2 November 2026

APBN

Perubahan Budaya Birokrasi, Prabowo Fokus pada Efisiensi dan Kesejahteraan Rakyat Perubahan Budaya Birokrasi, Prabowo Fokus pada Efisiensi dan Kesejahteraan Rakyat

Perubahan Budaya Birokrasi, Prabowo Fokus pada Efisiensi dan Kesejahteraan Rakyat

Hedi Batubara 29 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk meninjau kembali alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara mendalam. Dalam pertemuan yang berlangsung baru-baru ini, Prabowo menyoroti pentingnya penghematan di seluruh sektor birokrasi, mulai dari pengurangan kegiatan seremonial, seminar, hingga perjalanan dinas luar negeri yang dinilai kerap tidak memberikan dampak signifikan bagi rakyat. Ia menggarisbawahi bahwa anggaran negara harus digunakan dengan bijak untuk mencapai outcome dan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Prabowo juga secara spesifik meminta menteri-menteri untuk lebih selektif dalam memilih kegiatan, dan mengevaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing kementerian agar benar-benar sejalan dengan visi besar pemerintah.

“Saya ingin setiap kegiatan yang ada dalam DIPA bukan hanya berorientasi pada output, tapi pada outcome, bahkan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Prabowo.

Dengan instruksi ini, ia berusaha mendorong perubahan budaya birokrasi di dalam pemerintahan, di mana prioritas utama bukan lagi seremonial, melainkan efisiensi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Prabowo menyoroti terlalu banyaknya kegiatan yang sekadar formalitas atau mengada-ada, tanpa memberikan manfaat nyata. Contohnya, beberapa kegiatan seperti studi banding hingga luar negeri untuk topik yang bisa dipelajari di dalam negeri, atau seminar-seminar yang cenderung seremonial, perlu dikurangi secara drastis.

Meningkatkan Efektivitas melalui Pengawasan Ketat

Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa setiap kementerian harus bekerja dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Beliau juga mendorong menteri-menterinya untuk bekerja lebih serius dalam memahami kebutuhan nyata masyarakat dengan mengoptimalkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal dalam setiap evaluasi anggaran. Fungsi lembaga-lembaga pengawasan tersebut akan diperkuat sebagai instrumen utama untuk memastikan alokasi APBN sejalan dengan tujuan pembangunan.

Selain itu, Prabowo meminta perubahan paradigma dalam birokrasi yang selama ini cenderung nyaman di zona aman, agar mampu bergeser menuju pola pikir yang berorientasi pada hasil nyata.

“Seluruh menteri dan pejabat harus memeriksa kembali setiap DIPA dan memastikan tidak ada lagi anggaran yang dihabiskan hanya untuk kegiatan yang tidak berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus kita adalah menjamin setiap rupiah anggaran bisa memberikan dampak pada sektor-sektor yang memang krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial,” ungkapnya.

Perubahan Budaya dan Pengaruhnya Terhadap Program Prioritas

Sebagai Presiden, Prabowo ingin menghapus budaya birokrasi yang terbiasa pada rutinitas formal tanpa memperhitungkan efek nyata bagi rakyat. Ia pun menegaskan bahwa perubahan ini adalah langkah awal untuk memastikan keefektifan implementasi program prioritas, seperti pembangunan sekolah-sekolah, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Prabowo optimis, perubahan cara berpikir birokrat ini, jika diterapkan dengan konsisten, akan menjadi fondasi utama untuk mencapai kemajuan dalam pemerintahan. Ia memberikan waktu evaluasi enam bulan pertama kepada jajaran kabinet untuk menunjukkan hasil dari perubahan ini.

“Kinerja menteri-menteri dan pejabat tinggi akan terus kami evaluasi. Jika terbukti tidak efektif atau tidak mampu memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat, maka akan dilakukan perombakan,” tambahnya.

Transformasi Menuju Birokrasi yang Responsif dan Produktif

Presiden Prabowo menyadari, mengubah budaya birokrasi yang telah bertahun-tahun melekat bukanlah hal mudah. Namun, ia berkeyakinan bahwa visi yang dibangun Kabinet Merah Putih ini, jika didukung oleh komitmen seluruh menteri dan pejabat, akan membawa pemerintahan yang lebih responsif dan produktif. Perubahan ini diharapkan akan membangun birokrasi yang lebih berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh rakyat.

