MoneyTalk, Jakarta – Setelah banyak kasus keracunan terjadi, instruksi Presiden Prabowo hanya perbaiki sistem dan perkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh. Instruksi yang tidak tegas, di tengah banyak siswa keracunan. Instruksi yang tidak jelas, di tengah banyak orang tua murid ketakutan. Seorang pemimpin “Berjiwa Kucing”, tidak akan sanggup “Berhati Singa”.
Berdasarkan data Global Child Nutrition Foundation (GCNF) tahun 2024, program seperti MBG sudah dilakukan oleh 146 negara. Baik negara kaya seperti Amerika Serikat dan Jepang, negara menengah seperti Brazil dan China, hingga negara miskin Afrika seperti Kenya dan Namibia. Namun dari semua itu tidak ada penyelenggara proyeknya orang dekat presiden, orang pendukung presiden, orang partainya presiden dan anggota dewan dari partainya presiden.
Negara-negara yang menyelenggarakan seperti MBG itu, pada umumnya dilakukan pihak sekolah. Dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan, baik ditanggung semuanya atau berbagi biaya dengan pihak sekolah dan orang tua murid. Manfaatnya, banyak pihak terlibat seperti pihak sekolah, orang tua murid, pemerintahan daerah dan pertanian lokal. Makanan yang diberikan memenuhi gizi, sesuai keinginan orang tua dan selera anak.
Dalam sebuah diskusi kecil antara Burhan Rosidi, John Mempi, Salamuddin Daeng dan Nirmal Ilham tentang Prabowo tidak berfikir Filosofis dan Historis dalam program MBG. Menarik kesimpulan;
Pertama, Presiden Prabowo membuat kebijakan program MBG yang bagus tapi pelaksanaannya buruk. Karena masih menggunakan sistem proyek. Dimana dibentuk badan yang melaksanakan dan mengawasi, ada pemenang tender proyek dan ada sub pelaksana proyek.
Secara filosofis bagaimana mungkin program memberi makan anak sekolah yang sangat sosial diberikan kepada swasta yang sangat ekonomis, mencari untung sebesar-besarnya. Ada resiko yang sangat besar. Dan terbukti terjadi keracunan yang sangat masif.
Kedua, Prabowo tergesa-gesa dalam melaksanakan program MBG. Tanpa terlebih dahulu memperhatikan produksi pangan nasional dan impor pangan yang terjadi. Atau tanpa berswasembada pangan terlebih dahulu. Bahkan tanpa persiapan bagi produksi wadah makanan, sehingga harus impor dari China.
Secara historis Prabowo tidak belajar dari pembangunan pertanian Suharto dan aturan pengendalian harga pangan yang tegas Orde Baru. Dimana Menteri Penerangan, Harmoko mengumumkan secara langsung harga-harga bahan kebutuhan pokok yang harus berlaku di beberapa pasar induk utama dalam negeri.
Ketiga, Presiden Prabowo tidak menganggap serius kasus keracunan yang banyak terjadi. Seharusnya pemimpin yang “Berhati Singa” akan dengan tegas mengusut dan menghukum pihak penyelenggara proyek MBG yang membuat terjadinya keracunan.
Untuk itu sebuah tim kecil dari diskusi ini akan mengusut dan mengumumkan siapa saja nama pemilik dapur MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan. Berdasarkan data investigasi Majalah Tempo, banyak pemilik proyek MBG itu orang dekat Prabowo atau orang Partai Gerindra.
Atas dasar ketiga kesimpulan tersebut, seluruh nara sumber dalam diskusi ini merekomendasikan kepada Presiden Prabowo agar;
Pertama, menghentikan sementara program MBG untuk menenangkan kepanikan dan ketakutan yang menghantui siswa dan orang tua murid.
Kedua, memperhatikan bagaimana MBG di negara lain yang sudah mapan pelaksanaannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan serta budaya agraris Indonesia.
Ketiga, membuka data secara terbuka terkait impor pangan Indonesia setelah program MBG berlangsung. Termasuk impor wadah makanan dari China yang dipersoalkan oleh Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI).
Sudah selayaknya di dunia yang terbuka ini rakyat mendapatkan informasi tentang adanya permasalahan dalam soal produksi pangan, impor pangan, rantai pasok pangan, kualitas pangan dan harga pangan. Dimana program MBG dilaksanakan di atas dasar semua permasalahan itu. Yang semuanya belum diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Sehingga dalam program MBG ini, seolah Prabowo ingin menunjukkan dirinya “Berhati Singa” , padahal “Berjiwa Kucing”.
Penulis : Nirmal Ilham,ex Tenaga Ahli DPR RI
