22 Oktober 2026

Blog

Sikap Investasi di Rempang–Galang Era Jokowi Meninggalkan “Bom Politik” Tata Kelola bagi Presiden Prabowo Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

Sikap Investasi di Rempang–Galang Era Jokowi Meninggalkan “Bom Politik” Tata Kelola bagi Presiden Prabowo

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Rempang–Galang adalah salah satu warisan kebijakan investasi yang paling penting untuk dibaca secara jernih oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Persoalan ini bukan semata-mata mengenai Xinyi, bukan pula sekadar soal pabrik kaca, solar panel, atau kawasan industri.

Rempang–Galang adalah cermin bagaimana negara mengambil sikap terhadap investasi besar ketika persoalan tanah, masyarakat, tata ruang, dan legitimasi sosial belum sepenuhnya selesai.

Pada masa Presiden Joko Widodo, sikap pemerintah terhadap Rempang terlihat sangat jelas, bahwa proyek ini didorong sebagai bagian dari agenda investasi strategis nasional. Pemerintah memperkenalkan Xinyi Group sebagai investor besar dari China untuk membangun ekosistem industri kaca dan solar panel. Angka investasi yang disampaikan kepada publik sangat besar. Proyeksi tenaga kerja juga besar. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Rempang akan menjadi salah satu simbol keberhasilan hilirisasi dan industrialisasi.

Secara ekonomi, sikap itu dapat dimengerti. Indonesia memang membutuhkan investasi, hilirisasi, kawasan industri, dan lapangan kerja. Tetapi dalam negara hukum, investasi tidak boleh berdiri lebih cepat daripada kepastian hukum. Investasi tidak boleh didahulukan dengan cara mengabaikan persoalan sosial yang sudah lama hidup di tengah masyarakat.

Di sinilah persoalan Rempang mulai terlihat.

Sebelum Xinyi masuk dalam percakapan publik, masyarakat Rempang sudah lama memperjuangkan kepastian atas tanah dan kampung mereka. Persoalan agraria di kawasan itu bukan baru lahir pada 2023. Artinya, ketika pemerintah pusat membawa narasi investasi besar, negara sebenarnya sedang masuk ke wilayah yang sudah menyimpan masalah lama. Masalah itu seharusnya diselesaikan lebih dulu, bukan diletakkan di belakang agenda investasi.

Sikap pemerintahan Presiden Jokowi kemudian tampak terlalu percaya bahwa proyeksi investasi besar dapat menjadi jawaban atas persoalan di lapangan. Padahal investasi sebesar apa pun tidak otomatis menyelesaikan persoalan agraria, tidak otomatis menciptakan legitimasi sosial, dan tidak otomatis membuat warga menerima relokasi!

Ketika konflik pecah pada September 2023, Presiden Jokowi menyebut persoalan itu sebagai akibat komunikasi yang kurang baik. Pernyataan itu penting, tetapi juga membuka ruang evaluasi yang lebih besar. Jika proyek sebesar Rempang Eco-City, yang membawa nama Proyek Strategis Nasional, dapat meledak karena komunikasi yang tidak berjalan baik, maka masalahnya bukan hanya komunikasi!

Masalahnya berada pada kualitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kebijakan.

Ombudsman Republik Indonesia kemudian menemukan maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco-City. Temuan itu menjadi titik penting. Ia menunjukkan bahwa persoalan Rempang tidak cukup disebut sebagai miskomunikasi. Ada persoalan perencanaan. Ada persoalan pertanahan. Ada persoalan penanganan keberatan warga. Ada persoalan administrasi pemerintahan.

Dalam konteks inilah lima komponen tata kelola perlu dibaca sebagai bahan evaluasi terhadap sikap investasi era Presiden Jokowi dan sebagai peringatan bagi Presiden Prabowo.

Komponen pertama adalah perencanaan kebijakan. Rempang memperlihatkan bahwa kebijakan investasi didorong ketika persoalan dasar belum selesai. Status tanah, pengakuan kampung tua, relokasi, tata ruang, dan kesiapan sosial belum tampak selesai secara utuh saat narasi investasi besar disampaikan kepada publik. Dalam perspektif UU Administrasi Pemerintahan, setiap kebijakan pemerintahan seharusnya mengedepankan asas kecermatan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika proyek besar berjalan sementara fondasi dasarnya masih diperdebatkan, maka kualitas perencanaan patut dievaluasi.

Komponen kedua adalah koordinasi antarlembaga.Rempang melibatkan pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, ATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kementerian Investasi, aparat keamanan, dan berbagai pihak lain. Dalam proyek sebesar ini, negara seharusnya hadir dengan satu suara, satu peta masalah, dan satu mekanisme penyelesaian. Namun yang terlihat di ruang publik justru kerumitan informasi, perbedaan penekanan, serta penjelasan yang berubah mengikuti tekanan konflik. Inilah tanda bahwa koordinasi belum cukup kokoh.

Komponen ketiga adalah pengendalian intern pemerintahan.Dalam banyak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama sekitar satu dekade terakhir, masalah yang kerap berulang dalam pengelolaan program pemerintah adalah lemahnya perencanaan, pengendalian intern, kepatuhan, koordinasi, dan pengelolaan aset. Pola ini tidak boleh dibaca sebagai tuduhan langsung terhadap Rempang jika belum ada LHP khusus yang menyatakannya. Tetapi pola itu menjadi cermin bahwa proyek strategis harus memiliki sistem pengendalian sejak awal. Rempang justru memperlihatkan betapa pentingnya audit kebijakan sebelum konflik membesar.

