Nano Hendi Hartono Archives - Laman 3 dari 4 -

Demokrasi Tanpa Rakyat: Ketika Elite Politik Terlalu Sibuk Mengurus Kekuasaan Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Demokrasi Tanpa Rakyat: Ketika Elite Politik Terlalu Sibuk Mengurus Kekuasaan

Hedi Batubara 13 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi dalam pengertian paling sederhana, lahir dari kehendak rakyat. Tumbuh dari suara warga, dari kesadaran kolektif bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan bersama, bukan segelintir orang. Namun di negeri ini, demokrasi kian kehilangan wajah aslinya. Ia menjelma menjadi panggung elite, sementara rakyat hanya menjadi figuran—dipanggil lima tahun sekali, setelah itu dilupakan.

Hari ini, demokrasi seolah direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral. Pemilu dianggap sahih hanya karena ada pencoblosan, ada KPU, ada pengumuman hasil. Padahal, demokrasi sejatinya bukan hanya soal memilih, tetapi soal siapa yang dipilih, bagaimana prosesnya, dan untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.

Ironisnya, elite politik justru sibuk memaknai demokrasi sebatas hak untuk mencalonkan diri dan melanggengkan kekuasaan. Anak, istri, menantu, ipar, sepupu—semua disiapkan menjadi pejabat publik. Atas nama demokrasi, mereka ikut serta dalam pemilu. Atas nama hak politik, dinasti dibangun secara sistematis.

Demokrasi akhirnya tidak lagi menjadi milik rakyat, melainkan milik keluarga dan kelompok.

Di sebuah desa kecil, seorang warga bernama Pak Rahmat—petani berusia 58 tahun—pernah berkata lirih, “Dulu kepala daerahnya orang itu, sekarang anaknya. Kalau nanti habis, mungkin cucunya.”

Kalimat sederhana itu mencerminkan realitas politik nasional. Dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat, pola kekuasaan yang sama terus berulang. Kursi DPR diisi oleh nama yang sama, hanya beda marga belakang. Kepala daerah digantikan pasangan hidupnya. Senator digantikan anak kandungnya.

Rakyat seperti Pak Rahmat tidak bodoh. Mereka melihat, memahami, tetapi tak selalu berdaya. Ketika pilihan di surat suara hanya menyodorkan nama-nama dari lingkaran elite yang sama, demokrasi berubah menjadi ilusi.

Elite politik hari ini tidak lagi sekadar berkompetisi secara gagasan, tetapi membajak sistem untuk kepentingan keluarga. Partai politik yang seharusnya menjadi sarana kaderisasi justru berubah menjadi kendaraan pribadi. Rekomendasi bukan diberikan berdasarkan kapasitas, melainkan garis darah dan kedekatan.

Demokrasi dibajak secara halus, legal, dan sistematis.

Lebih menyedihkan lagi, pembajakan ini sering kali disertai narasi pembenaran:

“Yang penting kan dipilih rakyat.”

“Kalau rakyat tidak suka, jangan dipilih.”

Padahal realitas di lapangan tidak sesederhana itu.

Ketika elite memiliki dana melimpah, demokrasi kehilangan kesetaraan. Uang menjadi alat paling ampuh untuk mengendalikan suara rakyat. Bansos menjelma menjadi alat kampanye. Amplop menggantikan gagasan. Janji sesaat menutup luka struktural yang telah lama diderita rakyat.

Rakyat tidak selalu memilih karena percaya, tetapi karena terdesak. Ketika perut lapar dan pekerjaan tak pasti, pilihan politik menjadi soal bertahan hidup, bukan idealisme.

Di sinilah demokrasi dimanipulasi:

bukan karena rakyat bodoh, tetapi karena sistem membiarkan ketimpangan terus berlangsung.

Elite politik sibuk mengatur strategi kekuasaan, berbagi kursi, dan mengamankan masa depan keluarga. Sementara rakyat sibuk bertahan dari naiknya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja, dan minimnya akses layanan publik.

Ada jarak yang makin menganga antara elite dan rakyat. Jarak itu tidak hanya geografis, tetapi juga emosional dan moral. Elite berbicara demokrasi di ruang ber-AC, sementara rakyat menjalani realitas yang jauh dari kata adil.

Masalah utama demokrasi kita bukan pada sistem, tetapi pada etika politik. Ketika moral kekuasaan runtuh, demokrasi berubah menjadi alat legal untuk mengukuhkan oligarki.

Tanpa etika, demokrasi hanyalah topeng. Tanpa keberpihakan, demokrasi hanyalah ritual.

Demokrasi tidak boleh hanya menjadi hak elite untuk mencalonkan diri, tetapi harus kembali menjadi alat rakyat untuk mengontrol kekuasaan. Partai politik harus dipaksa melakukan kaderisasi sungguh-sungguh. Politik uang harus diberantas secara serius, bukan sekadar jargon.

Lebih dari itu, rakyat harus disadarkan bahwa suara mereka bukan barang murah. Demokrasi tidak akan sehat jika terus disandera oleh dinasti dan uang.

Jika demokrasi terus dibiarkan tanpa rakyat, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa legitimasi moral.

Sejarah selalu mencatat kekuasaan yang lupa rakyat, cepat atau lambat, akan ditinggalkan rakyat.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

Negara dalam Genggaman Oligarki Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Negara dalam Genggaman Oligarki

Hedi Batubara 10 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah desa yang dahulu hijau dan hidup, seorang petani tua hanya bisa memandangi hamparan tanah yang kini dibatasi pagar seng. Tanah itu dulu sawah warisan keluarganya, tempat ia menanam padi, membesarkan anak, dan menyekolahkan cucu. Hari ini, tanah itu telah beralih fungsi—atas nama investasi, atas nama pembangunan, dan tentu saja, atas nama kebijakan.

Tak ada perlawanan berarti. Surat keputusan sudah terbit, izin sudah lengkap, aparat sudah berjaga. Rakyat kecil seperti petani tua itu hanya menjadi angka yang terhapus pelan-pelan dari peta kekuasaan. Inilah wajah nyata negara yang semakin digenggam oleh oligarki.

Oligarki bukan sekadar kelompok kaya raya. Mereka adalah segelintir elite ekonomi yang memiliki kemampuan mengendalikan arah kebijakan negara melalui jaringan kekuasaan. Di negeri ini, hubungan antara oligarki dan negara tidak lagi samar atau terselubung. Ia terang-benderang.

Kita menyaksikan bagaimana kebijakan strategis—dari tata ruang, perizinan tambang, penguasaan lahan, hingga proyek infrastruktur—sering kali lebih berpihak pada pemilik modal besar ketimbang kepentingan rakyat banyak. Negara yang seharusnya menjadi wasit justru turun ke lapangan sebagai pemain, bahkan pembela oligarki.

