MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang selama ini diklaim sebagai upaya “jemput bola” investasi.
Menurut Guntur, narasi besar yang dibangun pemerintah terkait keberhasilan mendatangkan investasi asing justru tidak sepenuhnya tercermin dalam realisasi di dalam negeri.
“Masalahnya klise, ada kesenjangan antara angka fantastis yang diumumkan di luar negeri dengan realitas aliran modal yang benar-benar masuk ke Indonesia,” ujar Guntur dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).
Guntur menyoroti lawatan luar negeri Presiden pada November 2024 ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo disebut mengklaim membawa pulang komitmen investasi sebesar USD 18,5 miliar atau sekitar Rp294 triliun.
Namun, ia mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan bahwa dari total realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun, pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) hanya naik tipis 0,1 persen secara tahunan.
“Ini menunjukkan jurang yang lebar antara komitmen dan realisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Guntur menilai sebagian besar hasil kunjungan tersebut masih sebatas Nota Kesepahaman (MoU), belum masuk tahap implementasi nyata.
Ia mencontohkan komitmen investasi dari Tiongkok senilai USD 10,07 miliar yang masih didominasi sektor hilirisasi. Proyek-proyek tersebut, menurutnya, membutuhkan waktu panjang dalam tahap konstruksi sehingga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja belum terasa dalam waktu dekat.
“MoU itu penting, tapi tanpa eksekusi cepat, manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Guntur juga menyinggung besarnya biaya yang dikeluarkan dalam setiap kunjungan luar negeri yang melibatkan delegasi besar.
Di tengah kondisi pengetatan anggaran domestik, ia mempertanyakan efektivitas belanja perjalanan dinas tersebut jika tidak diimbangi dengan peningkatan signifikan investasi asing.
“Kalau realisasi PMA hanya tumbuh 0,1 persen, maka biaya diplomasi itu berisiko menjadi pemborosan yang tidak sebanding dengan Return on Investment bagi rakyat,” ujarnya.
Guntur menegaskan bahwa diplomasi ekonomi tidak cukup hanya dengan mengumpulkan komitmen investasi di atas kertas.
Menurutnya, pemerintah perlu membenahi faktor fundamental di dalam negeri, mulai dari kepastian hukum hingga reformasi birokrasi, agar investor benar-benar merealisasikan komitmennya.
“Tanpa perbaikan mendasar, komitmen miliaran dolar itu hanya akan menjadi oleh-oleh politik—manis di angka, tapi pahit di realita,” pungkasnya.
