APBN Archives - Laman 5 dari 5 -

Anggaran Kesehatan Harus Naik Minimal 10 Persen’ Anggaran Kesehatan APBN APBD

Anggaran Kesehatan Harus Naik Minimal 10 Persen’

Rafi Mukarram 6 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggaran kesehatan menurut Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin seharusnya mengalami kenaikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kewajiban alokasi APBN dan APBD ini, menurutnya, bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan sebagai upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan ini menambahkan akar dari permasalahan pelayanan kesehatan adalah alokasi anggaran yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang saat ini hanya 4 persen dari total anggaran.

“Fraksi PKS mendukung penuh kenaikan besaran anggaran kesehatan oleh pemerintah minimal 10 persen dari APBN dan APBD di luar gaji. Kenaikan ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Alifudin dalam keterangan tertulis.

Menurut Alifudin, kenaikan besaran anggaran tersebut harus disertai dengan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dengan memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif.

Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah sejak dini dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit.

“Fraksi PKS memastikan bahwa kenaikan anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif. Kita juga akan terus mengawal dan memperjuangkan agar anggaran dapat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat,” jelas Politisi dari Fraksi PKS ini.

Alifudin berharap bahwa kenaikan besaran anggaran tersebut dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan memastikan hak akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini Komentar Cak Imin Terkait APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 2

Ini Komentar Cak Imin Terkait APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat

Rafi Mukarram 23 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait kebijakan terbaru investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Luhut diketahui menolak permintaan China yang bersikeras ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB.

“Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Resikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangan yang diterima.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.

“Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin utang,” tegas Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.

“Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera,” tukas Gus Muhaimin.

Diketahui Sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang kemudian ditolak oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” Luhut kepada media.

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 3

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal

Rafi Mukarram 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap China atas permintaannya untuk menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurutnya, negosiasi penambahan utang KCJB sebesar Rp8,3 triliun dengan pihak kreditur China perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini tengah memutar otak akibat bengkaknya biaya proyek atau cost overrun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung sebesar USD1,2 miliar. China pun mematok bunga utang sebesar 3,4 persen jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah yakni 2 persen.

“Kami menilai, kenaikan biaya konstruksi atau cost overrun terjadi akibat perencanaan proyek yang kurang matang, sehingga selama proyek dijalankan terdapat kenaikan biaya bunga, biaya tenaga kerja, hingga biaya pembebasan lahan,” ujar Awiek sapaan Achmad Baidowi.

“Kondisi tersebut seharusnya sudah tercermin pada saat uji kelayakan proyek dilakukan. Kesalahan dalam perencanaan, tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak BUMN dan pemerintah Indonesia,” lugasnya.

Pihaknya juga menegaskan jika Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara finansial memiliki masa pengembalian investasi yang cukup panjang dan dipastikan dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi APBN.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk waspada terhadap skenario debt trap.

“Kami meminta agar Pemerintah waspada terhadap skenario debt trap atau jebakan utang dimana proyek yang membebani BUMN dan anggaran Negara sengaja diciptakan dengan skenario tertentu oleh pihak kreditur sehingga pengelolaan aset strategis nasional pindah ke tangan asing,” sambungnya.

Pihaknya juga menegaskan jika penjamin utang dengan skema APBN bukan solusi ideal saat ini.

“Saat ini APBN sedang mengejar target defisit wajib kembali ke bawah 3% sebelum 2024, sementara belanja perlindungan sosial, pengendalian inflasi, belanja pendidikan dan belanja rutin wajib diprioritaskan pemerintah,” lugasnya.

“Ruang fiskal jelas akan semakin tertekan jika utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijaminkan APBN, meski bentuknya penjaminan tetap ada risiko APBN yang terlibat dalam pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila konsorsium Kereta Cepat mengalami kesulitan pembayaran utang,” kata dia.

Menurut anggota DPR RI Dapil Madura ini pemerintah mesti dapat mendesak China agar komitmen dengan kesepakatan awal.

“Proyek Kereta Cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat,” tegas dia.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PPP tersebut meminta pemerintah untuk menaikkan daya tawar terhadap pihak kreditur China dalam mencari jalan keluar hutang Kereta Cepat.

“Pemerintah sebaiknya menawarkan penjaminan melalui aset Kereta Cepat atau pemisahan risiko di PT PII. Masih banyak opsi yang rendah risiko dan tidak menimbulkan tekanan keuangan Negara khususnya ketika risiko gagal bayar tinggi. Pemerintah juga dinilai perlu terus transparan mengungkapkan kepada masyarakat konsekuensi dari tiap skema yang dipilih,” pungkasnya.