Komponen keempat adalah manajemen risiko.Pemerintah tampak lebih menonjolkan risiko kehilangan investasi dibanding risiko sosial masyarakat. Padahal dalam proyek strategis, risiko sosial harus diperlakukan sama seriusnya dengan risiko pembiayaan, risiko teknis, dan risiko investor. Bila masyarakat merasa tidak didengar, investasi akan kehilangan legitimasi. Bila legitimasi sosial hilang, proyek yang secara ekonomi menjanjikan dapat berubah menjadi beban politik dan hukum!

Komponen kelima adalah komunikasi publik.* Pemerintah era Jokowi menyampaikan angka investasi, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi dengan sangat kuat. Tetapi komunikasi mengenai status tanah, mekanisme penyelesaian hak warga, alasan relokasi, dasar hukum pemindahan, serta perlindungan kampung tua tidak tampak sekuat narasi investasinya. Akibatnya, warga melihat negara lebih siap berbicara tentang investor daripada berbicara tentang hak mereka.

Dari lima komponen itu, tampak bahwa persoalan utama Rempang bukan semata-mata keberadaan Xinyi. Persoalan utamanya adalah urutan kebijakan. Negara lebih cepat membangun komitmen investasi daripada menuntaskan prasyarat hukum dan sosial. Itulah titik kritis yang harus dibaca oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Bagi Presiden Prabowo, Rempang tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek yang perlu diteruskan atau dihentikan. Rempang harus dipandang sebagai ujian tata kelola. Pemerintahan sekarang perlu memastikan bahwa semua rekomendasi Ombudsman ditindaklanjuti secara nyata, status tanah dibuka secara terang, pengakuan kampung tua diselesaikan, relokasi ditempatkan sebagai pilihan yang bermartabat, dan setiap investor baru masuk ke kawasan yang benar-benar clear and clean.

Pemerintahan Presiden Prabowo juga perlu belajar dari cara komunikasi era sebelumnya. Jangan lagi publik hanya disuguhi angka investasi besar. Publik harus diberi penjelasan yang utuh mengenai siapa investornya, apa dasar hukumnya, tanah mana yang digunakan, hak warga seperti apa yang dilindungi, dan bagaimana mekanisme pengawasannya.

Rempang–Galang memberi pelajaran bahwa investasi tidak cukup diumumkan. Investasi harus dibuktikan melalui tata kelola yang benar. Investasi yang kuat bukan investasi yang paling cepat diumumkan, tetapi investasi yang berdiri di atas kepastian hukum, keadilan sosial, dan kepercayaan publik.

Karena itu, pekerjaan rumah Presiden Prabowo bukan hanya melanjutkan agenda pembangunan. Pekerjaan rumah yang lebih besar adalah memperbaiki cara negara membangun!

Jika pola lama terus diulang, Rempang bisa menjadi preseden buruk bagi proyek strategis lain. Tetapi jika diperbaiki dengan jujur, Rempang dapat menjadi titik balik lahirnya model investasi strategis yang lebih adil, lebih tertib, dan lebih dipercaya rakyat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya berapa besar investasi yang diumumkan, tetapi apakah investasi itu benar-benar membawa manfaat tanpa meninggalkan luka sosial. Di situlah Rempang–Galang menjadi pelajaran mahal dari era Presiden Jokowi dan sekaligus menjadi kesempatan besar bagi Presiden Prabowo untuk memperbaikinya.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

CBA Desak Kejari Batang Usut Dugaan Korupsi di Seluruh Puskesmas Dan Segera Ungkap Aktor di Balik Dugaan Pemotongan Dana BOK! Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi,

CBA Desak Kejari Batang Usut Dugaan Korupsi di Seluruh Puskesmas Dan Segera Ungkap Aktor di Balik Dugaan Pemotongan Dana BOK!

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta –  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang memperluas penyidikan dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di seluruh puskesmas di Kabupaten Batang, tidak hanya berfokus pada kasus yang saat ini ditangani di Puskesmas Blado II.

Menurut Uchok, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya pola penyimpangan serupa di puskesmas lain serta mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik praktik pemotongan dana tersebut.

“Kejari Batang harus memperluas dugaan korupsi dana BOK di puskesmas. Jangan hanya di Puskesmas Blado yang sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi tersebut,” ujar Uchok, Minggu (28/6/2026).

Ia juga meminta Kejari Batang mengusut pihak yang diduga memberikan perintah atau mengoordinasikan praktik pemotongan Dana BOK apabila memang ditemukan adanya pola yang sama.

“Kejari harus mencari aktor alias pejabat yang memerintah dilakukannya pemotongan dana BOK tersebut,” tegasnya.

Uchok turut menyoroti pertemuan sejumlah kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang berlangsung di sebuah rumah makan di Kota Pekalongan beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana BOK yang sedang berjalan.

“Adanya pertemuan sejumlah kepala puskesmas di rumah makan memperlihatkan mereka panik, dan diduga sedang melakukan perlawanan atau penjinakan kepada Kejari Batang,” katanya.

Ia juga mengaku heran apabila agenda utama pertemuan tersebut hanya membahas persiapan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sebagaimana penjelasan yang disampaikan salah satu peserta.

Sebelumnya, pertemuan sejumlah kepala puskesmas dan bendahara puskesmas di Kabupaten Batang menjadi sorotan publik setelah beredar video yang memperlihatkan para aparatur sipil negara (ASN) berkumpul di Rumah Makan Sego Dalem, Kota Pekalongan, pada Selasa (23/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah proses penyidikan dugaan korupsi Dana BOK di Puskesmas Blado II yang saat ini ditangani Kejari Batang. S

elain itu, kegiatan tersebut juga dilaksanakan pada jam kerja. Bahkan, beredar informasi bahwa sejumlah peserta tidak menghadiri agenda rapat bersama DPRD Kabupaten Batang.