Arahan Prabowo ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemerintahan baru yang memiliki tekad kuat untuk memberantas pemborosan anggaran, membangun birokrasi yang berorientasi hasil, serta menghadirkan layanan publik yang lebih baik. Dengan semangat ini, Kabinet Merah Putih siap menjawab harapan masyarakat untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

APBN Bukan untuk Elite, Jaminan Kesehatan Mantan Menteri Perlu Disetop APBN Bukan untuk Elite, Jaminan Kesehatan Mantan Menteri Perlu Disetop

APBN Bukan untuk Elite, Jaminan Kesehatan Mantan Menteri Perlu Disetop

Hedi Batubara 19 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada Jumat (18/10), Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, mengemukakan kritik tajam terhadap Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang memberikan jaminan kesehatan kepada mantan menteri dan keluarganya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran negara, melanggar prinsip kesetaraan, serta mengabaikan keadilan sosial dalam penggunaan sumber daya publik. Menurut Hidayat, kebijakan tersebut tidak hanya memberatkan anggaran negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Artikel ini akan menjelaskan secara rinci enam alasan utama mengapa kebijakan jaminan kesehatan bagi mantan menteri harus segera dihentikan.

Salah satu argumen terkuat melawan kebijakan ini adalah ketidakadilan dalam alokasi anggaran. Para menteri dan pejabat tinggi sudah tergolong dalam kelompok elite, yang selama masa jabatannya menikmati berbagai tunjangan, fasilitas, dan asuransi kesehatan yang baik. Di sisi lain, mayoritas rakyat Indonesia terutama kelas menengah ke bawah, kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar yang layak.

Keputusan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada mantan pejabat yang secara ekonomi sudah mapan, sementara jutaan rakyat masih berjuang mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, sangat tidak seimbang. Seharusnya, prioritas utama pemerintah adalah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki layanan kesehatan publik, memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.

Mengalihkan sumber daya negara untuk kepentingan mantan pejabat yang tidak lagi aktif hanya memperlebar jurang ketimpangan sosial antara rakyat biasa dan para elit yang seharusnya memimpin dengan tanggung jawab sosial.

Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, menambahkan beban baru kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jaminan kesehatan bagi mantan menteri adalah kebijakan yang tidak bijaksana. APBN sudah terbebani oleh berbagai program sosial, seperti subsidi energi, bantuan sosial, serta investasi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan adanya beban baru ini, APBN berpotensi menghadapi defisit yang lebih besar, memperbesar utang publik, dan membebani generasi mendatang. Kebijakan seperti ini hanya akan memperburuk kondisi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, mengingat kebutuhan belanja negara yang semakin meningkat tanpa adanya tambahan pemasukan yang seimbang.

Kebijakan ini juga melanggar prinsip keadilan sosial, yang seharusnya menjadi dasar kebijakan publik. Jaminan kesehatan gratis bagi mantan menteri dan keluarganya memberikan keuntungan eksklusif kepada segelintir elit yang sebenarnya mampu membiayai sendiri kebutuhan kesehatannya.

Banyak warga Indonesia yang belum terjangkau oleh BPJS atau layanan kesehatan serupa, sehingga kebijakan ini semakin menegaskan ketimpangan antara rakyat yang harus berjuang membayar layanan kesehatan dan para mantan pejabat yang mendapat layanan gratis. Ini menciptakan kesan bahwa negara lebih mengutamakan elit daripada memperbaiki kualitas hidup masyarakat luas.

Potensi penyalahgunaan dalam kebijakan jaminan kesehatan ini sangat besar. Tanpa adanya pengawasan ketat, fasilitas yang dibiayai oleh APBN dapat disalahgunakan oleh mantan menteri atau keluarganya, yang mungkin memanfaatkan jaminan ini di luar kebutuhan medis yang wajar. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan penggunaan dana publik seringkali lemah, membuka peluang bagi ekses penggunaan fasilitas ini.

Selain itu, tanpa transparansi yang memadai, publik tidak akan tahu bagaimana dana ini digunakan atau siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Ini berisiko menambah lapisan kompleksitas dalam pengelolaan anggaran negara, yang justru seharusnya lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat luas.