Pejabat publik, yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, kerap berubah menjadi perpanjangan tangan kepentingan modal. Regulasi dibuat lentur bagi investor besar, namun kaku dan menghukum bagi rakyat kecil. Inilah paradoks negara demokrasi yang dijalankan dengan logika oligarki.

Dalam banyak kasus, pejabat menikmati posisi nyaman dari relasi ini. Jabatan memberi akses pada fasilitas, pengaruh, dan peluang ekonomi. Sementara itu, rakyat justru menjadi korban paling nyata.

Di daerah-daerah, konflik agraria meningkat. Tanah adat, lahan pertanian, hingga permukiman rakyat berpindah tangan dengan dalih legalitas administratif. Rakyat dipaksa menerima kompensasi murah atau bahkan terusir tanpa kejelasan. Ketika mereka bersuara, aparat keamanan lebih sigap hadir untuk mengamankan proyek ketimbang melindungi warga.

Negara hadir, tetapi bukan untuk rakyat. Negara hadir untuk memastikan investasi berjalan tanpa hambatan.

Ironisnya, semua ini berlangsung dalam kerangka demokrasi prosedural. Pemilu tetap digelar, jabatan berganti, pidato tentang kesejahteraan terus diulang. Namun substansi demokrasi—yakni kedaulatan rakyat—makin terkikis.

Ketika biaya politik mahal, oligarki menjadi sponsor utama. Akibatnya, pejabat terpilih terikat utang politik yang harus dibayar dengan kebijakan. Di sinilah demokrasi berubah menjadi transaksi, dan negara menjadi alat balas jasa.

Rakyat hanya diingat saat kampanye. Setelah itu, suara mereka tenggelam oleh kepentingan elite.

Pertanyaannya: sampai kapan negara ini terus berada dalam genggaman oligarki?

Jawabannya tidak sederhana, tetapi harus dimulai dari kesadaran kolektif. Pers harus tetap kritis, masyarakat sipil harus berani bersuara, dan penegakan hukum harus dibebaskan dari intervensi kekuasaan dan modal.

Negara harus dikembalikan pada fungsinya: melindungi segenap rakyat, bukan segelintir elite. Jika tidak, kisah petani tua yang kehilangan tanahnya akan terus berulang—di desa, di pesisir, di hutan, dan di kota-kota.

Oligarki mungkin kuat, tetapi sejarah menunjukkan: kekuasaan yang menindas rakyat, pada akhirnya, akan runtuh oleh perlawanan kesadaran.

Negara ini bukan milik oligarki. Negara ini milik rakyat. Dan rakyat tak boleh terus diam.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Rakyat Bertahan di Tengah Ekonomi Sulit Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Rakyat Bertahan di Tengah Ekonomi Sulit

Hedi Batubara 8 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pagi itu, di sebuah pasar tradisional pinggiran kota, seorang ibu rumah tangga menghitung uang di tangannya berulang kali. Lembar demi lembar rupiah lusuh disusunnya perlahan. Totalnya pas: Rp 50 ribu. Namun ketika ia berkeliling, uang itu terasa mengecil. Beras seperempat kilogram, minyak goreng setengah liter, telur enam butir, dan cabai segenggam. Tidak lebih.

“Habis, Pak. Padahal dulu cukup,” katanya lirih.

Harga sembako naik. Uang belanja Rp 50 ribu hanya dapat beberapa saja. Kalimat sederhana ini kini menjadi kenyataan pahit bagi jutaan rakyat Indonesia. Bukan sekadar keluhan, melainkan potret keseharian kelas menengah bawah yang terus diuji ketahanannya oleh ekonomi yang kian berat.

Kenaikan harga kebutuhan pokok bukan sekadar angka statistik. Ia hadir di meja makan rakyat, di dapur-dapur sempit, dan di kepala para orang tua yang setiap hari memutar otak agar anak-anak tetap bisa makan layak.

Inflasi mungkin terdengar teknokratis, tetapi dampaknya sangat manusiawi. Ketika harga beras naik, lauk dipangkas. Ketika minyak goreng mahal, gorengan dihindari. Ketika gas melon langka atau mahal, dapur kembali ke kayu bakar atau kompor seadanya.

Rakyat kecil tidak membaca laporan ekonomi. Mereka merasakannya langsung di dompet dan perut.

Masalah utama bukan hanya kenaikan harga, tetapi ketimpangan antara laju harga dan pendapatan. Upah buruh harian, pekerja informal, pedagang kecil, hingga ojek daring nyaris tidak bergerak signifikan. Sementara harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan cabai terus menanjak mengikuti gejolak global, distribusi, dan kebijakan dalam negeri.

Bagi rakyat kecil, tidak ada istilah “penyesuaian”. Yang ada hanya pengurangan: mengurangi porsi makan, mengurangi lauk, mengurangi jajan anak, bahkan mengurangi kebutuhan kesehatan.

Ironisnya, rakyat dipaksa berhemat di tengah narasi pertumbuhan ekonomi dan optimisme angka makro.

Yang dilakukan rakyat hari ini bukanlah hidup sejahtera, melainkan bertahan. Bertahan agar dapur tetap mengepul. Bertahan agar anak tetap sekolah. Bertahan agar tidak terjerat utang.

Di banyak kampung dan permukiman padat, utang warung kembali menjadi penopang hidup. Buku catatan kecil di balik etalase warung mencatat nama-nama pelanggan yang “nanti dulu bayarnya”. Solidaritas sosial menjadi benteng terakhir ketika negara terasa jauh.

Inilah ekonomi bertahan hidup—survival economy—yang jarang masuk laporan resmi.

Bantuan sosial memang ada. Subsidi juga digelontorkan. Namun sering kali kebijakan terasa administratif, tidak kontekstual, dan terlambat. Data penerima tidak selalu akurat. Harga di pasar bergerak lebih cepat dibanding respons kebijakan.

Rakyat tidak butuh pidato panjang tentang stabilitas ekonomi. Mereka butuh harga yang masuk akal, distribusi yang lancar, dan jaminan bahwa negara hadir di pasar, bukan hanya di podium.

Ketika negara gagal menenangkan pasar, rakyatlah yang membayar kegelisahan itu setiap hari.

Namun di tengah kesulitan, ada satu hal yang tak pernah habis: ketangguhan rakyat. Mereka menyesuaikan diri dengan cara yang sering kali tak terlihat. Ibu-ibu mengolah menu kreatif dari bahan terbatas. Pedagang kecil bertahan dengan margin tipis. Buruh menerima lembur tambahan demi menutup kebutuhan.

Rakyat Indonesia sudah terbiasa hidup dalam krisis—krisis ekonomi, krisis pandemi, krisis harga. Ketahanan itu lahir bukan karena sistem yang kuat, melainkan karena rakyat dipaksa kuat oleh keadaan.