Kinerja Pendapatan Negara Tunjukan Tren Positif di Triwulan I 2023 Ilustrasi Grafik - Foto- Studiogstock Freepik

Kinerja Pendapatan Negara Tunjukan Tren Positif di Triwulan I 2023

Farah Akhmad 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pendapatan negara masih melanjutkan kinerja baik hingga akhir Triwulan I tahun 2023, yaitu tumbuh 29,0% (yoy).

Hingga akhir Maret 2023, Pendapatan Negara mencapai Rp647,2 T atau 26,3% dari target APBN 2023.

Hingga akhir Maret, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 T atau 25,2% dari Target, tumbuh 33,8% (yoy), didukung dampak implementasi UU HPP.

Berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat, meskipun pada bulan Maret beberapa jenis pajak mengalami kontraksi.

Berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif. Pada bulan Maret, beberapa sektor masih tumbuh stabil seperti Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Transportasi, dan Jasa Perusahaan.

Selain itu, Sektor Pertambangan tumbuh signifikan karena beberapa WP menyetorkan PPh Badan Tahunan lebih awal. Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi juga meningkat didorong peningkatan PPh Final.

Sementara, sektor Perdagangan dinilai melambat karena perlambatan PPN DN dan peningkatan restitusi, serta sektor Jasa Konstruksi dan Real Estat melambat karena perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah.

Namun, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di tahun 2023 meningkat 3,15% dibandingkan tahun 2022.

“Jadi artinya Alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi, karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga,” ungkap Menkeu.

Selanjutnya, per 31 Maret 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Bea Keluar, sedangkan penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif.

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp72,24 T (23,83% dari Target, turun 8,93% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 8,84% (yoy), didorong pelemahan kurs Rupiah dan komoditas utama yang masih tumbuh meskipun kinerja impor sudah mulai menurun.

Sementara itu, penerimaan Cukai menurun 0,72% (yoy) disebabkan penurunan produksi Januari 2023 utamanya dari rokok SKM dan SPM Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 71,66% (yoy) akibat moderasi harga CPO dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.

“Ini konsekuensinya untuk teman-teman bea cukai akan menjadi luar biasa karena berarti akan terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap tindakan untuk hasil tembakau – Kinerja perpindahan dari sisi penindakan akan terus kita jaga karena masyarakat harus dilindungi dari berbagai ancaman dari perdagangan antar negara maupun pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan dan cukai,” tegas Menkeu.

Di sisi lain, kinerja PNBP hingga akhir Maret 2023 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp142,7 T (32,3% dari Target) atau tumbuh 43,7% (yoy).

Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi SDA non-Migas (68,3% dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, serta PNBP Lainnya (39,1% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT.

Pendapatan BLU (21,9% dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN BLU.

Sementara pendapatan KND (9,4% dari Target) stagnan dan pendapatan SDA Migas (23,8% dari Target) turun yang disebabkan adanya penurunan ICP dan lifting minyak bumi.

“Kalau kita lihat dengan penerimaan yang sangat kuat dan belanja yang juga tetap tumbuh namun sesuai dengan prioritas untuk masyarakat, maka kita lihat pembiayaannya dengan tetap menjaga kehati-hatian, fleksibilitas dan akuntabilitas serta pragmatis karena situasi global yang begitu sangat mengalami dinamika yang luar biasa.”

“Kita menjaga dari sisi kebijakan pembiayaan terutama penerbitan surat utang secara hati-hati,” pungkasnya.

Pemerintah Siapkan Rp3,4 Triliun untuk Dana Bagi Hasil Sawit File picture of a worker collecting palm fruit at a plantation in Langkat

Pemerintah Siapkan Rp3,4 Triliun untuk Dana Bagi Hasil Sawit

Ali Ramadan 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,4 triliun.

Jumlah ini telah sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

“Di dalam APBN 2023, DBH itu dialokasikan sebesar yang tadi telah kami sebutkan Rp136,3 triliun. Alokasi DBH tersebut termasuk di dalamnya adalah DBH sawit yaitu diidentifikasikan sebesar Rp3,4 triliun sesuai kesepakatan rapat kerja badan anggaran DPR RI dengan pemerintah,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Untuk mendukung penyaluran DBH Sawit ini, Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang DBH Perkebunan Sawit.

