknya korupsi adalah penerapan sistem presidential threshold 20% (PT). Sebab PT memaksa parpol yang tak lolos PT 20% harus berkompromi dengan partai lain untuk berkoalisi. Dari sinilah kemudian muncul syarat2 yang dapat menabrak demokrasi dan terjadinya korupsi dikemudian hari. Capres harus tunduk pada aturan perjanjian para parpol koalisi. Dan yang paling mengerikan adalah adanya biaya kampanye dan para saksi TPS yang harus dikeluarkan, sehingga dari sinilah kemudian muncul para kaum pemodal, cukong oligarki yang akan mendanai kebutuhan tersebut. Tentu capres yang menang dalam pilpres, kelak ketika menjadi presiden terpilih, mau tak mau harus tunaikan janji2nya dengan parpol pengusung dan tak ketinggalan para cukong2 itu. Jadi jelas sudah bagaimana nanti kira2 arah kebijakan presiden terpilih 2024 nanti, apakah akan mengutamakan rakyat dahulu, baru kemudian parpol pengusung dan bandar2nya, atau sebaliknya?

Sejarah per-pilpresan kita, khususnya setelah amandemen UUD 1945, pemilihan umum secara langsung, kenyataan dilapangan uang menjadi penentu menang atau kalah. Seiring jalannya waktu, pemilih menjadi terbiasa, bahwa memilih capres, kepala daerah, legislatif, dan utusan daerah harus ada uangnya. Pemilih menjadi tak memiliki rasionalitas dalam menentukan pilihannya.

Demokrasi menjadi semakin rusak dan brutal, ketika lembaga kontrol pemerintah dilemahkan oleh para relawan capres. Para relawan capres yang dianggap berjasa diberi hadiah jabatan diberbagai lembaga pengawasan, akhirnya fungsi pengasan negara menjadi lemah.

Civil Society yang seharusnya berdaya menjadi lemah, sebab unsur masyarakat telah dipecah-pecah dan terjebak pada dukung mendukung capres, cakada, caleg. Mereka yang seharusnya diposisi bersatu memperkuat civil society sebagai alat kontrol pemerintah menjadi lemah dan tak berdaya.

Begitu juga dengan aparatur dan Pers, mereka terperangkap dengan uang dan jabatan, sehingga mau tak mau harus berpihak pada salah satu kandidat dan kekuasaan. Informasi jurnalistik tidak lagi berpihak pada berbagai sumber, namun lebih menyuarakan pada yang memiliki kekuatan modal.

Relawan capres, caleg, cakada yang dibentuk terus digunakan untuk mengamankan posisi jabatan kandidat terpilih. Tak heran jika kini para relawan berpihak kepada majikannya, bukan mengedepankan aturan dan konstitusi.

Semestinya relawan2 capres, caleg, cakada berhenti fungsinya setelah pemilu usai. Meraka para relawan dan pendukung kembali keposisinya sebagai masyarakat civil society yang selalu kritis mengawasi jalannya pemerintahan.

Keberpihakan sesungguhnya saat kita berada dalam bilik suara (TPS), dimana saat itu kita harus menentukan pilihan, dan itu hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit saja. (MT)

Oleh: Agusto Sulistio – eks Kepala Aksi & Advokasi PIJAR Semarang era 90an, Pendiri The Activist Cyber

 

Politik Indentitas Salah Kaprah IMG_20230414_160139

Politik Indentitas Salah Kaprah

moneytalkadmin 18 Mei 2023

“Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya”.

Jakarta, MoneyTalk – Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf menyatakan akan melawan politik identitas, khususnya identitas agama dalam pemilu 2024–Pernyataan Ketua PBNU itu mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menghimbau rakyat agar jangan mengeksploitasi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama.

Tampaknya situasi saat ini sedang benar-benar kritis, bahwa bangsa kita kini tengah mengalami polarisasi sosial. Komitmen kebhinekaan kita tengah digerus oleh politik identitas bercorak “sosio destruktif-monokultur”, berputar-putar ke segala arah, tabrak sana tabrak sini seperti “gangsing”.

Politik identitas kita sebenarnya cuma untuk politik kekuasaan dengan menarik dukungan seluas-luasnya sesama ras, etnis dan agama, namun efeknya menimbulkan polarisasi sosial yang liar, bisa membuat orang susah tidur, bahkan membuat suami-isteri bercerai, tak ada yang tahu, ujungnya berhenti dimana.

Politisasi agama kita memiliki daya rusak yang dahsyat seperti bom hidrogen yang sulit pulih dalam jangka yang lama. Ruang publik kita sudah pengap oleh narasi-narasi provokatif menebar kebencian, bisa membuat orang marah-marah tidak jelas. Bahkan, telah menjadi pemantik api dendam sejarah.

