7 November 2026

Guntur Romli

Rupiah Ambruk dan IHSG Berdarah, Guntur Romli Sentil Pejabat Ekonomi: Sibuk Bela Diri Politikus PDIP Guntur Romli

Rupiah Ambruk dan IHSG Berdarah, Guntur Romli Sentil Pejabat Ekonomi: Sibuk Bela Diri

Hedi Batubara 13 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDIP Guntur Romli melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Ia menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, keterpurukan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga defisit anggaran yang disebut mencapai Rp240 triliun.

Menurut Guntur Romli, pemerintah dan para pejabat ekonomi justru terlihat lebih sibuk menjaga citra dibandingkan fokus mencari solusi konkret untuk memulihkan kepercayaan pasar.

“Rupiah terus ambruk, IHSG terus terpuruk, defisit melangit Rp240 triliun, tapi para pejabat ekonomi sibuk bela diri dan menyelamatkan muka masing-masing,” kata Guntur Romli dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Ia juga menyinggung pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar pada 5 Mei lalu. Menurutnya, hingga lebih dari sepekan setelah pertemuan tersebut, pasar keuangan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

“Sudah seminggu sejak pertemuan Presiden Prabowo dan KSSK, tapi respon pasar tetap berdarah-darah,” ujarnya.

Guntur menilai kondisi ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyebut publik membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar narasi optimistis dari para pejabat.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan konferensi pers penuh pembelaan diri, melainkan kebijakan yang mampu mengembalikan kepercayaan investor dan menenangkan pasar,” tegasnya.

Kritik tersebut muncul di tengah sorotan terhadap volatilitas pasar keuangan domestik dalam beberapa pekan terakhir. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan tekanan terhadap IHSG dinilai menjadi indikator meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun anggota KSSK terkait pernyataan Guntur Romli tersebut.

Guntur Romli Soroti Penghentian Pemutaran Film “Pesta Babi”: Siapa Takut pada Fakta di Papua? Politikus PDIP Guntur Romli

Guntur Romli Soroti Penghentian Pemutaran Film “Pesta Babi”: Siapa Takut pada Fakta di Papua?

Hedi Batubara 11 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDIP Guntur Romli angkat suara terkait dihentikannya pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di sejumlah tempat. Menurutnya, penghentian pemutaran film tersebut justru memunculkan pertanyaan besar tentang ketakutan terhadap fakta dan realitas yang terjadi di Papua.

Dalam pernyataannya, Guntur Romli menilai film “Pesta Babi” bukanlah film hiburan biasa, melainkan dokumentasi sosial yang merekam kenyataan kehidupan masyarakat adat Papua yang menghadapi tekanan akibat kerusakan lingkungan dan konflik perebutan ruang hidup.

“Pemutaran film ‘Pesta Babi’ dihentikan di beberapa tempat. Aneh. Ada yang takut pada film. Ada yang terancam. Siapa dan mengapa?” kata Guntur Romli, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan, “Pesta Babi” bukan film horor, bukan film porno, dan bukan pula karya fiksi yang dibangun dari imajinasi sutradara. Film tersebut, kata dia, justru menyajikan potret nyata yang selama ini jarang mendapat ruang dalam percakapan publik nasional.

“Film itu merekam tangis hutan yang roboh, menangkap suara masyarakat adat yang tersisih. Ini adalah realitas yang berdarah-darah di tanah Papua. Tapi mengapa kebenaran justru dianggap ancaman?” lanjutnya.

Menurut Guntur Romli, penghentian pemutaran film dokumenter semacam itu berpotensi melukai prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, kata dia, ruang diskusi terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan seharusnya dibuka selebar-lebarnya, bukan justru dibatasi.

Ia menilai karya dokumenter memiliki fungsi penting sebagai medium kritik sosial sekaligus pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Pernyataan Guntur Romli juga memantik perhatian publik di media sosial. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, pegiat lingkungan, dan kelompok mahasiswa menilai penghentian pemutaran film dokumenter dapat menimbulkan kesan adanya upaya membungkam narasi alternatif terkait situasi di Papua.

Di sisi lain, polemik ini kembali memperlihatkan bahwa isu Papua masih menjadi persoalan sensitif di ruang publik Indonesia. Konflik kepentingan antara investasi, eksploitasi sumber daya alam, keamanan, dan hak masyarakat adat terus menjadi perdebatan panjang yang belum menemukan titik temu.