Penerapan kebijakan ini menandakan bahwa pemerintah memiliki prioritas anggaran yang salah. Ketika program-program publik yang lebih penting seperti pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi membutuhkan pendanaan, alokasi anggaran justru diberikan untuk memberikan layanan eksklusif kepada mantan pejabat yang sebenarnya mampu membiayai kebutuhan kesehatan mereka sendiri.

Dengan kondisi sosial-ekonomi yang menantang, pengelolaan APBN harus lebih selektif dan difokuskan pada kepentingan yang lebih luas. Memberikan jaminan kesehatan kepada elit politik bukanlah prioritas yang tepat di tengah kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendesak.

Terakhir, kebijakan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan menghadapi akses kesehatan yang terbatas, melihat para mantan pejabat menerima layanan kesehatan gratis dari negara hanya akan memperdalam rasa ketidakadilan di masyarakat. Ini dapat memicu ketidakpuasan publik dan memperburuk hubungan antara rakyat dan pemerintah.

Kepercayaan publik adalah elemen kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Dengan menerapkan kebijakan yang memprioritaskan elit, pemerintah berisiko kehilangan dukungan dari rakyat. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih inklusif dan adil harus diutamakan untuk membangun kepercayaan publik yang lebih baik.

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya dibiayai oleh APBN adalah kebijakan yang mencerminkan ketidakadilan, pemborosan anggaran, serta pelanggaran prinsip keadilan sosial.

Di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat luas, kebijakan ini harus ditinjau ulang dan bahkan dibatalkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih bijaksana, adil, dan efisien. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan elit politik, untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.(c@kra)

Tantangan Kreativitas Prabowo dalam Pembenahan Ekonomi APBN Tantangan Kreativitas Prabowo dalam Pembenahan Ekonomi APBN

Tantangan Kreativitas Prabowo dalam Pembenahan Ekonomi APBN

Hedi Batubara 18 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Sebagai calon pemimpin Indonesia, Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menangani ekonomi negara yang semakin kompleks. Reynaldi Kasali di kanal YouTube-nya pada Rabu, 16 Oktober, menjelaskan bahwa Indonesia dengan populasi sekitar 282,5 juta jiwa memiliki sekitar 214 juta orang di usia kerja. Tantangan yang dihadapi adalah tingkat pendidikan yang masih rendah di kalangan tenaga kerja, di mana sekitar 40% memiliki pendidikan hanya sampai SD.

Kasali menekankan bahwa solusi untuk meningkatkan perekonomian harus berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Mengingat anggaran belanja (APBN) yang direncanakan meningkat sebesar 8,7% menjadi Rp 3.613 triliun, Prabowo harus mampu merumuskan strategi yang efektif untuk memanfaatkan peningkatan anggaran ini. Pendekatan yang diusulkan adalah tidak hanya mengandalkan pajak, tetapi juga mengidentifikasi potensi pendapatan non-pajak yang bisa dioptimalkan.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian global, Prabowo harus menerapkan cara-cara baru dan kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu solusinya adalah dengan menggalakkan penggunaan obligasi sebagai instrumen pembiayaan.

Menurut Kasali, alih-alih bergantung pada pinjaman luar negeri, pemerintah dapat memanfaatkan dana masyarakat dalam bentuk obligasi domestik. Hal ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada valuta asing, tetapi juga memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Kondisi global yang tidak stabil, seperti dampak dari perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, menciptakan tantangan bagi Indonesia. Prabowo harus menavigasi situasi ini dengan bijaksana, mencari peluang investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kasali menyebutkan bahwa meskipun tantangan ini berat, ketidakpastian juga dapat memicu kreativitas. Dalam konteks ini, Prabowo diharapkan dapat berpikir out of the box untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagai langkah konkret, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo harus mempromosikan investasi melalui obligasi, yang dianggap sebagai aset bebas risiko. Menurut Kasali, obligasi dapat menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang mencari return yang lebih tinggi daripada bunga bank.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam investasi jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada preferensi mereka. Dengan cara ini, pemerintah dapat meningkatkan likuiditas pasar sekaligus mengumpulkan dana yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan.

