UMKM Archives -

BRI Salurkan KUR Rp144 Triliun kepada 2,76 Juta Debitur, Jadi Motor Penggerak Sektor Produktif dan UMKM Nasional BRI Salurkan KUR Rp144 Triliun kepada 2,76 Juta Debitur, Jadi Motor Penggerak Sektor Produktif dan UMKM Nasional

BRI Salurkan KUR Rp144 Triliun kepada 2,76 Juta Debitur, Jadi Motor Penggerak Sektor Produktif dan UMKM Nasional

Hedi Batubara 27 Oktober 2026

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp144,59 triliun kepada 2,76 juta debitur.

Dari total penyaluran tersebut, sebesar Rp98,86 triliun atau 68,38% disalurkan kepada sektor produksi, mencerminkan fokus BRI dalam memperkuat pembiayaan bagi aktivitas usaha produktif. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi kontributor terbesar dengan porsi 42,79% dari total penyaluran KUR BRI sepanjang Januari hingga Agustus 2026, yang mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Besarnya penyaluran KUR ke sektor produksi juga menunjukkan peran strategis BRI dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor pertanian dan berbagai sektor produktif lainnya, BRI berupaya mendorong peningkatan kapasitas usaha sekaligus memperkuat rantai pasok dan aktivitas ekonomi di tingkat daerah.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa capaian tersebut menunjukkan konsistensi BRI dalam mengarahkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Penyaluran KUR menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan tepat sasaran bagi UMKM. Dominasi sektor produksi juga menunjukkan peran KUR dalam mendorong peningkatan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat perekonomian di berbagai daerah,” ujar Akhmad.

Dalam penyalurannya, BRI senantiasa mengedepankan ketepatan sasaran, prinsip kehati-hatian, dan kualitas pembiayaan. Jaringan layanan yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia turut memperkuat kemampuan Perseroan dalam memahami kebutuhan dan karakteristik usaha masyarakat.

“KUR BRI bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. BRI akan terus menjaga kualitas penyaluran KUR agar memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan usaha dan membuka kesempatan bagi semakin banyak UMKM untuk tumbuh dan naik kelas,” lanjut Akhmad.

Sepanjang periode 2015 hingga Agustus 2026, BRI secara kumulatif telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.580 triliun kepada 49,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Capaian tersebut merefleksikan konsistensi BRI dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Sejalan dengan komitmen memperluas akses pembiayaan produktif, BRI juga terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk dalam memperkuat akses pembiayaan pada sektor perumahan.

Hingga akhir Agustus 2026, BRI telah menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp11,9 triliun, yang terdiri atas KPP Demand sebesar Rp9,62 triliun dan KPP Supply sebesar Rp2,29 triliun.

“Dengan mengintegrasikan akses pembiayaan dan pemberdayaan usaha, BRI berkomitmen untuk mendorong UMKM agar semakin produktif, memiliki daya saing yang lebih kuat, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Akhmad.

Meningkatkan Daya Beli di Tengah Tantangan Ekonomi

Hedi Batubara 14 November 2024

MoneyTalk, Jakarta — Isu daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah, terus menjadi perhatian utama menjelang akhir tahun 2024. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian, kenyataannya daya beli masih mengalami tekanan yang cukup signifikan. Ketergantungan pada sektor ekspor, dampak dari pandemi, serta tantangan dalam sektor manufaktur menjadi faktor-faktor yang memperburuk situasi ini. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini, dan bagaimana proyeksi perekonomian Indonesia ke depan?

Salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat adalah dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun ekonomi global dan Indonesia mulai kembali ke jalur normal pasca-pandemi, banyak sektor yang belum sepenuhnya pulih, terutama sektor yang sangat bergantung pada ekspor, seperti pertambangan dan manufaktur.

Menurut para ahli ekonomi, Indonesia masih menghadapi “scarring” akibat pandemi, yang mengharuskan negara ini untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak lagi sama seperti sebelum pandemi. Pada saat pandemi, Indonesia sempat mendapat keuntungan dari surplus komoditas, namun kini negara kembali pada realitas di mana sektor ekspor tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya, terutama karena ketergantungan pada pasar China yang belum sepenuhnya pulih.

Seiring dengan perbaikan ekonomi yang lebih lambat dari yang diharapkan, daya beli masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, semakin tertekan. Data dari Bank Negara Indonesia (BNI) mengungkapkan bahwa dalam enam bulan terakhir, ada penurunan yang signifikan pada pengeluaran untuk kebutuhan primer, sementara pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier cenderung meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai mengurangi pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar, seperti pangan dan perumahan, dan lebih mengutamakan pengeluaran untuk barang-barang yang dianggap kurang esensial.

Fenomena ini tentu menjadi peringatan bagi pemerintah karena daya beli yang melemah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, terutama di sektor konsumsi yang menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Selain itu, penurunan jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan yang tercatat pada periode April hingga Agustus 2024 menunjukkan adanya pengurangan jumlah pekerja yang terdampak oleh pemutusan hubungan kerja, yang pada gilirannya berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Dalam menghadapi tekanan terhadap daya beli ini, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk mendongkrak perekonomian. Salah satu langkah yang telah diambil adalah dengan meningkatkan belanja pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang konsumsi domestik. Pada 2024, belanja pemerintah sudah dimulai lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang dimulai pada bulan Januari. Ini diharapkan dapat memberikan dorongan pada sektor-sektor yang tertekan, termasuk manufaktur.