Sayangnya, ketangguhan ini sering dijadikan alasan untuk menunda perubahan struktural.

Ekonomi sejatinya bukan tentang grafik naik-turun, melainkan tentang apakah rakyat bisa hidup layak. Ketika uang Rp 50 ribu tak lagi cukup untuk kebutuhan dasar, ada yang keliru dalam arah kebijakan.

Negara harus kembali menjadikan rakyat sebagai pusat kebijakan ekonomi. Menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat distribusi, melindungi produsen kecil, dan memastikan upah layak bukan pilihan—melainkan kewajiban konstitusional.

Jika tidak, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi milik angka, bukan milik manusia.

Rakyat sudah terlalu sering diminta sabar. Terlalu sering diminta mengerti. Terlalu sering diminta berhemat. Padahal yang mereka butuhkan sederhana: harga terjangkau dan kepastian hidup.

Ketika rakyat harus terus bertahan di tengah ekonomi sulit, negara seharusnya berdiri paling depan, bukan sekadar mengamati dari jauh.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan seberapa ringan beban hidup rakyatnya.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

Pesta Elite di Atas Penderitaan Rakyat IMG-20251220-WA0083

Pesta Elite di Atas Penderitaan Rakyat

Hedi Batubara 4 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Saat bencana alam melanda sebagian wilayah Sumatera, publik kembali dipertontonkan ironi yang menyakitkan. Di tengah derita rakyat—rumah hanyut, sawah rusak, akses pangan terputus, dan ribuan warga menggantungkan hidup pada bantuan—beredar potret seorang menteri yang dengan santai menikmati hidangan di tempat mewah sambil memegang cerutu. Bukan cerutu biasa, konon harga satu batangnya mencapai jutaan rupiah. Sebuah simbol kemewahan yang terasa begitu vulgar ketika rakyat sedang berjuang bertahan hidup.

Belum reda kegelisahan publik, muncul kabar lain: seorang menteri mengundang kolega dan sesama pejabat tinggi negara dalam sebuah pesta Natal yang digelar dengan sangat mewah. Jamuan elegan, dekorasi mahal, dan suasana eksklusif itu kembali menjadi tamparan bagi nurani publik. Bukan karena perayaan keagamaan itu sendiri—yang tentu sah dan terhormat—melainkan karena kemewahannya berlangsung di saat bangsa ini tengah dirundung duka.

Kontras ini bukan sekadar soal etika personal. Ia adalah potret telanjang tentang jarak sosial yang kian menganga antara elite penguasa dan rakyat yang mereka klaim wakili.

Seorang pejabat publik bukan hanya memegang kekuasaan administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral. Di saat bencana melanda, rakyat tidak menuntut para pemimpinnya hidup dalam kemiskinan. Namun rakyat berharap adanya empati, kepekaan, dan sikap menahan diri.

Apa salahnya makan enak? Apa salahnya merayakan hari besar keagamaan? Secara normatif, tentu tidak ada. Tetapi dalam konteks sosial dan politik, sikap itu menjadi masalah ketika dilakukan secara demonstratif, mewah, dan tanpa rasa empati terhadap penderitaan masyarakat luas.

Dalam ilmu kepemimpinan, ada istilah symbolic leadership—bahwa tindakan pemimpin, sekecil apa pun, akan dimaknai secara simbolik oleh publik. Cerutu mahal di tengah bencana bukan lagi soal selera pribadi, tetapi simbol ketidakpedulian. Pesta mewah di kala rakyat berduka bukan sekadar perayaan, melainkan pesan bahwa penderitaan rakyat tidak cukup penting untuk menahan kenikmatan elite.

Peristiwa-peristiwa semacam ini memperkuat kesan bahwa negara semakin terasa jauh dari rakyatnya. Ketika warga Sumatera harus antre bantuan, tidur di tenda pengungsian, dan kehilangan mata pencaharian, sebagian elite justru larut dalam kenyamanan yang nyaris tanpa batas.

Ironisnya, semua itu terjadi di negara yang konstitusinya menegaskan tujuan bernegara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktik, keadilan sosial kerap berhenti sebagai slogan, sementara ketimpangan dipertontonkan secara kasat mata.

Rakyat tidak butuh pidato panjang tentang empati. Rakyat menilai dari sikap. Dari apakah para pemimpinnya memilih turun ke lokasi bencana, atau justru bersulang di meja jamuan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan normalisasi. Seolah-olah tak ada yang salah ketika pejabat berpesta di tengah krisis. Kritik dianggap berlebihan, publik diminta “tidak baper,” dan empati direduksi menjadi urusan persepsi semata.

Padahal, di negara-negara dengan tradisi demokrasi matang, pejabat publik akan secara sadar membatasi gaya hidupnya ketika terjadi krisis nasional. Bukan karena dipaksa, tetapi karena kesadaran bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan lisensi untuk hidup tanpa batas.

Di Indonesia, sebaliknya, kemewahan elite sering kali dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Seolah penderitaan rakyat adalah latar belakang yang tak perlu dipedulikan.

Sejarah mencatat, runtuhnya kepercayaan publik sering kali bukan dipicu oleh satu kebijakan besar, melainkan oleh akumulasi luka kecil yang diabaikan. Foto cerutu, pesta mewah, dan sikap abai di tengah bencana bisa menjadi simbol yang membekas lama dalam ingatan rakyat.

Elite politik perlu menyadari: legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari pemilu, tetapi juga dari kepekaan sosial. Ketika empati hilang, kekuasaan perlahan kehilangan pijakan moralnya.

Rakyat mungkin diam hari ini. Namun kekecewaan yang terus dipupuk akan menemukan jalannya sendiri. Bisa dalam bentuk apatisme, bisa dalam gelombang kritik, atau bahkan perlawanan politik yang tak terduga.

Pesta elite di atas penderitaan rakyat bukan sekadar persoalan etika, tetapi soal arah bangsa. Apakah negeri ini akan terus dikelola dengan nurani, atau sekadar menjadi panggung kenikmatan segelintir orang di puncak kekuasaan.

Di tengah bencana, yang dibutuhkan rakyat bukan cerutu mahal atau pesta mewah. Yang dibutuhkan adalah empati yang nyata, kehadiran negara, dan pemimpin yang tahu kapan harus menahan diri.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa mewah pesta para elite, melainkan seberapa besar mereka berpihak pada rakyatnya saat bangsa ini terluka.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

Negeri Para Maling IMG-20251220-WA0083

Negeri Para Maling

Hedi Batubara 3 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Hampir setiap hari rakyat Indonesia disuguhi berita korupsi. Angkanya bukan lagi jutaan, bukan pula ratusan juta, melainkan sudah mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Ironisnya, pelaku kejahatan luar biasa itu sebagian besar adalah mereka yang disumpah atas nama Tuhan untuk mengabdi kepada negara dan rakyat.

Korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar penyakit, melainkan telah menjadi budaya yang mengakar. Ia menjalar dari pusat hingga daerah, dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga badan usaha milik negara. Hampir tak ada sektor yang benar-benar steril. Rakyat pun kian terbiasa mendengar istilah “OTT”, “tersangka”, “tersandung kasus”, seolah semua itu adalah bagian normal dari kehidupan bernegara.

Di satu sisi, kita melihat maling berdasi dengan wajah tersenyum, tangan diborgol, keluar masuk gedung pengadilan. Di sisi lain, ada rakyat kecil yang dipenjara karena mencuri demi bertahan hidup. Seorang nenek diproses hukum karena mengambil beberapa batang kayu. Seorang bapak dihukum karena mencuri buah di kebun. Sementara para perampok uang negara bisa berkelit dengan pengacara mahal, celah hukum, bahkan fasilitas mewah di balik jeruji.

Inilah wajah keadilan di negeri para maling: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum seolah hanya menjadi alat penindas bagi yang lemah, dan menjadi tameng bagi yang kuat dan berduit.

Korupsi di Indonesia bukan perbuatan individu semata. Ia telah menjadi sistemik, terstruktur, dan masif. Ada jaringan, ada persekongkolan, ada pembagian peran. Dari perencanaan anggaran, pengadaan proyek, hingga pengawasan, semuanya bisa dikondisikan. Yang bersih justru sering tersingkir, dimutasi, atau dibungkam.

Lebih menyedihkan lagi, korupsi kerap dibungkus jargon pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan kepentingan nasional. Proyek infrastruktur yang katanya demi rakyat ternyata menjadi ladang bancakan. Dana bantuan sosial yang seharusnya mengalir ke rakyat miskin justru disunat. Uang pendidikan dan kesehatan yang vital bagi masa depan bangsa malah dikorupsi tanpa rasa bersalah.

Korupsi bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Dampaknya jauh lebih luas dan kejam. Korupsi menciptakan kemiskinan struktural, memperlebar jurang ketimpangan, dan merusak kepercayaan publik. Jalan rusak, sekolah ambruk, rumah sakit kekurangan fasilitas semuanya adalah akibat dari uang yang dicuri.

Rakyat dipaksa membayar mahal melalui pajak, kenaikan harga, dan layanan publik yang buruk. Sementara para maling negara menikmati hasil jarahan untuk hidup mewah, berlibur ke luar negeri, membeli properti, dan menyekolahkan anak-anaknya di institusi elit.

Meski banyak kasus korupsi dibongkar, publik berhak bertanya: apakah pemberantasan korupsi sungguh-sungguh, atau hanya tebang pilih? Mengapa ada kasus besar yang mengendap, menguap, atau berhenti di tengah jalan? Mengapa hukum tampak gagah menghadapi pejabat tertentu, tetapi loyo ketika berhadapan dengan kekuatan besar?

Lembaga penegak hukum seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Namun ketika integritas aparat dipertanyakan, kepercayaan publik pun runtuh. Tanpa penegakan hukum yang adil dan konsisten, korupsi akan terus beranak-pinak.

Yang paling berbahaya dari semua ini adalah normalisasi korupsi. Ketika rakyat mulai menganggap korupsi sebagai hal biasa, ketika pelaku masih bisa tampil percaya diri di ruang publik, bahkan dielu-elukan, maka sesungguhnya bangsa ini sedang berada di jurang kehancuran moral.

Negeri ini seolah telah berubah menjadi negeri para maling, di mana kejahatan dilakukan secara berjamaah, sistematis, dan nyaris tanpa rasa malu. Nilai-nilai kejujuran, amanah, dan pengabdian kian terpinggirkan oleh kerakusan dan nafsu kekuasaan.

Namun di tengah gelapnya situasi, harapan tidak boleh padam. Masih ada aparat yang jujur, masih ada aktivis, jurnalis, akademisi, dan rakyat yang bersuara. Perlawanan terhadap korupsi harus terus dinyalakan, bukan hanya oleh lembaga negara, tetapi oleh seluruh elemen masyarakat.

Korupsi tidak akan tumbang hanya dengan slogan. Ia butuh keberanian, keteladanan, dan ketegasan tanpa pandang bulu. Negeri ini tidak kekurangan aturan, yang kurang adalah keberanian untuk menegakkannya.

Jika tidak, sejarah akan mencatat Indonesia bukan sebagai negeri yang kaya raya, melainkan sebagai negeri para maling tempat kekayaan alam dirampok oleh segelintir elite, sementara rakyatnya dibiarkan hidup dalam kesengsaraan.

Ironi Rakyat Indonesia 1767327671494

Ironi Rakyat Indonesia

Hedi Batubara 2 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia adalah negeri yang sejak lama dipuji karena kekayaan alamnya. Tanahnya subur, lautnya luas, perut buminya menyimpan emas, nikel, batubara, minyak, gas, hingga aneka hasil hutan dan laut. Kekayaan itu bukan sekadar data statistik, melainkan juga pernah hidup dalam imajinasi kolektif bangsa. Group band legendaris Koes Plus merangkumnya secara puitis dalam lagu Kolam Susu:

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jala cukup menghidupimu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

Lagu itu bukan sekadar romantisme, melainkan harapan. Harapan bahwa di negeri ini, hidup seharusnya tidak sulit. Bahwa bekerja keras semestinya berbanding lurus dengan kesejahteraan. Bahwa rakyat kecil tidak perlu menjadi korban sistem. Namun, realitas hari ini justru berbanding terbalik dengan lirik tersebut. Yang ditemui rakyat bukan “kolam susu”, melainkan kolam kesenjangan. Bukan ikan yang menghampiri, tetapi kemiskinan yang diwariskan lintas generasi.

Kemiskinan di Indonesia bukanlah semata-mata akibat kemalasan atau kurangnya sumber daya manusia. Ia adalah kemiskinan struktural kemiskinan yang lahir dari kebijakan, sistem ekonomi-politik, dan relasi kuasa yang timpang. Dalam sistem seperti ini, kekayaan alam tidak mengalir ke rakyat, melainkan tersedot ke segelintir elite ekonomi dan politik.

Data kemiskinan sering dipoles dengan angka persentase yang menurun. Namun di lapangan, rakyat tetap bergulat dengan harga pangan yang naik, biaya pendidikan yang mahal, akses kesehatan yang terbatas, dan lapangan kerja yang semakin sempit. Banyak orang “tidak miskin” secara statistik, tetapi hidup dalam kondisi rentan sedikit saja guncangan ekonomi, mereka terperosok ke jurang kemiskinan.

Ironi terbesar negeri ini adalah ketika kekayaan alam justru menjadi sumber konflik dan penderitaan rakyat. Tambang dibuka, hutan dibabat, laut dieksploitasi, namun masyarakat sekitar tetap miskin. Bahkan, sering kali mereka justru tersingkir dari tanah leluhurnya sendiri.

Atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, negara memberi karpet merah kepada korporasi besar. Izin konsesi dikeluarkan dengan mudah, sementara suara rakyat dianggap penghambat pembangunan. Ketika lingkungan rusak, banjir dan longsor datang, rakyat disalahkan karena dianggap tidak adaptif. Ketika nelayan kehilangan ruang tangkap dan petani kehilangan lahan, mereka diminta bersabar demi “kepentingan nasional”.

Pertanyaannya: kepentingan nasional versi siapa?

Negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar fasilitator modal. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Regulasi sering kali lebih berpihak pada investor ketimbang masyarakat. Pajak dan royalti sumber daya alam minim, pengawasan longgar, dan penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Ketika rakyat kecil memprotes, mereka berhadapan dengan aparat. Ketika elite melanggar, penyelesaiannya sering berakhir di meja kompromi. Hukum kehilangan wibawa, keadilan menjadi barang mahal, dan demokrasi menyempit menjadi sekadar prosedur lima tahunan.

Kemiskinan struktural tidak berhenti pada satu generasi. Anak dari keluarga miskin berangkat dari garis start yang timpang: gizi buruk, pendidikan seadanya, lingkungan yang tidak mendukung. Di sisi lain, anak elite menikmati akses terbaik sejak lahir. Dalam kondisi seperti ini, mobilitas sosial menjadi mitos.

Maka jangan heran jika kesenjangan terus melebar. Jangan heran jika rasa keadilan sosial semakin menipis. Yang berbahaya, kondisi ini melahirkan apatisme dan kemarahan sosial yang terpendam bom waktu bagi stabilitas bangsa.

Sudah saatnya bangsa ini bertanya secara jujur: untuk siapa pembangunan dilakukan? Apakah pertumbuhan ekonomi semata sudah cukup, jika tidak diiringi pemerataan? Apakah kekayaan alam hanya akan menjadi kutukan (resource curse) yang menguntungkan segelintir orang?

Pembangunan seharusnya berpijak pada keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bukan kemakmuran elite.

Ironi rakyat Indonesia bukan takdir. Ia adalah hasil pilihan-pilihan politik. Karena itu, solusinya pun bersifat politis dan moral. Negara harus berani membalik orientasi: dari pro-elite menjadi pro-rakyat. Dari eksploitasi menjadi keberlanjutan. Dari statistik menuju realitas.

Jika tidak, lagu Kolam Susu akan tinggal nostalgia. Sebuah ironi pahit di negeri yang kaya, tetapi rakyatnya terus diminta bersabar. Padahal, yang mereka tuntut bukan kemewahan melainkan keadilan.

Dan keadilan, sejatinya, adalah kekayaan paling mahal yang belum sungguh-sungguh dimiliki Indonesia.

Menyikapi Wacana Pilkada Melalui DPRD 1766494624798

Menyikapi Wacana Pilkada Melalui DPRD

Hedi Batubara 29 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik. Dalihnya terdengar klasik namun selalu relevan: penghematan anggaran negara dan upaya menekan politik transaksional yang selama ini dianggap melekat dalam Pilkada langsung. Namun, seperti sejarah yang berulang, wacana ini kembali memantik perdebatan ideologis yang jauh lebih mendasar: antara efisiensi tata kelola dan prinsip kedaulatan rakyat.

Pilkada langsung adalah salah satu produk paling penting dari reformasi 1998. Ia lahir dari trauma panjang sentralisasi kekuasaan Orde Baru, ketika kepala daerah lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pusat ketimbang representasi kehendak rakyat lokal. Oleh karena itu, ketika wacana Pilkada melalui DPRD kembali diangkat, reaksi penolakan pun menguat. Salah satunya datang dari politisi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, yang menilai gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi.

Pendukung Pilkada melalui DPRD kerap mengajukan argumen efisiensi anggaran. Tidak dapat dimungkiri, Pilkada langsung memang mahal. Biaya penyelenggaraan, logistik, keamanan, hingga potensi konflik sosial menjadi beban tersendiri bagi APBN dan APBD. Belum lagi biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat, yang sering berujung pada praktik balas budi dan korupsi pasca terpilih.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah demokrasi memang bisa diukur semata-mata dengan neraca anggaran? Demokrasi memang mahal, tetapi ketidakdemokratisan justru sering kali lebih mahal dalam jangka panjang. Ketika rakyat merasa suaranya dirampas, yang muncul adalah apatisme, ketidakpercayaan, bahkan delegitimasi terhadap pemerintahan daerah.

Efisiensi tanpa legitimasi hanya akan menghasilkan stabilitas semu. Argumen lain yang sering dikemukakan adalah Pilkada langsung sarat transaksi politik. Politik uang, mobilisasi massa berbayar, hingga manipulasi suara menjadi penyakit kronis yang seolah sulit disembuhkan. Namun, mengalihkan pemilihan ke DPRD bukanlah solusi otomatis.

Justru, sejarah mencatat bahwa Pilkada melalui DPRD di masa lalu sangat rentan terhadap transaksi tertutup. Jika politik uang di Pilkada langsung terjadi di ruang publik, maka dalam Pilkada melalui DPRD transaksi berpotensi berpindah ke ruang-ruang gelap yang lebih sulit diawasi. Jumlah pemilih yang lebih sedikit justru membuat praktik suap menjadi lebih murah dan lebih terfokus.

Masalah utama bukan pada mekanisme langsung atau tidak langsung, melainkan pada integritas sistem politik, penegakan hukum, dan kualitas partai politik.

Pernyataan Andi Mallarangeng bahwa Pilkada melalui DPRD tidak sesuai dengan semangat reformasi patut dicermati. Reformasi bukan sekadar pergantian rezim, melainkan perubahan paradigma kekuasaan: dari elite-oriented menjadi people-centered. Pilkada langsung adalah manifestasi paling nyata dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Mengembalikan Pilkada ke DPRD berpotensi memundurkan demokrasi ke pola elitis. Rakyat hanya menjadi penonton, sementara keputusan strategis kembali ditentukan oleh segelintir elite politik. Ini bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan soal arah demokrasi Indonesia ke depan: progresif atau regresif.

Perlu diakui secara jujur, tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD juga belum sepenuhnya pulih. Berbagai kasus korupsi, konflik kepentingan, dan politik dagang sapi membuat DPRD belum dipandang sebagai institusi yang sepenuhnya steril dari kepentingan sempit. Dalam konteks ini, menyerahkan mandat pemilihan kepala daerah kepada DPRD justru berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan pemerintah daerah.

Demokrasi lokal yang sehat membutuhkan keterlibatan langsung warga, bukan sekadar representasi prosedural yang miskin partisipasi.