Tantangan yang dihadapi Prabowo Subianto dalam pembenahan ekonomi APBN bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan pendekatan yang tepat, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan pendapatan non-pajak melalui instrumen investasi seperti obligasi, ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, kreativitas dan inovasi dalam kebijakan ekonomi akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Prabowo harus mampu menggali potensi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia dapat mengatasi tantangan dan meraih masa depan yang lebih baik. (c@kra)

Kabinet Prabowo-Gibran Rasa Kompromi Antara Fufufafa Dengan Kertanegara  Gibran Jangan Dilantik

Kabinet Prabowo-Gibran Rasa Kompromi Antara Fufufafa Dengan Kertanegara 

Hedi Batubara 16 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta –  Pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan, ada beberapa faktor dibalik banyaknya jumlah calon menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang dalam beberapa hari terakhir ini dipertontonkan di ruang publik.

“Pertama, faktor ekonomi. Semakin banyak kementerian, maka semakin banyak anggaran yang bakal digelontorkan APBN. Memang dari sisi publik terkesan adanya pemborosan. Namun, dari sisi konsep ekonomi, banyaknya kementerian sebagai salah satu strategi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Uang banyak berputar nantinya dan itu prinsip dasar dalam ekonomi ketika peredaran uang (belanja) bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi,” papar Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA) itu kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Jika strategi Prabowo dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi mengandalkan model tersebut, Uchok menilai, rezim Prabowo dan rezim Jokowi tak ada bedanya.

“Keduanya sama hanya andalkan APBN dan Cari Utang Baru. Harusnya ada inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber-sumber pendapatan untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi selain andalkan APBN, dan Cari Utang Baru. Sri Mulyani jelas gagal genjot pertumbuhan ekonomi, nyatanya dua periode Jokowi memimpin, stagnan pertumbuhan ekonomi kita,” paparnya.

Kedua, Uchok melanjutkan, susunan kabinet sementara tersebut lebih sebagai upaya Prabowo mengakomodir kepentingan-kepentingan politik kawan maupun lawannya.

“Prabowo tengah peragakan politik kompromistis. Sebagian Besar orang orang Jokowi dipanggil ke Kertanegara. Dia seolah tak ingin di awal masa kepemimpinannya banyak suara-suara sumbang, makanya semua kekuatan atas nama persatuan dirangkulnya,” ujarnya.

Namun demikian, Uchok menilai, langkah Prabowo merangkul semua kekuatan politik tentu ada maksud yang lebih besar yang belum bisa dibaca publik.

“Bisa saja itu sebagai cara melumpuhkan lawan-lawannya dengan cara merangkul dan nantinya “digebuk” karena track record calon-calon pembantunya sudah ada di tangannya. Kita tunggu saja sepak terjang rezim pengganti Jokowi ini akan menghadirkan model politik seperti apa ke depannya. Apakah akan sama kaya rezim Jokowi atau sebaliknya,” pungkasnya.

Tetapi yang jelas, komposisi Kabinet Prabowo – Gibran ada rasa kompromi antara Kertanegara dengan Fufufafa. Dan orang orang yang selama ini melakukan oposisi dan mengkritik Jokowi dan Fufufafa ditinggal dalam penyusunan Kabinet tersebut, tutup Uchok Sky.

Tantangan Ekonomi Indonesia di Tengah Inflasi Rendah Tantangan Ekonomi

Tantangan Ekonomi Indonesia di Tengah Inflasi Rendah

Hedi Batubara 15 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Awalil Rizky membagikan pandangannya dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Senin (14/10). Ia bicara terkait dinamika penjualan eceran dan tren daya beli di Indonesia.

Analisisnya mengupas berbagai aspek ekonomi mulai dari konsumsi masyarakat, pertumbuhan sektor barang, hingga inflasi yang rendah. Melalui penjelasannya, Awalil menguraikan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat Indonesia menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Ini menurutnya mengindikasikan berbagai tantangan ekonomi yang harus dihadapi pemerintah ke depan.

Awalil Rizky memulai pembahasannya dengan melihat tren penjualan barang yang beragam. Ia mengamati bahwa sektor makanan dan minuman menunjukkan peningkatan penjualan secara agregat, namun barang-barang rumah tangga dan sandang mengalami penurunan.