Film dokumenter sendiri selama ini kerap menjadi medium untuk menyampaikan suara kelompok-kelompok marginal yang jarang mendapat perhatian media arus utama. Karena itu, penghentian pemutaran sebuah film dokumenter sering kali memunculkan pertanyaan mengenai batas kebebasan berekspresi di Indonesia.

Bagi Guntur Romli, yang paling penting bukan sekadar soal film diputar atau tidak, tetapi keberanian bangsa ini menghadapi kenyataan.

“Kalau fakta saja ditakuti, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah?” ujarnya.

Guntur Romli: Seskab Harus Bangun Komunikasi Positif dengan Publik Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

Guntur Romli: Seskab Harus Bangun Komunikasi Positif dengan Publik

Hedi Batubara 15 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti gaya komunikasi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dinilai belum mencerminkan pendekatan yang menenangkan publik di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Dalam pernyataannya, Guntur menyindir narasi yang berkembang terkait isu inflasi dengan kalimat, “Halo Seskab Teddy Indra Wijaya: Inflasi Pengamat atau Inflasi Pejabat?” Ia menilai, alih-alih meredam kekhawatiran masyarakat, komunikasi yang disampaikan justru terkesan merendahkan pandangan publik maupun para pengamat.

Menurut Guntur, posisi strategis Sekretaris Kabinet seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang positif, terbuka, dan empatik, terutama dalam merespons isu-isu sensitif seperti inflasi dan kondisi ekonomi.

“Seharusnya membangun komunikasi positif dengan publik, bukan malah terkesan merendahkan. Ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, setiap pernyataan pejabat publik memiliki dampak luas dan cepat menyebar. Karena itu, kehati-hatian dalam memilih diksi dan pendekatan komunikasi menjadi krusial.

Lebih lanjut, Guntur menilai bahwa pemerintah perlu menghadirkan narasi yang menenangkan sekaligus solutif, bukan defensif. Komunikasi yang baik, kata dia, tidak hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga mampu memahami keresahan masyarakat.

Polemik ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu inflasi dan daya beli masyarakat. Berbagai kalangan, termasuk pengamat ekonomi, terus mengingatkan pentingnya transparansi dan kejelasan komunikasi pemerintah dalam menyikapi kondisi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretariat Kabinet terkait kritik yang disampaikan Guntur Romli.

Guntur Romli: Sekitar Prabowo Banyak Penjilat  Politikus PDIP Guntur Romli

Guntur Romli: Sekitar Prabowo Banyak Penjilat 

Hedi Batubara 10 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terkait dinamika politik di sekitar Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, meskipun Prabowo memiliki sikap demokratis, namun lingkungan di sekitarnya justru dipenuhi oleh pihak-pihak yang cenderung “menjilat” kekuasaan.

Dalam pernyataannya, Guntur menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya menjadi bagian dari demokrasi yang sehat, bukan malah dibungkam melalui jalur hukum. Hal ini ia sampaikan menanggapi laporan terhadap dua tokoh, yakni Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, yang dilaporkan ke polisi atas pernyataan mereka di ruang publik.

“Pak Prabowo itu demokratis, tapi masalahnya di sekeliling beliau banyak orang-orang yang tidak siap dengan kritik. Mereka ini cenderung menjilat dan anti terhadap perbedaan pendapat,” ujar Guntur, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, pelaporan terhadap Saiful Mujani dan Islah Bahrawi justru menjadi sinyal buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, khususnya kalangan intelektual dan akademisi, untuk menyampaikan pandangan kritis.

Guntur menekankan bahwa kritik yang disampaikan oleh para intelektual semestinya dipandang sebagai masukan, bukan ancaman. Ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, ruang kebebasan berpendapat harus dijaga dan dilindungi.

“Kalau kritik saja dilaporkan ke polisi, ini bisa menjadi preseden buruk. Demokrasi kita bisa mundur,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak semua pihak, termasuk pendukung pemerintah, untuk lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Menurutnya, loyalitas kepada pemimpin tidak boleh diwujudkan dalam bentuk pembungkaman kritik, melainkan dengan mendorong perbaikan kebijakan.

