6 November 2026

Erick Thohir

MoneyTalk,Jakarta – Jakarta – Setelah diumumkan saat Sidang Kabinet Paripurna oleh Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, ditelisik Ir. H. Arse Pane Presidium Tegak Lurus Prabowo dari laman FB Erick Thohir (5/12/2024) langsung beri respon jempol.

“Hari ini saya memastikan langsung penurunan harga tiket di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta,” Alhamdulillah sebut Menteri BUMN Erick Thohir dilaman Facebooknya. Ia pun berharap para penumpang sudah bisa merasakan penurunan harga tiket pesawat sekitar 10%-15% pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ini merupakan instruksi Bapak Presiden Prabowo yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian apresiasi yang tinggi buat bentuk kepedulian Presiden Prabowo, ungkap Bang Haji Arse kepada media.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut harga tiket pesawat pada momen libur natal dan tahun baru (nataru) 2025 sudah mengalami penurunan.

Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, di mana memberikan diskon 10 persen untuk harga tiket pesawat.

Yuk yang mau liburan akhir tahun atau pulang ke kampung halaman langsung pesan tiket sekarang.

Penurunan harga tiket pesawat ini telah berlaku pada maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. “Nah, selain itu juga tadi, saya bersama-sama ngecek harga tiket tadi. Garuda bener (turun) tadi. Citilink, tadi saya cek, bener (turun). Pelita juga bener (turun),” ujar Ketum PSSI itu seusai meninjau Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (API) Faik Fahmi mengatakan, kebijakan harga tiket pesawat ini mulai berlaku pada 1 Desember untuk keberangkatan 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

Kebijakan pro rakyat, sambung Arse Pane wajib kita dukung. Ini fasilitas penting supaya masyarakat happy dan riang gembira

MoneyTalk, Jakarta – Pada tahun 2017 Presiden Jokowi sudah setuju Indonesia calon Host FiFA tahun 2034. Dan bentuk dari keseriusan Presiden Jokowi adalah membuat filosofis sepakbola Indonesia. yg bernama FILANESIA Bersama PSSI.

Arti dari FILANESIA adalah kekuatan yang berasal dari pulau pulau tersebar Dan dari pulau pulau tersebar ini, menghasilkan pemain pemain sepakbola berkarakter tangguh.

Selain membuat FILANESIA, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Inpres No 3 tahun 2019. Dan isi Inpres tersebut adalah Pembangunan percepatan sepakbola nasional untuk menghadapi Indonesia sebagai Host pada ajang piala dunia sepak bola tahun 2034

Namun sayang seribu kali sayang, keseriusan Presiden Jokowi ini tidak dijalankan oleh ketua Umum PSSI Baru, Erick Thohir hasil dari KLB (Kongres Luar Biasa) akibat dari kasus Kanjuruan Akhir tahun 2022, Kata Sarman El Hakim ketua MSBI (Masyarakat Sepak Bola Indonesia).

Selanjutnya menurut Sarman El Hakim sangat aneh Indonesia melalui PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia batal mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034, Kamis (18/10/2023) ketika bidding World Cup sudah ditutup. Dan ini sangat Aneh dan Janggal sekali.

Ada apa dengan PSSI, dan Ada Apa dengan Ketua Umum Erick Thohir dengan seenak saja, ujuk – ujuk Erick Thohir memberikan dukungannya ke Arab Saudi sebagai calon tuan rumah Piala Dunia 2034, kata Sarman El Hakim.

Padahal FIFA sangat mendukung Indonesia sebagai Host Piala Dunia pada tahun 2034. Dan alasan FIFA memberikan Dukungan kepada Indonesia karena masalah bulan penyelenggaraan yang sesuai dengan agenda FIFA sejak tahun 1930 sejak pertama kali piala dunia diadakan, jelas Sarman El Hakim.