Dalam prosesnya, Pemerintah melakukan konsultasi kepada Komisi XI DPR sebagai komisi yang membidangi keuangan.

Dalam RPP, alokasi DBH Sawit akan bersumber dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK). Besaran porsi DBH minimal 4% dan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Adapun formula pembagian kepada daerah yakni untuk provinsi 20%, kabupaten/kota penghasil 60%, dan kabupaten/kota berbatasan 20%.

Dengan demikian, jika asumsi DBH sebesar 4% maka proporsi provinsi sebesar 0,8%, proporsi kabupaten/kota penghasil 2,4%, dan proporsi kabupaten/kota berbatasan 0,8%.

Selain itu akan diterapkan batas minimum alokasi per daerah untuk 2023 yaitu sebesar Rp1 miliar per daerah.

“Karena nanti kita lihat tahun 2022 beberapa bulan PE dan BK itu nol, sehingga penerimaannya nol, sehingga yang menjadi sumber dana untuk dibagihasilkan juga menjadi nol, maka nanti jumlahnya menjadi terlalu kecil,” jelas Menkeu.

“Ada untuk daerah yang mendapatkan sangat kecil, kami memutuskan ada batas minimum alokasi per daerah minimal mereka mendapatkan satu miliar per daerah,” tambahnya.

Sementara itu, perhitungan alokasi per daerah akan didasarkan pada alokasi formula yang dilihat luas lahan dan tingkat produktivitas lahan, serta alokasi kinerja dengan perubahan tingkat kemiskinan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Jumlah daerah yang akan menerima DBH Sawit yaitu 350 daerah terdiri atas daerah penghasil, daerah berbatasan dengan daerah penghasil, dan provinsi termasuk empat daerah otoritas baru di Papua.

Penggunaan DBH Sawit akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan strategis lainnya yang akan ditetapkan oleh Menkeu.

Alokasi DBH Sawit tidak mengurangi alokasi yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah melalui DAK Fisik dan/atau program infrastruktur lainnya

RPP juga menyebutkan penyaluran DBH Sawit akan dilakukan sebanyak dua tahap dalam satu tahun pada bulan Mei dan Oktober.

Masing-masing periode akan disalurkan 50% dengan memenuhi syarat salur berupa rencana kegiatan dan laporan realisasi. Untuk Tahun 2024 dan selanjutnya, nilai minimal alokasi DBH Sawit diusulkan sebesar Rp3 triliun.

“Kami akan segera menyelesaikan PP ini. Sesuai tadi yang kami sampaikan, kalau bisa selesai pada bulan April atau awal Mei dan PMK serta edukasi sama sosialisasinya sudah bisa dijalankan, kita juga bisa sesegera mungkin melakukan pembayaran tahap pertamanya,” pungkas Menkeu.

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Kata DPR Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 3

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Kata DPR

Krisna Arjun 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota DPR RI Bakri HM meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China terkait permintaannya menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dirinya ingin pemerintah berpikir panjang terkait kasus ini. Jangan sampai anggaran dan kondisi yang stabil saat ini digoyang oleh isu tersebut.

“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik. Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” ujar Bakri kepada Parlementaria.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku terkejut dengan adanya desakan dari pihak China untuk menjadikan penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diperkuat dengan APBN.

Padahal, dirinya menyampaikan, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari APBN.

“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Untuk itu, Legislator Dapil Jambi itu pun mendorong pemerintah agar tetap kembali pada kesepakatan awalnya. “Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” tutupnya.

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tak Boleh Menjamin Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 2

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tak Boleh Menjamin Utang

Hedi Batubara 14 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak awal sudah menuai banyak masalah, dan (terindikasi) merugikan keuangan negara.

Tender proyek kereta cepat diikuti oleh Jepang dan China. Jepang menawarkan 6,2 miliar dolar AS. China menawarkan 6,07 miliar dolar AS. Akhirnya, China terpilih.

Evaluasi proyek KCJB tidak profesional. Ada indikasi, pokoknya “China harus menang”.

Karena itu, tidak semua komponen biaya masuk dalam evaluasi. Ada yang tertinggal, atau sengaja ditinggal?

Biaya tersebut kemudian muncul, diakui sebagai pembengkakan biaya atau cost overrun. Hal ini dikatakan Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.

Komponen biaya lainnya yang tidak diperhitungkan dalam evaluasi proyek adalah suku bunga. Jepang menawarkan suku bunga 0,1 persen per tahun. China menawarkan suku bunga 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang.