Alih-alih kembali ke Pilkada melalui DPRD, negara seharusnya fokus pada pembenahan Pilkada langsung. Misalnya, dengan pengetatan aturan pendanaan kampanye, pembatasan biaya kampanye yang realistis, penguatan peran Bawaslu dan KPK, serta pendidikan politik yang lebih masif bagi pemilih.

Selain itu, reformasi internal partai politik menjadi kunci. Selama partai masih mempraktikkan mahar politik dan rekrutmen berbasis modal, siapa pun mekanisme Pilkadanya akan tetap bermasalah.

Wacana Pilkada melalui DPRD memang sah untuk dibahas dalam ruang demokrasi. Namun, keputusan akhir harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi, bukan sekadar efisiensi jangka pendek. Reformasi telah mengajarkan satu hal penting: kekuasaan tanpa partisipasi rakyat adalah benih otoritarianisme baru.

Pilkada langsung mungkin belum sempurna, tetapi memperbaikinya jauh lebih bijak daripada mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dalam demokrasi, kemunduran sering kali dibungkus dengan alasan rasional. Tugas publik adalah memastikan bahwa alasan tersebut tidak mengkhianati cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan dengan mahal.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

Bencana Alam dan Bantuan Asing untuk Kemanusiaan IMG-20251220-WA0083

Bencana Alam dan Bantuan Asing untuk Kemanusiaan

Hedi Batubara 20 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali mengingatkan kita tentang sebuah kebenaran yang tak bisa dielakkan: alam selalu lebih kuat daripada manusia. Gempa, longsor, banjir, dan gelombang besar muncul bukan karena pilih kasih, tetapi sebagai manifestasi dari dinamika geologi dan iklim yang tak terelakkan. Di setiap detik, jutaan orang hidup di daerah rawan bencana antara harapan dan ancaman.

Namun, di tengah duka dan puing-puing itu, muncul pula fenomena lain yang selalu mengikuti setiap tragedi besar: respons kemanusiaan internasional. Ketika rumah-rumah hancur, anak-anak menangis, dan keluarga kehilangan tempat berlindung, pesan solidaritas dari seluruh penjuru dunia pun datang. Hati manusia terpanggil oleh duka yang universal bahkan di luar batas-batas negara.

Tetapi, respons pemerintah Indonesia saat ini, khususnya pemerintahan Prabowo, terhadap tawaran bantuan asing untuk bencana baru-baru ini patut dicermati secara kritis. Ketegasan menolak bantuan dengan alasan bahwa “Indonesia sudah mampu” bukan sekadar pernyataan administratif: ia mengandung nilai politik, moral, dan kemanusiaan yang luas.

1. Nasionalisme versus Kemanusiaan

Tentu, setiap negara berhak menentukan sikapnya dalam menjalin kerja sama internasional. Kedaulatan adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi. Tetapi ketika kita membaca nasionalisme sebagai alasan utama penolakan bantuan asing, kita harus bertanya: apakah nasionalisme itu lebih penting dibanding menyelamatkan nyawa sesama manusia?

Jawabannya harus berakar pada logika sederhana: bantuan asing untuk bencana adalah bantuan kemanusiaan, bukan subordinasi politik. Tidak ada satupun negara donor yang datang untuk mengeksploitasi Indonesia dari reruntuhan gempa; mereka datang karena manusiawi, karena tergerak oleh penderitaan anak-anak yang kehilangan tempat tidur dan keluarga yang tak lagi memiliki atap.

Jika bangsa lain mampu memberi dan kita menolak karena alasan kedaulatan, maka kita perlu menjelaskan kepada publik bahwa “kedaulatan” itu bukan hanya tentang kekuatan militer atau ekonomi. Lebih dulu, kedaulatan harus dijaga dengan cara melindungi warganya dari ancaman kematian dan penderitaan.

2. Mengukur “Kemampuan” dalam Situasi Krisis

Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sudah mampu menangani dampak bencana besar; bahwa institusi penanggulangan bencana seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memiliki kapasitas. Itu benar Indonesia selama bertahun-tahun mengalami gempa, tsunami, gunung meletus, dan banjir, sehingga kapasitas respon telah meningkat dibanding 20 tahun lalu. Namun, kemampuan tidak sama dengan kelebihan sumber daya.

Pengalaman tsunami Aceh 2004 menunjukkan hal ini dengan gamblang. Ketika gelombang tsunami menyapu ribuan jiwa dalam hitungan menit, seluruh sumber daya nasional terkuras. Pemerintah saat itu, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menerima bantuan dari berbagai negara tanpa ragu. Bantuan itu bukan sekedar dana, tetapi juga tenaga medis, perlengkapan, logistik, dan teknologi pencarian korban. Dan hasilnya tercatat dalam sejarah: ratusan ribu nyawa diselamatkan, jaringan infrastruktur dipulihkan lebih cepat, dan proses rehabilitasi berlangsung tanpa beban anggaran yang menjerat kapasitas fiskal negara.

Mengatakan bahwa Indonesia kini mampu tanpa membuka ruang bagi bantuan internasional sama saja dengan mengatakan seluruh kesiapsiagaan kita sudah tak bisa lagi diperkuat. Padahal, bencana alam bersifat tidak terduga dan cepat berkembang gempa susulan, risiko kesehatan pascabencana, trauma psikologis semuanya membutuhkan respons berskala luas dalam waktu singkat.

3. Bantuan Asing dan Kedaulatan Tidak Bertentangan

Kekhawatiran bahwa bantuan asing dapat mengganggu kedaulatan adalah kekeliruan konseptual. Dalam konteks bencana, bantuan tidak datang sebagai “pengganti pemerintahan” melainkan sebagai pemerkuat kapasitas nasional. Sejarah global memperlihatkan banyak negara maju dan besar menerima bantuan asing saat terjadi krisis besar — misalnya gempa di Jepang, tsunami di Samudra Hindia, atau badai besar di Amerika Serikat.

Ini adalah praktek universal: ketika terjadi bencana luar biasa, negara-negara saling membantu sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Dan kedaulatan tidak berkurang hanya karena ada tim medis asing yang membantu merawat, relawan yang membangun rumah sementara, atau teknologi yang membantu pencarian korban.

Prinsip utamanya: bantuan asing harus dikontrol oleh otoritas nasional, dipadukan dengan rencana respons bencana Indonesia, dan dijalankan dalam koordinasi penuh dengan pemerintah. Dengan cara ini, bantuan tersebut menjadi pelengkap kekuatan nasional bukan pengganti.

4. Pesan untuk Pemerintah dan Publik

Kebijakan publik yang efektif dan bijak bukanlah kebijakan yang menutup diri dari bantuan luar; sebaliknya, ia adalah yang mampu mengelola sumber daya sebesar-besarnya untuk menyelamatkan nyawa rakyat.