Namun, sektor manufaktur Indonesia, meskipun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, masih mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari alternatif untuk memperkuat daya beli, seperti dengan meningkatkan sektor-sektor berbasis jasa yang lebih banyak menyediakan peluang kerja di sektor informal.

Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital menjadi salah satu strategi yang disarankan oleh banyak ekonom. Sektor ekonomi digital, yang meliputi e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi, memiliki potensi besar untuk menggenjot ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, sektor jasa dan ekonomi digital dapat menjadi “bumper” bagi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli adalah dengan memaksimalkan potensi sektor jasa, yang berhubungan dengan ekspor jasa dan pariwisata. Selain itu, sektor ekonomi digital juga dapat menjadi sumber pendapatan baru yang mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Pemerintah dapat menciptakan insentif pajak atau stimulus untuk sektor ini, agar para pelaku usaha digital dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan sektor-sektor yang berbasis pada tenaga kerja dengan keterampilan yang relatif tersedia, seperti sektor jasa, pariwisata, dan sektor ekonomi digital.

Mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan devisa negara dan menambah pendapatan bagi masyarakat. Hal ini tentu saja membutuhkan kebijakan yang mendukung, seperti mempermudah proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Dalam menghadapi tantangan daya beli yang melemah, kebijakan moneter juga sangat penting. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga agar biaya pembiayaan lebih rendah, sehingga mendorong permintaan masyarakat terhadap produk dan jasa. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa inflasi dapat dikendalikan agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.

Sektor UMKM di Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 60 juta usaha, menjadi pilar utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, menjaga agar sektor ini tetap bertahan sangatlah penting. Pemerintah perlu memberikan dukungan melalui program-program yang dapat membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saing mereka, seperti akses ke pembiayaan murah, pelatihan keterampilan, dan pemasaran digital.

Menghadapi tantangan daya beli yang melemah di akhir tahun 2024, pemerintah Indonesia harus terus berupaya mengatasi ketimpangan ekonomi dengan fokus pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat, seperti sektor jasa, ekonomi digital, dan UMKM.

Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung investasi, mengurangi beban pajak untuk sektor tertentu, dan membuka peluang kerja yang lebih banyak. Dengan strategi yang tepat, diharapkan perekonomian Indonesia dapat pulih dan tumbuh lebih kuat di tahun-tahun mendatang.(c@kra)

Hapus Utang UMKM, RMPG: Bukti Prabowo Memihak Rakyat!

Hedi Batubara 9 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan utang UMKM melalui Perpres No 47 tahun 2024 pada hari Rabu (6/11/2024) lalu.

Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo-Gibran (RMPG), Khalid Zabidi, menyatakan, ini bukti bahwa Pemerintahan Prabowo memiliki keberpihakan nyata terhadap nasib rakyat.

“Kebijakan menghapus utang UMKM ini adalah bukti Prabowo memihak ekonomi rakyat, yang baru saja bangkit setelah pandemi Covid-19 dan sedang dihantui krisis pangan global akibat konflik geopolitik,” tukas Khalid pada Jumat (8/11/2024).

Politisi Partai Golkar tersebut menyebutkan bahwa, kebijakan ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat terutama pelaku usaha kecil yang berjumlah 66 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen.

“Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, mencapai 61 persen dari PDB, tentu kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan daya beli rakyat,” ungkapnya.

Target pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Prabowo adalah 8 persen yang rencananya ditopang kebijakan industrialisasi berupa penguatan kedaulatan pangan, hilirisasi energi dan mineral, serta ekonomi hijau.

“Kebijakan industrialisasi tersebut tentu memerlukan dukungan politik dan mobilisasi sosial sangat besar dari rakyat, maka kebijakan hapus utang UMKM ini perlu didukung oleh seluruh rakyat,” tutup Khalid.

Erick Thohir: Keterbukaan Impor Bisa Membunuh UMKM

Hedi Batubara 9 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam Rapat Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Senayan pada Kamis (7/11), Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak masif produk impor terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Erick Thohir menekankan pentingnya kebijakan dan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara produk impor dan dukungan terhadap produk lokal.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menjaga kemandirian ekonomi nasional. Produk impor yang masuk ke pasar domestik seringkali didukung oleh struktur harga yang lebih kompetitif, subsidi negara asal, atau keunggulan efisiensi produksi. Akibatnya, UMKM dalam negeri yang berperan sebagai pilar perekonomian Indonesia harus bersaing di pasar yang tidak seimbang.

Erick Thohir menyatakan bahwa keterbukaan terhadap impor tanpa perencanaan matang dapat “membunuh” UMKM secara perlahan. Produk impor yang membanjiri pasar domestik, terutama dengan harga murah yang tidak wajar (damping), menjadi ancaman serius. “Kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didamping secara produksi-produksi dalam luar negeri tanpa struktur pajak dan distribusi yang fair,” tegasnya.

