MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga medis. Dalam unggahan media sosialnya pada kamis (2/4/2026), Guntur menyoroti adanya potensi tidak dibayarkannya tunjangan puluhan dokter di daerah.
“Dengan alasan efisiensi, hak-hak dokter dikebiri. Ini kezaliman,” tulis Guntur dalam pernyataannya.
Ia merujuk pada kabar mengenai 38 dokter di RSUD Siak yang disebut berpotensi tidak menerima tambahan penghasilan selama enam bulan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Isu tersebut memicu keprihatinan publik, mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Namun, Guntur juga menyoroti ironi dalam pengelolaan anggaran negara. Di satu sisi, menurutnya, pemerintah melakukan penghematan yang berdampak pada tenaga medis. Di sisi lain, sejumlah program lain justru dinilai menghamburkan anggaran dalam jumlah besar.
“Sementara anggaran MBG, Koperasi Merah Putih dengan impor ratusan ribu gerobak dari India sedang pesta-pora,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut langsung memantik perdebatan di ruang publik. Sebagian warganet mendukung kritik tersebut dan menilai pemerintah perlu meninjau ulang prioritas anggaran, terutama yang menyangkut sektor vital seperti kesehatan. Namun, ada pula yang meminta agar informasi tersebut diverifikasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait tudingan ketimpangan alokasi anggaran yang disampaikan Guntur. Sementara itu, isu keterlambatan atau potensi tidak dibayarkannya tunjangan tenaga medis di daerah menjadi sorotan yang semakin menguat, khususnya di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional.