Kalau tetap Arab Saudi menyelenggarakan sepak bola piala dunia pada bulan Juni – Juli, maka di Arab Saudi sangat panas.Dan ketika digeser pada November -:Desember, maka akan bersamaan bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri, kata Sarman El Hakim.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri BUMN, Erick Thohir, kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas kasus korupsi yang melibatkan dana pensiun (dapen) di berbagai perusahaan negara. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (5/11/2024) di Jakarta, sebagai bagian dari upaya bersih-bersih yang selama ini dijalankan oleh Kementerian BUMN. Sikap ini mendapat tanggapan dari Totok Santoso, Direktur Eksekutif Cakra Network Consultant (CnC), yang mendesak agar langkah Kementerian BUMN lebih agresif dan tegas dalam menindak pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Masalah korupsi dana pensiun bukanlah hal baru di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data yang diungkap oleh Erick Thohir, tercatat 70% dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN saat ini bermasalah atau dalam kondisi ‘sakit’. Ini berarti mayoritas dana pensiun yang seharusnya menjadi jaminan kesejahteraan bagi para pensiunan, justru terancam karena berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Erick Thohir menekankan, penanganan masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Sebagai bentuk komitmen, Kementerian BUMN menggandeng Kejaksaan Agung untuk memulai investigasi dan penindakan lebih tegas terhadap kasus-kasus korupsi di sektor dana pensiun. Langkah ini merupakan bagian dari program ‘bersih-bersih’ yang selama ini terus digalakkan oleh Erick sejak menjabat sebagai Menteri BUMN.

“Di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN, yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung,” ujar Erick. “Kembali saya akan mendorong konsolidasi dana pensiun. Dan tentu ini ada PR yang tertinggal kemarin mengenai program bersih-bersih dana pension,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Totok Santoso dari Cakra Network Consultant (CnC) mengapresiasi langkah yang sudah diambil Erick Thohir, namun ia juga menegaskan bahwa Kementerian BUMN harus lebih agresif dalam menindak para pelaku korupsi. Menurut Totok, selama ini proses penyelesaian kasus-kasus korupsi di BUMN seringkali berjalan lambat dan kurang memberi efek jera kepada pelaku.

“Kami menyambut baik langkah Pak Erick yang berani menggandeng Kejaksaan Agung. Namun, hal ini harus diikuti dengan tindakan yang lebih agresif dan tidak hanya berhenti pada proses investigasi,” kata Totok.

Totok menambahkan, Kementerian BUMN harus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta menerapkan sanksi tegas, termasuk hukuman pidana berat dan pemulihan aset.

Korupsi dana pensiun di BUMN tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan para pensiunan yang telah bekerja puluhan tahun demi perusahaan. Dana pensiun yang seharusnya menjadi jaminan masa tua bagi para pekerja kini terancam tidak bisa mereka nikmati. Hal ini tentu menimbulkan keresahan di kalangan pensiunan dan calon pensiunan yang menggantungkan masa depan mereka pada dana pensiun tersebut.

Penyimpangan yang terjadi di dalam pengelolaan dana pensiun ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tata kelola yang buruk, lemahnya pengawasan internal, hingga adanya kongkalikong antara oknum pejabat BUMN dan pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan langkah pembenahan yang komprehensif dan menyeluruh, mulai dari reformasi tata kelola hingga penerapan teknologi pengawasan yang lebih canggih.

Langkah Erick Thohir dalam menggalakkan program bersih-bersih di lingkungan BUMN sebenarnya sudah menunjukkan hasil yang cukup positif. Beberapa kasus korupsi besar berhasil diungkap dan ditindaklanjuti. Namun, upaya ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal konsolidasi dan reformasi dana pensiun yang jumlahnya sangat besar.

Kementerian BUMN kini dituntut untuk mempercepat konsolidasi dana pensiun dan memastikan transparansi dalam pengelolaannya. Tidak hanya itu, diperlukan pula audit menyeluruh oleh pihak independen untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan pensiunan.

“Kita tidak bisa lagi mentoleransi adanya kebocoran dalam pengelolaan dana pensiun. Pensiunan harus mendapatkan haknya secara utuh, tanpa ada potongan akibat praktik korupsi,” tegas Erick Thohir.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian BUMN perlu merumuskan strategi yang lebih inovatif dalam pengelolaan dana pensiun, seperti penerapan teknologi berbasis digital, termasuk penggunaan sistem manajemen risiko yang lebih efektif. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.

Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung diharapkan bisa mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus yang ada dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Dengan begitu, harapannya pengelolaan dana pensiun di BUMN bisa kembali sehat dan pensiunan bisa menikmati hak mereka tanpa khawatir akan adanya penyelewengan.

Korupsi di sektor dana pensiun BUMN merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan cepat dan tegas. Langkah yang diambil oleh Kementerian BUMN bersama Kejaksaan Agung merupakan awal yang baik, namun tidak cukup hanya sampai di situ. Diperlukan langkah yang lebih agresif dalam penindakan serta reformasi tata kelola agar dana pensiun benar-benar menjadi jaminan bagi para pensiunan BUMN. Para pelaku korupsi harus dihadapkan pada hukuman yang berat untuk menciptakan efek jera, sehingga praktik-praktik korupsi di BUMN bisa diakhiri secara menyeluruh.

Dengan upaya yang lebih agresif dan kolaboratif, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN bisa dipulihkan dan kesejahteraan para pensiunan bisa terjamin sesuai dengan hak mereka.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Narasi Mardigu Wowiek di kanal YouTubenya pada Jumat (18/10/2024) menyentuh topik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, terutama peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mardigu menyajikan pandangannya tentang bagaimana Prabowo Subianto, presiden terpilih Indonesia, akan menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh BUMN, yang sering dianggap sebagai “beban” bagi negara.

Melalui analogi dengan kesuksesan Singapura melalui Temasek Holdings, ia mengajukan solusi radikal: mengubah cara BUMN dikelola dan menjadikan mereka pemain global yang lebih efisien dan berorientasi profit.

BUMN di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, dari sektor energi hingga transportasi, komunikasi, dan finansial. Namun, masalah kronis seperti korupsi, inefisiensi, dan tumpang tindih kepentingan politik menjadikan BUMN sebagai beban, baik secara finansial maupun manajemen.

Menurut Mardigu, salah satu kelemahan utama BUMN di Indonesia adalah adanya keterlibatan politik yang terlalu kuat dalam operasional perusahaan-perusahaan ini, yang sering kali mengorbankan kepentingan bisnis demi agenda politik jangka pendek.

Erick Thohir sebagai Menteri BUMN telah berusaha melakukan restrukturisasi dengan memangkas jumlah BUMN dan membubarkan perusahaan yang tidak efisien. Namun, beban BUMN masih tetap tinggi. Dengan Prabowo yang segera mengambil alih kekuasaan, pertanyaan penting adalah bagaimana strategi beliau dalam menghadapi masalah besar ini. Apakah Erick Thohir akan tetap menjadi tokoh utama di Kementerian BUMN, atau akan ada perubahan besar?

Inspirasi dari Temasek Singapura: Kunci Kemajuan Ekonomi? Mardigu mengutip kesuksesan Temasek Holdings, perusahaan investasi milik negara Singapura, sebagai model yang dapat ditiru Indonesia. Temasek berhasil membawa Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita penduduknya mencapai Rp1,4 miliar per tahun.

Salah satu kunci sukses Temasek adalah memisahkan kebijakan politik dari operasional bisnis, yang dijalankan oleh profesional dengan orientasi profit. Temasek memulai dengan aset kecil dan sederhana, seperti taman burung, galangan kapal, dan hotel, namun kini telah menjadi investor global dengan portofolio saham di perusahaan besar dunia seperti BlackRock, Nvidia, dan Amazon.

Mardigu menyarankan Indonesia perlu melakukan hal yang serupa dengan BUMN. Dalam visinya, BUMN harus dilepas dari Kementerian BUMN dan diubah menjadi non-operating holding yang sepenuhnya dikelola oleh profesional.

BUMN tidak lagi mengelola perusahaan secara langsung, tetapi hanya sebagai pemilik saham atau investor. Holding BUMN ini, yang bisa diberi nama PT Nuswantara, akan berfokus pada investasi global dan mendorong pertumbuhan profitabilitas.