Menteri Erick menegaskan bahwa peran BUMN ke depan tidak hanya harus berfokus pada pembangunan dan restrukturisasi internal, tetapi juga harus melibatkan upaya strategis untuk mendukung perekonomian kerakyatan. Salah satu langkah konkret adalah memastikan akses pembiayaan yang lebih besar dan terjangkau bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dari total pembiayaan KUR, 92% dibiayai oleh bank-bank BUMN dengan nilai hampir 1.000 triliun lebih,” ujarnya. Ini menunjukkan komitmen BUMN untuk menjaga keberlanjutan sektor UMKM di tengah persaingan pasar global.

Selain itu, Erick menyebutkan perlunya program stimulus untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi dan menghadapi situasi pasar yang menantang. Peningkatan akses kredit dan penghapusan utang lama diharapkan mampu memutar kembali roda ekonomi UMKM yang sempat terhenti.

BUMN dalam upayanya mendukung ekonomi nasional, turut mendorong pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan menggerakkan sektor-sektor pendukung UMKM. Pembangunan infrastruktur seperti Trans Sumatera, Trans Jawa, LRT, dan proyek transportasi lainnya menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi barang, yang pada gilirannya menguntungkan pelaku usaha kecil dan menengah.

Namun, tantangan tetap ada. Erick Thohir menyoroti pentingnya efisiensi dalam proyek-proyek tersebut agar tidak membebani anggaran negara. Misalnya, pembangunan Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta yang diusulkan diubah menjadi perbaikan terminal yang lebih hemat anggaran, mencerminkan upaya efisiensi yang diambil Kementerian BUMN.

Dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, hilirisasi industri menjadi salah satu fokus utama. Erick mencontohkan bagaimana upaya memproses produk mineral seperti tembaga dan emas di dalam negeri bukan hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program seperti ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global, termasuk dalam sektor EV baterai dan produk semikonduktor.

Erick Thohir menekankan bahwa kebijakan harus mendukung fairness di pasar dalam negeri. BUMN berperan dalam menjaga agar struktur pajak dan distribusi mendukung keberlanjutan UMKM dan tidak hanya menguntungkan produk impor.

“Kita harus konsolidasi, bukan untuk memproteksi, tetapi memastikan bahwa kita memiliki kebijakan yang adil untuk semua pelaku pasar,” jelas Erick.

Langkah-langkah lain, seperti mendorong penggunaan produk lokal oleh sektor publik dan swasta serta pengembangan produk inovatif dari UMKM, juga diusulkan. Integrasi sektor-sektor dalam ekosistem BUMN, seperti pertanian dan industri kreatif, menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing produk UMKM.

Pernyataan Erick Thohir dalam rapat tersebut bukan hanya seruan tetapi sebuah peta jalan bagi BUMN dan pihak-pihak terkait untuk menjaga keseimbangan pasar. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan efisiensi, dan sinergi antara sektor swasta, BUMN, serta pemerintah, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan bersaing secara sehat di pasar yang semakin global.

Menjaga keberlanjutan UMKM adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. Langkah-langkah yang diambil harus menyentuh berbagai aspek, mulai dari kebijakan fiskal, regulasi, hingga dukungan nyata dari lembaga-lembaga negara. Terpenting, semua ini dilakukan dalam kerangka ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.(c@kra)

Sah! Prabowo Teken PP Hapus Utang Macet, Peluang UMKM untuk Bangkit!

Hedi Batubara 7 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Pada Selasa (05/11) yang menetapkan penghapusan piutang macet untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban para pelaku UMKM di sektor-sektor tersebut, memberikan peluang bagi mereka untuk kembali bangkit dan produktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar usai acara penandatanganan di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan ini adalah hasil dari aspirasi masyarakat dan berbagai masukan dari kelompok-kelompok tani, nelayan, serta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan bahwa peraturan ini diharapkan dapat meringankan beban para produsen pangan yang selama ini menghadapi masalah piutang macet, sehingga mereka dapat kembali fokus dalam kegiatan produksi yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan perekonomian bangsa.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, pemerintah secara resmi menghapus piutang macet yang sebelumnya menjerat pelaku UMKM di berbagai bidang strategis, seperti:

Bidang Perikanan dan Kelautan – Nelayan yang selama ini terbebani utang dan kesulitan dalam melaut, kini mendapatkan angin segar untuk kembali mengoptimalkan produksi.

Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan – Petani dan peternak yang terjerat utang, baik dari perbankan maupun tengkulak, akan memiliki kesempatan untuk memulihkan usahanya tanpa tertekan oleh beban utang.

UMKM Lainnya – Pelaku usaha kecil lainnya dalam sektor-sektor yang relevan dengan pengembangan ekonomi pedesaan dan pangan juga dapat menerima dampak dari kebijakan ini.

Presiden Prabowo menekankan, pelaksanaan teknis dari peraturan ini akan ditangani oleh kementerian dan lembaga terkait. Antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Detail teknis terkait prosedur, verifikasi, serta mekanisme penghapusan piutang akan disosialisasikan kepada para pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan.

“Dengan penandatanganan peraturan ini, kami berharap sektor-sektor yang menjadi produsen pangan, seperti petani dan nelayan, dapat menjalankan usahanya dengan lebih tenang, semangat, dan penuh keyakinan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Presiden Prabowo.