Aroma bau amis politik Pilkada DKI 2017 telah menguak kembali sejarah hubungan Islam dan negara yang tidak enak dikisahkan. Sejarah politik identitas kita sudah jadi bagian dari sejarah kebangsaan yang salah kaprah; yaitu sejarah perlawanan terhadap konstitusi negara. Kita menyaksikan pembangkangan demi pembangkangan dimasa lalu; Kartosuwiryo, di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. PRRI di Sumatera Barat.

Politik identitas bukanlah keniscayaan, tergantung norma etik yang berlaku seperti apa di masa itu. Politik identitas kita hidup di masa yang terus berubah, suatu waktu bisa tidak memenuhi “selera” zaman. Coba hari ini anda meng-up date gerakan komunisme; kemudian mengibarkan bendera palu arit, maka pasti anda akan dibilang mengidap “skizofrenia”.

Zaman sudah berubah, kita sudah setengah abad meninggalkan era sosialisme–mesin uap, memasuki era liberalisme–algoritma digital. Anehnya, pelaku politik identitas kita masih mengolah isu-isu mengada-ada, seakan-akan PKI melakukan aksi-aksi brutal. Itu lebih gila dari orang gila sungguhan.

Pelaku politik identitas, sejatinya adalah kaum revivalisme; mereka bisa dengan lebay menunggang kuda bersorban putih, melintas di sirkuit balap Formula E, di Monas, membelah kerumunan 212, seakan-akan kita diajak hidup kembali ke zaman Umar Bin Khattab.

Beberapa waktu yang lalu para tokoh nasional pimpinan Gatot Nurmantyo mendirikan partai yang pernah berjaya di tahun 50-an, Masyumi, tapi kurang mendapat sambutan dari masyarakat, eksisnya hanya sehari di waktu deklarasi saja. Membangun politik identitas agama sudah ketinggalan zaman, kecuali menebar kebencian dan membuat kegaduhan.

Dulu, dimasa perjuangan kemerdekaan. Identitas kesukuan dalam Sumpah Pemuda, “jong java”, “jong sumatera”, “jong ambon”, dan jong lainnya digelorakan besar-besaran. Namun, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, identitas itu tidak dibutuhkan lagi. Ia ditanggalkan, atau tepatnya–diharamkan, demi menguatnya identitas yang baru, yaitu kebangsaan.

Begitulah tata nilai dan etika moral selalu berubah, seiring perubahan kehidupan yang dinamis. Situasi dan kondisi zaman-pun terus berubah, tidak selamanya politik identitas itu diperlukan secara permanen.

Pernyataan Presiden Jokowi cuma pesan moral, tidak mengikat. Akan tetapi, di masa orde baru, upaya menghabisi politik identitas tidak main-main. Bahkan, engineering politik diturunkan dalam bentuk undang-undang dan tindakan represif aparat. Kontestasi Pemilu saat itu dilebur hanya menjadi dua parpol dan satu golongan.

Politik identitas yang bagaimana yang memenuhi selera zaman? Seperti memelihara kebun di taman, jika terlihat tangkai yang mengganggu keindahan, maka harus dipangkas. Tebang pilih adalah keterpaksaan (bukan kesewenangan); memangkas pembuat kegaduhan, seraya memberi ruang kepada elemen yang produktif terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.

Sepertinya, Jokowi juga tidak main-main melawan politik identitas, Presiden yang suka tampil sederhana itu punya caranya sendiri, cara-cara yang terkesan “mendidik”.

Memang tidak ada jaminan politik identitas tidak menguat kembali menjelang Pilpres 2024. Penghimpunan partai-partai dalam koalisi besar, sejatinya adalah untuk menggerus koalisi parta-partai oposisi, pengusung politik identitas.

Penangkapan terhadap Sekjen Nasdem, Jhoni G. Plate, hari ini, merupakan signal, bahwa orang-orang yang ngeyel terhadap negara bisa mendadak menjadi “vloger”, berpose mengenakan busana orange, sambil tangan diborgol. Pelajaran bagi Nasdem duduk di pemerintahan, tapi membangun koalisi dengan partai-partai oposisi; ini kan, jeruk makan jeruk.

Meski rekayasa negara melalui program-program deradikalisasi di BUMN, Perguruan Tinggi dan pemerintahan sampai ke tingkat RT dan RW, tidak ada jaminan tidak muncul lagi politik identitas. Ancaman disharmoni dan polarisasi sosial masih menghantui. Hari esok tidak ada yang tahu. (MT)

Wallohu’alam Bishshowab

Kurnia P. Kusumah
Wakil Ketua PWNU Jawa Barat

Baca Juga Berita Ini

Boyamin Saiman

MAKI dan ARUKKI Berkordinasi Bersiap Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI ke PN Jaksel

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Tak Terima Jokowi Disalahkan, Politikus PSI Serang Balik Kepala Bakom Syahganda Nainggolan

Tak Terima Jokowi Disalahkan, Politikus PSI Serang Balik Kepala Bakom Syahganda Nainggolan

Hedi Batubara 21 Oktober 2026