Data menunjukkan bahwa pada Agustus dan September 2024, penjualan barang rumah tangga masing-masing hanya mencapai 89%, sementara sandang berada di angka 93%, dibandingkan Desember 2010.

Menurut Awalil, penurunan ini bukan hanya disebabkan oleh rendahnya daya beli, tetapi juga mengkonfirmasi bahwa masyarakat cenderung menunda pembelian barang-barang tahan lama. Ini sejalan dengan pengamatan terhadap sektor komunikasi dan informasi, yang dulunya sempat booming namun kini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Fenomena ini terlihat ketika masyarakat enggan untuk segera mengganti peralatan komunikasi seperti ponsel, bahkan menggunakan hingga rusak sebelum membeli yang baru.

Lebih lanjut, Awalil menyoroti bahwa penurunan daya beli ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka 5%. Angka ini, menurutnya, ditopang oleh sektor-sektor tertentu seperti batubara, hilirisasi, dan jasa keuangan yang lebih bersifat elit dan tidak sepenuhnya merata menyentuh lapisan masyarakat luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan tidak mencerminkan realitas daya beli masyarakat yang melemah.

Awalil juga membahas bahwa meskipun angka pengangguran tampaknya menurun, banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal atau sebagai pekerja tidak tetap. Situasi ini menambah tantangan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, karena pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan informal cenderung tidak stabil dan sulit memenuhi kebutuhan dasar dengan layak.

Dalam konteks inflasi, Awalil menguraikan bahwa inflasi yang rendah bukanlah tanda bahwa ekonomi sedang berada dalam kondisi yang baik. Ia memaparkan bahwa Indonesia saat ini mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut, dengan inflasi tahunan di tahun 2024 diprediksi berada di kisaran 2%.

Menurut Awalil, inflasi yang rendah ini lebih disebabkan oleh lemahnya permintaan dari masyarakat, bukan karena keberhasilan kebijakan ekonomi. Deflasi, atau pertumbuhan inflasi yang rendah, cenderung menjadi tanda bahwa konsumen enggan membeli barang-barang non-prioritas, mengindikasikan adanya ketidakpastian ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Awalil menekankan bahwa pemerintahan baru, di bawah Prabowo, perlu memiliki sense of crisis atau kesadaran krisis untuk menghadapi tantangan ekonomi ini. Kebijakan fiskal, seperti APBN, harus diarahkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan produksi domestik.

Awalil menekankan pentingnya pemerintah mengalokasikan belanja negara pada sektor yang memperkuat konsumsi domestik, bukan sekadar pada belanja barang impor yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti potensi program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi gratis, yang jika diimplementasikan dengan baik dapat membantu perekonomian daerah. Program ini, apabila melibatkan operasional lokal dan tenaga kerja di daerah, dapat sedikit demi sedikit mendukung ekonomi rakyat dan memperbaiki kondisi perekonomian lokal.

Selain kebijakan fiskal, Awalil menganjurkan adanya koordinasi lebih lanjut antara pemerintah dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi ini diperlukan agar kebijakan ekonomi yang dibuat tidak hanya mencakup belanja pemerintah, tetapi juga mendorong perbankan untuk menciptakan insentif yang mendukung penguatan ekonomi nasional. Dengan adanya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif dan stabil.

Dari analisis yang disampaikan Awalil Rizky, terlihat bahwa tantangan ekonomi Indonesia tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan, tetapi juga pada daya beli masyarakat yang terus melemah.

Pemerintah perlu segera mengambil tindakan strategis, baik dalam bentuk kebijakan fiskal yang mendukung masyarakat luas maupun sinergi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil.

Dengan menghadapi realitas ini, pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.(c@kra)

Prabowo Serukan Kejujuran dan Kebersamaan dalam Mengelola Kekayaan Bangsa Prabowo Serukan Kejujuran dan Kebersamaan dalam Mengelola Kekayaan Bangsa

Prabowo Serukan Kejujuran dan Kebersamaan dalam Mengelola Kekayaan Bangsa

Hedi Batubara 11 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta- Prabowo Subianto, Presiden terpilih dalam Pemilu 2024, memberikan pidato di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kamis (10/10). Dalam pidato yang penuh semangat, Prabowo menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam pengelolaan kekayaan negara.