Peraturan ini disambut positif oleh para perwakilan asosiasi petani dan nelayan yang hadir dalam acara tersebut. Saudara Arif dari Asosiasi Petani Kakao Indonesia dan Saudara Jasiman dari Asosiasi Nelayan Mina Santosa turut menerima dokumen peraturan pemerintah yang secara resmi menghapuskan piutang macet bagi sektor pertanian dan perikanan. Mereka mengapresiasi kebijakan ini yang dianggap sebagai langkah konkret Presiden dalam mendukung petani dan nelayan.

Beberapa perwakilan petani menyatakan harapannya agar kebijakan ini berlanjut pada pengembangan ekosistem pertanian yang lebih baik. Dalam testimoni salah satu perwakilan peternak, kebijakan ini menjadi jawaban atas banyaknya utang yang selama ini harus mereka tanggung akibat kendala produksi.

“Selama ini, petani bawang merah bahkan punya istilah bahwa menanam bawang artinya menanam utang, karena setiap kali tanam, kami harus berutang. Kini dengan penghapusan piutang ini, kami bisa bernapas lega dan semangat menanam kembali,” ujar salah seorang petani.

Sebagai produsen pangan, petani dan nelayan memainkan peran vital dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Melalui kebijakan penghapusan piutang ini, pemerintah mengharapkan peningkatan produktivitas dan stabilitas ekonomi di sektor-sektor tersebut. Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus mengupayakan kebijakan yang mendukung para produsen pangan ini, sebagai bentuk penghargaan negara atas peran mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan bangsa.

Kebijakan penghapusan piutang macet ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi program-program lanjutan untuk membangun ekosistem ekonomi rakyat yang kuat. Pemerintah berencana mengembangkan program pendukung, seperti akses permodalan yang lebih terjangkau dan pendampingan teknis untuk para pelaku usaha kecil di sektor pertanian dan kelautan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan para petani, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya dapat berdaya guna dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kuat dan stabil. Ini juga merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan yang berkelanjutan.(c@kra)

Dampak Kebijakan Terhadap Sektor Logistik

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menyampaikan pernyataan yang menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor logistik di Indonesia Pada tanggal 27 Oktober 2024, dalam tayangan VoidoTid. Dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan beberapa masalah yang dihadapi oleh industri logistik, termasuk ketidakpastian regulasi, tantangan persaingan dengan pemain internasional, dan dampak geopolitik terhadap biaya logistik.

Ketidakpastian Regulasi dan Dampaknya

Salah satu isu utama yang disoroti oleh Akbar adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan regulasi, khususnya terkait Permendag No. 36 Tahun 2023 yang telah mengalami beberapa kali revisi. Menurutnya, kebijakan ini menciptakan ketidakharmonisan antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa masalah seharusnya diselesaikan di tingkat teknis lapangan tanpa perlu adanya intervensi seremonial di pelabuhan.

Akbar menyatakan, “Dampak dari ditahannya 27.000 kontainer kurang lebih sudah sangat merugikan, baik dari segi biaya ekonomi maupun reputasi Indonesia di mata investor.”

Akbar juga mencatat bahwa ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada operasional, tetapi juga dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat lebih responsif dan cepat dalam mengambil keputusan yang mendukung kelancaran operasional logistik.

Tantangan Persaingan dengan Pemain Internasional

Dalam diskusi, Akbar menjelaskan bahwa ALFI menaungi sekitar 4.000 perusahaan, sebagian besar adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun demikian, mereka menghadapi tantangan dari pemain internasional yang lebih mampu bersaing, terutama dalam hal akses permodalan.

“Bank-bank di luar negeri menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank-bank di dalam negeri,” ujarnya.

Hal ini menjadikan perusahaan lokal kesulitan untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk bersaing. Akbar menegaskan perlunya kemitraan dengan pemain global untuk meningkatkan daya saing industri logistik Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya akses keuangan yang lebih baik untuk UKM agar mereka dapat “naik kelas” dan berkompetisi lebih efektif di pasar global.

Dampak Perkembangan E-Commerce

Mengenai perkembangan e-commerce, Akbar mengakui bahwa ini memberikan dampak signifikan pada sektor logistik. Meskipun sebagian besar anggota ALFI berfokus pada pengiriman bal cargo dan proyek ekspor-impor, perkembangan e-commerce menciptakan permintaan untuk layanan pengiriman cepat. Ia menggarisbawahi bahwa hal ini terutama didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri, seperti yang berasal dari China.

Akbar juga menjelaskan bahwa meskipun pasar e-commerce sangat besar, tidak semua kebutuhan tersebut dilayani oleh anggota ALFI. Namun, proses clearance dan pergudangan tetap menjadi bagian integral dari operasi logistik mereka.

Tantangan Geopolitik dan Biaya Logistik

Diskusi juga menyinggung dampak geopolitik, terutama terkait konflik di Ukraina dan Timur Tengah. Akbar menyoroti bahwa kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam jalur perdagangan internasional, yang pada gilirannya berdampak pada biaya logistik.