Restrukturisasi Radikal, Mengurangi Jumlah BUMN dan Merger

Salah satu poin utama dalam narasi Mardigu adalah mengurangi jumlah BUMN secara signifikan dan menyederhanakan strukturnya. Dari 800-an BUMN dan anak perusahaannya yang ada saat ini, ia mengusulkan bahwa hanya sekitar 50 perusahaan yang perlu bertahan.

Semua entitas ini nantinya akan dimiliki oleh PT Nuswantara, dan beberapa di antaranya akan dilepas ke publik melalui penawaran saham perdana (IPO). Proses ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan negara.

Restrukturisasi ini juga mencakup penghapusan praktik BUMN yang membuat anak, cucu, hingga cicit perusahaan tanpa perencanaan yang matang. Mardigu menegaskan pentingnya efisiensi dan penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis ke dalam satu entitas yang kuat dan siap untuk bersaing di tingkat global.

Memisahkan Kebijakan dengan Eksekusi Bisnis

Salah satu poin penting dalam model yang diusulkan oleh Mardigu adalah pemisahan peran pembuat kebijakan (politisi dan pelayan publik) dengan eksekusi bisnis (profesional di sektor swasta). Hal ini, menurutnya, merupakan kelemahan utama dalam pengelolaan BUMN di Indonesia selama ini. Pejabat negara tidak bisa menjalankan fungsi entrepreneur dengan sukses, dan karena itu perlu ada pemisahan yang tegas.

Jika PT Nuswantara berhasil dijalankan sesuai rencana, perusahaan tersebut akan berperan seperti Temasek: tidak mengelola perusahaan secara langsung, tetapi berinvestasi di perusahaan-perusahaan global dan menciptakan portofolio investasi yang menguntungkan. Keuntungan dari portofolio ini kemudian akan disalurkan kembali kepada negara, baik dalam bentuk dividen atau pengembangan investasi lebih lanjut.

BUMN sebagai Investor Global: Target Prabowo?

Dalam skenario yang diajukan oleh Mardigu, PT Nuswantara akan menjadi perusahaan investasi global yang ambisius. Targetnya adalah memperoleh 75% pendapatan dari luar negeri melalui investasi di berbagai sektor seperti digitalisasi, bioengineering, agrifood, dan teknologi tinggi. Ini merupakan langkah besar yang tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada ekonomi domestik, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai pemain global di pasar internasional.

Prabowo, dengan latar belakangnya yang kuat di bidang militer dan geopolitik, mungkin tertarik pada ide ini. Jika dilakukan dengan benar, transformasi BUMN menjadi investor global dapat meningkatkan posisi strategis Indonesia di dunia internasional, sambil memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Erick Thohir Lagi?

Dalam konteks ini, peran Erick Thohir sebagai Menteri BUMN patut diperhatikan. Apakah Prabowo akan mempertahankan Erick Thohir di posisinya atau mencari tokoh baru yang mampu mewujudkan visi transformasi radikal ini? Erick telah melakukan berbagai inisiatif reformasi di BUMN, namun restrukturisasi besar-besaran yang diusulkan Mardigu mungkin memerlukan pendekatan baru.

Di bawah Prabowo, apakah transformasi BUMN akan mengikuti model Temasek, atau ada jalan lain yang akan diambil? Bagaimanapun juga, BUMN adalah salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Prabowo dalam masa kepemimpinannya. Resep kesuksesan di sini bukan hanya pada pemangkasan atau restrukturisasi, tetapi juga pada bagaimana membangun fondasi baru yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada profit.