Salah satu peserta yang hadir, Kepala Puskesmas Bandar, Dody, membantah bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi Dana BOK.

Menurutnya, agenda utama kegiatan adalah membahas persiapan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

“Jadi kami itu membahas terkait WBK. Kita akan bikin seminar dan lain-lain,” ujar Dody sambil menunjukkan pin berlogo WBK yang terpasang pada seragam dinasnya.

Saat ditanya mengenai isu dugaan pemotongan Dana BOK di sejumlah puskesmas, Dody mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan yang dilakukan secara terkoordinasi. “Itu kan kesepakatan masing-masing saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batang, Dr. Raymond Ali, sebelumnya menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai dugaan penyimpangan Dana BOK di puskesmas lain selain Puskesmas Blado II.

Menurut Raymond, penyidik masih memfokuskan penanganan pada perkara yang saat ini telah memasuki tahap pemberkasan.

“Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari masyarakat ke kita terkait isu tersebut. Namun yang pasti saat ini kami masih fokus pada kasus yang sedang kita tangani yakni kasus dugaan korupsi Dana BOK di Puskesmas Blado II,” ujar Raymond.

Ia menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada laporan, data, maupun alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Raymond juga memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

“Jadi, jangan sampai terpengaruh. Dan tentunya saat ini Kejaksaan sedang bekerja keras untuk bisa menyelesaikan penanganan perkara ini secara tepat waktu,” katanya.

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK IMG-20260629-WA0085

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Penanganan perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo kembali menjadi sorotan.

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah memproses hukum sejumlah pihak yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta pihak swasta dari Blueray Cargo.

Namun, sejumlah pihak menilai pengungkapan perkara tersebut belum sepenuhnya menyentuh dugaan aliran dana kepada pihak-pihak lain yang sempat muncul dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Atas dasar itu, Center for Budget Analysis (CBA) akan menggelar diskusi publik bertajuk “Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Cokelat Muda dan Cokelat Tua Dilindungi?” pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 12.00 WIB hingga selesai, di Wizzmie Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Koordinator Nasional Poros Muda NU Ramadan Isa, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI) Mus Gaber, serta Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi.

Acara akan dipandu oleh Koordinator CBA Jajang Nurjaman* sebagai moderator.

Soroti Dugaan Aliran Dana yang Disebut dalam BAP

Latar belakang penyelenggaraan diskusi ini berangkat dari penilaian bahwa pengusutan perkara dugaan suap Blueray Cargo dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.

Menurut CBA, fokus penyidikan KPK sejauh ini masih mengarah kepada oknum pejabat Bea dan Cukai serta pihak Blueray Cargo, termasuk John Field dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disebut berasal dari keterangan Hartanto, seorang pegawai Blueray Cargo, terdapat pengakuan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, penyerahan uang tersebut disebut dilakukan atas perintah John Field.

CBA menilai informasi yang muncul dalam dokumen tersebut perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konstruksi perkara.

Dorong Transparansi Penanganan Perkara

Melalui forum diskusi publik ini, Uchok Sky Khadafi Direktur Eksekutif Center of Budget Analisis (CBA) berharap muncul pembahasan yang komprehensif mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo.

“Kita akan bongkar semua patgulipat yang diduga sudah puluhan tahun, kenapa KPK hanya mengambil setahun atau enam bulan terkait suap ini,” ucap Uchok Sky.

Uchok berharap lembaga anti tasuah ini bisa melihat secara jernih ketika para saksi mengaku memberikan uang suap ke instansi lain.

Selain membahas aspek hukum, forum tersebut juga akan mengulas sejauh mana dugaan aliran dana yang sempat disebut dalam proses penyidikan perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penyelenggara, diskusi ini bertujuan mendorong transparansi serta memperkaya perspektif publik mengenai proses pemberantasan korupsi, tanpa mendahului ataupun mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

CBA menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan, penyelidikan, maupun persidangan sesuai prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga kini, KPK masih terus menangani perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Sementara itu, proses hukum terhadap para terdakwa yang telah ditetapkan masih berlangsung sesuai mekanisme peradilan.

Gibran dan Kudeta Kolaborasi Geng Solo-Oligarki Prabowo Dua Pekan ke Luar Negeri, Kebayang Gibran Jadi Presiden?

Gibran dan Kudeta Kolaborasi Geng Solo-Oligarki

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik pasca-Pilpres selalu menyisakan cerita. Namun, apa yang dipertontonkan oleh pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini melampaui batas kewajaran. Kita seperti disuguhi drama dua babak yang dimainkan dalam satu panggung, tapi dengan naskah yang bertolak belakang.

Di satu sisi, Presiden Prabowo sedang babak-belur dikepung dari segala penjuru. Kritik tajam netizen. Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Di sisi lain, Gibran tampak santai. Seolah steril dari berbagai problem yang membelit negara dan rakyat.

Kritik dan demo terhadap Prabowo nyaris tak pernah berhenti. Isunya pun berat: sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG), kontroversi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), rupiah yang loyo, IHSG yang anjlok, dan tekanan fiskal kian mencekik. Juga ada soal kebijakan pajak yang dinilai gila-gilaan, serta polemik perpanjangan usia pensiun Kapolri. Proyek food estate yang sempat senyap, tiba-tiba mencuat lagi ke permukaan.