Isu ini mencuat di tengah meningkatnya tensi politik nasional, di mana perdebatan antara pendukung dan pengkritik pemerintah semakin tajam. Pelaporan terhadap tokoh-tokoh publik dinilai menjadi salah satu indikator menguatnya polarisasi di ruang publik.

Guntur pun berharap Presiden Prabowo dapat memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tetap membuka ruang dialog dan tidak anti kritik.

“Justru pemimpin besar itu adalah yang mau mendengar kritik, bukan yang dikelilingi para penjilat,” pungkasnya.

Jokowi Salah Sebut MBZ dengan MBS, Guntur Romli: Memalukan  Politikus PDIP Guntur Romli

Jokowi Salah Sebut MBZ dengan MBS, Guntur Romli: Memalukan 

Hedi Batubara 6 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penyebutan tokoh pemimpin di Timur Tengah.

Guntur menilai Jokowi keliru dalam menyebut nama pemimpin yang dimaksud, dengan mengatakan bahwa seharusnya yang dirujuk adalah Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), bukan Mohammed bin Salman (MBS).

“Jokowi ngaku-ngaku punya kakak di Uni Emirat Arab (UEA), tapi salah sebut nama. Harusnya MBZ, bukan MBS,” ujar Guntur dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, Mohamed bin Zayed Al Nahyan merupakan Presiden Uni Emirat Arab sekaligus Emir Abu Dhabi, sementara Mohammed bin Salman adalah Putra Mahkota Arab Saudi. Menurutnya, kekeliruan tersebut tidak seharusnya terjadi, mengingat hubungan diplomatik Indonesia dengan kedua negara cukup strategis.

Guntur juga menyinggung penamaan Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) di Indonesia, yang menurutnya merujuk pada sosok Mohamed bin Zayed, bukan Mohammed bin Salman.

“Yang memberi nama tol layang MBZ juga beliau (Mohamed bin Zayed), bukan MBS. Kok bisa salah? Memalukan sudah mengaku-ngaku,” tegasnya.

Pernyataan ini memicu perhatian publik di tengah sorotan terhadap komunikasi para tokoh nasional, khususnya dalam menyampaikan informasi terkait hubungan internasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi terkait kritik yang disampaikan oleh Guntur Romli tersebut.

Guntur Romli: Kunker Prabowo ke Luar Negeri Manis di Angka, Pahit di Realita Politikus PDIP Guntur Romli

Guntur Romli: Kunker Prabowo ke Luar Negeri Manis di Angka, Pahit di Realita

Hedi Batubara 4 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang selama ini diklaim sebagai upaya “jemput bola” investasi.

Menurut Guntur, narasi besar yang dibangun pemerintah terkait keberhasilan mendatangkan investasi asing justru tidak sepenuhnya tercermin dalam realisasi di dalam negeri.

“Masalahnya klise, ada kesenjangan antara angka fantastis yang diumumkan di luar negeri dengan realitas aliran modal yang benar-benar masuk ke Indonesia,” ujar Guntur dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Guntur menyoroti lawatan luar negeri Presiden pada November 2024 ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo disebut mengklaim membawa pulang komitmen investasi sebesar USD 18,5 miliar atau sekitar Rp294 triliun.

Namun, ia mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan bahwa dari total realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun, pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) hanya naik tipis 0,1 persen secara tahunan.

“Ini menunjukkan jurang yang lebar antara komitmen dan realisasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Guntur menilai sebagian besar hasil kunjungan tersebut masih sebatas Nota Kesepahaman (MoU), belum masuk tahap implementasi nyata.

Ia mencontohkan komitmen investasi dari Tiongkok senilai USD 10,07 miliar yang masih didominasi sektor hilirisasi. Proyek-proyek tersebut, menurutnya, membutuhkan waktu panjang dalam tahap konstruksi sehingga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja belum terasa dalam waktu dekat.

“MoU itu penting, tapi tanpa eksekusi cepat, manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Guntur juga menyinggung besarnya biaya yang dikeluarkan dalam setiap kunjungan luar negeri yang melibatkan delegasi besar.

Di tengah kondisi pengetatan anggaran domestik, ia mempertanyakan efektivitas belanja perjalanan dinas tersebut jika tidak diimbangi dengan peningkatan signifikan investasi asing.

“Kalau realisasi PMA hanya tumbuh 0,1 persen, maka biaya diplomasi itu berisiko menjadi pemborosan yang tidak sebanding dengan Return on Investment bagi rakyat,” ujarnya.