Prabowo menghadapi tantangan besar dalam mengelola BUMN yang selama ini dianggap beban. Model yang diusulkan oleh Mardigu, terinspirasi dari Temasek Singapura, menawarkan solusi jangka panjang yang radikal: pemisahan politik dari bisnis, penggabungan dan IPO, serta fokus pada investasi global. Namun, apakah Prabowo akan mengadopsi visi ini atau memiliki strategi lain, waktu yang akan menjawab. Yang jelas, transformasi BUMN akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi pemerintahan Prabowo Subianto.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden RI ke-8 terpilih Prabowo Subianto dinilai telah mempertaruhkan reputasi baiknya dengan memasukan nama Erick Thohir sebagai kandidat kuat menteri di dalam Kabinetnya. Pasalnya, tidak sedikit kasus dugaan skandal keuangan perusahaan BUMN yang melibatkan adik dari taipan pemilik Adaro Energy, Boy Garibaldi Thohir itu selama memimpin Kementerian BUMN.

(lebih…)

MoneryTalk, Jakarta – Melalui akun Facebook pribadinya, Agustinus Edy Kristianto menulis pernyataan yang menarik pada Selasa (14/10). Tulisannya tentang perhatian publik terkait kemungkinan Erick Thohir (ET) kembali diangkat sebagai Menteri BUMN.

Meski banyak yang mengira ia akan merespon secara negatif, Agustinus justru memberikan dukungannya. Dalam tulisan tersebut, ia menjelaskan alasan di balik pandangannya yang mungkin mengejutkan sebagian orang.

Agustinus mengawali pernyataannya dengan mendukung langkah presiden terpilih, Prabowo Subianto (PS), untuk memanggil Erick Thohir ke Kertanegara dan kemungkinan besar mengembalikannya ke posisi Menteri BUMN. Meskipun ada berbagai isu yang melibatkan Erick Thohir, terutama terkait dugaan korupsi dalam investasi BUMN, Agustinus meyakini bahwa keputusan ini bisa menjadi bagian dari strategi besar untuk mewujudkan janji Prabowo dalam memberantas korupsi.

Menurut Agustinus, Prabowo adalah seorang pemimpin yang tulus dan memiliki niat mulia untuk memerangi kemiskinan dan korupsi di Indonesia. Ia menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang selalu memikirkan kepentingan rakyat. Prabowo bertekad untuk menghapus kemiskinan serta menjaga alam Indonesia agar lestari. Bahkan, Prabowo bercita-cita untuk mengembangkan potensi perdagangan karbon Indonesia yang bisa menghasilkan Rp1.000 triliun.

Dalam hal integritas, Agustinus menegaskan bahwa Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk menindak tegas korupsi. Ia berjanji akan menindak siapa saja yang bermain-main dengan anggaran negara, termasuk anggaran sebesar Rp450 triliun/tahun untuk program makan gratis yang dicanangkan. Dengan ketegasan ini, Prabowo bahkan siap memburu koruptor ke seluruh penjuru dunia, termasuk membentuk pasukan khusus yang akan fokus pada pemberantasan korupsi.

Erick Thohir dan Kasus Korupsi di BUMN

Meskipun dukungannya kepada Erick Thohir bisa tampak kontroversial, Agustinus memberikan argumen yang kuat mengapa penunjukan Erick Thohir kembali sebagai Menteri BUMN mungkin justru merupakan langkah yang tepat. Ia menekankan bahwa ini adalah kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmen anti-KKN yang lebih baik daripada presiden sebelumnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dinilai gagal melindungi keluarganya dari kasus korupsi.

Erick Thohir yang diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi besar di BUMN, seperti investasi Telkomsel/TLKM senilai Rp6,4 triliun di GOTO (di mana kakaknya juga terlibat) serta kasus Rekind yang melibatkan BUMN Pupuk Indonesia, menjadi sorotan publik. Agustinus berpendapat bahwa jika Prabowo mengangkat Erick kembali ke posisi Menteri BUMN, ini bisa menjadi peluang bagi Prabowo untuk memperkuat tekadnya dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Erick Thohir, menurut Agustinus, harus diposisikan sebagai sosok yang berani melaporkan kasus-kasus korupsi, termasuk yang melibatkan keluarganya sendiri, kepada penegak hukum.