Prabowo juga menyerukan para pemimpin politik untuk bekerja demi kepentingan rakyat dan bukan mencari keuntungan pribadi. Pidato ini menjadi sorotan karena pesan-pesan yang disampaikan menekankan perlunya mengurangi kebocoran anggaran dan mendorong persatuan demi masa depan bangsa.

Di hadapan kader-kader PKB, Prabowo membuka pidatonya dengan peringatan keras kepada para menteri yang nantinya akan menjabat di kabinetnya. Dia menekankan agar tidak ada pejabat yang ditugaskan untuk mencari uang dari anggaran negara, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan tegas Prabowo mengingatkan bahwa dalam era digital saat ini, segala tindakan akan cepat terpantau dan keburukan akan segera terungkap.

Pesan ini menyiratkan komitmen Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kekayaan negara adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, dan setiap pemimpin politik harus mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, demi kepentingan rakyat yang seharusnya menikmati hasilnya.

Prabowo juga menyentuh isu penting mengenai kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menghindari kesulitan. Dia mendorong para pemimpin muda, khususnya kader PKB, untuk tidak takut menghadapi tantangan. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan dan tidak segan melakukan introspeksi diri.

Dengan nada yang optimis, Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kekayaan luar biasa. Namun, ia mengakui bahwa bangsa Indonesia juga memiliki kelemahan dalam menjaga dan mengelola kekayaan ini. Dalam hal ini, ia menyerukan untuk segera mengatasi kebocoran anggaran yang masih marak terjadi.

Menyoroti Pentingnya Gizi dan Pendidikan untuk Anak Bangsa

Pidato Prabowo tidak hanya membahas aspek-aspek politik dan pemerintahan, tetapi juga menyinggung isu-isu kesejahteraan rakyat. Dia menyoroti masalah kekurangan gizi yang masih dialami banyak anak Indonesia. Menurut Prabowo, kecukupan gizi adalah masalah strategis yang harus diatasi karena hal ini berdampak langsung pada kemampuan generasi muda dalam bersaing di kancah global.

Prabowo menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal popularitas, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa. Jika anak-anak Indonesia tidak mendapatkan gizi yang cukup, mereka akan kesulitan untuk bersaing dalam segala aspek, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Ia menyatakan bahwa Indonesia perlu mengolah kekayaan alamnya di dalam negeri agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Dengan manajemen yang baik, Prabowo optimis bahwa Indonesia bisa mengurangi kebocoran kekayaan alam dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan nasional.

Prabowo berkomitmen untuk mengkonsolidasikan kekayaan nasional agar tidak lagi tercecer, dirampok, atau dicuri. Dia berharap seluruh elemen bangsa bersatu untuk melindungi dan mengelola kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

Mengajak untuk Menghargai Perbedaan dan Menolak Budaya Caci Maki

Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi budaya Indonesia yang penuh dengan sopan santun dan menolak budaya caci maki. Menurutnya, bangsa yang besar harus memiliki kebiasaan yang positif, saling menghormati, dan terbuka terhadap perbedaan. Prabowo mengajak para pemimpin untuk berani mengkritik secara baik dan mendukung koreksi diri demi kebaikan bangsa.

Prabowo mengakui bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang khas dan tidak perlu meniru negara lain yang memusuhi oposisi. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan saling menghormati, meskipun terdapat perbedaan pandangan politik.

Prabowo menyampaikan harapan agar seluruh kekuatan bangsa dapat bersatu dan bekerja bersama dalam membangun Indonesia yang lebih kuat. Ia optimis bahwa dengan persatuan politik dan pengelolaan yang baik, Indonesia bisa menjadi negara yang kokoh dan mandiri di tengah ketidakpastian global.

Dia juga mengapresiasi PKB sebagai partai yang mengutamakan agama dan nasionalisme, serta percaya bahwa semua partai di Indonesia memiliki hati merah-putih untuk bangsa.

Pidato Prabowo di Rakornas PKB menjadi panggilan untuk kebangkitan, bukan hanya bagi PKB, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan yang disampaikan mencerminkan tekad dan semangat untuk membawa perubahan yang lebih baik dan mendalam bagi negeri ini.