Namun, tengoklah ke sisi lain panggung. Wapres Gibran justru tampil begitu tenang, bahkan cenderung abai. Dia bak makhluk dari planet lain yang sama sekali terlepas dari seluruh kegaduhan ekonomi dan sosial yang melanda negeri. Gibran tidak pernah berkomentar soal nilai tukar rupiah, saham, atau carut-marut MBG. Ketika mahasiswa berdemo di mana-mana, Gibran justru sibuk memainkan narasi politiknya sendiri.

Ingat momen di Istana Wapres ketika Gibran menerima rombongan “mahasewa”? Disebut mahasewa karena terbukti merupakan massa bayaran. Belum lagi manuvernya membawa rombongan mahasiswa UI ke Papua tanpa izin rektorat.

Di lapangan, Gibran sangat rajin keliling daerah membagikan bantuan sosial (Bansos). Ini bukan sekadar tugas seremonial seorang wakil presiden. Ini adalah langkah konsolidasi politik yang taktis, sekaligus sebuah upaya membusukkan kepemimpinan Prabowo dari dalam.

Dengan semua manuvernya, Gibran sedang mengatakan: saya berbeda dengan Prabowo. Prabowo hobi marah-marah, menuduh sana-sini, boros, dan asyik dengan jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan saya cool, penuh senyum, ramah, mengayomi, dan perhatian pada rakyat jelata. Semua itu dilakukannya demi investasi politik menuju 2029. Bahkan bukan mustahil lebih cepat dari itu.

Gerilya PSI dan Serangan Udara

Manuver Gibran dari Istana Wapres diperkuat secara masif oleh gerakan eksternal keluarganya. Di garis depan, kita melihat pergerakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin oleh adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, kini gencar melakukan gerilya politik ke akar rumput. PSI sengaja disiapkan sebagai “sekoci” dan infrastruktur politik cadangan untuk mengamankan jalur dinasti.

Gerakan darat PSI ini diperkuat oleh gempuran luar biasa di ruang digital. Pasukan buzzer dan influencer sewaan. Orang-orang yang oleh mantan Danjen Kopassus Soenarko disebut para pemakan bangkai ini, bergerak serentak di media sosial. Mereka menebar narasi fitnah, memutarbalikkan fakta, dan mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.

Pola ini sangat terbaca. Bukan kejadian alamiah. Ini adalah cyber warfare yang diorkestrasi dari satu komando. Tujuannya menciptakan distrust (ketidakpercayaan) publik yang akut terhadap Prabowo. Masyarakat didorong untuk meragukan dan marah kepada kepemimpinan Prabowo akibat hasutan media sosial. Jika ini berhasil diwujudkan, saat itulah karpet merah digelar untuk Gibran agar tampil sebagai “pahlawan penyelamat”.

Orkestrasi politik ini kian benderang jika kita membaca pergerakan sang ayah, Joko Widodo. Mantan presiden ini tampak belum rela melepaskan panggung kekuasaan. Dia gencar melakukan safari politik keliling Indonesia. Tentu saja, publik yang melek politik membacanya bukan jalan-jalan, apalagi silaturahmi biasa.

Kunjungan ke Lampung, misalnya, memicu kegaduhan luar biasa. Ada penolakan masyarakat lapis bawah dari segala elemen; mahasiswa, aktivis, emak-emak, dan lainnya. Tapi pada saat yang sama, segelintir elite lokal justru menganugerahinya gelar “Paduka Pemuka Bangsa”.

Yang paling mencolok tentu saja prosesi adat yang menyertakan adegan menginjak kepala kerbau. Bagi sebagian kalangan yang paham akan bahasa simbol, ini adalah pesan politik tingkat tinggi. Banyak yang menafsirkan bahwa aksi menginjak kepala kerbau tersebut merupakan simbol keberanian Jokowi untuk “menginjak” partai lamanya. Faktanya, PDIP berlambang kepala banteng. Sebuah pesan intimidatif bahwa Geng Solo masih memiliki taji dan nyali untuk menggilas lawan politiknya.

Kolaborasi Jahat Jokowi dan Oligarki

Semua manuver dan gerilya tadi tentu membutuhkan dana sangat besar. Publik percaya, Jokowi punya uang sangat banyak. Politisi senior PDIP Beathor Suryadi, misalnya, yakin di rumah Jokowi ada bungker berisi duit. Jumlahnya sangat fantastis, ratusan triliun. Dia bahkan menyebut masih ada sejumlah bungker di beberapa tempat lain.

Meski begitu, ikhtiar menjatuhkan Prabowo dan segera menaikkan Gibran berkelindan dengan kepentingan oligarki. Mereka siap dengan senang hati mendanai semua gerakan kolosal ini. Biaya safari politik Jokowi, gerilya PSI, dan bayaran para buzzer/influencer cuma remah-remah bagi oligarki.

Di sinilah kita melihat kongkalikong jahat antara penguasa dinasti dan para oligarki hitam. Yang disebut terakhir adalah para penikmat Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, mereka telah mengeruk kekayaan alam kita dengan nilai fantastis hampir tanpa tersentuh hukum. Angkanya mencapai belasan bahkan puluhan ribu triliun rupiah.

Namun, kenyamanan mereka terusik di era Prabowo. Langkah tegas pemerintah yang mulai menyita jutaan hektare perkebunan dan pertambangan ilegal membuat para oligarki ini meradang. Kemarahan mereka makin memuncak ketika pemerintah membabat habis praktik under-invoicing (pemanipulasian nilai faktur yang lebih rendah) dan transfer pricing—modus klasik yang selama ini digunakan untuk melarikan modal ke luar negeri dan menghindari pajak.