Guntur menegaskan bahwa diplomasi ekonomi tidak cukup hanya dengan mengumpulkan komitmen investasi di atas kertas.

Menurutnya, pemerintah perlu membenahi faktor fundamental di dalam negeri, mulai dari kepastian hukum hingga reformasi birokrasi, agar investor benar-benar merealisasikan komitmennya.

“Tanpa perbaikan mendasar, komitmen miliaran dolar itu hanya akan menjadi oleh-oleh politik—manis di angka, tapi pahit di realita,” pungkasnya.

Guntur Romli Kritik Kebijakan Efisiensi: Hak Dokter Dikebiri, Anggaran Program Lain Justru Membengkak Politikus PDIP Guntur Romli

Guntur Romli Kritik Kebijakan Efisiensi: Hak Dokter Dikebiri, Anggaran Program Lain Justru Membengkak

Hedi Batubara 2 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga medis. Dalam unggahan media sosialnya pada kamis (2/4/2026), Guntur menyoroti adanya potensi tidak dibayarkannya tunjangan puluhan dokter di daerah.

“Dengan alasan efisiensi, hak-hak dokter dikebiri. Ini kezaliman,” tulis Guntur dalam pernyataannya.

Ia merujuk pada kabar mengenai 38 dokter di RSUD Siak yang disebut berpotensi tidak menerima tambahan penghasilan selama enam bulan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Isu tersebut memicu keprihatinan publik, mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Namun, Guntur juga menyoroti ironi dalam pengelolaan anggaran negara. Di satu sisi, menurutnya, pemerintah melakukan penghematan yang berdampak pada tenaga medis. Di sisi lain, sejumlah program lain justru dinilai menghamburkan anggaran dalam jumlah besar.

“Sementara anggaran MBG, Koperasi Merah Putih dengan impor ratusan ribu gerobak dari India sedang pesta-pora,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut langsung memantik perdebatan di ruang publik. Sebagian warganet mendukung kritik tersebut dan menilai pemerintah perlu meninjau ulang prioritas anggaran, terutama yang menyangkut sektor vital seperti kesehatan. Namun, ada pula yang meminta agar informasi tersebut diverifikasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait tudingan ketimpangan alokasi anggaran yang disampaikan Guntur. Sementara itu, isu keterlambatan atau potensi tidak dibayarkannya tunjangan tenaga medis di daerah menjadi sorotan yang semakin menguat, khususnya di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional.

Guntur Romli Sesalkan Sikap Diam Prabowo atas Gugurnya Anggota TNI Diserang Israel di Lebanon  1774883360273

Guntur Romli Sesalkan Sikap Diam Prabowo atas Gugurnya Anggota TNI Diserang Israel di Lebanon 

Hedi Batubara 30 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto terkait serangan militer Israel yang menewaskan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon.

Dalam unggahan di media sosial, Guntur menyebut ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam mengecam serangan tersebut sebagai sesuatu yang “sangat keterlaluan”. Ia menilai, seharusnya pemerintah mengambil sikap tegas mengingat korban berasal dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah mandat internasional.

“Kalau Presiden tidak berani mengecam serangan Israel ini, sangat-sangat keterlaluan,” tulis Guntur dalam pernyataannya, Senin (30/3/2026).

Guntur juga menyinggung posisi Indonesia dan Israel yang disebutnya sama-sama tergabung dalam forum internasional Board of Peace (BoP). Namun, menurutnya, keikutsertaan tersebut tidak memberikan perlindungan nyata bagi warga negara Indonesia di lapangan.

“Yang didapat Indonesia justru anak bangsa gugur diserang Israel,” lanjutnya.

Peristiwa yang memicu reaksi keras ini adalah laporan gugurnya anggota pasukan perdamaian TNI akibat serangan di wilayah konflik Lebanon. Insiden tersebut kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi personel Indonesia dalam misi penjaga perdamaian dunia.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi yang secara langsung mengutuk pihak penyerang. Kondisi ini memunculkan perdebatan publik, terutama terkait konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal aktif mendukung perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina.