Publik perlu melihat dua hal secara bersamaan:

Pertama, kita patut bangga terhadap kemampuan bangsa sendiri dalam merespons bencana; dan tentu, berbagai upaya BNPB, relawan lokal, TNI/Polri, serta partisipasi masyarakat adalah cermin kekuatan bangsa.

Kedua, kita tidak perlu menolak bantuan kemanusiaan hanya karena kata “asing”. Bantuan itu bukan ancaman tetapi peluang untuk mempercepat pemulihan, meminimalkan dampak, dan menunjukkan bahwa dalam tragedi global, solidaritas manusia melampaui batas-batas negara.

5. Solidaritas Adalah Cerminan Peradaban

Akhirnya, sikap kita sebagai bangsa terhadap bantuan internasional adalah cerminan nilai yang kita pegang: apakah kita memilih nasionalisme eksklusif yang menolak bantu karena takut dicap lemah, atau nasionalisme inklusif yang mengakui bahwa pada banyak situasi, kekuatan terbesar kita adalah bekerja bersama dengan komunitas global demi menyelamatkan nyawa manusia?

Setiap nyawa yang tergelincir karena kita menolak bantuan adalah pertanyaan moral yang harus dijawab oleh pemerintah. Dan setiap tangan yang terulur dari luar negeri bukanlah upaya mengurangi kedaulatan tetapi pernyataan bahwa ketika sesama manusia menderita, tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk diatasi.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Rakyat Jadi Obyek Pencitraan Pejabat IMG-20251218-WA0064

Rakyat Jadi Obyek Pencitraan Pejabat

Hedi Batubara 18 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Bencana alam kembali melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Longsor, banjir, dan kerusakan infrastruktur memaksa ribuan warga kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga. Dalam situasi genting seperti ini, yang paling dibutuhkan rakyat bukanlah janji, apalagi simbol-simbol seremonial kekuasaan, melainkan kehadiran negara yang nyata: cepat, tepat, dan berpihak.

Namun yang kerap terlihat justru sebaliknya. Di tengah duka dan kepanikan warga, rombongan pejabat berdatangan dengan pengawalan, kamera, dan pernyataan pers. Kunjungan itu sering kali lebih sibuk mengatur sudut pengambilan gambar ketimbang memastikan logistik sampai ke tangan korban. Rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup diposisikan sebagai latar belakang pencitraan.

Setiap kali bencana terjadi, pola ini berulang. Pejabat datang, berfoto, meninjau sebentar, lalu pergi. Narasi yang dibangun adalah kepedulian dan kehadiran negara. Tetapi di lapangan, distribusi bantuan tersendat, dapur umum minim, layanan kesehatan terbatas, dan proses evakuasi berjalan lamban. Bencana seolah menjadi panggung kekuasaan, sementara penderitaan rakyat direduksi menjadi komoditas politik.

Fenomena ini bukan sekadar soal etika, melainkan soal orientasi kebijakan. Ketika respons bencana dipersempit menjadi urusan citra, maka prioritas bergeser: dari penyelamatan dan pemulihan menuju pengelolaan persepsi publik. Akibatnya, kebutuhan mendesak air bersih, makanan bergizi, obat-obatan, hunian sementara, dan trauma healing tidak tertangani optimal.

Kehadiran pejabat tidak otomatis berarti hadirnya negara. Negara hadir ketika sistem bekerja: peringatan dini efektif, evakuasi cepat, data korban akurat, bantuan tepat sasaran, dan koordinasi lintas lembaga solid. Jika semua itu absen, maka kunjungan pejabat hanyalah simbol kosong.

Di banyak titik terdampak, warga justru mengandalkan solidaritas komunitas, relawan, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka bergerak cepat tanpa sorotan kamera, mengisi celah yang ditinggalkan oleh negara. Ironisnya, kerja sunyi ini sering kalah gaung dibandingkan unggahan media sosial pejabat yang singgah beberapa menit.

Bencana adalah ujian kepemimpinan. Di saat krisis, seorang pemimpin dituntut untuk menahan diri dari eksposur berlebihan dan fokus pada kerja substansial. Etika kepemimpinan menuntut empati yang diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan, bukan sekadar kata-kata.

Pemimpin yang berempati tidak memerlukan kamera untuk menunjukkan kepedulian. Ia memastikan anggaran darurat cair tepat waktu, memotong birokrasi yang menghambat, menempatkan orang-orang kompeten di garis depan, dan membuka ruang partisipasi bagi warga terdampak dalam proses pemulihan.

Media juga memiliki peran krusial. Ketika liputan lebih menonjolkan siapa datang dan apa yang diucapkan pejabat, ketimbang kondisi riil korban dan efektivitas penanganan, maka media ikut menormalisasi pencitraan. Publik akhirnya disuguhi drama kunjungan, bukan audit kebijakan.

Media semestinya menggeser fokus: menguji klaim pejabat dengan data, menelusuri alur bantuan, mengungkap hambatan di lapangan, dan memberi ruang bagi suara korban. Dengan begitu, tekanan publik diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar apresiasi simbolik.

Masalah mendasar penanganan bencana di Indonesia adalah orientasi reaktif. Setelah bencana terjadi, barulah semua bergerak. Padahal, ketahanan bencana menuntut investasi jangka panjang: tata ruang berbasis risiko, perlindungan ekosistem, infrastruktur tahan bencana, edukasi publik, dan sistem peringatan dini yang andal.

Selama bencana diperlakukan sebagai momentum pencitraan, agenda ketahanan akan selalu kalah oleh kepentingan jangka pendek. Rakyat kembali menjadi korban berulang, sementara siklus foto dan janji terus berputar.

Sudah saatnya rakyat ditempatkan sebagai subjek, bukan obyek. Subjek berarti suara mereka didengar, kebutuhan mereka menjadi acuan, dan martabat mereka dijaga. Tidak ada alasan menampilkan wajah-wajah korban di depan kamera tanpa persetujuan, apalagi memanfaatkan duka mereka untuk kepentingan politik.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah kunci. Pemerintah harus membuka data penanganan, melibatkan komunitas lokal, dan memastikan mekanisme pengaduan berjalan. Dengan begitu, pencitraan tidak lagi menjadi pilihan rasional, karena kinerja dapat diuji secara terbuka.

Bencana adalah tragedi kemanusiaan, bukan panggung kekuasaan. Ketika rakyat yang terluka dijadikan properti pencitraan, kita bukan hanya gagal secara moral, tetapi juga memperpanjang penderitaan. Negara dituntut hadir bukan dalam bingkai kamera, melainkan dalam kerja nyata yang menyelamatkan, memulihkan, dan melindungi.

Jika tidak, setiap kunjungan pejabat ke lokasi bencana akan selalu menyisakan pertanyaan yang sama: untuk siapa semua itu dilakukan rakyat, atau citra?