Ditambah hadirnya kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), menjadi pukulan telak yang mematikan bagi mereka. Kran-kran penyelundupan ditutup. Celah manipulasi disumbat. Kehilangan potensi jarahan ribuan triliun membuat para oligarki gelap mata. Mereka menemukan sekutu yang sepadan pada diri Jokowi yang juga sedang panik mengamankan masa depan politik anak-anaknya.

Maka, terjadilah kongsi jahat itu: Jokowi butuh kekuasaan dan proteksi untuk dinastinya. Sementara oligarki butuh kembali mengeruk SDA Indonesia tanpa gangguan. Tujuan akhir dari kongsi ini sangat mengerikan: menjatuhkan Prabowo secepatnya. Mereka tidak mau menunggu sampai 2029.

Tekanan fiskal. Rupiah yang digoyang. Demonstrasi yang dirancang dan ditunggangi. Fitnah yang ditebar buzzer di media sosial. Semua itu adalah peluru-peluru yang ditembakkan secara bersamaan untuk menciptakan instabilitas nasional.

Prabowo?

Melihat kenyataan yang kasat mata ini, muncul satu pertanyaan mendasar yang krusial bagi masa depan bangsa: Apakah Prabowo menyadari semua manuver di sekelilingnya ini? Jika jawabannya Ya, lantas strategi dan antisipasi apa yang sedang disiapkan oleh sang Jenderal?

Namun, jika jawabannya Tidak, mosok seorang Presiden, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad tidak menyadari bahwa dia sedang dikepung dari dalam rumahnya sendiri? Bukankah presiden punya semua perangkat untuk mendeteksi setiap pergerakan seperti ini? Ibarat kata, tak ada sebatang jarum pun yang jatuh tanpa sepengetahuan presiden!

Sebagai rakyat, kita harus jujur melihat potensi ancaman ini. Kita wajib mengingatkan Presiden Prabowo untuk tetap tegak, waspada. Yang lebih penting lagi, publik harus mendorong agar Prabowo berani menyikat balik. Upaya kembalinya kekuatan Jokowi dan Geng Solo harus dicegah demi keselamatan negara.

Tidak bisa tidak, apa yang dilakukan Geng Solo dan oligarki ini adalah kudeta merangkak. Kudeta senyap tapi sistematis dan terencana dengan sangat baik. Jika upaya percepatan penggantian kekuasaan ini terjadi, Prabowo adalah korban pertama. Dia terjungkal dari kursi presidennya.

Tapi, korban kudeta ini bukan hanya Prabowo. Seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi bencana besar. Kita terancam dipimpin oleh sosok nirkualitas seperti Gibran. Di belakang sosok Gibran yang minim pengalaman politik substansial itu, ada Jokowi yang mengendalikan benang merahnya. Di belakang Jokowi, bercokol kekuatan oligarki domestik yang serakah. Dan di belakang oligarki, ada kepentingan geopolitik raksasa seperti Republik Rakyat China (RRC) yang siap mencengkeram kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum kita.

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Ini sangat berbahaya. Gibran ternyata terbukti tidak senaif yang dikira banyak orang. Dia makin pintar membaca celah dan taktis. Karena itu, dia makin berbahaya bagi stabilitas pemerintahan saat ini.

Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas sebelum semua terlambat. Jargon satu musuh terlalu banyak dan seribu teman sedikit harus ditinjau ulang. Teman yang banyak artinya kompensasi yang banyak pula. Di antara para teman, banyak juga yang penjilat. Yang paling bahaya, justru teman yang diam-diam pengkhianat.

Prabowo harus waspada dan tegas. Bertindak cepat dan tepat. Eliminasi setiap potensi ancaman yang ada. Singkirkan sikap ewuh-pakewuh apalagi rasa utang budi. Kalaupun, sekali lagi: ini kalaupun, Prabowo berutang budi, cukup satu tahun untuk melunasi. Tidak boleh merasa utang budi politik sepanjang masa.

Prabowo harus menjaga jangan sampai istana yang megah runtuh dari dalam. Jangan sampai bangsa dan rakyat Indonesia terjerumus dalam derita berkepanjangan. Jangan sampai semua itu terjadi karena kelalaian mendeteksi musuh dalam selimut yang bekerja untuk “tetangga sebelah” dan mantan penguasa yang telah lengser. []

Penulis :

Rita Shafira: Bekerja Cerdas Mewujudkan Kebenaran dan Pengabdian untuk Kemaslahatan Masyarakat  IMG-20260629-WA0062

Rita Shafira: Bekerja Cerdas Mewujudkan Kebenaran dan Pengabdian untuk Kemaslahatan Masyarakat 

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

Prinsip itulah yang membuat Rita Shafira masih berdiri tegak digaris perjuangan pengabdian untuk masyarakat.

“Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggungjawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama,” kata Rita Shafira kepada wartawan, Senin (29/7/26).

Menurut Rita Shafira, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, ia bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya.

Rita mengatakan, saat menunaikan tugasnya itulah ia menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

“Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada,” kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita Shafira harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung.

Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko. “Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya,” kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan.

Karena, Rita mengatakan bahwa konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan  banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perijinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, menurut Rita, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung.

“Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah,” kata Rita.

Saat Rita bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, dirinya menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Walikota Bandung dan berharap kedepannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

“Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, dimanapun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi ” kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

Rita mengatakan, satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif.

Diduga Tak Lulus S1, Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco IMG-20260629-WA0090

Diduga Tak Lulus S1, Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Sosok Mufli Budi Ananda tengah menjadi sorotan usai ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Mufli menjadi perhatian lantaran juga dikenal sebagai asisten dari Raffi Ahmad. Kini ia berhasil masuk ke dalam jajaran tinggi di perusahaan baja terbesar di Indonesia itu.