Prabowo Subianto: Macan Asia yang Anti-Korupsi

Agustinus juga memuji karakter Prabowo yang digambarkan sebagai sosok yang tegas, konsisten, dan berdedikasi untuk Indonesia. Ia menyebut Prabowo sebagai “macan Asia”, yang tak segan-segan bertindak tegas demi kepentingan rakyat. Dalam empat kali pencalonannya sebagai presiden dan wakil presiden, Prabowo dinilai tetap konsisten memperjuangkan visi dan misinya untuk Indonesia.

Kini, setelah akhirnya terpilih menjadi presiden, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kepemimpinannya yang berbeda dari pemimpin sebelumnya dengan benar-benar menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Sikap Prabowo yang anti-nepotisme juga menjadi sorotan dalam tulisan Agustinus. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun saat ini Prabowo mungkin terlihat dekat dengan oligarki, itu hanyalah bagian dari strategi politik sementara. Agustinus yakin bahwa Prabowo tidak akan menjadi kaki tangan nepotisme ala pemimpin sebelumnya dan akan tetap konsisten dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan.

Harapan untuk Masa Depan

Agustinus mengakhiri tulisannya dengan keyakinan bahwa penunjukan Erick Thohir kembali sebagai Menteri BUMN merupakan langkah awal dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, Prabowo akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa ia benar-benar berkomitmen dalam memerangi korupsi, bahkan jika itu berarti mengejar para pelaku di lingkaran terdekatnya, termasuk keluarga dan para pembantunya. Dengan begitu, misi “memburu koruptor sampai ke Antartika” yang sering disampaikan Prabowo bisa dimulai dari lingkungan terdekat.

Agustinus juga menegaskan bahwa ini adalah kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan kepada publik bahwa ia berbeda dari para pemimpin sebelumnya. Dengan segala integritas, niat tulus, dan dedikasi yang dimiliki, Prabowo memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.

Pernyataan Agustinus Edy Kristianto tentang dukungannya terhadap Erick Thohir menunjukkan sudut pandang yang menarik dan tidak biasa. Ia meyakini bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Prabowo dalam memberantas korupsi dan memperkuat komitmen anti-nepotisme. Di tengah berbagai spekulasi dan isu yang melibatkan Erick Thohir, Agustinus justru melihat ini sebagai peluang bagi Prabowo untuk membuktikan integritasnya sebagai pemimpin yang tulus dan tegas. (c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan tanggapan terkait sorotan dan masalah yang dihadapi BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (2/9/2024). Dalam rapat tersebut, Erick membahas berbagai isu, termasuk kasus hukum yang melibatkan direksi BUMN dan upaya efisiensi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta- Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyebut nama-nama penting dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek DJKA (Daya Jangkau Konektivitas Angkutan). Nama-nama tersebut adalah Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dan Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara.

(lebih…)

Jakarta,MoneyTalk – Rugi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) tahun 2022 mencapai Rp40,4 triliun. Lebih besar dari rugi tahun 2021 sebesar Rp22,5 triliun.

Kinerja perusahaan GoTo sejauh ini tidak menunjukkan perbaikan. Sebaliknya, rugi GoTo membesar. Rugi usaha mencapai Rp30,3 triliun, atau 2,66 kali lipat dari pendapatan usaha sebesar Rp11,4 triliun.

Sedangkan total akumulasi rugi GoTo membengkak dari Rp79,1 triliun pada akhir tahun 2021 menjadi Rp118,5 triliun pada akhir tahun 2022.

Dengan kinerja yang sangat buruk dan akumulasi rugi yang terus membengkak, harga saham GoTo juga ikut anjlok, dari Rp338 per saham pada saat IPO April 2022 menjadi Rp91 per saham pada penutupan akhir tahun 2022.

Penurunan harga saham GoTo membuat nilai investasi Telkomsel di saham Goto anjlok, dengan nilai kerugian mencapai Rp6,74 triliun, seperti terungkap dari laporan keuangan Telkom tahun buku 2022, halaman 50.