Kalau biaya suku bunga diperhitungkan dalam evaluasi proyek, maka penawaran Jepang lebih murah dari penawaran China. Jepang harusnya menang.

Pembiayaan proyek terdiri dari 25 persen modal dan 75 persen pinjaman, dengan masa tenggang waktu cicilan (grace period) 10 tahun.

Pinjaman dari Jepang 4,65 miliar dolar AS (75 persen x 6,2 miliar dolar AS). Biaya bunga pinjaman 4,65 juta dolar AS per tahun, atau 46,5 juta dolar AS untuk 10 tahun masa grace period. Sehingga total biaya kereta cepat Jepang, termasuk biaya bunga 10 tahun, menjadi 6.246.500.000 (= 6.200.000.000 + 46.500.000) dolar AS.

Pinjaman proyek dari China 4.552.500.000 dolar AS (75 persen x 6,07 miliar dolar AS). Biaya bunga pinjaman 91,05 juta dolar AS per tahun, atau 910,5 juta dolar AS untuk 10 tahun masa grace period. Sehingga total biaya kereta cepat China, termasuk biaya bunga 10 tahun, menjadi 6.980.500.000 (= 6.070.000.000 + 910.500.000) dolar AS.

Artinya, termasuk biaya bunga, total biaya kereta cepat China 11,75 persen lebih mahal dari kereta cepat Jepang: 6.980.500.000 dolar AS vs 6.246.500.000 dolar AS.

Artinya, penunjukan kereta cepat China terbukti merugikan keuangan negara. Kalau biaya bunga dihitung selama 40 tahun masa pinjaman proyek, kerugian ini jauh lebih besar lagi.

Kerugian keuangan negara lainnya, yaitu pembengkakan biaya yang mencapai 1,176 miliar dolar AS, di mana 60 persen atau 705,6 juta dolar AS menjadi tanggungan Indonesia.

Untuk membiayai pembengkakan biaya ini, 25 persen atau 176,4 juta dolar AS berasal dari “modal sendiri”, atau Penyertaan Modal Negara, yang juga berasal dari utang. Bunga utang ini bisa mencapai 6 sampai 7 persen.

Sedangkan 75 persen pembengkakan biaya porsi Indonesia, atau 529,5 juta dolar AS, dari pinjaman komersial China, dengan suku bunga 3,4 persen per tahun. Sangat tinggi sekali, 34 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang.

Dalam 10 tahun grace period, biaya bunga dari pembengkakan biaya proyek mencapai 179,93 juta dolar AS. Jauh lebih besar dari biaya bunga Jepang yang hanya 46,5 juta dolar AS untuk keseluruhan proyek.

Menurut Luhut, China minta pinjaman terakhir ini dijamin APBN. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan karena melanggar Undang-Undang dan Konstitusi. Karena APBN harus ditetapkan oleh undang-undang, dan harus mendapat persetujuan DPR setiap tahun. Artinya, DPR saat ini tidak bisa mendikte dan menentukan APBN masa depan. Artinya, jaminan utang oleh APBN melanggar konstitusi. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Sri Mulyani Jabarkan 4 Arah Desain Kebijakan APBN 2024 Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 3

Sri Mulyani Jabarkan 4 Arah Desain Kebijakan APBN 2024

Rafi Mukarram 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat arah desain kebijakan APBN pada tahun 2024 yang meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi.

Hal itu diungkapkan Menkeu dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat pada Kamis (06/04) yang juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menkeu menyebut, desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu dan pada saat yang sama masih terdapat dinamika global.

Menkeu mencontohkan, jatuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank telah menimbulkan perubahan persepsi industri keuangan di negara maju.

“Alhamdulillah untuk Indonesia guncangan-guncangan ini pasti tidak bisa 100% kita tidak merasakan. Namun, kita relatif bisa menjaga stabilitas dilihat dari stock indeks kita, yield dari Surat Berharga Negara kita, dan nilai tukar kita. Kalau kita bahkan lihat hari ini dengan pergerakan-pergerakan global ini sekarang Indonesia bahkan dianggap sebagai large enough economy. Ekonominya besar, stability-nya bagus”, ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar tahun depan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7% (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5-3,5% (yoy), nilai tukar (Rp/USD) berada di rentang Rp14.800-Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75-85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 592-651 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058 (boepd).

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara 2.700 hingga 2.865 triliun, belanja di 3.215 hingga 3.476.

“Tahun depan kita desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau 0 ini untuk betul betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP kita”, ungkap Menkeu.[MT]