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Makan Bergizi Gratis: Antara Niat Baik, Risiko Praktis, dan Tuntutan Transparansi 1757481601158

Makan Bergizi Gratis: Antara Niat Baik, Risiko Praktis, dan Tuntutan Transparansi

Hedi Batubara 12 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperbaiki gizi anak Indonesia dan mendukung dunia pendidikan. Tujuannya sederhana: agar siswa bisa belajar dengan perut kenyang, gizi cukup, dan kesehatan terjaga. Namun di balik niat baik itu, muncul banyak pertanyaan: dari mana dananya, apakah diambil dari anggaran pendidikan, bagaimana mutu makanannya, sampai kenapa muncul istilah “Makanan Beracun Gratis”.

Tulisan ini mencoba melihat MBG secara jernih bukan untuk menolak niat baiknya, tetapi untuk mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan pilihan keluarga dalam menjalankan program yang menyentuh kehidupan jutaan anak.

Secara konsep, Makan Bergizi Gratis dirancang untuk memastikan siswa terutama dari keluarga kurang mampu mendapat asupan gizi yang layak. Program ini ingin menjawab tiga tantangan besar: gizi buruk, stunting, dan rendahnya konsentrasi belajar akibat kurang makan. Dengan menyediakan makanan bergizi di sekolah, diharapkan anak-anak bisa tumbuh sehat dan berprestasi.

Pertanyaan paling sering muncul: dari mana dana MBG berasal? Banyak rumor beredar bahwa anggaran MBG diambil dari dana pendidikan, bahkan disebut “mengorbankan biaya belajar demi makan gratis”. Faktanya, sumber pendanaan MBG dari APBN.

Yang justru perlu didorong adalah transparansi biaya per siswa. Publik berhak tahu berapa nilai setiap porsi, berapa komponen bahan, pengolahan, distribusi, hingga biaya administrasi. Tanpa keterbukaan ini, wajar bila muncul kecurigaan bahwa dana besar itu rawan diselewengkan.

Program MBG sering dipersepsikan “wajib” bagi semua siswa. Padahal, pendekatan memaksa tidak sejalan dengan hak anak dan keluarga. Tidak semua anak bisa makan menu yang sama ada yang alergi, ada pula yang lebih nyaman membawa bekal dari rumah.

Idealnya, pemerintah menerapkan sistem “opt-out”: siswa boleh tidak ikut makan MBG selama orang tua menyatakan keberatan dengan alasan jelas. Sekolah juga seharusnya mendorong budaya bekal dari rumah yang sehat dan higienis, bukan melarangnya. Justru dengan memberi ruang seperti ini, niat baik MBG menjadi lebih menghormati peran keluarga.

Di lapangan, persoalan yang paling banyak disorot adalah mekanisme pengadaan dan kualitas makanan. Banyak laporan tentang makanan basi, tidak higienis, bahkan menimbulkan keracunan. Inilah yang membuat sebagian masyarakat sinis, menyebutnya “Makanan Beracun Gratis”.

Masalah ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan standar mutu. Proses pengadaan sering tidak transparan, pemasok tidak tersertifikasi, dan distribusi makanan tidak diawasi oleh tenaga ahli gizi maupun petugas kesehatan. Padahal, seharusnya setiap dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan BPOM/SNI, menggunakan bahan segar dari pemasok lokal, serta diaudit rutin oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan.

Pertanyaan ini sangat rasional. Jika tujuannya agar anak bisa makan bergizi, kenapa tidak memberikan bantuan langsung tunai kepada orangtua agar mereka bisa menyiapkan makanan sendiri?

Jawabannya: memang ada plus minus. Bantuan uang tunai memberi fleksibilitas bagi keluarga, tapi pemerintah khawatir dana itu tidak digunakan untuk kebutuhan gizi anak. Namun pendekatan yang lebih modern sebenarnya bisa dilakukan — misalnya melalui voucher makanan bergizi atau bantuan tunai bersyarat, di mana orangtua tetap punya kendali, tapi penggunaannya tetap diarahkan untuk kebutuhan gizi anak.

Program MBG memang fokus pada siswa, tapi sesungguhnya masalah gizi tidak berhenti di sekolah. Keluarga yang tidak mampu tetap kesulitan menyediakan makan bergizi di rumah. Maka, alternatif yang lebih menyentuh akar masalah adalah jaminan sosial pangan bagi keluarga miskin, bukan hanya untuk anak sekolah.

Pemerintah bisa memadukan dua kebijakan: MBG di sekolah untuk menjamin anak tidak lapar saat belajar, dan bantuan pangan keluarga agar seluruh anggota rumah tangga mendapat gizi cukup. Kombinasi inilah yang akan benar-benar mengatasi akar kemiskinan gizi.

Rekomendasi untuk Pemerintah:

1. Transparansi total: Publikasikan sumber dana, biaya per porsi, dan daftar pemasok.

2. Jaminan mutu dan pengawasan ketat oleh dinas kesehatan dan lembaga independen.

3. Berikan hak memilih: siswa boleh membawa bekal sendiri tanpa diskriminasi.

4. Pertimbangkan sistem voucher/tunai bersyarat bagi keluarga yang lebih membutuhkan.

5. Libatkan masyarakat dan komite sekolah dalam pengawasan pengadaan.

6. Gunakan bahan lokal dan libatkan petani daerah agar ekonomi lokal ikut hidup.

Makan Bergizi Gratis adalah ide besar dengan niat yang baik. Tapi niat baik tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel bisa menjadi bumerang. Ketika pengadaan tidak jelas, mutu rendah, dan kebebasan keluarga diabaikan, niat baik bisa berubah menjadi ironi.

Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar slogan “makan gratis”, tetapi sistem yang jujur, terbuka, dan berpihak kepada anak dan keluarganya. Karena pada akhirnya, gizi bukan hanya soal makanan tapi soal kepercayaan publik terhadap negara yang benar-benar peduli.

Penulis : Nano Hendi Hartono

Nano Hendi Hartono

Demokrasi Tanpa Rakyat: Ketika Elite Politik Terlalu Sibuk Mengurus Kekuasaan

Negara dalam Genggaman Oligarki

Rakyat Bertahan di Tengah Ekonomi Sulit

Pesta Elite di Atas Penderitaan Rakyat

Negeri Para Maling

Ironi Rakyat Indonesia

Menyikapi Wacana Pilkada Melalui DPRD

Bencana Alam dan Bantuan Asing untuk Kemanusiaan

Rakyat Jadi Obyek Pencitraan Pejabat

Makan Bergizi Gratis: Antara Niat Baik, Risiko Praktis, dan Tuntutan Transparansi

Baca Juga Berita Ini

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”

Sumur dari Demak. Mengenang Sahabat Fathan Subchi.