“Industri logistik sekarang ini adalah bisnis yang high risk low income,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketidakpastian ini membuat biaya pengiriman meningkat, akibatnya membebani konsumen dan perusahaan. Akbar berharap, pemerintah di bawah kepemimpinan yang akan datang dapat memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan birokrasi untuk mendukung pertumbuhan sektor logistik. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak ada ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan.

“Harapan kami adalah kepastian hukum, pengurangan birokrasi, dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,” katanya.

Dengan langkah-langkah ini, Akbar yakin bahwa sektor logistik Indonesia dapat tumbuh lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan Akbar Djohan memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh sektor logistik di Indonesia. Dengan perubahan regulasi yang cepat, tantangan dari pemain internasional, dan dampak geopolitik yang terus berlanjut, penting bagi pemerintah untuk merespons dengan kebijakan yang mendukung dan memberikan kepastian bagi para pelaku industri. Hal ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan sektor logistik, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.(c@kra)

Mungkinkah Indonesia Menjadi Welfare State?

Hedi Batubara 30 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara yang menarik di kanal YouTube Renald Kasali, Tito Sulistyo, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan pandangannya tentang potensi Indonesia menjadi welfare state, terutama dalam konteks kesejahteraan sosial, anggaran negara, dan tantangan pembangunan ekonomi. Tito memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang merata, mulai dari reformasi sosial, tata kelola anggaran, hingga pengaruh dominasi asing dalam struktur ekonomi global.

Tantangan Menjadi Welfare State

Pada menit ke-16:06, Tito menyampaikan gagasan bahwa negara-negara Scandinavian dengan model welfare state memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan tinggi, terutama karena layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dibiayai penuh oleh negara. Tito bertanya, “Mungkinkah kita menjadi negara welfare state?” Saat ini, Indonesia memiliki berbagai bantuan, termasuk BPJS untuk kesehatan, pendidikan, dan beberapa program bantuan lain. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengatasi kesenjangan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD).

Pendanaan Kesejahteraan, Skema yang Berpihak pada UMKM

Tito mengusulkan metode pemberian subsidi secara inklusif, salah satunya melalui “Kartu Makan.” Kartu ini dapat digunakan untuk berbelanja di warung-warung lokal, sehingga dana subsidi pemerintah mengalir ke pelaku UMKM. Dengan begitu, kesejahteraan UMKM akan terjamin, sementara kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. Menurut Tito, skema seperti ini menghidupkan ekosistem perekonomian lokal dan memungkinkan pemerintah mengumpulkan data digital mengenai UMKM yang terdaftar dalam sistem. Selain memberdayakan UMKM, skema ini menghindari risiko kematian usaha kecil akibat persaingan langsung dengan program negara yang bersifat sentralisasi.

Urgensi Pengelolaan Anggaran yang Seimbang

Salah satu poin kuat yang disampaikan Tito adalah pentingnya menyeimbangkan anggaran atau “balance budget” yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Tito menjelaskan bahwa dengan mempertahankan anggaran yang seimbang, Indonesia tidak perlu terus-menerus menambah utang. Ia menyayangkan anggaran yang defisit dan pengeluaran konsumtif APBN untuk hal-hal yang tidak produktif. Tito menyebut bahwa pengeluaran besar seperti pembangunan infrastruktur jalan tol sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta, sementara pemerintah bisa fokus pada pengembangan sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Alihkan Pembangunan Infrastruktur ke Swasta

Dalam diskusi ini, Tito menyarankan agar pemerintah menyerahkan sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan tol dan bandara kepada swasta. Tito menyebut, “Jika pemerintah menjamin minimum traffic atau jumlah penumpang, perbankan bisa lebih mudah memberikan pinjaman kepada sektor swasta.” Dengan demikian, anggaran negara dapat dialihkan ke sektor yang benar-benar memerlukan intervensi negara seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat.

Mengurangi Konsumerisme dan Feodalisme dalam Tata Kelola Pemerintah

Tito juga mengkritisi fenomena konsumtif dan feodal dalam birokrasi, di mana anggaran sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan konsumtif, seperti seragam kantor dan mobil dinas, daripada diinvestasikan pada program produktif yang dapat mendorong kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pola kepemimpinan di Indonesia masih mengedepankan “feodalisme modern,” yang ditunjukkan oleh sikap birokrat yang cenderung mempertahankan posisi dan status ketimbang menciptakan solusi.

Ketergantungan pada Dana Pensiun dan Investasi Asing

Dalam wawancara tersebut, Tito juga membahas tentang struktur keuangan Indonesia yang bertumpu pada dana pensiun, perbankan, pasar modal, dan investasi lainnya. Ia menekankan bahwa dana pensiun harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan jaminan di masa depan. Tito memperingatkan bahwa jika sektor ini tidak dijaga dengan baik, Indonesia akan semakin tergantung pada utang luar negeri. Baginya, ketergantungan pada dana asing sangat rentan terhadap gejolak eksternal.