Pidatonya mendapatkan tepuk tangan meriah dari para hadirin, mencerminkan dukungan dan harapan besar terhadap kepemimpinan yang akan datang. Dalam suasana penuh optimisme, Prabowo mengajak semua pihak untuk melangkah bersama dan menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang besar, adil, dan sejahtera.(c@kra)

Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan Menurun, Tantangan dan Dampaknya pada APBN 2024 Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan

Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan Menurun, Tantangan dan Dampaknya pada APBN 2024

Hedi Batubara 25 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Penerimaan pajak dari sektor pertambangan Indonesia mengalami penurunan signifikan per Agustus 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN, Selasa (23/09/24). Penurunan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya terhadap penerimaan pajak negara.

Total penerimaan pajak Indonesia selama delapan bulan pertama tahun 2024 mencapai Rp 1.196,5 triliun. Kemudian mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana penerimaan mencapai Rp 1.247 triliun. Meski demikian, mayoritas sektor utama non-komoditas masih menunjukkan kinerja yang positif.

Sektor Industri Pengolahan, Kontributor Utama yang Terpuruk, Industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dengan setoran pajak sebesar Rp 287,97 triliun, mencakup 25,4% dari total penerimaan pajak. Namun demikian, pertumbuhan sektor ini mencatat kontraksi dengan neto minus 12,2% dan bruto hanya tumbuh 1,4%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pembayaran PPh Badan tahunan dan peningkatan restitusi di subsektor yang berkaitan dengan komoditas seperti kelapa sawit, logam, dan pupuk.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa peningkatan restitusi dan penurunan PPh Badan tahunan menekan pertumbuhan sektor ini. “Industri pengolahan terkontraksi akibat penurunan PPh Badan tahunan dan peningkatan restitusi pada subsektor komoditas CPO, logam, dan pupuk,” ucapnya.

Sementara Sektor Pertambangan, Penurunan Terbesar di Antara Sektor Lainnya, Penurunan paling signifikan terjadi di sektor pertambangan, yang berkontribusi sebesar 5,8% terhadap total penerimaan pajak. Realisasi setoran pajak sektor ini hanya mencapai Rp 65,9 triliun, menurun drastis hingga minus 50,5% secara neto dan 35% secara bruto.

Thomas menyoroti beberapa faktor utama penyebab kontraksi sektor pertambangan. Penurunan harga komoditas pada 2023, perubahan status izin usaha wajib pajak batu bara, dan peningkatan restitusi menjadi faktor-faktor yang menggerus setoran pajak sektor ini. “Sektor pertambangan terkontraksi dalam terutama karena penurunan PPh badan tahunan dan angsuran PPh. Ini disebabkan penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi,” jelas Thomas.

Sementara itu, sektor-sektor lain cenderung tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara:

Perdagangan, Kontribusi sektor ini mencapai Rp 287,51 triliun atau 25,4% dari total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan 3,1% secara neto dan 10,1% secara bruto. Kenaikan ini didorong oleh konsumsi dalam negeri yang tetap kuat meskipun ada peningkatan restitusi.

Keuangan dan Asuransi, Sektor ini tumbuh 11,9% neto dan 12,1% bruto dengan realisasi mencapai Rp 160,82 triliun (14,2% dari total). Kenaikan setoran ini didorong oleh peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga.

Transportasi dan Pergudangan, realisasi pajak mencapai Rp 54,19 triliun dengan kontribusi 4,8%, tumbuh 3,1% secara neto dan 5,6% secara bruto. Pertumbuhan ini didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang terjaga.

Konstruksi dan Real Estate, sektor ini menyumbang Rp 53,85 triliun, tumbuh 8,4% neto dan 13,1% bruto dengan kontribusi 4,7%.

Informasi dan Komunikasi, setoran mencapai Rp 41,45 triliun dengan kontribusi 3,7%, tumbuh 9,9% neto dan 12,9% bruto.

Jasa Perusahaan, Kontribusi sebesar Rp 41,26 triliun atau 3,7%, dengan pertumbuhan 8% neto dan 7,6% bruto.

Penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan industri pengolahan menjadi tantangan bagi kebijakan fiskal pemerintah. Penurunan ini mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pembiayaan belanja negara yang direncanakan untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi. Diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi kontraksi ini, termasuk reformasi perpajakan, perbaikan tata kelola industri, serta penguatan basis pajak di sektor-sektor yang masih tumbuh positif.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan upaya diversifikasi sumber penerimaan negara dan meminimalkan risiko yang timbul dari fluktuasi harga komoditas global, sehingga kestabilan penerimaan pajak dapat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang menantang.(c@kra)

Beban Berat Warisan Utang Pemerintahan Jokowi 1000151410

Beban Berat Warisan Utang Pemerintahan Jokowi

Hedi Batubara 20 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Dalam forum diskusi bertajuk INSAN CITA yang disiarkan di kanal YouTube Awalil Rizky pada Kamis, 19 September 2024, mengangkat isu serius mengenai besarnya utang pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo.

Awalil menyampaikan pandangannya bahwa utang negara yang menggelembung selama pemerintahan Jokowi menjadi warisan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah selanjutnya. Berikut adalah ringkasan dan analisis dari pemaparan Awalil yang menyoroti berbagai faktor penyebab membengkaknya utang negara.

Menurut Awalil, penyebab utama tingginya utang pemerintah di era Jokowi adalah kebijakan belanja negara yang tidak efektif dan tidak efisien. Banyak belanja negara yang tidak terukur dengan baik dalam kaitannya dengan output dan dampaknya. Misalnya, anggaran infrastruktur yang meningkat dari Rp400 triliun menjadi Rp500 triliun tahun berikutnya hanya pemborosan anggaran.

Kemudian belanja negara yang tidak efektif ini menjadi beban utang Indonesia sudah berada di tingkat yang mengkhawatirkan, dengan Debt Service Ratio (DSR) mencapai 39-40%, jauh di atas rekomendasi IMF yang hanya 25-35%. Beban pembayaran bunga utang juga terus meningkat, mencapai Rp.552 triliun pada tahun 2025, angka yang dinilai terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebagai perbandingan, suku bunga obligasi 10 tahun di Indonesia mencapai 6,7%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang yang hanya 0,93%, atau Malaysia yang berada di sekitar 2%.

Selain pokok utang, besarnya bunga ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah kurang berhasil dalam menurunkan pokok utang. Ini patut curigai adanya persekongkolan jahat yang mempertahankan biaya utang tetap tinggi demi kepentingan sekelompok orang, sehingga tidak terjadi pengurangan rasio utang terhadap PDB, kata Awalil

Dan beberapa solusi yang ditawarin oleh Awalil untuk mengatasi masalah utang yang membebani APBN. Pertama, pemerintah harus berani mengakui bahwa utang ini muncul dari defisit APBN. Sehingga defisit harus diminimalkan agar dapat mengurangi defisit anggaran hingga di bawah 1%.

Kedua, perlu adanya reformasi dalam manajemen belanja negara, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi belanja. Mengusulkan dilakukannya spending review secara independen dan transparan untuk mengidentifikasi pemborosan dalam anggaran sejak perencanaan, bukan hanya dalam realisasi.

Ketiga,pentingnya pengurangan tingkat bunga utang melalui kebijakan afirmatif yang melibatkan Bank Indonesia dan bank-bank BUMN sebagai penentu harga bunga, sehingga mengurangi ketergantungan pada investor asing yang cenderung mendikte suku bunga yang tinggi.(c@kra)

Baca Juga Berita Ini

Uchok Sky Khadafi

Sentul City Diduga Rusak Lahan Warga Cikeas, CBA Desak BPK Audit Klaim Kepemilikan Tanah

Hedi Batubara 1 November 2026
Aktivis 1998 Jayadi Santoso

Gibran Tak Segera Mundur, Aktivis 98 Khawatir Muncul Kekacauan Nasional

Hedi Batubara 1 November 2026
Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Rakyat Makin Marah, Tapi Tak Bersatu! Hatta Taliwang: Reformasi 1998 Sulit Terulang, Kekuasaan Diuntungkan

Hedi Batubara 1 November 2026
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

Pengamat Ingatkan Kapolri Suyudi Atas Kasus Represif Aparat Kepolisian Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an

Hedi Batubara 1 November 2026