Dengan kondisi rugi terus, harga saham GoTo akan sulit naik. Harga Rp91 per saham seharusnya juga sangat kemahalan. Sepertinya ada yang mainkan harga saham GoTo untuk bertahan di sekitar Rp90-an hingga Rp110-an per saham.

Artinya, ada yang melanggar ketentuan Bursa, apakah itu _price fixing_ atau _insider trading_. Otoritas Jasa Keuangan harus menyelidiki kemungkinan ada praktek kejahatan keuangan tersebut yabg bisa merugikan investor publik.

Karena, fluktuasi harga saham GoTo sangat tidak normal. Tidak ada faktor yang bisa menjelaskan fluktuasi harga saham yang tidak normal tersebut.

Patut diduga ada pihak yang dengan sengaja mengkatrol harga saham GoTo dari Rp91 per saham pada akhir tahun 2022 menjadi Rp130 per saham pada 8 Maret 2023. Naik sekitar 43 persen. Tidak normal.

Apakah praktek ini untuk menjaga alias “memanipulasi” pasar, agar harga saham GoTo menjadi lebih tinggi pada saat penutupan laporan keuangan triwulan I (31 Maret) 2023?

Harga saham GoTo anjlok lagi menjadi Rp109 per saham per 31 Maret 2023, dan masih anjlok lagi menjadi Rp91 per saham pada 13 April 2023. Harga saham GoTo masih dikatrol lagi menjadi Rp115 per saham per 19 Mei 2023.

Tidak ada alasan harga saham GoTo bisa naik. Karena prospek bisnis GoTo tidak menunjukkan perbaikan. Sebaliknya kinerja GoTo masih tetap buruk, dengan membukukan rugi besar, rugi Rp4,04 triliun pada triwulan I 2023. Rugi ini belum termasuk beban amortisasi goodwill sekitar Rp2,75 triliun per triwulan atau Rp11 triliun per tahun.

Dengan tidak memperhitungkan beban amortisasi goodwill pada laporan keuangan triwulan I 2023, manajemen GoTo dapat disangkakan menyembunyikan informasi penting, dan melanggar prinsip akuntansi yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan dan DPR harus memeriksa manajemen GoTo terkait dugaan manipulasi harga saham dan dugaan manipulasi laporan keuangan triwulan I 2023. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

 

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang mampu membawa Kementerian BUMN siap menyetorkan dividen senilai Rp80,2 triliun ke kas negara.

Menurut dia, jumlah dividen terbesar di sepanjang sejarah keberadaan BUMN itu menunjukkan bahwa selama ini jajaran Kementerian BUMN fokus bekerja dan memiliki strategi bisnis yang tepat.

Lebih lanjut, Baidowi menyampaikan bahwa selama ini dia memang kerap mengapresiasi strategi Kementerian BUMN dan profesionalitas orang-orang di dalamnya. Strategi dan profesionalitas itu, lanjutnya, mampu membuat BUMN menjadi sebuah entitas bisnis yang menjalankan fungsi bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu strategi dari Kementerian BUMN yang diapresiasi Baidowi adalah pembuatan holding-holding yang mampu membuat kinerja BUMN menjadi lebih efisien dan lebih terarah.

“Kementerian BUMN memang sedikit berbeda dengan kementerian lainnya. Institusi ini diperintahkan untuk mencari keuntungan dan mendukung pembangunan serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan kepada masyarakat,” ujar Baidowi dalam keterangan kepada media.

Ke depannya, dia meminta Kementerian BUMN agar tidak berpuas diri, tetapi terus melakukan pembenahan. Pembenahan yang dapat dilakukan di antaranya, memastikan operasional perusahaan-perusahaan BUMN bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berikutnya, Kementerian BUMN juga harus memastikan bahwa jajaran direksi dan komisaris diisi oleh orang-orang yang berkompeten sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

“Kami meminta agar kasus seperti ditetapkannya Dirut Waskita sebagai tersangka tidak lagi terjadi di BUMN lain. Pak Erick harus menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk bersih-bersih BUMN agar bisa lebih profesional dan memberikan keuntungan lebih besar kepada negara,” ujar Politisi Fraksi PPP ini.