APBN Archives -

Rizal Fadillah Desak KPK Usut Penggunaan APBN untuk Program Kurban Presiden IMG-20260527-WA0020

Rizal Fadillah Desak KPK Usut Penggunaan APBN untuk Program Kurban Presiden

Hedi Batubara 29 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program pembagian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai nilai Rp100 miliar.

Dalam pernyataannya di Bandung, Jumat (29/5/2026), Rizal menilai penggunaan dana negara untuk pengadaan hewan kurban harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada publik.

“KPK mestinya tidak peduli besaran nilai, yang penting hasil korupsi. Meski hanya Rp100 miliar, itu tetap uang rakyat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan,” ujar Rizal.

Ia meminta KPK menelusuri proses pengadaan sapi kurban, mulai dari pihak penjual, harga pembelian, hingga distribusi ke daerah-daerah maupun komunitas penerima.

“Usut beli sapi ke siapa, dengan harga berapa, lalu dikirim ke daerah atau komunitas mana saja,” katanya.

Rizal juga menyinggung dugaan adanya kepentingan politik dalam program pembagian sapi kurban tersebut. Ia menilai program yang menggunakan dana negara berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral menuju Pemilu Presiden 2029.

Menurutnya, Presiden seharusnya dapat berkurban menggunakan dana pribadi mengingat latar belakang kekayaan yang dimilikinya.

“Prabowo itu orang kaya. Jika ingin menunjukkan kecintaan kepada rakyat, bisa saja berkurban dengan harta pribadi, bukan menggunakan APBN,” ucapnya.

Selain itu, Rizal mengkritik pernyataan Menteri Agama yang menyebut penggunaan APBN untuk kurban tidak menjadi masalah karena uang negara kembali kepada rakyat. Ia menilai pandangan tersebut terlalu sederhana dan mengabaikan prinsip tata kelola keuangan negara.

Dalam pernyataannya, Rizal turut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kegiatan keagamaan tetap harus dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan aturan hukum yang berlaku.

“KPK jangan kembali gagal mengusut dugaan penyimpangan penggunaan uang negara. Jika memang ada masalah, harus dibuka secara terang kepada publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, publik ramai memperbincangkan program distribusi sapi kurban Presiden yang disebut mencapai lebih dari seribu ekor di berbagai daerah Indonesia.

Jhon Sitorus Kritik Anggaran Sapi Kurban Presiden dari APBN, Singgung Janji Pendukung 02 IMG-20260527-WA0085

Jhon Sitorus Kritik Anggaran Sapi Kurban Presiden dari APBN, Singgung Janji Pendukung 02

Hedi Batubara 27 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus Jhon Sitorus melontarkan kritik tajam terkait penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut disampaikan melalui akun media sosial X pada Selasa (26/5/2026), menyusul munculnya pemberitaan mengenai anggaran pembelian 1.098 sapi kurban yang disebut bersumber dari APBN.

Dalam unggahannya, Jhon Sitorus menyinggung narasi lama pendukung pasangan 02 yang menurutnya pernah menyatakan bahwa Prabowo tidak akan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi karena sudah kaya sejak lahir.

“Dulu gue masih ingat omongan para pemabuk 02. ‘Pilih Prabowo saja karena dia sudah kaya dari lahir, jadi ga mungkin pake APBN untuk kepentingan pribadi’,” tulisnya.

Ia kemudian mempertanyakan penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban atas nama presiden. Menurutnya, publik justru menjadi pihak yang menanggung biaya.

“Terus ini apa? Buat kurban atas nama Presiden aja ternyata harus dari APBN. Dia yang dapat nama, rakyat yang mati-matian cari uangnya,” lanjutnya.

Pada akhir unggahan, Jhon juga melontarkan kalimat bernada keras yang ditujukan kepada para pendukung pemerintah.

Unggahan tersebut kemudian memicu beragam komentar dari warganet. Sebagian mendukung kritik yang disampaikan, sementara lainnya menilai program kurban presiden merupakan bagian dari tradisi bantuan sosial keagamaan negara yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.

Komentar Jhon Sitorus itu merespons pemberitaan yang menyebut pemerintah mengalokasikan sekitar Rp100 miliar dari APBN untuk pembelian 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo pada Idul adha 2026. Dalam laporan itu disebutkan anggaran berasal dari pos bantuan kemasyarakatan.

Kurban Itu Ibadah Individual,Bukan Program Politik Pencitraan Sosial IMG-20260527-WA0058

Kurban Itu Ibadah Individual,Bukan Program Politik Pencitraan Sosial

Hedi Batubara 27 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kurban itu ibadah, seperti ibadah haji. Hanya saja, Haji hukumnya wajib bagi yang mampu, sementara Kurban Sunnah Mua’kadah (sangat dianjurkan).

Kurban, itu taklif (pembebanan hukum) atas pribadi. Bukan atas negara (Daulah).

Jika kewajiban menegakkan hudud, Qisos, Diyat, ta’jier, dan mukholafah adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh Negara, namun kurban adalah ibadah individu yang tak membutuhkan Negara.

