MoneyTalk, Jakarta – Penerimaan pajak selalu menjadi tulang punggung pemasukan negara. Dengan Adanya Pajak bisa mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
APBN
MoneyTalk,Jakarta – Guillotine adalah instrumen pemenggalan kepala yang umum digunakan selama Revolusi Prancis. Itulah gambaran bagaimana APBN Indonesia dipenggal kepalanya, APBN Indonesia bukan APBN yang hidup, dia telah dipenggal kepalanya.
Apa yang terjadi APBN dipaksa membayar bunga, pokok utang dalam dan luar negeri yang sangat besar. Sehingga APBN sudah tidak dinamis lagi, tidak memiliki kemampuan merespon perubahan, tidak punya lagi kemampuan menjalankan program program baru, dia terbujur kaku karena tidak ada lagi darah segar dalam APBN tersebut.
Bayangkan bagaimana utang menyandera APBN. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp552.9 triliun atau naik 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut terdiri atas:(1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp497.6 triliun; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp55.2 triliun.
Pembayaran bunga utang terus melesat naik dari 314,1 triliun tahun 2020, menjadi 552,9 tahun 2025. Naik 75,8 persen dalam lima tahun. Kecepatan meningkatnya bunga utang jauh dibandingkan dengan kecepatan naiknya penerimaan dalam APBN Indonesia.
Sementara jatuh tempo utang akan menjadi masalah besar dalam tahun tahun mendatang. Tahun 2023 jatuh tempo utang senilai 539,9 triliun dan tahun 2024 senilai 335,2 triliun. Dengan demikian di dalam tahun 2025 mendatang boleh jadi utang jatuh tempo dan bunga dapat mencapai 1000 triliun rupiah.
APBN tersisa untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan tidak ada lagi sisa dana yang dapat digunakan untuk menghadapi krisis besar ke depan. Dunia meramalkan krisis akan mengguncang dunia dalam 2025 – 2027. Adanya krisis perubahan iklim, semakin ketatnya liquiditas global akibat peningkatan suku bunga dan makin besar ancaman dari rantai pasok akibat bencana alam dan perang.
Bagaimana kita bisa semelarat ini, sementara kita akan menproduksi 1 miliar ton batubara senilai 2000 triliun rupiah, kita akan menjadi produsen nickel olahan terbesar di dunia,. Ditambah dengan mineral dan hasil tambang lainnya, yang kesemuanya dapat mengisi APBN sampai meluber. Lalu bagaimana dengan uang yang dipendam di luar negeri hasil BLBI, KLBI, semua aset ilegal milik bangsa Indonesia yang diumumkan pihak global, puluhan ribu triliun, kapan akan kita kembalikan untuk mengisi APBN sampai tumpah ruah. Batin elite indonesia, pemimpin besar Indonesia, yang sejernih intan, dan hatinya yang sekokoh karang laut selatan, akan menuntaskan masalah ini dengan patriotik. Mudah mudahan.
Penulis : Salamuddin Daeng
MoneyTalk,Jakarta – Jika Pengusaha Melaporkan Menjual Batubara Seharga 40 Dolar Per Ton, Maka Pemerintahan Prabowo-Gibran Dapatnya Seupil. Hal ini diungkapkan oleh Salamuddin Daeng dalam rilis tertulis yang diterima oleh MoneyTalk Kamis (12/09).
MoneyTalk, Jakarta – Penurunan harga minyak mentah dunia merupakan ancaman serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Mengapa demikian? Karena pendapatan negara dari sektor minyak sangat bergantung pada bagi hasil minyak mentah, baik yang dijual di dalam negeri maupun yang diekspor. Setiap barel penjualan minyak hasil produksi nasional yang dibagi ke negara melalui skema cost recovery dan gross split akan semakin kecil porsinya jika harga minyak terus menurun.
MoneyTalk,Jakarta – Sehari setelah dilantik menggantikan Arifin Tasrif (19/8/2024), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi arahan kepada jajaran Kementerian ESDM (Kesdm) agar penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) dipercepat. Arahan lain, agar program B40 bisa segera diimplementasi, dan rencana program B50 tersusun (20/8/2024).
MoneyTalk,Jakarta – Dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, pada Jumat, 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun.
MoneyTalk, Jakarta – Indonesia menjadi Pasar yang menjanjikan untuk hamper semua produk produk konsumtif, Ecomerce pasar online juga menjadi target pasar dunia, sehingga pengusaha dan importirpun subur memilih market di Indonesiasampai pada warga luar negeri asal tingkok sengaja dating dan menetap di sebuah kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Jakarta menjadi pusat perdagangan online warga Negara tiongkok hal ini disampaikan oleh salah satu warga yang mengaku tinggal di PIK2 sebagaimana video yang viral Media social Tiktok @adrdianhalley32
MoneyTalk, Jakarta – Greenpeace Indonesia sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggelar serangkaian kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia Turut memeriahkan HUT RI ke-79 lokasinya tak jauh dari Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana presiden Jokowi melangsugkan upacara terakhir dimasa kepemimpinannya dan pertama kali sejak ditetapkannya IKN menjadi Ibu Kota Negara yang diselenggarakan dengan kemewahannya.
Jakarta,MoneyTalk – DPR ini keterlaluan. Masa begitu mudahnya belanja barang naik begitu saja, dan seharusnya DPR itu berhemat dong, kata Direktur Indonesia Berdikari, Agung Zulianto.
Selain itu DPR harus memikirkan Rakyat, bukan hanya memikirkan anggota DPR saja, dan seenaknya menghabiskan anggaran negara.Dan DPR itu,jangan sok sok tidak tahu, bahwa sekarang rakyat itu lagi susah banget untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Hal ini menanggapi atas adanya kenaikan realisasi anggaran Belanja Barang DPR dari tahun 2020 ke 2021 naik sebesar 9.22 persen.
Pada tahun 2020, anggaran Belanja barang sebesar Rp. 3.5 Triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.8 Triliun
Kenaikan anggaran barang DPR disebabkan meningkatnya belanja jalan jalan DPR, baik jalan jalan ke luar negeri, dan jalan jalan dalam negeri akibat adanya pelonggaran kebijakan pelarangan perjalanan dinas.
Kemudian, meningkatnya belanja barang DPR ini, disebabkan adanya peningkatan belanja Jasa sebagai akibat banyaknya kegiatan – kegiatan FGD (Forum Group Discussion) dengan mengundang Narasumber secara Virtual.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis) menyatakan bahwa DPR itu boros, sangat boros sekali.
“Mereka hanya untuk menghambur hambur duit negara, tapi tidak ada manfaat kepada lembaga DPR, maupun buat rakyat” Tegas Uchok Sky
“Sebaiknya DPR itu berhemat, bukan menghabisi anggaran jalan – jalan ke luar negeri maupun dalam negeri meskipun ada pelonggaran pelonggaran kebijakan pelarangan perjalanan dinas” Tutup Uchok Sky. (MT)
JAKARTA, MoneyTalk – Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menegaskan besarnya setoran ke negara sejumlah Rp307 triliun oleh Pertamina membuktikan kontribusi Pertamina terhadap penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bahkan, khusus setoran pajak Pertamina sebesar Rp219,06 triliun, sudah melebihi 10 persen dari realisasi penerimaan perpajakan APBN 2022 yang mencapai Rp2.034,5 triliun.
“Ini kan sangat luar biasa. Kita harus mengakui besarnya kontribusi Pertamina, baik terhadap penerimaan pajak maupun PNBP,” kata Faisol Riza dalam keterangan tertulis kepada media.
Diketahui, sepanjang 2022, PT Pertamina (Persero) telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp307,2 triliun, yang terdiri atas pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus. Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 83 persen dibandingkan 2021.
Khusus setoran pajak, pada 2022 Pertamina juga membayarkan pajak Rp219,06 triliun atau meningkat 88 persen dibandingkan 2021.
Ia menambahkan setoran Pertamina tersebut diharapkan turut memacu BUMN lain untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi kepada penerimaan negara.
Jika seluruh BUMN bersama-sama meningkatkan kinerja dan kontribusi kepada penerimaan negara, diharapkan pula semakin mengatrol realisasi penerimaan pajak APBN.
“Kita harus akui, dalam hal ini Pertamina adalah benchmark. BUMN lain bisa menjadikannya sebagai contoh,” lanjut Politisi Fraksi PKB ini.
Di sisi lain, Faisol menegaskan, bahwa kontribusi Pertamina juga membuktikan bahwa sebagian laba yang diraih BUMN, termasuk laba dari penjualan bahan bakar minyak (BBM), pada akhirnya akan disetor ke negara.
Hal inilah yang membedakan dengan SPBU lain di luar Pertamina, yang tidak memberikan kontribusi penerimaan pajak dan PNBP untuk negara.
“Kemana laba mereka? Tentu dibawa pemiliknya ke luar negeri,” imbuh Faisol.
Setoran ke kas negara sebesar itu, memang tak lepas dari kinerja Pertamina yang luar biasa. Pada 2022, BUMN energi tersebut mencatat laba bersih terbesar di antara BUMN yang ada, yakni US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun, yang berarti meningkat tajam 86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertamina juga berhasil meningkatkan kinerja operasional 2022 di semua Subholding. Produksi minyak dan gas mencapai 967 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau tumbuh 8% dari pencapaian 2021, produksi kilang mencapai 313,9 juta BBL atau tumbuh 6 persen, realisasi penjualan produk BBM dan Non-BBM mencapai 97,86 juta KL atau tumbuh 5 persen.
Selain itu, efektivitas pengangkutan muatan kapal Pertamina mencapai 89 persen atau tumbuh 3 persen produksi listrik dari Geothermal dan new renewable energy lain mencapai 4.659 GWh, pemasangan jaringan gas rumah tangga mencapai 254.063 sambungan rumah tangga atau tumbuh 4.760 persen.