Dominasi Keuangan Global dan Tantangan Proxy War Ekonomi

Tito membahas bagaimana ekonomi global kini diwarnai oleh “proxy war” atau perang tidak langsung yang dimanipulasi oleh kekuatan finansial asing. Ia mengutip Henri Kissinger bahwa “Siapa yang menguasai uang, menguasai dunia.” Tito memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara besar memiliki kekuatan keuangan yang mampu mengendalikan ekonomi negara lain melalui pasar modal dan lembaga pemeringkat kredit. Bagi Tito, untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Indonesia harus memperkuat struktur ekonomi domestik dan memberdayakan sektor finansial dalam negeri.

Menuju Negara Kesejahteraan yang Mandiri

Pandangan Tito Sulistyo menggarisbawahi bahwa menjadi welfare state adalah janji kemerdekaan yang patut diwujudkan, namun dengan strategi yang matang. Indonesia membutuhkan keseimbangan anggaran, penguatan sektor UMKM, pengurangan pengeluaran konsumtif, dan tata kelola yang berpihak pada rakyat. Selain itu, penting untuk melepaskan ketergantungan dari utang asing dan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan potensi lokal, Indonesia bisa melangkah menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.(c@kra)

Ada Wabah Penyakit Bernama Zulkifli Hasan?

Hedi Batubara 27 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang sedang berusaha bangkit, isu terkait integritas dan kepentingan pejabat negara kerap menjadi sorotan. Salah satu figur yang banyak menuai kritik adalah Zulkifli Hasan, seorang politisi yang dianggap beberapa pihak sebagai “wabah penyakit” bagi Indonesia. Sebutan tersebut baru-baru ini dilontarkan oleh Hara Nirankara melalui sebuah pernyataan tertulis. Ia menyoroti bagaimana kebijakan-kebijakan Zulkifli Hasan dinilai merugikan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan yang Dinilai Menguntungkan Platform Asing

Isu terkini terkait dengan potensi masuknya platform asal China, TEMU, ke Indonesia. TEMU dengan model bisnis direct selling, menawarkan harga yang lebih rendah langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Hal ini dinilai merusak pasar lokal karena produk mereka bisa dijual jauh lebih murah dibandingkan produk lokal yang melalui beberapa tahap distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Akibatnya, UMKM yang tidak mampu bersaing dalam harga akan terancam gulung tikar.

Pernyataan Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan, yang membuka peluang bagi TEMU untuk ekspansi di Indonesia asalkan mengikuti aturan, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap UMKM. Sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, UMKM berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Namun, kebijakan yang mendukung platform asing tanpa memperhatikan dampak bagi pelaku usaha lokal menunjukkan kecenderungan orientasi laba yang lebih menguntungkan pihak luar ketimbang perlindungan pada ekonomi domestik.

Kontroversi Kebijakan Impor

Zulkifli Hasan selama masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dan kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan dinilai sering kali membuat kebijakan yang lebih memudahkan produk impor. Salah satu contohnya adalah Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang memudahkan masuknya produk tekstil asal China. Kebijakan ini dituding merusak pasar tekstil lokal, hingga menyebabkan beberapa perusahaan tekstil besar seperti Sritex mengalami kebangkrutan. Bagi banyak pelaku usaha tekstil, produk-produk impor murah dari China menciptakan persaingan yang tidak sehat, mengingat biaya produksi di Indonesia relatif lebih tinggi.

Selain itu, ketergantungan pada impor pangan juga menjadi sorotan. Kebijakan ini dianggap menghambat upaya swasembada pangan yang sering digaungkan pemerintah. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan di bawah kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, ada kekhawatiran bahwa kebijakan impor pangan akan semakin masif. Alih-alih berfokus pada program peningkatan ketahanan pangan dan produksi lokal, kehadiran Zulkifli Hasan dianggap lebih berpotensi memuluskan jalur impor untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Skandal Pelepasan Hutan dan Kontroversi Lingkungan

Dalam catatan sejarahnya, Zulkifli Hasan pernah terseret kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Riau. Ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era kabinet SBY, ia memberikan izin pelepasan hutan sebesar 1,64 juta hektare, yang setara dengan sekitar 25 kali luas Jakarta. Langkah ini menuai protes dari organisasi lingkungan seperti Greenomics. Tindakan ini dinilai merusak hutan dan lingkungan Indonesia yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem.

Pada sebuah momen yang cukup terkenal, aktor Harrison Ford sempat mengecam Zulkifli Hasan terkait kerusakan hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, yang disebut telah kehilangan 80% tutupan hutannya dalam kurun waktu 15 tahun akibat eksploitasi. Namun, respons yang diberikan oleh Zulkifli Hasan kepada Ford justru terkesan meremehkan, di mana ia tertawa dan mengabaikan kritik tersebut. Respon ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi para aktivis lingkungan serta masyarakat yang peduli akan kondisi hutan Indonesia.

Dinilai Menghambat Kemajuan Ekonomi Indonesia

Berbagai kebijakan yang dianggap pro-impor dan kurang memperhatikan sektor lokal menunjukkan bahwa kepemimpinan Zulkifli Hasan dalam beberapa pos kementerian menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Pada masa jabatannya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penurunan daya beli masyarakat menjadi bukti betapa minimnya perhatian terhadap ekonomi rakyat kecil. Beberapa pihak menyebut bahwa ketidakmampuan dalam melindungi sektor domestik dan membiarkan produk asing merajai pasar lokal menunjukkan kurangnya komitmen pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam situasi seperti ini, kritik publik dan para pengamat terus berdatangan, terutama terkait keterlibatannya dalam kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Kritik ini kian meruncing dengan penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam kabinet Prabowo-Gibran. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seseorang yang pernah mendukung kebijakan impor pangan dan produk asing bisa diharapkan untuk mencapai swasembada pangan.