Bagi individu yang berkemampuan, disunnahkan untuk berkurban seekor domba/kambing, sapi, atau unta. Untuk seekor sapi, boleh atas nama 7 (tujuh) orang.

Adapun kurban atas nama Prabowo Subianto, yang menggunakan dana APBN, tidak memenuhi kriteria sebagai ibadah, melainkan hanya politik pencitraan sosial, alasannya:

Pertama,uang untuk kurban bukan diambil dari kantong pribadi Prabowo yang memiliki harta triliunan. Melainkan, harta seluruh rakyat yang ditarik dari pajak, dan dikumpulkan dalam APBN.

Sehingga, kalaupun itu mau disebut kurban, itu adalah kurban seluruh rakyat Indonesia. Adalah kebohongan yang nyata, jika itu diklaim dan diatasnamakan Prabowo Subianto.

Kedua,batasan kurban per satu ekor sapi adalah untuk 7 orang. Sementara ini 1.000 ekor untuk 285 juta rakyat Indonesia. Tak memenuhi syarat, sehingga tak layak disebut sebagai kurban.

Ketiga,kalau disebut Bantuan Presiden itu juga keliru. Karena anggaran dari APBN, sehingga lebih tepat disebut Bantuan Negara atau bantuan rakyat kepada rakyat karena asal duitnya juga dari rakyat.

Keempat, kalaupun itu bantuan Presiden tak sah disebut hewan kurban. Karena tak memenuhi syarat hewan kurban, baik dari sisi sumber duit juga jumlah patungan yang bersyirkah. Yang lebih tepat itu hewan tumbal untuk pencitraan sosial Presiden.

Ingat! Kurban adalah ibadah mahdah. Terikat syarat dan rukunnya, tata caranya taukifi. Tak boleh mengada-ada.

Kalau Presiden tak paham hukum kurban, atau terlalu pelit untuk berkurban dari kantung sendiri, lebih baik tak usah berkurban. Dengan konsekuensi, tak usah mendatangi mushola (tempat kurban/sholat).

Allah SWT tak menyukai orang yang kikir. Apalagi, berharta triliunan tapi berkurban pake duit APBN (rakyat).

Penulis : Ahmad Khozinudin

Kritik GSBK soal Kurban Presiden Prabowo: Pahala Atas Nama Presiden, Anggaran dari Pajak Rakyat Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah

Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah

Kritik GSBK soal Kurban Presiden Prabowo: Pahala Atas Nama Presiden, Anggaran dari Pajak Rakyat

Hedi Batubara 27 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membeli 1.098 ekor hewan kurban untuk Idul Adha menggunakan anggaran negara menuai kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah.

Menurut Febri, anggaran pembelian hewan kurban yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar dinilai terlalu besar dan menimbulkan pertanyaan publik karena bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Kalau disimulasikan, harga rata-rata sapi per ekor sekitar Rp91 juta. Ini jelas kategori sapi premium,” kata Febri dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Sebelumnya, pihak Istana menyebut sapi kurban Presiden terdiri dari berbagai jenis unggulan seperti Simental, Limousin, Brahman hingga Belgian Blue dengan bobot rata-rata di atas 800 kilogram.

Febri menyebut jenis sapi tersebut merupakan kelas premium dengan harga yang sangat tinggi di pasaran.

“Ini benar-benar kasta sapi premium, raja-raja di kandang. Tapi yang membuat publik geleng-geleng kepala adalah sumber anggarannya berasal dari APBN alias uang pajak rakyat, sementara tetap atas nama Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung total kekayaan Presiden Prabowo berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp2,06 triliun.

“Dengan kekayaan sebesar itu, publik bertanya-tanya mengapa pembelian sapi kurban tidak menggunakan dana pribadi Presiden,” katanya.

Febri membandingkan kondisi tersebut dengan masyarakat biasa yang menurutnya harus menabung dan menyisihkan penghasilan pribadi untuk bisa berkurban setiap tahun.

“Kalau rakyat biasa mau berkurban, mereka menabung dari gaji sendiri, bahkan berbulan-bulan. Kalau dana terbatas ya beli sapi atau kambing standar, yang penting ikhlas dan dari kantong sendiri,” ucapnya.

Menurutnya, esensi ibadah kurban adalah ketulusan dan pengorbanan pribadi, sehingga penggunaan APBN untuk program kurban Presiden dinilai berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Hal ini menandakan Presiden tidak mau rugi karena anggaran sapi kurban tetap berasal dari APBN dan bukan dari harta pribadi,” lanjut Febri.

Ia juga menilai kebijakan tersebut berisiko memunculkan kritik publik terkait sensitivitas penggunaan anggaran negara, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

“Lucu dan menyedihkan sekaligus. Sapi-sapi gemuk senang, pahala tercatat atas nama presiden, tapi rakyat bertanya: kalau mau berbagi, apa susahnya memakai harta sendiri?” tutupnya.

Pernyataan Susno Duadji Soal Data Ekonomi Viral, Soroti Ancaman Kondisi Bahaya

Pernyataan Susno Duadji Soal Data Ekonomi Viral, Soroti Ancaman Kondisi Bahaya

Hedi Batubara 9 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, menjadi sorotan publik setelah unggahannya di media sosial menyinggung kondisi ekonomi Indonesia yang disebut berpotensi dalam situasi “bahaya”.

Dalam unggahannya, Susno menyatakan bahwa jika data yang beredar benar, maka kondisi tersebut merupakan sinyal serius bagi perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan bisa sangat mengerikan.

“Kalau data ini benar sudah jadi fakta maka ini tanda bahwa ekonomi kita dalam keadaan bahaya, dampaknya sangat mengerikan,” tulisnya, Kamis (9/6/2026).

Unggahan tersebut disertai gambar berisi sejumlah indikator ekonomi yang memicu kekhawatiran publik, di antaranya nilai tukar dolar AS yang disebut menembus Rp17.100, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke level 6.942, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun, serta sisa tabungan pemerintah di Bank Indonesia yang diklaim tinggal Rp120 triliun.

Pernyataan tersebut langsung memicu beragam reaksi dari warganet. Sebagian menilai peringatan itu sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi global yang memang tengah bergejolak. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan validitas data yang beredar dan meminta klarifikasi dari otoritas terkait.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait angka-angka yang beredar dalam unggahan tersebut. Namun, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan dinamika pasar keuangan internasional.

Kasus ini kembali menunjukkan pentingnya literasi publik dalam menyikapi informasi ekonomi yang beredar di media sosial, terutama yang berpotensi memicu kepanikan.

APBN Era Prabowo: Ekonomi Digas, Anggaran Dibuka untuk Rakyat 1757679435883

APBN Era Prabowo: Ekonomi Digas, Anggaran Dibuka untuk Rakyat

Hedi Batubara 12 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan RI,Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama DPR. Menurutnya, hingga saat ini angka-angka dalam rancangan anggaran masih bersifat dinamis karena masih dalam tahap diskusi.

“Kami melaporkan progres diskusi anggaran dengan DPR. Angka-angka masih dibahas, jadi belum final. Presiden meminta agar kita melaporkan perkembangannya,” ujar Purbaya di Istana Negara, Kamis (11/09).

Parbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan sistem penyaluran anggaran berjalan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan skema baru pengelolaan kas negara yang diarahkan agar dana tidak mengendap di instrumen keuangan pasif, tetapi benar-benar mengalir ke sektor riil.

“Jadi uang tidak boleh hanya diserap untuk dibelikan SUN. Kita ingin sistem berjalan agar bank punya likuiditas cukup, dan pada akhirnya lebih banyak menyalurkan kredit ke masyarakat. Itu akan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Menurut Purbaya, ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbuka lebar tanpa memicu inflasi. Ia menilai pertumbuhan di bawah 5 persen masih jauh dari level yang bisa menimbulkan demand pull inflation.

“Sejak krisis, kita belum pernah tumbuh 6,5%. Jadi masih ada ruang untuk menambah stimulus agar ekonomi tumbuh lebih cepat tanpa risiko inflasi yang besar,” ujarnya.

Terkait munculnya badan-badan baru, termasuk otorita laut maupun lembaga di bawah kementerian lain, Purbaya memastikan kebutuhan anggarannya sudah diakomodasi. “Tambahan tidak terlalu besar. Fokus utama kita justru pada dana transfer ke daerah, apakah ada tambahan atau tidak. Itu yang masih dihitung bersama DPR,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemotongan anggaran, melainkan lebih cenderung pada kebijakan fiskal yang ekspansif dan pro-pertumbuhan. “Kita dorong agar penyerapan anggaran lebih baik dan manajemen kas lebih rapi, supaya tidak mengganggu likuiditas sistem keuangan kita,” tegasnya.

Sementara terkait usulan kalangan buruh untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Parbaya mengatakan hal itu belum dibahas secara detail. “Kalau ada masukan akan dipelajari. Tapi belum ada laporan lengkap ke saya. Nanti kita lihat dalam pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.

Purbaya menutup dengan menekankan bahwa semua keputusan akhir akan ditentukan bersama DPR. “Semuanya masih dalam diskusi dengan parlemen. Jadi belum ada yang final,” tandasnya.

Danantara Dan Berakhirnya Pengembang Perumahan NeoLiberal Nakal 1740289219723

Danantara Dan Berakhirnya Pengembang Perumahan NeoLiberal Nakal

Hedi Batubara 23 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah Prabowo telah memutuskan mendirikan Danantara melalui revisi UU BUMN. Danantara telah ditetapkan sebagai super holding yang mengelola keuangan negara dengan dua holding utama yakni Holding Operasional dan Holding investasi. Ini adalah langkah integrasi semua kegiatan BUMN dengan sistem pembiayaannya. Holding investasi akan mencari dan mengumpulkan uang, untuk membiayai Holding operasional, salah satunya adalah membiayai pembangunan tiga juta rumah.

Mengapa tiga juta rumah? Ini adalah satu langkah penting mengatasi tidak adanya ekspansi dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Mengatasi rendahnya aliran uang ke lapisan terendah dalam masyarajat, ke desa desa. Mengatasi melemahkan daya beli masyarakat pada lapisan terendah yakni pegawai rendah, buruh, dan petani.

Mari kita lihat apa yang terjadi sepanjang 2024-2025. Perekonomian Indonesia sepanjang 2024 mengalami deflasi selama 5 bulan berturut turut. Deflasi dipicu oleh penurunan konsunsi bahan pokon yakni pangan dan juga papan atau perumahan. Apa artinya? Daya beli masyarakat merosot. Bahayanya karena uang tidak ada di masyarakat. Maka masyarakat terpaksa mengurangi pembelian makanan dan minuman. Ini benar benar jatuh kere.

Apakah keadaan ini pulih? Ternyata tidak! Sampai dengan januari 2025 menurut survey BPS inflasi masih sangat rendah. Kata BPS inflasi pada bulan Januari adalah terendah sejak 24 tahun silam yakni terendah sejak tahun 2020. Apa artinya keadaan ekonomi lesu, uang tidak ada di masyarakat, daya beli jatuh, maka terjadilah inflasi rendah.

Awal pemerintahan Prabowo Subianto memulai dengan kebijakan pemotongan besar besaran pos belanja kementerian dan lembaga. Hal ini dikarenakan selama ini anggaran APBN terbayar banyak terjadi kebocoran. Bocor APBN sudah dinilai sangat keterlaluan. Sehingga terpaksa pemerintah melakukan pemotongan besar besaran. Ini tentu upaya yang bagus. Namun dampak negatifnya tidak akan dapat dihindari yakni tidak adanya uang beredar di masyarakat. Masyarakat jatuh makin kere karena uang tidak ada untuk membeli kebutuhan pokok mereka.

Tetapi konon uang akan dialihkan ke Danantara. Tentu melalui revisi UU APBN. Selanjutnya persetujuan DPR. Namun seberapa cepat revisi ini berlangsung. Apakah DPR akan bersedia mengalihkan uang tiga tahap penghematan APBN ini ke dalam Danantara. Proses konsolidasi kebijakan ini akan memakan waktu. Sehingga pemerintah perlu memiliki cara lain untuk menghidupkan ekonomi, yakni bagaimana agar perbankkan dan sektor keuangan lainnya mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional, membantu pemerintah dalam percepatan pendanaan dan pembiayaan ekonomi sembari menunggu rampungnga konsolidasi Danantara.

Sektor perumahan adalah sektor yang lebih siap untuk ekspansi. Baik melalui ekspansi pada pemerintahan sendiri, BUMN, dan juga perbankkan dan sektor keuangan. Bahkan nanti setelah Danantara rampung sektor perumahan adalah sektor yang paling siap dibiayai negara, melalui keuangan pemerintah yang dikelola danantara. Nantinya sektor perumahan akan significant dalam menyerap bagi uang Danantara yang akan dikerjakan oleh holding operasional Danantara untuk membangun tiga juta rumah secara langsung.

Pengembang Nakal

Muncul pertanyaan, apakah sektor perumahahan akan dapat memompa pertumbuhan ekonomi, meningkatkan jumlah uang beredar dan ujungnya memperbaiki daya beli masyarakat sedesa desa. Ini memang pertanyaan utama yang harus dijawab dengan strategi pembangunan tiga juta perumahan yang tepat.

Selama ini bangunan perumahan hanya memperkaya pengembang. Berbagai fasilitas dan insentif dalam Pembangunan Perumahan yang diberikan oleh pemerintah telah membuat para pengembang kaya raya. Namun pembangunan perumahan tidak membawa dampak significant terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak membawa uang mengalir ke desa desa, tidak membuat daya beli masyarakat naik.

Bahkan tidak jarang pembangunan perumahan membawa dampak negatif, yakni spekulasi tanah oleh para kapitalis tanah, menggelembung harga tanah dan rumah secara tidak wajar, banyak kredit macet, banyak pembangunan perumahan yang gagal, banyak rumah terbengkalai tidak laku dan tidak ditempati, kualitas perumahan yang buruk dan tidak sesuai standar, banyak alih fungsi tanah atau lahan Pertanian, dan lain sebagainya yang ujungnya pembangunan perumahan justru membawa efek diskrimansi yang negatif.

Banyaknya masalah di perumahan salah satunya adalah ulah pengembang nakal, yang membangun perumahan dengan cara yang tidak benar, yang ditenggarai bekerja sama dengan oknum pemerintahan, untuk menjebol kredit perumahan yang didanai pemerintah di perbankkan. Fasilitas kredit perumahan yang dibiayai oleh negara habis, namun hasilnya tidak seperti harapan pemerintah. Hasilnya tidak membuat daya beli tumbuh, dan tidak menghasilkan kesejahteraan rakyat.

Sekarang Danantara dapat mengambil alih semua pembiayaan perumahan. Danantara dapat mengambil alih semua dana yang berasal dari APBN yang selama ini untuk mensubsidi kredit perumahan melalui perbankkan. Ternyata selama ini berbagai fasilitas kredit tersebut banyak disalahgunakan oleh perbankkan dan pelaku usaha sektor perumahan. Dengan diambil-alihnya pendanaan dari negara oleh Danantara maka usaha pembangunan perumahan dapat dilakukan secara terintegrasi dan menghentikan berbagai kecurangan pengembang yang selama ini kerap terjadi.

Perumahan Danantara

Bagaimana caranya Danantara Membiayai perumahan murah untuk rakyat sebanyak tiga juta rumah? Ini tentu akan menempuh cara yang lebih terstruktur dan lebih rapi, sasaran pembangunan yang lebih jelas dan target yang lebih pasti. Pembangunan perumahan dengan cara neoliberal, mengandalkan pasar, ternyata ujungnya melahirkan krisis dan rakyat tersangkut penipuan pengembang nakal.

Bagaimana pemerintah menjalankan memalui Danantara? Kata kuncinya adalah pemerintah memiliki rakyat, pegawai pemerintahan, memiliki sekolah untuk mendidik masyarakat, memiliki sarana kesehatan untuk perbaiki kesehatan masyarakat. Kerja nyata atau hasil karya pemerintah secara langsung dalam program tiga juta rumah dapat dipaksakan dalam lingkup pemerintahan sendiri. Program ini dapat dilaksanakan diseluruh seluruh wilayah dengan memulai dari desa, dan seluruh sektor masyarakat mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan ikut andil di dalamnya.

Mari buktikan bahwa tiga juta rumah adalah program yang inclusive dan kerakyatan. Sekarang jumlah sekolah di Indonesia sekitar 93 ribu sekolah, bayangkan saja jika satu sekolah dibangunkan dua rumah dalam setahun untuk perumahan guru guru, maka akan terbangun 186 ribu rumah setahun. Maka dalam lima tahun akan terbangun 930 ribu rumah.

Selanjutnya jumlah desa di Indonesia 71600 desa. Jika diasumsikan 1 desa ada 500 kepala keluarga dengan pertumbuhan 1 persen rumah, maka setiap desa dapat dibangunkan 5 rumah dalam setahun. Dengan demikian akan terbangun 400 ribu rumah setahun. Dengan demikian dalam 5 tahun akan terbangun 2 juta rumah. Maka program pembangunan perumahan Prabowo Gibran telah selesai yakni membangun tiga juta rumah dalam lima tahun.

Dari sekian banyak program ambisius pemerintahan Prabowo, pembangunan perumahan adalah program yang sangat inclusive, dikarenakan dapat diintegraikan dengan semua program prioritas lainnya seperti misalnya program hilirisasi SDA terutama di wilayah wilayah perkebunan dan pertambangan. Kedua program ini tentu dapat membantu mendukung dengan pembangunan fasilitas perumahan bagi guru dan buruh perusahaan sawit dan tambang.

Nah para pengembang supaya tidak bingung nanti setelah Mendengar Bapak Prabowo pidato berapi api, setelah itu telphonlah pengusaha sawit dan perkebunan besar yang jumlahnya sekarang sekitar 3000 perusahaan, 32654 perusahan industry dan telephonlah 4600 pemegang ijin pertambangan. Ajaklah mereka bekerja sama menggunakan Fasilitas Liquiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang disediakan pemerintah, lalu membangun 10 rumah saja untuk para karyawannya atau untuk keluarganya yang terlantar dan tidak punya rumah. Maka akan terbangun 2 juta rumah dalam lima tahun.

Begitu mudah bagi Danantara untuk menjadikan pembangunan perumahan sebagai pekerjaan holding investasi Danantara. Tentu saja semua strategi dapat diorientasikan bagi usaha percepatan pemerataan pembangunan, usaha bagi bagi pekerjaan dan bagi uang kepada masyarakat. Selama ini dengan pembangunan perumahan neoliberal, pemerintah hanya membagi uang kepada kapitalis besar, membagi kepada bank, membangi pada pengembang nakal. Uangnya tidak pernah sampai ke tangan rakyat. Rakyat tetap kere dan tidak pegang uang.

Tahukan semua rakyat Indonesia bahwa uang beredar sekarang hanya 1000 triliun rupiah. Jika dibagi kepada seluruh penduduk, maka setiap orang Indonesia hanya memegang uang 7000 rupiah per kapita per hari. Bayangkan nasib 100 juta penduduk Indonesia yang saat ini dikategorikan miskin. Pendapatan dibawah dua dolar PPP atau kurang dari 10.000 rupiah perkapita per hari. Ini namanya keadaan kere keriting.

Penulis : Salamuddin Daeng

Soal Kebiajkan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Jangan Boros, Sebab Boros Kawannya Setan IMG-20250211-WA0133

Soal Kebiajkan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Jangan Boros, Sebab Boros Kawannya Setan

Hedi Batubara 11 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta -Sebetulnya saya bisa memahami mengapa presiden Prabowo mengambil keputusan penghematan, pemotongan dan Efesiensi APBN. Walaupun kebijakan ini akan mengguncang investor dari luar dan akan membuat deg degan para pelaku ekonomi dalam negeri. Apakah nasib mereka akan terus baik jika pekerjaan bersama APBN ini berhenti.

Para ahli ekonomi dimanapun yang sekolah ekonomi di Indonesia atau di Barat akan berpandangan bahwa pemotongan, efisiensi, penghematan anggaran adalah sebuah pengumuman resesi ekonomi Indonesia. Artinya Indonesia dalam keadaan kekurangan uang atau penerimaan pada asatu sisi dan bertambahnya kewajiban pada sisi lain.

Namun apapun pandangan yang berkembang, alasan paling kuat bagi Presiden Prabowo menurut hemat saya dalam melakukan kebijakan austerity terbatas (terbatas masalah kebocoran) dikarenakan memang APBN Indonesia tidak pernah naik jika dilihat dari Purchasing Powernya. Kemampuan Purchasing Power APBN ini diukur dalam US dollar. Artinya kemampuan belanja APBN indonesia dalam perdagangan internasional dan ekonomi dalam negeri memang stagnan.

Hal ini tentu berat. Dikarenakan satu dekade lalu APBN Indonesia hanya sekitar 200 miliar dollar. Waktu itu kurs ada di sekitar 8000 rupiah per USD. Sekarang dengan kurs rupiah pada 16000 rupiah per USD nilai APBN Indonesia masih berada pada kisaran 200 miliaran dollar. Jadi dalam posisi perdagangan terutama perdagangan Internasional atau ukuran internasional APBN Indonesia benar benar stagnan.

Sebetulnya masalah dalam penerimaan APBN yang stagnan ini merupakan bagian penting untuk dicari jalan keluarnya. Jika dicermati lebih mendalam sebetulnya jalan keluarnya juga ada di depan mata. Mengapa? Karena Indonesia itu ekonominya dan perdagangan internasionalnya ditopang oleh sektor komoditas sumber daya alam. Jumlahnya juga meningkat pesat dari tahun ke tahun. Penerimaan dalam dolar oleh seluruh aktifitas ekonomi dalam sektor ini seharusnya dapat melipatgandakan penerimaan rupiah negara atau pemerintah. Ini bisa didiskusikan secara lebih mendalam dengan kementerian keuangan.

Sementara pada bagian lain, kewajiban atau liabilities pemerintah semakin naik mengikuti pergerakan nilai tukar tersebut. Kewajiban pemerintah ini tidak dapat dipotong, dipangkas atau dihemat, dikarenakan umumnya berasal dari utang utang komersial dalam mata uang asing dan sisa nya dalam obligasi rupiah.

Kewajiban ini semakin berat dikarenakan resiko ekonomi Indonesia yang dipandang oleh investor global yang juga tinggi resiko. Akibatnya suku bunga atau imbal hasil yang diminta oleh pemberi utang komersial kepada Indonesia juga makin naik. Bunga atau imbal hasil yang tinggi ini mengakibatkan kewajiban yang ada makin berat dan pembiayaan untuk menutup defisit makin mahal.

Memang ada konsekuensi bahwa pemotongan anggaran memang akan menimbulkan persepsi bahwa ekonomi Indonesia.. Namun memang hanya ini caranya untuk bisa keluar dari goverment budget shutdown. Prinsipnya “eman eman dalam menggunakan uang, jangan boros, sebab boros adalah kawannya setan” Sebuah paradigma baru yang perlu diaelami oleh para birokrasi pemerintahan dan pelaku ekonomi yang selama ini memang menjalankan kerjasama program dan proyek dengan pemerintah.

Penulis : Salamuddin Daeng

APBN Paket Hemat Tantangan Kreativitas Prabowo dalam Pembenahan Ekonomi APBN

APBN Paket Hemat

Hedi Batubara 2 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Peket hemat secara harfiah adalah mengurangi secara kuantitas dan kualitas dari ukuran yang sebenarnya untuk memberi kesan cukup dan penerimanya merasa cukup. Pembuat paket hemat bisa mengambil separuh atau lebih keuntungan sebagai hasil siasat paket hemat. Bagi penerima paket hemat dia tau itu kurang tapi asal lambung tidak kosong.

Begitulah gambaran sebenarnya dari APBN Indonesia. Kuantitas dan kualitasnya tidak bertambah, dan bahkan bisa menurun. Pihak penyedia paket hemat dalam hal ini Kementerian Keuangan yang bekerja untuk oligarki pengendali sumber daya ekonomi nasional telah mengatur siasat sedemikian rupa, sehingga tampak kesan bahwa APBN itu besar, namun fakta sebenarnya APBN kecil. Menciptakan kesan seolah olah pajak, royalti, pungutan yang diberlakukan kepada para oligarki pengendali sumber daya ekonomi nasional, kesannya besar dan meningkat, padahal faktanya tidak.

Mari kita lihat bagaimana permainan paket hemat ini dijalankan. Para oligarki menerima konsesi, ijin, facilities, insentif, bahkan subsidi agar dapat menguasai sumber daya alam, mengeruknya dan mengangkutnya ke pasar ekspor. Jangan lupa bahwa mereka mengangkutnya itu lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi yang harganya sepertiga harga pasar bahan bakar. Mereka mengangkut sumber daya alam Indonesia sampai ke pasar ekspor.

Setelah itu oligarki penguasa sumber daya alam tersebut menerima pendapatan dalam mata uang asing, dalam dolar Amerika Serikat. Makin hari yang diakui semakin banyak, terus bertambah seiring pembukaan investasi, lahan, hutan semua sudah habis dikuasai. Jadilah Indonesia sekarang sebagai eksportir paling besar dalam gas LNG, batubara, nickel, timah, perak, tembaga, biji besi, hasil kebun seperti sawit, hasil hutan berupa karet, kayu, dan lain sebagainya.

Seharusnya pendapatan negara bertambah kan? Seharusnya tambahan pendapatan negara itu dalam dolar kan? Setelah dikonversi ke dalam rupiah sebagai mana tercatat dalam APBN seharusnya tambahan berkali kali lipat kan? Sebab nilai rupiah itu setiap tahun merosot secara terus menerus, konsisten dan hampir pasti. Rupanya pelemahan rupiah itu bagian dari siasat utama dalam startegi keuangan Indonesia.

Tapi bagaimana kenyataannya,? Wah ternyata oligarki melalui kementerian keuangan berhasil menyusun paket hemat. Penerimaan negara itu tidak pernah bertambah. Dalam dollar AS atau dalam USD pemerimana negara Indonesia 10 tahun lalu itu sekitar 200 miliaran dolar AS, sekarang pun 200 miliaran DOLLAR AS. Jadi apa yang terjadi ternyata jumlah yang dibayarkan oleh pengendali sumber daya alam Indonesia makin lama itu makin kecil. Walaupun kita mengetahui harga komoditas SDA seperti batubara, nickel, timah, sawit ternyata makin meningkat. Demikian juga jumlah yang diangkut ke pasar ekspor meningkat dengan sangat pesat setiap tahun.

Namun paket hemat APBN lama lama makin terasa tidak cukup. Ternyata paket hemat ini harus dikembalikan kepada oligarki sumber daya alam dalam bentuk cicilan utang dan bunga. Mereka oligarki sumber daya alam selama bertahun tahun belakangan bersama menteri keuangan telah beternak uang berbunga tinggi dalam obligasi negara dan bank Indonesia. Memang sebagian besar hasil SDA tetap disimpan di luar negeri. Kedua lembaga yakni Menkeu dan BI harus membayar setiap tahun kepada oligarki besar sekali. Mereka kedua lembaga ini tidak pernah juga mempersoalkan itu. Karena oligarki itu adalah tuannya. Akibatnya makin lama APBN makin kempes.

Tapi masih ada jurus sakti. Pemerintah dipaksa berhemat. Seruan penghematan menggema di jahat keuangan. Ini adalah cara mengadu domba orang kere penerima paket hemat. Antara pemimpin dipaksa mencurigai bawahnya yang boros. Padahal bawahannya sudah lama mengencangkan ikat pinggang. Memang ada bawahan yang boros, tapi itu adalah antek oligarki sendiri, antek piaraan ini kapan kapan bisa untuk mengalihkan perhatian publik, sehingga orang awam nama pemerintah tetap jelek, birokrasi itu korup, rakus, dan lain sebagainya. Sementara oligarki penguasa sumber daya alam adalah penyumbang kemakmuran negara. Wah rapi juga cara kerjanya ya.

Penulis : Salamuddin Daeng

Sulit Bagi Presiden Prabowo Keluar dari Kemelut Darurat Keuangan 2025 Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Siap Hadapi Ketidakpastian Kebijakan Trump

Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Siap Hadapi Ketidakpastian Kebijakan Trump

Sulit Bagi Presiden Prabowo Keluar dari Kemelut Darurat Keuangan 2025

Hedi Batubara 14 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Situasi keuangan pemerintah saat ini memang sangat berat. Keadaan ini akibat menumpuknya utang terutama di era darurat covid 19. Tumpukan utang ini adalah akumulasi dari utang utang sebelum covid 19 yang juga sudah sangat besar. Maka semua kebijakan keuangan dilakukan sepenuhnya untuk menjawab darurat keuangan negara.

Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi darurat keuangan? 1) Memberlakukan tax amnesty namun gagal, 2) Memberlakukan UU darurat keuangan yakni UU Nomor 2 tahun 2020, namun justru menghasilkan kekacauan keuangan. 3) Menjual obligasi negara kepada BI di Pasar perdana, justru menghasilkan utang jangka pendek yang menggunung.

BI sendiri telah memberi warning kepada pemerintah atau menagih. Utang jatuh tempo SRBI alias Sekuritas Rupiah Bank Indonesia mencapai 922,4 triliun rupiah selama 2025. Apabila tidak dikelola dengan baik oleh Bank Indonesia, dikhawatirkan besaran utang jatuh tempo tersebut akan berdampak negatif ke cadangan devisa. BI harus segera mempersiapkan debt collector untuk menagih kementerian keuangan. Kalau tidak ini akan sulit bisa dibayar. Bahayanya ini akan meruntuhkan kepercayaan internasional kepada BI, atau lebih jauh BI akan ditaruh di bawah kementerian keuangan kembali?

Jalan lain bagi BI adalah berlomba dengan pemerintah menaik-naikkan suku bunga. BI menaikkan bunga SRBInya, pemerintah menaikkan bungan SBN atau SUN nya. Ini agar orang orang mau membeli surat berharga BI dan pemerintah tersebut. Ini adalah persaingan yang gawat. Wah bagaimana bank bank juga akan berloba lomba menempatkan uang mereka ke pada kedua pihak tersebut. Ini jelas kacau belau, rakyat makin kering, pinjaman onlen bunga mencekik akan makin marak, perceraian marak, bunuh diri pun marak terlilit utang.

Pemerintahan pun sama. Walaupun sampai nangis Bombai, sampai terguling guling, menteri keuangan tidak akan sanggup membayar utang dan bunga utang tahun 2025. Bunga utang 552 triliun rupiah dan utang jatuh covid 19 tempo tadi. Memang waktu dapat duitnya menteri keuangan saat itu tertawa lebar. Bayangkan dengan UU darurat covid dia bisa leluasa mendapatkan uang dan leluasa berhutang. Ini adalah kekuasaan yang sangat besar yang diberikan DPR saat itu. Saya pribadi mengirimkan surat resmi kepada kementerian keuangan pada bulan Juni 2020 untuk meminta Menkeu menjelaskan untuk apa saja uang covid 19 itu digunakan.

Bayangkan saja utang dimasa covid 19 itu (2020-2022) luar biasa besar. Tahun 2020 Menkeu ambil utang 1193 triliun rupiah, tahun 2021 Menkeu ambil utang 871 triliun rupiah, tahun 2022 Menkeu ambil utang lagi 591 triliun rupiah. UU darurat memperbolehkan pemerintah ambil utang di atas 3% dari GDP. Namun yang lebih mantap lagi adalah Menkeu boleh menggunakan uang itu sesuka sukanya Menkeu, diberikan ke bank, ke swasta dan ke BUMN. Namun sekali lagi tidak ada pertanggung jawaban yang jelas sampai hari, bagaimana uang itu digunakan, dan siapa saja penerimanya?

Jadi bagaimana nasib APBN kalau harus berhenti, atau shut down di tahun 2025 ini? Indonesia memang tidak mengenal sistem goverment shut down, tapi Indonesia bisa menghadapi keadaan kere keriting dan bangkrut. Legitimasi pemerintahan ini dipertaruhkan. Di bagian lain pemerintah diprovokasi melakukan pelanggaran UU seperti UU harmonisasi peraturan perpajakan, UU APBN, dan UU lainnya. Pemerintah terus menabung pelanggaran UU dan kesalahan. Lawan terus provokasi agar pelanggaran makin banyak. Lalu apa rencana mereka nantinya kalau pelanggaran menumpuk? Waspada waspada waspadalah!

Penulis : Salamuddin Daeng

APBN

Rizal Fadillah Desak KPK Usut Penggunaan APBN untuk Program Kurban Presiden

Jhon Sitorus Kritik Anggaran Sapi Kurban Presiden dari APBN, Singgung Janji Pendukung 02

Kurban Itu Ibadah Individual,Bukan Program Politik Pencitraan Sosial

Kritik GSBK soal Kurban Presiden Prabowo: Pahala Atas Nama Presiden, Anggaran dari Pajak Rakyat

Pernyataan Susno Duadji Soal Data Ekonomi Viral, Soroti Ancaman Kondisi Bahaya

APBN Era Prabowo: Ekonomi Digas, Anggaran Dibuka untuk Rakyat

Danantara Dan Berakhirnya Pengembang Perumahan NeoLiberal Nakal

Soal Kebiajkan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Jangan Boros, Sebab Boros Kawannya Setan

APBN Paket Hemat

Sulit Bagi Presiden Prabowo Keluar dari Kemelut Darurat Keuangan 2025

Baca Juga Berita Ini

Sentul City Diduga Rusak Lahan Warga Cikeas, CBA Desak BPK Audit Klaim Kepemilikan Tanah

Gibran Tak Segera Mundur, Aktivis 98 Khawatir Muncul Kekacauan Nasional

Rakyat Makin Marah, Tapi Tak Bersatu! Hatta Taliwang: Reformasi 1998 Sulit Terulang, Kekuasaan Diuntungkan

Pengamat Ingatkan Kapolri Suyudi Atas Kasus Represif Aparat Kepolisian Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an