Intensitas Lawatan Luar Negeri Prabowo Disorot, Guntur Romli Pertanyakan Dampaknya bagi Ekonomi Rakyat 1767153925373

Intensitas Lawatan Luar Negeri Prabowo Disorot, Guntur Romli Pertanyakan Dampaknya bagi Ekonomi Rakyat

Hedi Batubara 26 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti tingginya intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya. Ia mempertanyakan sejauh mana kunjungan tersebut benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

Menurut Guntur, sejak dilantik menjadi presiden, Prabowo tercatat telah melakukan 48 kali lawatan ke luar negeri dengan total kunjungan ke 22 negara. Bahkan, dalam satu tahun pertama kepemimpinannya, Prabowo disebut telah melakukan 32 kali kunjungan luar negeri.

“Bandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya sekitar 10 kali pada tahun pertama, dan Joko Widodo yang sekitar 7 kali,” ujar Guntur dalam keterangannya, Kamis (25/3/2026).

Ia menilai, frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi perlu diiringi dengan transparansi hasil yang konkret, khususnya dalam bentuk manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Guntur mempertanyakan apakah diplomasi luar negeri tersebut berbanding lurus dengan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor riil di dalam negeri.

“Pertanyaannya sederhana, apakah kunjungan-kunjungan itu benar-benar untuk ekonomi rakyat? Atau justru lebih banyak bersifat seremonial dan diplomatik tanpa dampak signifikan ke bawah?” lanjutnya.

Guntur menegaskan bahwa diplomasi internasional memang penting, terutama dalam konteks geopolitik dan kerja sama ekonomi global. Namun, ia mengingatkan bahwa prioritas utama pemerintahan tetap harus berorientasi pada kebutuhan domestik, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya kerap menegaskan bahwa lawatan luar negeri Presiden bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, menarik investasi asing, serta membuka akses pasar baru bagi produk dalam negeri. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang lebih agresif di tengah persaingan global.

Sejumlah pengamat juga menilai, gaya kepemimpinan Prabowo yang aktif di panggung internasional mencerminkan upaya Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam isu global, termasuk keamanan, perdagangan, dan ketahanan pangan.

Namun demikian, kritik dari kalangan oposisi seperti yang disampaikan Guntur Romli menjadi pengingat bahwa setiap agenda luar negeri harus diukur dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Guntur Romli Kritik Pernyataan Prabowo soal Peran BoP dalam Kemerdekaan Palestina: Miris dan Naif 1760613469559

Guntur Romli Kritik Pernyataan Prabowo soal Peran BoP dalam Kemerdekaan Palestina: Miris dan Naif

Hedi Batubara 18 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait keyakinannya bahwa BoP (Board of Peace) dapat berperan dalam mendorong kemerdekaan Palestina menuai kritik tajam. Salah satu kritik datang dari politikus PDIP Mohamad Guntur Romli yang menilai pandangan tersebut tidak realistis.

Dalam pernyataannya, Guntur Romli menyebut sikap Presiden Prabowo sebagai sesuatu yang “miris dan naif”. Ia mempertanyakan efektivitas BoP yang saat ini, menurutnya, diisi oleh aktor-aktor yang justru terlibat dalam konflik bersenjata.

“Ketua dan anggota BoP saat ini sibuk perang, menyerang negara lain. Perdamaian apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang sibuk berperang?” ujar Guntur Romli, Rabu (18/3/2026).

Kritik ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik yang melibatkan Palestina dan Israel. Sejumlah negara besar juga turut terseret dalam eskalasi konflik tersebut, memperumit upaya perdamaian yang selama ini diupayakan oleh berbagai pihak internasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa forum BoP dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional.

Namun, menurut Guntur Romli, kondisi global saat ini justru menunjukkan paradoks. Ia menilai pihak-pihak yang tergabung dalam forum tersebut belum mampu menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian, bahkan cenderung terlibat dalam konflik yang memperburuk situasi.

Isu kemerdekaan Palestina sendiri hingga kini masih menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia yang secara konsisten menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina sesuai amanat konstitusi.

Baca Juga Berita Ini

Bank Sahabat Sampoerna

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hedi Batubara 7 November 2026
Triumvirat Luhut-Tito-Listyo

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Hedi Batubara 7 November 2026
Lokasi Pertemuan Rahasia Widya Chandra

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius 

Hedi Batubara 7 November 2026
AXA Mandiri

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan

Hedi Batubara 7 November 2026