Menyebut Zulkifli Hasan sebagai “wabah penyakit” tentu bukan tanpa alasan bagi sebagian orang. Kebijakan yang dinilai merugikan UMKM, ketergantungan pada impor, serta kontroversi terkait alih fungsi hutan menunjukkan bahwa banyak pihak yang merasa kepemimpinannya tidak membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Di tengah tuntutan publik untuk perlindungan pasar lokal dan peningkatan ketahanan pangan, kebijakan yang tidak mendukung tujuan ini dinilai sebagai langkah mundur.(c@kra)

Revitalisasi Gerakan Koperasi untuk Kekuatan Ekonomi Nasional

Revitalisasi Gerakan Koperasi untuk Kekuatan Ekonomi sional

Revitalisasi Gerakan Koperasi untuk Kekuatan Ekonomi Nasional

Hedi Batubara 23 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Abdul Rohman Sukardi, seorang Eksponen 98 dan mantan aktivis Koperasi Mahasiswa, mengemukakan gagasannya mengenai pentingnya revitalisasi gerakan koperasi di Indonesia. Hal ini disampaikan pada MoneyTalk pada Rabu (22/10).

Gagasan ini sejalan dengan kebijakan Kabinet Merah Putih yang mengangkat koperasi sebagai kementerian mandiri. Ini langkah yang dapat diharapkan menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali amanat konstitusi yang sempat mati suri.

Pada masa Orde Baru, koperasi mengalami masa keemasan dengan dukungan penuh dari pemerintah. Ribuan koperasi berdiri dan beroperasi secara masif. Seiring dengan reformasi, gerakan koperasi mulai surut.

Koperasi digabungkan dengan UMKM, menyebabkan orientasi utamanya berubah menjadi pemberian kredit usaha kecil. Kebijakan itu tanpa memperhatikan apakah usaha tersebut berbasis pada kedaulatan ekonomi nasional atau hanya sekadar memperpanjang pemasaran produk luar negeri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa gerakan koperasi semakin kehilangan arah.

Abdul Rohman Sukardi mengajukan tiga fokus utama yang harus menjadi prioritas untuk menghidupkan kembali gerakan koperasi:

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah digitalisasi database koperasi. Menurut Abdul Rohman, hal ini penting untuk memetakan koperasi yang benar-benar sehat secara bisnis dan membedakannya dari koperasi yang hanya ada di atas kertas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, koperasi bisa membangun sinergi bisnis antar koperasi yang sudah ada serta mengembangkan pasar bersama, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Platform bisnis modern seperti Shopee, Tokopedia, dan Alibaba pada dasarnya bekerja dengan prinsip koperasi, namun minus kepemilikan bersama. Koperasi harus mampu bertransformasi dengan memperkuat jaringan distribusi dan pasar menggunakan teknologi digital agar dapat bersaing dengan platform bisnis swasta yang sudah eksis.

Langkah kedua adalah menghidupkan kembali advokasi yang kuat dari pemerintah untuk koperasi. Pada masa Orde Baru, koperasi memiliki pasar yang jelas, seperti distribusi sarana produksi pertanian yang harus melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Gerakan koperasi mendapatkan ruang bisnis yang pasti, yang menjadi modal untuk terus berkembang. Namun, pasca reformasi, koperasi dibiarkan bersaing tanpa dukungan dari negara, sehingga kalah bersaing dengan perusahaan swasta besar.

Sukardi menyoroti kasus driver ojek dan taksi online (ojol-taksol) sebagai contoh nyata ketimpangan. Para driver diperlakukan sebagai mitra tanpa perlindungan yang memadai, sementara perusahaan aplikasi meraup keuntungan besar tanpa harus menanggung biaya operasional yang signifikan.

Seharusnya, para driver memiliki saham di perusahaan tersebut, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan amanat Pasal 33 UUD 1945. Inilah peran Kementerian Koperasi yang seharusnya hadir untuk menciptakan ruang bisnis yang lebih adil melalui koperasi.

Langkah ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkoperasian. Di masa lalu, banyak Akademi Koperasi berdiri untuk mendidik para profesional yang paham dengan manajemen koperasi, dari bisnis hingga pemasaran. Abdul Rohman menekankan bahwa SDM yang mengelola koperasi harus memiliki keahlian yang berbeda dengan ekonomi konvensional karena koperasi berdiri di atas prinsip-prinsip idiologi yang berbeda.

Penyiapan SDM yang kompeten sangat penting untuk memastikan keberlangsungan koperasi, sehingga koperasi tidak hanya tumbuh secara kuantitas tetapi juga kualitas.

Gerakan koperasi di Indonesia telah melalui pasang surut sejarah. Kebijakan masa lalu seperti “kebijakan jenggot” di era Soeharto, di mana koperasi didukung penuh oleh negara, menimbulkan kritik bahwa koperasi hanya bertahan karena ditopang oleh kebijakan pemerintah.