Ia menjadi komisaris mendampingi Brigjen TNI Bambang Sudono Sastroprawiro sebagai Komisaris Utama. Sementara posisi Presiden Direktur dijabat oleh Kim Young Joong.

Alhasil banyak orang yang mencari soal sosok Mufli hingga akhirnya ia bisa terpilih sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Profil Mufli Budi Ananda, Asisten Raffi Ahmad

Dalam laporan dari beberapa media, Mufli adalah lulusan Diploma Teknik Listrik dari Politeknik Bunda Kandung pada 2007. Ia lulus diploma tiga atau D3 Teknik Listrik.

Mufli lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) pada 2012. Namun belum menyelesaikan pendidikannya, ia mengajukan pengunduran diri.

Lalu ia kembali mendaftar masuk ke kampus yang sama. Namun, menurut data dari Pangkalan Data Pengidikan Tinggi (PDDIKTI) Mufli tercatat telah mengundurkan diri pada tahun akademik 2018/2019. Sehingga Mufli diketahui memiliki gelar terakhir yaitu D3.

Mengetahui hal itu, netizen pun memberikan reaksi pedas usai Mufli terpilih sebagai komisaris di perusahaan besar. Artis Yusuf Mahardika pun ikut menyoroti asisten Raffi Ahmad itu memiliki jabatan penting di Krakatau Posco.

“WKWKWKWKWKWKWKW SERU BANGET NI NEGARA THE SIMS,” cuit Yusuf Mahardika

“S1 aja nggak, tp jadi komisaris Kemampuan ga ada Pendidikan ga jelas Pengalaman jadi asisten artis doang,” tulis warganet lain.

“Bahkan lulusan kampus negri ternama kalah sama kampusnya antah berantah,” tutur netizen lainnya.

“d3? dr poltek yg ud tutup? jd komisaris? nah adek2 brrt mending cr link aja drpd kuliah d kampus bgus wkwkwkwk,” komentar salah satu netizen.

CBA Tantang KPK: Jangan Berani Teriak Mafia Bea Cukai di Konferensi Pers, Buktikan di Pengadilan! ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

CBA Tantang KPK: Jangan Berani Teriak Mafia Bea Cukai di Konferensi Pers, Buktikan di Pengadilan!

Hedi Batubara 28 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Bea Cukai. Menurutnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada kerasnya pernyataan dalam konferensi pers, melainkan pada kemampuan aparat penegak hukum membuktikan seluruh dugaan di hadapan majelis hakim.

“Saya ini orang anggaran. Sudah puluhan tahun mengkritik uang negara. Jadi kalau ada perkara besar, saya selalu melihat satu ukuran sederhana: yang dibawa ke pengadilan apa, bukan yang diteriakkan ke kamera apa. Dalam negara hukum, konferensi pers bukan ruang pembuktian. Yang menentukan bukan mikrofon, tetapi majelis hakim,” kata Uchok dalam keterangannya, Ahad (28/6/2026).

Uchok mengaku heran karena pada awal pengungkapan perkara, publik disuguhi berbagai narasi mengenai dugaan jaringan besar mafia impor, mulai dari isu amplop hingga dugaan keterlibatan berbagai pihak. Namun, menurutnya, ketika perkara memasuki persidangan, masyarakat justru menunggu pembuktian yang dapat diuji secara hukum.

“Kalau memang ada alat bukti yang kuat terhadap siapa pun, silakan dibawa ke pengadilan. Jangan pandang bulu. Tetapi kalau ada informasi yang sejak awal ramai beredar namun ternyata belum menjadi bagian dari pembuktian terbuka di persidangan, publik juga berhak bertanya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pertanyaan publik tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengganggu proses penyidikan, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Menurut Uchok, ruang sidang harus menjadi pusat pembuktian, bukan konferensi pers.

“Jangan sampai ruang konferensi pers lebih gaduh daripada ruang sidang. Di ruang sidang orang disumpah, ada hakim, ada pembuktian. Sedangkan di luar ruang sidang, semua orang bisa berpendapat,” katanya.

Uchok juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada sebagian pihak apabila alat bukti mengarah lebih luas.

“Kalau sistem impor memang melibatkan banyak kementerian, banyak lembaga, banyak perizinan, dan banyak jalur administrasi, maka pembongkarannya juga harus mengikuti ke mana alat bukti mengarah. Bukan mengikuti siapa yang paling ramai dibicarakan,” tegasnya.

Ia menyatakan menghormati kewenangan KPK dalam menentukan strategi penyidikan. Namun, menurutnya, lembaga antirasuah juga harus menjaga konsistensi komunikasi kepada publik.

“Kalau hari ini mengatakan akan mendalami, publik berhak mengetahui sejauh mana pendalaman itu berkembang. Kalau ada nama yang disebut dalam persidangan, biarkan mekanisme hukum yang menguji. Kalau tidak cukup bukti, katakan tidak cukup bukti. Kalau cukup bukti, proses. Yang jangan terjadi adalah publik dibiarkan hidup terlalu lama dalam ruang tafsir,” ujarnya.

Uchok menilai, musuh terbesar pemberantasan korupsi bukan hanya pelaku korupsi, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak kembali pada prinsip-prinsip hukum acara pidana, yakni pembuktian berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan putusan hakim.

“Kalau memang ingin membongkar mafia impor, bongkar semuanya berdasarkan alat bukti. Kalau memang hanya sebagian yang sudah siap dibuktikan, sampaikan apa adanya kepada publik. Jangan sampai masyarakat akhirnya bertanya-tanya sendiri, ini sedang membongkar seluruh bangunan atau baru membuka pintu depannya saja,” katanya.

Dalam pernyataannya, Uchok Sky juga mendorong aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang diduga terkait apabila didukung alat bukti yang cukup, termasuk dugaan keterlibatan oknum dari berbagai institusi maupun perusahaan jasa pengurusan logistik (forwarder). Menurutnya, seluruh proses harus dilakukan secara profesional, sesuai ketentuan hukum, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Keberanian sesungguhnya bukan terletak pada kerasnya pernyataan. Keberanian sesungguhnya adalah konsisten membawa setiap dugaan yang memiliki alat bukti yang cukup sampai memperoleh putusan pengadilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

5 Calon Manajer KDMP Tewas, Guntur Romli: Koperasi Bukan Barak Militer, Hentikan Program Ini! Politikus PDIP Guntur Romli

5 Calon Manajer KDMP Tewas, Guntur Romli: Koperasi Bukan Barak Militer, Hentikan Program Ini!

Hedi Batubara 28 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik keras menyusul tragedi meninggalnya calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) saat mengikuti pelatihan dasar bergaya militer. Menurutnya, insiden tersebut menjadi alarm serius yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

Guntur menegaskan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan institusi militer. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi penerapan pola pelatihan kemiliteran terhadap calon pengelola koperasi desa.

“Tragedi kematian calon manajer KDMP menunjukkan bahwa koperasi bukan barak militer. Apa urgensi memeliterisasi pengelola lembaga ekonomi desa?” tegas Guntur dalam pernyataannya, Ahad (28/6/2026).

Ia mendesak agar program pelatihan tersebut dihentikan sementara dan dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dibanding penerapan metode pelatihan yang dinilai tidak relevan dengan tugas pengelola koperasi.

Guntur juga menyoroti kemungkinan adanya kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan. Apabila terbukti terdapat keteledoran yang disengaja atau pelanggaran prosedur keselamatan, ia menilai penyelenggara harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana.

“Kalau ada keteledoran yang disengaja, pihak penyelenggara harus bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Ini soal nyawa manusia, nyawa rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer KDMP setelah insiden yang menyebabkan korban jiwa. Tragedi itu memicu perdebatan mengenai relevansi pendekatan militer dalam membentuk sumber daya manusia yang akan mengelola lembaga ekonomi berbasis desa.

TNI AL-Pakistan Perkuat Aliansi Maritim, Pengamat: Indonesia Sedang Siapkan Doktrin Perang Masa Depan Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

TNI AL-Pakistan Perkuat Aliansi Maritim, Pengamat: Indonesia Sedang Siapkan Doktrin Perang Masa Depan

Hedi Batubara 28 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Perkembangan teknologi militer yang semakin revolusioner mendorong Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melakukan transformasi strategi pertahanan. Kesepakatan antara TNI AL dan Angkatan Laut Pakistan untuk memperkuat pendidikan serta latihan berbasis Multi-Domain Operations (MDO) dinilai bukan sekadar kerja sama militer biasa, tetapi menjadi bagian dari perubahan besar dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Kesepakatan tersebut lahir dalam forum Navy to Navy Experts Level Staff Talks (NTNELST) ke-6 yang berlangsung di Museum Pusat TNI AL, Surabaya. Delegasi Indonesia dipimpin Asisten Operasi KSAL Laksda TNI Yayan Sofiyan, sedangkan Pakistan dipimpin Komodor Anwar Saeed.

Selain meningkatkan interoperabilitas kedua angkatan laut, forum tersebut juga menghasilkan komitmen menjaga keamanan jalur strategis Samudra Hindia yang menjadi urat nadi perdagangan dunia.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah tersebut harus dibaca dalam perspektif geopolitik yang jauh lebih luas.

Menurutnya, dunia saat ini memasuki era kompetisi kekuatan besar (great power competition), di mana laut bukan lagi sekadar jalur perdagangan, tetapi telah berubah menjadi ruang perebutan pengaruh politik, ekonomi, teknologi, dan militer.

“Kerja sama ini bukan sekadar latihan tempur. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia mulai menyesuaikan doktrin militernya dengan karakter perang abad ke-21 yang sangat mengandalkan integrasi teknologi dan operasi lintas domain,” ujar Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Ahad (28/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa konsep Multi-Domain Operations merupakan doktrin peperangan modern yang mengintegrasikan operasi darat, laut, udara, ruang angkasa, hingga dunia siber secara simultan. Dalam perang modern, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh jumlah pasukan semata, tetapi oleh kecepatan pertukaran informasi, kecerdasan buatan, satelit, drone, peperangan elektronik, hingga kemampuan siber.

Menurut Amir, transformasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena ancaman keamanan kawasan berubah sangat cepat.

“Ancaman sekarang bukan hanya invasi militer konvensional. Ada serangan siber, perang informasi, sabotase terhadap infrastruktur bawah laut, hingga penggunaan drone dan kecerdasan buatan. Semua itu membutuhkan doktrin baru,” katanya.

Amir melihat kerja sama Indonesia-Pakistan juga memiliki dimensi geopolitik yang sangat penting.

Samudra Hindia kini menjadi salah satu kawasan paling strategis di dunia karena menjadi penghubung Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara.

Lebih dari itu, jalur tersebut merupakan lintasan utama distribusi energi global, termasuk minyak dan gas menuju Asia Timur.

“Siapa yang mampu menjaga stabilitas Samudra Hindia akan memiliki pengaruh besar terhadap keamanan perdagangan internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meningkatnya aktivitas militer berbagai negara besar di Indo-Pasifik membuat negara-negara kawasan harus memperkuat kerja sama tanpa harus terjebak dalam rivalitas kekuatan global.

Indonesia, lanjut Amir, selama ini menganut politik luar negeri bebas aktif sehingga membangun hubungan pertahanan dengan berbagai negara merupakan langkah yang sangat rasional.

“Indonesia tidak berpihak kepada blok mana pun. Justru Indonesia membangun keseimbangan melalui diplomasi pertahanan.”

Amir menilai Pakistan merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Samudra Hindia.

Negara tersebut memiliki pengalaman panjang dalam operasi maritim, pengamanan jalur laut, hingga latihan gabungan internasional.

Kolaborasi dengan Pakistan memungkinkan TNI AL memperoleh pengalaman operasional yang lebih luas, terutama dalam menghadapi ancaman nonkonvensional seperti pembajakan, terorisme maritim, penyelundupan senjata, hingga operasi keamanan laut berskala besar.

“Kerja sama ini memperkaya pengalaman profesional kedua angkatan laut.”

Menurut Amir Hamzah, diplomasi pertahanan kini menjadi salah satu instrumen paling efektif menjaga stabilitas kawasan tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung.

Latihan bersama, pertukaran perwira, pendidikan militer, hingga forum strategis menjadi sarana membangun rasa saling percaya (confidence building measures) antarnegara.

Ia menilai langkah yang dilakukan TNI AL sejalan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang mendorong peningkatan kerja sama internasional sebagai bagian dari diplomasi maritim Indonesia.

“Diplomasi angkatan laut sering kali lebih efektif dibanding diplomasi politik karena membangun kepercayaan melalui kerja sama profesional.”

Namun demikian, Amir mengingatkan bahwa latihan bersama tidak akan optimal apabila tidak diikuti pembangunan industri pertahanan nasional.

Menurutnya, adopsi konsep Multi-Domain Operations membutuhkan dukungan satelit, radar modern, sistem komando dan kendali digital, kecerdasan buatan, drone, peperangan elektronik, keamanan siber, hingga kemampuan analisis intelijen yang terintegrasi.

“Indonesia harus memperkuat ekosistem teknologi pertahanannya sendiri. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi produsen inovasi pertahanan.”

Ia juga menilai penguatan sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak kalah penting karena perang masa depan akan lebih banyak ditentukan oleh kualitas personel dibanding jumlah alutsista semata.

Di tengah meningkatnya dinamika keamanan regional, Amir menilai kerja sama TNI AL dan Angkatan Laut Pakistan menunjukkan bahwa Indonesia terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan.

Melalui diplomasi pertahanan, latihan bersama, serta peningkatan interoperabilitas, Indonesia berupaya menjaga stabilitas kawasan tanpa mengedepankan politik konfrontasi.

“Langkah ini menunjukkan Indonesia tidak sedang mempersiapkan perang, tetapi mempersiapkan kemampuan untuk mencegah konflik melalui kekuatan, profesionalisme, dan diplomasi. Dalam perspektif intelijen geopolitik, kesiapan seperti inilah yang justru menjadi fondasi utama menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik,” pungkas Amir Hamzah.

Injak Kepala Kerbau, Firman Tendry: Moral Jokowi Rendah Firman Tendry Masengi

Injak Kepala Kerbau, Firman Tendry: Moral Jokowi Rendah

Hedi Batubara 28 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat, kolumnis hukum, sekaligus Direktur Eksekutif RECHT Institute, Firman Tendry Masengi, melontarkan kritik keras terhadap prosesi adat yang memperlihatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat di Lampung. Momen tersebut menjadi sorotan publik setelah videonya beredar luas di media sosial.

Menurut Firman, pihak penyelenggara justru telah menempatkan Jokowi dalam situasi yang berpotensi merusak citra dan martabatnya di mata publik.

“Panitia sedang menjerumuskan Jokowi ke jurang kehinaan,” kata Firman dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Firman menilai, dalam berbagai tradisi di Nusantara, kepala kerbau kerap memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan kehormatan, status kebangsawanan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat. Karena itu, tindakan menginjak kepala kerbau dinilainya sebagai tindakan yang tidak pantas.

“Dalam banyak tradisi Nusantara, meski secara umum adat Lampung minim dengan tradisi hewan ini, kepala kerbau identik dengan simbol dan status kebangsawanan. Kejadian di Lampung menunjukkan kepongahan dan kebodohan seseorang yang luar biasa. Ini juga memperlihatkan penghinaan yang luar biasa terhadap adat istiadat leluhur,” ujarnya.

Firman juga menyoroti aspek etika dari tindakan tersebut. Menurutnya, terlepas dari kondisi kepala kerbau yang merupakan bagian dari hewan yang telah mati, tindakan menginjaknya tetap mencerminkan persoalan moral.

“Dari sisi etis dan moral, meski yang diinjak adalah kepala hewan yang sudah mati, perilaku tersebut menunjukkan rendahnya moral manusia tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menjalani prosesi adat saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung. Salah satu rangkaian prosesi yang menjadi perhatian publik adalah ritual menginjak kepala kerbau, yang hingga kini memunculkan beragam tanggapan dan perdebatan di ruang publik. Pihak penyelenggara menyebut prosesi tersebut merupakan bagian dari rangkaian adat, sementara makna filosofisnya masih menjadi bahan diskusi di masyarakat.

Baca Juga Berita Ini

Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Boyamin Saiman

MAKI dan ARUKKI Berkordinasi Bersiap Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI ke PN Jaksel

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Hedi Batubara 21 Oktober 2026