Abdul Rohman menegaskan bahwa tanpa advokasi dari negara, koperasi sulit bersaing dengan perusahaan swasta besar. Oleh karena itu, kebijakan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih ini bisa menjadi titik balik yang penting untuk membangkitkan kembali koperasi sebagai ekonomi konstitusi yang berkeadilan sosial.

Mampukah Kabinet Merah Putih dan Kementerian Koperasi menghadirkan kebijakan yang lebih brilian dari era sebelumnya? Waktu akan menjawab. Harapan besar telah diletakkan untuk menghidupkan kembali amanat konstitusi melalui gerakan koperasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Abdul Rohman Sukardi berharap, dengan langkah-langkah yang tepat, koperasi dapat kembali menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berdaya saing dan menjawab tantangan zaman.(c@kra)

Mimpi 10 Juta Rumah Prabowo, Solusi untuk Gen Z, Milenial, dan Krisis Perumahan Indonesia

Hedi Batubara 13 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi terbuka, Hashim Djojohadikusumo, tokoh terkemuka di Indonesia dan adik kandung Prabowo Subianto, memaparkan rencana ambisius pemerintah untuk membangun perumahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda seperti Gen Z dan milenial.

Hashim menggarisbawahi bahwa generasi ini semakin enggan memiliki anak. Salah satunya karena harga rumah yang melambung tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak dari mereka yang harus tinggal jauh di pinggiran kota seperti di Purwakarta. Akhirnya menghabiskan berjam-jam untuk pulang pergi bekerja. Pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup dan keinginan untuk berkeluarga.

Hashim mencatat, hal ini bukanlah sekadar masalah gaya hidup, tetapi lebih kepada akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Untuk mengatasi krisis ini, Prabowo Subianto telah menyusun rencana besar yang melibatkan pembangunan 10 juta unit rumah dalam 10 tahun ke depan.

Dari jumlah tersebut, 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BUMDes, serta koperasi. Sementara 1 juta unit lainnya akan dibangun di kota-kota setiap tahunnya.

Rencana besar ini didorong oleh data yang menunjukkan bahwa lebih dari 10,7 juta keluarga masih menunggu untuk memiliki rumah yang layak. “Ini bukan hanya individu, ini adalah keluarga,” ujar Hashim. Selain itu, data dari BTN dan pemerintah menunjukkan ada jutaan keluarga yang hidup di rumah-rumah tidak layak huni (RTLH).

Pembangunan perumahan ini tidak hanya akan berdampak pada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lain seperti aluminium, baja, semen, dan kayu.

Hashim menyebut bahwa target pertumbuhan ekonomi Prabowo sebesar 8% bisa tercapai dengan kontribusi besar dari sektor perumahan. Bahkan, jika pembangunan berjalan sesuai rencana, angka pertumbuhan tersebut bisa bertambah hingga mencapai 9%.

Menanggapi pertanyaan dari dunia usaha mengenai sumber dana untuk mewujudkan visi besar ini, Hashim dengan yakin mengatakan bahwa dana sudah ada. Salah satu caranya adalah dengan menutup kebocoran anggaran, yang menurutnya merupakan masalah lama yang pernah diangkat oleh Prabowo sejak 2014.

“Prabowo selalu berbicara tentang kebocoran, dan sekarang kita tahu dari mana kebocoran itu berasal,” katanya.

Kebocoran ini, jika diatasi dengan baik, dapat menghasilkan hingga 50 triliun rupiah per tahun.

Hashim juga menekankan bahwa program ini tidak akan membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada penegakan hukum dan memastikan semua pengusaha memenuhi kewajiban pajak mereka, termasuk pengusaha kelapa sawit yang menunggak hingga ratusan triliun rupiah.

Di akhir diskusi, Hashim juga membahas soal pembangunan infrastruktur hukum dan pendidikan. Ia mengingatkan pentingnya memberikan imbalan yang adil kepada para hakim dan guru, sebagai bagian dari upaya Prabowo untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan merata.

Rencana besar Prabowo untuk perumahan ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi generasi muda, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di Indonesia.(c@kra)

UMKM

BRI Salurkan KUR Rp144 Triliun kepada 2,76 Juta Debitur, Jadi Motor Penggerak Sektor Produktif dan UMKM Nasional

Meningkatkan Daya Beli di Tengah Tantangan Ekonomi

Hapus Utang UMKM, RMPG: Bukti Prabowo Memihak Rakyat!

Erick Thohir: Keterbukaan Impor Bisa Membunuh UMKM

Sah! Prabowo Teken PP Hapus Utang Macet, Peluang UMKM untuk Bangkit!

Dampak Kebijakan Terhadap Sektor Logistik

Mungkinkah Indonesia Menjadi Welfare State?

Ada Wabah Penyakit Bernama Zulkifli Hasan?

Revitalisasi Gerakan Koperasi untuk Kekuatan Ekonomi Nasional

Mimpi 10 Juta Rumah Prabowo, Solusi untuk Gen Z, Milenial, dan Krisis Perumahan Indonesia

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo